ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Menyikapi meningkatnya eskalasi aksi demonstrasi di sejumlah daerah, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Herman, mengeluarkan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi atas aksi demontrasi yang terjadi berbagai daerah.

H Herman juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, tanpa terjebak dalam provokasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Inhil khususnya untuk tetap bijak dalam menyikapi situasi. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak bertanggung jawab. Aspirasi boleh disampaikan, tapi harus dengan cara yang damai dan bermartabat,” ujar H. Herman.

Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah insiden demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis di beberapa kota besar, termasuk Jakarta dan Medan. Beberapa aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh setelah diduga disusupi oleh kelompok provokator.

H Herman juga mengingatkan bahwa aparat keamanan adalah bagian dari masyarakat yang bertugas menjaga ketertiban. Ia meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah antara warga dan aparat.

“Kita semua satu bangsa. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian bersama,”tuturnya.

Terakhir Bupati Inhil berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjadi agen perdamaian dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Ia juga mendorong tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda lintas iman untuk aktif menyebarkan pesan-pesan sejuk di tengah masyarakat. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Herman menyampaikan sikap tegas terhadap maraknya pengurusan izin karbon mangrove oleh sejumlah desa dan LSM ke Jakarta tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Dalam pernyataan resminya baru-baru ini, Bupati Herman menegaskan bahwa meskipun izin kehutanan merupakan kewenangan pusat dan provinsi, wilayah administratif tetap menjadi tanggung jawab kepala daerah.

“Saya tahu, izin kehutanan itu bukan wewenang kami. Tapi kita harus tahu, yang punya wilayah itu pemerintah daerah bukan pemerintah provinsi,” tegas Herman.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya minat terhadap potensi blue carbon (karbon biru) yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti hutan mangrove. Indragiri Hilir, dengan kawasan mangrove yang luas dan relatif terjaga, menjadi incaran berbagai pihak untuk pengembangan proyek karbon.

Namun, Bupati Herman menyoroti bahwa pengurusan izin secara diam-diam tanpa keterlibatan pemerintah daerah berisiko menimbulkan konflik di kemudian hari. Ia menyebut bahwa kekayaan alam ini adalah milik masyarakat, bukan komoditas yang bisa dimanfaatkan sepihak.

“Hutan mangrove adalah milik masyarakat, warisan untuk masa depan Indragiri Hilir. Potensi blue carbon memang besar dan menggiurkan. Tapi jangan pernah ada yang berpikir untuk mengambil keuntungan sepihak dari kekayaan ini,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Herman juga mengungkap adanya oknum pegawai honorer yang diduga terlibat dalam pengurusan izin, meski tidak memiliki rekam jejak sebagai pemerhati lingkungan. Ia menyindir keras tindakan tersebut dan meminta camat untuk mengawasi desa-desa yang terlibat dalam pengajuan perhutanan sosial.

“Saya sudah sampaikan ke para camat agar berhati-hati dan mengawasi desa-desa yang terlibat. Jangan sampai terjebak pada perjanjian yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten, lanjut Herman, tidak akan tinggal diam melihat potensi daerah dikelola tanpa transparansi. Ia berkomitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

“Selama saya masih Bupati, Inhil tidak boleh kecolongan. Mangrove ini milik masyarakat Inhil, dan manfaatnya wajib kembali untuk daerah kita, bukan untuk segelintir oknum yang mungkin saja masuk melirik, karena bernilai triliunan. Jadi harus transparan dan jelas koridor regulasinya.Daerah Harus dilibatkan,” tutup H Herman.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Indragiri Hilir (Inhil) resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan masa bakti 2025–2029 dari Pengurus Provinsi (Pengprov) PERBAKIN Riau.

Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya periode kepengurusan baru yang akan menahkodai organisasi olahraga menembak di Inhil selama lima tahun ke depan.

Ketua PERBAKIN Inhil, Diki Nofriadi, menyampaikan apresiasi kepada Pengprov PERBAKIN Riau atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan.

“Kami berterima kasih kepada Pengprov PERBAKIN Riau yang telah mempercayakan kepengurusan ini kepada kami. InsyaAllah, kepengurusan masa bakti 2025–2029 akan berkomitmen untuk memajukan olahraga menembak di Indragiri Hilir, baik dari sisi prestasi atlet maupun pengembangan organisasi,” ujarnya.

Diki menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan pihaknya adalah konsolidasi internal dan penyusunan program kerja prioritas.

“Kami ingin mencetak atlet-atlet menembak berprestasi yang bisa mewakili Inhil di ajang provinsi, nasional bahkan internasional. Selain itu, kami juga akan membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mengembangkan olahraga ini,” imbuhnya.*

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir secara tegas menolak wacana adanya program memasukan warga transmigrasi baru diwilayah tersebut.

Penolakan ini disampaikan ketua MKA LAMR Pulau Burung, Datok Ahmad yani kepada awak media. Menurutnya hadirnya warga transmigrasi baru dikondisi saat ini hanya berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan mengancam keberlanjutan budaya lokal.

“Kami bukan anti pembangunan, tapi pembangunan harus berpihak kepada masyarakat tempatan. Jangan sampai tanah dan ruang hidup kami tergeser oleh pendatang yang difasilitasi negara,” tegasnya.

LAMR menilai bahwa sebelum membuka pintu bagi penduduk luar, seharusnya fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat lokal, seperti akses terhadap lahan, pekerjaan, dan pendidikan serta persoalan lainnya.

“Masih banyak anak negeri yang belum punya tanah, belum punya pekerjaan tetap. Kenapa bukan mereka yang diberdayakan lebih dulu?,” ungkapnya.

Penolakan ini juga didasari kekhawatiran akan konflik horizontal yang bisa muncul akibat ketimpangan perlakuan antara warga lokal dan transmigran.

LAMR Pulau Burung meminta kepada pihak terkait agar meninjau ulang wacana tersebut dan mengedepankan prinsip keadilan sosial.

Sebelumnya, baru-baru ini Dir Intelkam Polda Riau yang di dampingi Kapolres Inhil telah melakukan kunjungan ke Pulau Burung, diketahui agenda kunjungan tersebut untuk meninjau lahan transmigrasi dan berdiskusi dengan masyarakat terkait warga transmigrasi dan lainnya. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sebanyak 28 Siswa-siswi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 032 Tembilahan diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi olahan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jum’at (22/8/2025).

Diketahui puluhan anak murid tersebut mengalami muntah-muntah, sakit perut dan pusing hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah menyantap hidangan MBG disekolah.

Kepala RSUD Puri Husada (PH) Tembilahan, dr. Rahmat, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, para pasien datang dengan gejala seragam, antara lain muntah-muntah, sakit perut, dan pusing.

“Gejala yang dominan adalah muntah. Hingga saat ini sudah ada 2 anak yang dirawat intensif di RSUD PH, sementara puluhan lainnya masih dalam observasi sesuai keluhan masing-masing,” ungkap dr. Rahmat, Jum’at (22/8/2025).

Selain 22 anak yang telah mendapatkan perawatan di RSUD PH, diketahui juga terdapat 4 anak yang dirawat di RS 3M, dan 2 anak lainnya ditangani di Puskesmas Gajah Mada.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil menegaskan bahwa kondisi pasien masih dalam penanganan medis dan tidak ada yang mengkhawatirkan.

“Kalau dilihat dari gejala, InsyaAllah dapat ditangani. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, di mana OPD terkait seperti Dinas Kesehatan turut dilibatkan,” jelasnya.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penelusuran terkait sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan terhadap puluhan siswa-siswi SD N 032 Tembilahan. (Arb)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Polres Indragiri Hilir menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Apel Mapolres Indragiri Hilir, Minggu (17/8/2025) pukul 07.00 WIB.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., bertindak selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Indragiri Hilir, AKP Cardi Edi Haryanto, S.H., ditunjuk sebagai Perwira Upacara, dan Kanit I Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, IPDA Prima Adnan Syafi’i, S.Tr.K., bertugas sebagai Komandan Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polres Indragiri Hilir, para perwira, bintara, serta PNS Polres Indragiri Hilir. Jalannya upacara mengikuti susunan acara resmi mulai dari penghormatan pasukan, pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, naskah Proklamasi, hingga doa penutup.

Kapolres Inhil, AKBP Farouk Oktora, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-80 RI bukan hanya sekadar mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian Polri.

“Semangat kemerdekaan ini harus menjadi energi bagi seluruh jajaran Polres Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kami bertekad untuk terus berada di garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 07.30 WIB tersebut berjalan lancar, aman, dan tertib. *