ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di balik hamparan hijau nyiur yang melambai di Hamparan Kelapa Dunia, ada ribuan keringat yang menetes setiap hari. Bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kelapa bukanlah sekadar komoditas perkebunan, melainkan urat nadi kehidupan, penopang dapur yang terus ngebul, dan penyambung harapan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Namun, di balik sebutan Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 6,95 juta butir kelapa setiap harinya dari hamparan seluas 425.740 hektare, tersimpan cerita perjuangan yang tidak mudah. Fluktuasi harga kelapa kerap kali membuat senyum para petani redup ketika musim panen tiba.

Harapan baru itu menyeruak di Aula Bapperida Kabupaten Inhil, Kamis (30/7/2026). Dengan suara yang sarat akan kepedulian terhadap warganya, Bupati Inhil Herman berdiri di hadapan Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Akselerasi Standardisasi dan Program Strategis, Prof. Dr. Ir. Abdul Haris Bahrun.

Bupati Herman tidak hanya memaparkan angka-angka potensi seperti luas lahan sawah Inhil yang menyumbang 30 persen dari total persawahan di Riau, tetapi ia juga membawa suara hati para petani yang selama ini menggantungkan hidup pada pelepah-pelepah kelapa.

“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan hadirnya industri pengolahan di daerah, nilai tambah komoditas kelapa akan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan kesejahteraan petani pun dapat ikut terangkat,” tutur Bupati Herman dengan nada penuh harap.

Pernyataan tersebut bukan sekadar laporan birokrasi, melainkan sebuah ikhtiar mendalam agar buah manis dari jerih payah petani tidak lagi menguap begitu saja di pasar mentah, melainkan memberi nilai tambah yang berkeadilan di tanah mereka sendiri.

Kegiatan ekspose yang disaksikan langsung oleh para perwakilan petani kelapa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, hingga pejabat Kementerian Pertanian RI ini menjadi ruang bertemunya jeritan rakyat dan komitmen pemerintah.

Prof. Abdul Haris Bahrun merespons hangat aspirasi tersebut dengan memaparkan berbagai program strategis Kementerian Pertanian yang berfokus pada akselerasi standardisasi serta penguatan hilirisasi perkebunan.

Dalam sesi dialog interaktif, suasana hangat dan penuh keharuan terasa ketika aspirasi dari akar rumput diserap secara langsung. Ada secercah keyakinan di mata para petani yang hadir, bahwa kelapa yang mereka petik dengan penuh peluh, kelak akan membawa masa depan yang jauh lebih sejahtera bagi anak cucu mereka di Indragiri Hilir. *

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik kemitraan antara masyarakat Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dengan PT Oskar Investama terus bergulir.

Warga yang tergabung dalam Koperasi Produsen Sejahtera Bersama mengaku dirugikan oleh pihak perusahaan.

Mulai dari persoalan pola bagi hasil kemitraan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan, hingga dugaan intimidasi terhadap anggota koperasi yang menolak pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Oscar Investama.

“Informasi berkembang yang saya dapat, anggota koperasi yang menolak pengajuan HGU perusahaan, kedepannya tidak akan lagi menerima bagi hasil kemitraan,”ungkap Nahya, salah seorang anggota koperasi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/7/2026).

Tidak sampai disitu, katanya juga anggota yang menolak menandatangani surat pernyataan pengajuan HGU juga bakal berimbas tuntutan ganti rugi.

Nahya juga membantah perusahaan PT Oskar Investama melibatkan anggota koperasi untuk dipekerjakan di perkebunan yang menjadi kemitraan.

Oleh karena itu Pemprov Riau melalui ATR/BPN diminta agar meninjau ulang pengajuan HGU PT Oscar Investama, guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari lahan yang menjadi objek kemitraan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Oskar Investama belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan mengenai pola kemitraan, proses pengajuan HGU, maupun dugaan intimidasi terhadap anggota koperasi.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Oskar Investama maupun pihak-pihak terkait lainnya atas informasi yang dimuat dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Polemik mengenai siapa penyelenggara sah turnamen sepakbola Bupati Cup Indragiri Hilir (Inhil) Tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi mengeluarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) pada Sabtu (25/7/2026) untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial.

Langkah ini diambil setelah munculnya klaim sepihak dari Saudara Maskur di media sosial yang menyebutkan bahwa turnamen tersebut adalah acara pribadinya, dan PSSI seolah-olah hanya bertindak sebagai pihak yang ‘menjembatani’.

Ketua Komite Hukum PSSI Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Yudhia Perdana Sikumbang, S.H., M.H., melalui dokumen hasil telaahnya menegaskan bahwa secara formal dan organisatoris, Bupati Cup Inhil 2026 adalah mutlak kegiatan milik PSSI Kabupaten Indragiri Hilir. Fakta ini dibuktikan secara sah melalui Keputusan PSSI Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.021/PSSI-INHIL/SK/V/2026 tertanggal 21 Mei 2026 tentang Penetapan Panitia Pelaksana.

“Dengan adanya Keputusan PSSI tersebut, status penyelenggaraan Bupati Cup Inhil Tahun 2026 tidak lagi berada dalam wilayah yang kabur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan PSSI yang dilaksanakan oleh panitia resmi bentukan PSSI,” tegas laporan tersebut.

Terkait posisi Saudara Maskur, Komite Hukum menjelaskan bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai sponsor atau pihak yang memberikan kontribusi utama sebesar Rp200.000.000,00 untuk hadiah turnamen. Namun, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik tunggal kegiatan. Klaim sepihak di media sosial dinilai tidak sejalan dengan dokumen formal penyelenggaraan.

Tepis Isu Utang “Tiket Bos Maskur”

Selain soal kepemilikan acara, Legal Opinion tersebut juga menjawab tuntas keberatan Saudara Maskur terkait adanya catatan bertuliskan ‘Tiket Bos Maskur’ senilai Rp18.275.000,00 dalam laporan keuangan. Beredar asumsi bahwa angka tersebut merupakan tagihan atau utang yang dibebankan kepada sang sponsor.

Komite Hukum mengklarifikasi bahwa catatan tersebut sama sekali bukan piutang, bukan utang, bukan pengeluaran, dan bukan penjualan tiket kepada Saudara Maskur.

“Catatan tersebut semata-mata merupakan rekap administratif untuk mencocokkan jumlah tiket yang telah dicetak dan didistribusikan,” jelas Komite Hukum dalam temuannya.

Oleh karena itu, isu mengenai adanya pembebanan tiket kepada sponsor utama dinyatakan tidak berdasar.

Transparansi Sisa Dana dan Doorprize

Terkait transparansi keuangan, telaah hukum ini juga membuktikan bahwa pengeluaran panitia telah sesuai dengan peruntukannya. Pembelian satu unit sepeda motor Honda Scoopy senilai Rp19.994.000,00 dikonfirmasi sebagai pengadaan doorprize sah yang diambil dari sisa keuntungan kegiatan.

Sementara itu, sisa dana kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 dan dana sponsor tambahan sebesar Rp1.200.000,00 (Hot In Cream) telah diserahkan kepada Saudara Agustian. Penyerahan ini diakui sah karena dilakukan atas perintah langsung dari Saudara Maskur, mengingat Saudara Agustian merupakan bawahannya.

Sebagai penutup, PSSI Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan sangat menghargai seluruh kontribusi dari pihak sponsor. Namun, demi menjaga kondusivitas, Komite Hukum meminta seluruh pihak untuk menghentikan pernyataan publik yang berpotensi menyesatkan dan mengembalikan segala bentuk penyelesaian ke dalam forum resmi organisasi. (Arb)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Panggung sepak bola Indragiri Hilir (Inhil) masih bergejolak hebat. Gelombang protes dan nada kekecewaan menghantam jajaran pengurus PSSI Inhil setelah sponsor tunggal turnamen Bupati Cup, H Maskur melontarkan kritik pedas secara terbuka ke publik.

Isu ini menggelinding kian liar di tengah masyarakat, terlebih publik mulai mengaitkan polemik manajemen ini dengan kepemimpinan PSSI Inhil yang saat ini dikabarkan dipegang oleh figur yang terafiliasi dengan partai politik.

Sentilan Pedas Sponsor Utama: “Apa Tidak Malu?”

Polemik makin memanas saat H. Maskur secara gamblang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan peran nyata PSSI Inhil dalam penyelenggaraan turnamen Bupati Cup.

Kekecewaannya memuncak menyusul insiden di mana keluarganya sendiri harus membayar tiket masuk untuk menonton pertandingan, yang belakangan justru diklaim oleh panitia sebagai “tiket bantuan”.

“Apakah ada dana dari PSSI untuk acara ini? Sehingga saya yang punya acara harus bayar untuk keluarga saya sendiri menonton?” celetuk H. Maskur pada akun Facebook pribadinya.

Bagi Maskur, persoalan ini sama sekali bukan tentang nilai nominal uang, melainkan tentang etika, kejujuran, dan transparansi tata kelola acara. Ia dengan tegas menolak klaim sepihak dari oknum pengurus atas turnamen yang disokongnya.

“Hey PSSI Indragiri Hilir, siapa yang bilang acara Bupati Cup milik Anda? Apa tidak malu punya anggota seperti ini?. Tolong urus anggotanya ketua,” tegasnya lantang.

Sorotan Publik: Antara Politik dan Tata Kelola Olahraga

Pernyataan menohok sang sponsor utama langsung membakar perbincangan di kalangan pecinta sepak bola lokal. Masuknya figur politik di pucuk pimpinan PSSI Inhil kini memicu kekhawatiran publik apakah arena olahraga daerah telah kehilangan profesionalismenya akibat kepengurusan yang memiliki nuansa politik?

Gelombang desakan dari masyarakat dan pecinta bola Inhil kini menuntut penjelasan terbuka mengenai hal krusial diantaranya soal transparansi Anggaran aliran dana antara kontribusi PSSI dan suntikan dana dari sponsor tunggal, dan alasan di balik perlakuan terhadap sponsor utama yang dinilai tidak menghargai kontribusi besar penyelenggaraan.

Ujian Integritas Lapangan Hijau

Bupati Cup yang semula diharapkan menjadi pesta rakyat dan wadah lahirnya talenta muda, kini berubah menjadi panggung ujian bagi transparansi serta integritas olahraga daerah.

Kini, seluruh mata tertuju pada langkah dan respons resmi dari Ketua PSSI Indragiri Hilir. “Sabar y, nanti akan kita infokan,” singkat Ketua PSSI menjawab Konfirmasi awak media mengenai cuitan sponsor utama, Jum’at (24/7/2026).

Akankah pihak PSSI mampu memberikan klarifikasi yang transparan dan menenangkan situasi yang kian memanas, atau justru polemik ini akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola di Inhil? (red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pesta olahraga yang sejatinya menjadi panggung kebanggaan dan hiburan rakyat Indragiri Hilir (Inhil) mendadak ternoda skandal panas. Turnamen bergengsi Bupati Cup Inhil 2026 yang telah usai dilaksanakan, namun kini isu tak sedap terkait dugaan praktik cari cuan dan pembohongan publik yang menyeret Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Inhil masih hangat diperbincangkan.

Aroma kejanggalan ini mulanya tercium menyengat menjelang partai puncak pada 18 Juli. Para pecinta kulit bundar dibuat meradang akibat melambungnya harga tiket masuk stadium secara mendadak.

Dalih Mahal Demi Wasit Lisensi Nasional

Saat gelombang protes penonton memuncak, Ketua PSSI Inhil, Yusrizal, pasang badan. Ia berkilah bahwa lonjakan harga tiket sengaja diberlakukan demi menutupi pembengkakan biaya operasional. Alasannya terdengar sangat masuk akal, demi menjaga kualitas dan netralitas partai final, panitia mendatangkan jajaran wasit berlisensi nasional eks-kompetisi liga dari Pekanbaru.

“Pada partai final ini kami menghadirkan wasit yang biasa bertugas di kompetisi skala liga, sehingga tentu membutuhkan biaya operasional yang lebih besar,” tutur Yusrizal, Jumat (17/7/2026) dikutip dari bualbual.com.

Masyarakat yang haus akan pertandingan berkualitas mulanya berusaha menerima dalih tersebut. Namun, ibarat pepatah sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga, fakta mengejutkan di balik layar justru membongkar skenario sebenarnya.

Topeng Terbuka: Wasit Elit Ternyata Ditanggung Sponsor Full!

Berdasarkan penelusuran dan informasi di lapangan, klaim mahalnya operasional wasit yang dibebankan ke kantong penonton disinyalir kuat hanya pepesan kosong.

Seluruh biaya para wasit berlisensi nasional dari Pekanbaru tersebut ternyata sudah dibayar lunas 100% dari kantong pribadi sponsor utama, H. Maskur. Artinya, kas panitia tak tersentuh sedikit pun untuk urusan korps baju hitam tersebut.

Sontak, kenyataan ini memicu amarah besar pecinta bola Inhil. Jika biaya wasit sudah bersih ditanggung sponsor, ke mana meluncur aliran dana dari kenaikan tiket penonton?

“Ini namanya pembohongan publik! Kalau wasit sudah di sponsori full oleh Bapak H. Maskur, kenapa PSSI Inhil masih menjadikan wasit sebagai kambing hitam untuk naikkan harga tiket kala itu. Jangan jadikan Bupati Cup tempat cari keuntungan sepihak oleh oknum tertentu,” cetus seorang pemerhati sepak bola Inhil yang enggan disebutkan namanya dengan nada geram, Minggu (23/7/2026).

Petinggi PSSI Inhil ‘Kompak Bungkam’

Tudingan komersialisasi dan transparansi dana yang carut-marut ini langsung mengarah ke petinggi Askab PSSI Inhil. Sayangnya, alih-alih memberikan klarifikasi resmi untuk menenangkan publik, para pengurus justru memilih main sembunyi.

Yusrizal (Ketua PSSI Inhil) hingga saat ini tidak menjawab konfirmasi media sejak Sabtu (18/7/2026). Tomy (Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Sekretaris PSSI Inhil) juga memilih bungkam seribu bahasa saat awak media melakukan upaya konfirmasi sejak 19 Juli.

Sikap bungkam para pengurus ini kian memperkuat spekulasi liar di tengah masyarakat. Apakah PSSI Inhil berani buka-bukaan rincian dana, atau memang sengaja bungkam demi memelihara dugaan praktik cari cuan tersebut.(Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Final Bupati Cup Inhil yang semestinya menjadi pesta rakyat pada Mild Inhil ke-61 tahun kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Harga tiket yang melonjak hingga dua kali lipat membuat atmosfer meriah bergeser menjadi kontroversi.

Di lapangan, masyarakat merasa dikecewakan. Banyak penonton yang sebelumnya antusias kini harus berpikir ulang. “Kami ingin menonton, tapi harga tiket sudah tidak masuk akal. Pesta rakyat jadi pesta cuan,” keluh seorang warga.

Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa olahraga rakyat telah dikomersialisasi. Alih-alih mempererat kebersamaan, kebijakan ini justru menimbulkan jurang antara panitia penyelenggara dan masyarakat.

Kini, sorotan publik bukan hanya pada siapa yang akan mengangkat trofi juara, tetapi juga pada siapa yang paling diuntungkan dari lonjakan harga tiket.

Final Bupati Cup Inhil pun terkesan berubah menjadi panggung kontroversi. Pesta rakyat dalam perayaan Milad Inhil yang kehilangan ruhnya, berganti wajah menjadi pesta cuan.

Disalah satu media, Ketua PSSI Kabupaten Indragiri Hilir, Yusrizal,
berdalih bahwa kenaikan harga tiket diperlukan untuk menutup biaya mendatangkan wasit liga dan pembiayaan lainnya.

“Keputusan penetapan harga tiket final ini diambil setelah melalui koordinasi bersama seluruh stakeholder. Jadi bukan keputusan sepihak dari panitia maupun PSSI,” ujar Yusrizal kepada BualBual.com, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, panitia mempertimbangkan berbagai kebutuhan agar partai final dapat berlangsung aman, tertib, dan berkualitas.

Salah satu pertimbangan utama adalah menghadirkan perangkat pertandingan terbaik, termasuk wasit berlisensi yang berpengalaman memimpin laga di kompetisi level nasional.

“Kami juga memperhatikan kondisi yang ada. Pada partai final ini kami menghadirkan wasit yang biasa bertugas di kompetisi skala liga, sehingga tentu membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dibanding pertandingan sebelumnya,” jelasnya di kutip dari Bualbual.com.

Namun, alasan ini justru memantik tanda tanya besar, apakah benar demi kualitas pertandingan, atau ada kepentingan lain yang lebih menguntungkan pihak tertentu?

Dari penelusuran dan sumber terpercaya arbindonesia.com, mengungkapkan bahwa dalih Ketua PSSI Inhil dalam menaikan harga tiket diperlukan untuk menutup biaya mendatangkan wasit level nasional adalah sesuatu yang memalukan.

Menurutnya, mendatangkan wasit berlisensi sama sekali tidak berkaitan dengan pembiayaan dari kenaikan harga penjualan tiket. Karena segala bentuk pembiayaan sepenuhnya telah dikeluarkan, mulai dari hadiah utama, doorprize, hingga mendatangkan wasit berlisensi.

“Ya heran saja..! padahal pembiayaan seluruhnya telah ditanggung oleh (M), termasuk mendatangkan wasit berlisensi dari pekanbaru 3 orang,” tutur sumber ARBindonesia.com, Sabtu (18/7/2026).

Hingga berita ini ditayangkan, Ketua PSSI Kabupaten Indragiri Hilir, Yusrizal belum menanggapi upaya konfirmasi yang awak media lakukan. (Redaksi)