Tembilahan, detikriau.org – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Dani M Nursalam, menyayangkan tidak dikibarkannya bendera merah putih saat peringatan HUT Kemerdekaan ke 73 RI di Gedung Kantor DPRD Inhil Halan HR Subrantas Tembilahan, pada jum’at 17 Agustus 2018.

Seharusnya menurut Dani hal seperti ini tidak sampai terjadi, mengingat pengibaran bendera merah putih merupakan kewajiban bagi Bangsa Indonesia.

“Kami sangat menyayangkan kenapa sampai ini bisa terjadi,”kata Dani dikomfirmasi awak media, Ahad (19/8).

Secara kelembagaan, Dani mengaku telah mendesak agar Sekretaris Dewan (Sekwan), mengambil tindakan tegas kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Jika, terbukti hal itu disengaja, maka bisa dilakukan pemecatan.

“Harus ditelusuri, siapa yang bertanggung jawab. Apakah ini sengaja atau hanya kelalaian. Tapi tetap harus diberikan sanksi,”pinta Politisi PKB itu.

Masih dikatakan Dani, secara teknis kelengkapan maupun keperluan anggota DPRD ditangani oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Demikian pula halnya dengan menaik dan menurunkan bendera pada hari biasa.

“Setahu kita ada petugas piket yang bertanggung jawab untuk hal itu,”paparya. Saat 17 Agustus, sebut Dani, bisa dikatakan seluruh anggota DPRD turun ke konstituen. Artinya, tidak ada aktivitas rapat di Kantor DPRD.

Namun, bukan berarti Kantor DPRD tidak dijaga. Saat itu tetap ada pihak-pihak yang betugas. Kedepan hal itu diharapkan Dani, tidak sampai terjadi lagi. Apalagi momen Dirgahayu Kemerdekaan RI seperti saat itu./*

Editor: Am

Mekkah, detikriau.org – Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Indragiri Hilir dijadwalkan akan berangkat ke menuju Padang Arafah pada Ahad, 8 Zulhijjah 1439 H atau minggu 19 Agustus 2018.

Pada Senin 20 Agustus 2018 atau 9 Zulhijjah 1439 H jemaah akan melaksanakan Ibadah Wukuf dipadang Arafah dan pada Selasa 10 Zulhijjah kembali bergerak ke Mina untuk melaksanakan Ibadah Jumrah.

“Minggu tanggal 8 Zulhijjah, seluruh Jemaah sejak ba’da subuh sudah diminta untuk bersiap-siap dengan membawa peralatan/ bekal  Secukupnya, Mengenakan pakaian Ihram serta berniat haji sejak masih di Hotel dan akan  di berangkatkan ke padang Arafah,” Sampaikan petugas TPHD Inhil HM Arifin dari Kota Mekkah

Khusus JCH inhil sebelumnya telah diberikan arahan dan bimbingan oleh petugas serta terus menerus diingatkan agar membersiapkan diri dengan mengikuti panduan dan arahan baik dari pembimbing, petugas, pemandu maupun ketua regu dan ketua rombongan agar tetap berada dalam regu dan kelompok masing-masing.

“Jaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan teratur kemudian selalu gunakan pelindung diri, seperti payung, dan banyak minum termasuk membawa masker juga di perlukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem,” ujar Ariffin

Diakhir penyampaian laporannya, Arifin memohonkan do’a dari seluruh sanak keluarga, family dan kerabat  di kampung halaman.

“Semoga kami bersama seluruh Jemaah Inhil senantiasa di berikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksakan ibadah di hari yang mulia tersebut, sehingga semuanya sehat dan semua mampu malaksakannya dengan baik dan sempurna  serta mendapat haji yang Mabrur.

Laporan: HM Arifin  Petugas TPHD inhil
Dari Tanah Suci Mekkah

Editor: Am

Tembilahan, detikriau.org – 250 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II (Dua) A Tembilahan menerima remisi. Tiga diantaranya langsung menghirup udara bebas.

Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 3, sebanyak 250 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II (Dua) A Tembilahan menerima remisi. Setelah memperoleh remisi, 3 warga binaan dinyatakan bebas, Jum’at (17/8/2018) siang.

Penyerahan remisi atau pengurangan hukuman sempena peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 3 secara simbolis dilakukan oleh Bupati Inhil, HM Wardan didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tembilahan, Sudirwan.

Bupati Inhil, HM Wardan yang membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik.

“Remisi merupakan hak warga binaan, ini adalah sarana hukum yang penting,” ujar Bupati di halaman Lapas Klas II A Tembilahan.

Selain itu, remisi juga merupakan bentuk pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari – hari selama menjalani masa hukuman.

Tolak ukur pencapaian perbaikan diri tersebut tidak didasarkan pada bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, tapi lebih kepada perilaku warga binaan.

“Remisi dikatakan juga sebagai instrumen yang penting guna memberikan stimulus bagi warga binaan agar berkelakuan baik. Remisi juga sebagaibalat modifikasi diri warga binaan,” kata Bupati.

Pengajuan remisi, dijelaskan Bupati dilakukan melalui mekanisne yang transparan dengan menggunakan teknologi informasi yang sistematis.

“Pemberian remisi adalah terobosan yang berani untuk permasalahan yang hampir laten terjadi di lingkunggan Lapas,” pungkas Bupati.

Penyerahan remisi kepada para warga binaan turut pula dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, seperti Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Ketua Pengadilan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Agama Inhil, Kepala Kejaksaan Inhil, Kodim 0314/Inhil dan Polres Inhil.

Seusai menyerahkan remisi dan memberikan sambutan, didampingi Kalapas Klas II A Tembilahan, Sudirwan, Bupati Inhil, HM Wardan pun berkeliling di lingkungan Lapas untuk sekadar menyapa dan bersalaman sekaligus berbincang ringan dengan sejumlah warga binaan.

Tak jarang juga terdengar Bupati Inhil, HM Wardan bertanya kepada Kalapas Klas II A Tembilahan, Sudirwan tentang kondisi dan kapasitas Lapas./*

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indragiri Hilir tidak menampik masih didapati sejumlah pekerjaan proyek infrastruktur jalan dengan kualitas yang belum memuaskan. Namun dipastikan, perencanaan telah sesuai aturan. Rendahnya kualitas pekerjaan dinilai lebih disebabkan belum maksimalnya pengawasan dan proses dalam penunjukan pelaksana pekerjaan.

“Perencanaan tidak ada masalah, saya pastikan telah memenuhi spek teknis yang dibutuhkan sesuai fungsi jalan,” Yakinkan Kabid Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Inhil, Slamet Soedarsono menjawab komfirmasi detikriau.org di Tembilahan, Kamis (16/8/2018)

Diterangkan Slamet, untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai spek teknis yang disyaratkan, pengawasan adalah sebuah keharusan.

“Idealnya, satu pekerjaan haruslah ada satu orang pengawas. Hari ini, SDM di Dinas PU tidak memungkinkan untuk memenuhi hal itu. Saat ini yang bertanggungjawab hanya ada PPK dan PPTK, tenaga lainnya hanyalah Staf,” Coba diterangkan Slamet

Dulu kata Slamet, disetiap Kecamatan ada UPT yang dapat membantu pengawasan di masing-masing wilayah kerjanya. Namun UPT sudah tidak ada lagi.

Gantinya, dari 20 Kecamatan di Inhil kini dibagi dalam Tiga Wilayah, yakni wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3.

“dan bahkan sampai detik ini, UPT pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah termasuk UPT laboratorium saja belum juga dilantik,” disayangkannya.

Disamping pengawasan oleh Dinas, lanjut Slamet, memastikan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai spek teknis yang disyaratkan, tanggungjawab lapangan kini lebih dilimpahkan kepada konsultan pengawas dan dibiayai oleh pemerintah.

Untuk itu, Slamet mengimbau agar konsultan dapat bekerja lebih professional dan bertanggungjawab dalam memikul amanah penugasannya.

“merekakan juga dibayar pemerintah untuk lakukan pengawasan. Jadi harus berkerja professional dan bertanggungjwab. Pengawasan Dinas sifatnya hanya pengawasan berkala, rutinnya, itu tanggungjawabnya konsultan,”kata Slamet

Disamping pengawasan, masih dilanjutkan Slamet, sesuai UU Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017, penyedia jasa wajib menyediakan pelaksana konstruksi yang mengantongi sertifikat. Keharusan ini menurutnya bukan semestinya hanya menjadi sebatas keharusan dalam proses lelang proyek tetapi harus benar dapat dibuktikan secara ril dilapangan.

“Artinya, baik itu proyek yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung, harus benar-benar dapat diyakini bahwa pelaksana benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spek yang disyaratkan.” Akhirinya./red

“Sukseskan niat Bupati Inhil fokuskan perbaikan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan di Perkotaan, memastikan kualitas pekerjaan dan benar-tidaknya perencanaan haruslah menjadi salah satu point yang sangat perlu menjadi perhatian”

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat menilai kualitas pekerjaan khususnya infrastruktur jalan yang didanai melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir sangat mengecewakan. Jangankan memiliki usia pakai yang panjang, kadang kerap hanya dalam hitungan bulan, ruas jalan yang sudah dibangun pemerintah itu sudah kembali rusak.

“kalau harus ditunjuk satu-persatu, ini jari rasanya tidak akan cukup menghitung jumlah lokasinya. Artinya  sangat mudah untuk mendapatkan buktinya,” ujar salah seorang warga Tembilahan, Edi, kamis (15/8/2018)

Dengan kondisi ini, Edi mengaku sangat menyayangkan. Menurut Edi, dana pembangunan yang notabenenya diperoleh dari uang rakyat itu, bukan dalam hitungan nominal kecil namun kualitas pekerjaan yang dihasilkan dinilai sangatlah tidak layak.

“Kami tidak tau secara pasti. Apakah salah dari sisi perencanaan atau proses pengerjaannya. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jika terus seperti ini, mimpi masyarakat untuk menikmati ruas jalan yang memadai tidak akan pernah tuntas.” Imbuhnya.

Rizal, warga Tembilahan Hulu-pun menyampaikan kritikan yang hampir senada. Ia juga menyayangkan pembangunan ruas jalan yang dananya dengan susah payah untuk didapatkan itu tidak memiliki usia pakai sesuai harapan.

“kita juga heran, seharusnya sebelum serahterima pekerjaan, ada tim yang memeriksa apakah kualitas pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan. Jika sesuai, barulah pihak pelaksana berhak menerima pembayaran. Artinya,Jika pekerjaan telah memenuhi spek teknis yang disyaratkan dan dibayar, tentu artinya perencanaannya yang tidak beres,” pendapat Rizal

Kedepan ditambahkan Rizal, untuk mensukseskan niat Bupati Inhil memfokuskan perbaikan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan di Perkotaan, memastikan kualitas pekerjaan dan benar-tidaknya perencanaan haruslah menjadi salah satu point yang sangat perlu menjadi perhatian.

“mudah-mudahan masukan kami ini dapat menjadi pertimbangan Bupati agar usaha dan niat yang baik itu dapat juga berbuah baik.” Akhirinya./red

Reteh, detikriau.org — Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) terpilih periode 2018-2023 H Syamsuddin Uti menghadiri syukuran kemenangan pada  Pilkada 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Madrasyah Tarbiyah Jalan Persatuan, RT 03 RW 06 Kecamatan Reteh, Minggu (12/8).

Ketua Panitia Rudiansyah Ansor mengatakan, akan selalu mendukung kinerja HM. Wardan dan H Syamsuddin Uti kedepannya.

“Atas nama masyarakat mengucapkan terimakasih kedatangan H. Syamsuddin Uti,” ujar Rudiansyah.

Menurutnya, pilkada di Inhil sangat damai, harapan dia kepada Syamsudin Uti agar  nantinya memperhatikan apapun permasalah masyarakat di kecamatan.

“Alhamdulillah di kecamatan Reteh tidak ada permasalahan, paska pilkada, sampai perhitungan suara,” terangnya.

Dia mengajak masyarakat mendukung  program 5 tahun kedepan dan kita harapkan Kecamatan Reteh lebih maju kedepannya.

Dalam sambutannyaH. Syamsuddin Uti sapaikan rasa syukurnya bisa hadir di kecamatan Reteh. Terpilihnya HM. Wardan dan Syamsuddin Uti adalah untuk meneruskan pembangunan yang sudah baik.

“Ucapan terimakasih kepada masyarakat kecamatan reteh yang telah memberikan kepercayaan. Acara ini merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah,” paparnya.

SU juga berharap kedepannya tetap terjalin persatuan, kesatuan dan kekompakan dalam membangun Inhil lebih baik kedepannya.

Reporter : rul   Editor: Am