ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Mubtadiin, di Kecamatan Pulau Burung memberlakukan pungutan sebesar Rp1 juta per siswa untuk pembiayaan kegiatan perpisahan, Tes Kemampuan Akademik (TKA), semester, asesmen madrasah, dan akhir tahun pelajaran 2025–2026.

Kebijakan ini menuai sorotan karena madrasah tersebut merupakan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018, sekolah penerima dana BOS, baik negeri maupun swasta, dilarang melakukan pungutan wajib terhadap siswa atau orang tua. Larangan tersebut juga ditegaskan oleh Ombudsman RI.

Sementara itu, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 memperbolehkan Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan atau bantuan pendidikan, namun tidak diperkenankan menetapkan pungutan dengan jumlah tertentu.

Dalam sebuah dokumen resmi dari MTs Nurul Mubtadiin Kecamatan Pulau Burung mencantumkan anggaran kegiatan perpisahan, TKA, semester, asesmen, dan akhir tahun dengan total biaya mencapai Rp65 juta.

Anggaran ini kemudian dibagi rata kepada 65 siswa, sehingga muncul kewajiban sumbangan pembayaran Rp1 juta per orang untuk menutup seluruh kebutuhan kegiatan akhir tahun pembelajaran.

Baca juga berita sebelumnya : Meski Menerima Dana Bos, MT Nurul Mubtadiin Pulau Burung Inhil Pungut Rp1 Juta Per Siswa

Menanggapi hal itu, Kepala MTs Nurul Mubtadiin, Zarmuji, S.Ag
menyebut kebijakan telah melalui mekanisme rapat komite dan kesepakatan orang tua siswa, sehingga dianggap sah untuk dilakukan oleh sekolah swasta.

Zarmuji menegaskan bahwa seluruh komponen yang terdiri dari 22 item anggaran penggeluran merupakan biaya pengeluaran sekolah yang tidak bisa ditanggung oleh dana BoS, sehingga pungutan akan tetap dilaksanakan.

“Dana BOS tidak cukup, kalau cukup tidak mungkin kami melakukan pungutan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/4/2026).

Zarmuji menambahkan, bagi orang tua siswa yang tidak mampu, pihak madrasah membuka ruang untuk berdialog langsung dengan sekolah.

“Silakan datang ke sekolah, kami siap membicarakan solusi bagi yang kesulitan,” tuturnya. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dibalik senyum siswa yang menanti momen perpisahan, terselip kegelisahan orang tua. sebuah Madrasah Tsanawiyah swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Pulau Burung menetapkan pungutan Rp1 juta per siswa untuk biaya kegiatan akhir tahun.

Angka ini muncul dari hasil rapat komite, dalam sebuah dokumen resmi dari Madrasah Tsanawiyah (MT) Nurul Mubtadiin Kecamatan Pulau Burung mencantumkan anggaran kegiatan perpisahan, semester, asesmen, dan akhir tahun dengan total biaya mencapai Rp65 juta.

Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, bersama jajaran, merinci berbagai pos pengeluaran mulai dari biaya perpisahan, cenderamata, hingga biaya cetak dan honor panitia.

Anggaran ini kemudian dibagi rata kepada 65 siswa, sehingga muncul kewajiban sumbangan pembayaran Rp1 juta per orang untuk menutup seluruh kebutuhan kegiatan.

Meski demikian, bagi sebagian orang tua, nominal Rp1 juta tetap terasa berat di tengah kondisi ekonomi yang menekan.

“Kalau untuk anak, tentu kami ingin yang terbaik. Tapi jumlahnya besar sekali, apalagi kami juga harus memikirkan kebutuhan rumah tangga,” ungkap salah satu wali murid kepada awak media dengan nada lirih.

Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, mengingat setiap sekolah negeri ataupun swasta penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang melakukan pungutan wajib kepada siswa.

Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa sekolah penerima BOS hanya diperbolehkan menerima sumbangan sukarela dari orang tua atau komite, tanpa penetapan nominal dan tanpa paksaan.

Praktik penarikan iuran dengan jumlah tetap dinilai berpotensi melanggar aturan BOS. Sejumlah pihak menekankan perlunya transparansi dan mekanisme yang sesuai regulasi, agar kegiatan sekolah tetap berjalan tanpa membebani orang tua secara wajib.

Menanggapi hal tersebut, Zainal Abidin, Kasi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, membenarkan Madrasah tersebut adalah penerima dana BOS dari pemerintah. Meski demikian, setiap sumbangan yang muncul dari hasil rapat komite sekolah dan wali murid maka diperbolehkan.

“Dari rincian itu, sepertinya bukan hanya untuk perpisahan. Mungkin karena ketidakpahaman administrasi, semua kegiatan menjelang perpisahan mereka tuangkan dalam catatan hasil rapat,” ujarnya kepada awak media, Kamis (30/4/2026).

Zainal bahkan mengatakan walaupun ada orangtua murid keberatan atas pungutan tersebut, namun menjadi kesepakatan dalam rapat komite maka, itu tidak masalah.

Hingga berita ini di tayangkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Yayasan Nurul Mubtadiin untuk menanggapi hal tersebut. (Redaksi)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, membacakan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Dalam pidato tersebut, Mendagri menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sebagai kunci terwujudnya Asta Cita Indonesia.

Hari Otonomi Daerah, yang lahir sebagai tonggak pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, menurut Bupati Herman, harus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan daerah.

“Selain menyelaraskan program pembangunan dengan visi pemerintah pusat, daerah diminta tetap fokus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Bupati Herman dalam upacara yang berlangsung Senin (27/4) pagi di Halaman Kantor Bupati Inhil.

Mendagri juga menekankan pentingnya pengelolaan potensi lokal sebagai jalan menuju kemandirian fiskal. Inovasi menjadi kata kunci dalam mengoptimalkan sumber daya daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan energi, swasembada pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Inovasi diperlukan dalam pengelolaan potensi lokal agar daerah mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri,” lanjut Bupati Herman.

Namun, Mendagri mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip efisiensi. Tujuannya jelas: menghindari pemborosan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. (Adv)

ARBINDONESIA.COM, MANDAH— Polsek Mandah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (20/4/2026).

Kegiatan Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Mandah IPTU Indra Jaya, S.H, didampingi Kanit Binmas Polsek Mandah IPTU RD. Sandi.N berlangsung di Aula Kantor Desa Bekawan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Bekawan M. Nur, unsur RT/RW, staf desa, dan masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Mandah menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi narkoba serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi merugikan lingkungan, kesehatan, hingga perekonomian warga.

“Sinergi aparat kepolisian dan masyarakat sangat berperan penting dalam rangka pemberantasan narkoba. Karena kerjasama yang baik itu lah menjadi alat kita memerangi narkoba yang saat ini sudah cukup meresahkan kita semua, “ tegas Indra Jaya.

Selain memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, pihak kepolisian juga menyampaikan edukasi mengenai dasar hukum dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Sosialisasi juga memuat penegasan larangan membuka lahan dengan cara membakar beserta konsekuensi hukumnya.

Selain Kapolsek , Kanit Binmas Pollen Mandah IPTU RD. Sandi, N juga ikut memberikan arahan tambahan terkait upaya pencegahan narkoba dan karhutla, disusul sesi tanya jawab bersama masyarakat

Kapolsek Mandah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif narkoba serta bahaya karhutla, sehingga mampu menekan potensi terjadinya kasus narkoba maupun kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Mandah.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif menyebarluaskan informasi kepada warga lainnya agar semakin luas pemahaman tentang bahaya narkoba dan larangan pembakaran hutan serta lahan.

Selesai kegiatan tersebut, Kapolsek Mandah beserta jajarannya juga “gercep” ke Desa Belaras sebagai tindakan menanggapi adanya pemberitaan di media terkait adanya dugaan maraknya narkoba di Desa tersebut.

“Begitu dapat berita adanya dugaan aktifitas narkoba di Belaras, kita langsung bergerak ke lokasi TKP dimaksud, “terang Indra. (***)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Indragiri Hilir menggelar apel Sabuk Kamtibmas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan dilapangan Mapolres Inhil. Selasa, (14/04/2026)

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari GP Ansor Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam sesi wawancara, Ketua PC GP Ansor Inhil, Muhammad Suyuti, menyampaikan dukungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres Inhil atas komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah.

“Kami dari Ansor Inhil memberikan apresiasi kepada Polres Inhil yang terus konsisten menjaga Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir. Ansor siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat,” ujar Muhammad Suyuti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekuatan kader Ansor Banser di Inhil yang mencapai sekitar 1.700 orang menjadi potensi strategis dalam mendukung tugas-tugas keamanan. Menurutnya, keberadaan kader yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan dan desa merupakan modal sosial yang sangat penting.

“Ansor Banser Inhil hadir di setiap kecamatan dan desa. Kami secara aktif telah menjalankan tugas-tugas Kamtibmas melalui kegiatan Giat Jaga Malam dan ronda sebagai bentuk partisipasi nyata dalam menjaga keamanan lingkungan,” tegasnya.

Apel Sabuk Kamtibmas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.*

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Perkara hukum yang menjerat dua terdakwa, Ade Purwato Bin Suwardi dan Arief Iryadi Zainudin Bin Zainudin, menjadi sorotan dalam persidangan di PN Tembilahan.

Tim kuasa hukum menilai bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus dugaan penggelapan menyimpan sejumlah persoalan mendasar.

“Perkara yang menjerat klien kami, Saudara Ade Purwato Bin Suwardi dan Saudara Arief Iryadi Zainudin Bin Zainudin, pada dasarnya memperlihatkan adanya konstruksi hukum yang patut dipertanyakan secara serius,” tutur Hendri Irawan, SH., MH, kepada awak media, Selasa (13/4/2026).

Pertama, terhadap Saudara Ade Purwato, Kuasa Hukum menilai bahwa substansi perkara tersebut sejatinya merupakan ranah perdata, yakni berkaitan dengan hubungan hukum dan kesepakatan antar pihak yang kemudian dipaksakan untuk direkonstruksi menjadi perkara pidana.

“Fakta-fakta persidangan justru menunjukkan tidak adanya unsur kriminal yang berdiri secara utuh sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana,” ungkap Hendri.

Ia juga mencermati adanya indikasi motif lain dari pihak saksi korban, Saudari Lancar Kataren, yang belum terungkap secara terang di persidangan.

“Dalam konteks hubungan kerja atau posisi klien kami sebagai vendor, terdapat ruang dugaan bahwa perkara ini tidak semata-mata berdiri sebagai persoalan hukum murni, melainkan dipengaruhi kepentingan tertentu yang belum dapat dijelaskan secara objektif,” paparnya.

Terhadap Saudara Arief Iryadi Zainudin, perlu ditegaskan bahwa yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang bertindak dalam kapasitas profesional, dengan itikad baik untuk memperlancar proses pekerjaan perusahaannya dengan para mitra atau vendor.

“Tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) dalam tindakan tersebut,” tegas Kuasa Hukum.

Lanjut Hendri, hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengetahui adanya perjanjian antara vendor dengan pihak lain justru turut dilibatkan dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi vendor tersebut.

“Ini menunjukkan adanya perluasan pertanggungjawaban yang tidak proporsional dan berpotensi melanggar prinsip keadilan,” imbuhnya.

“Kami berpendapat bahwa perkara ini tidak hanya lemah dari aspek pembuktian pidana, tetapi juga menyimpan persoalan mendasar dalam konstruksi hukumnya, yang semestinya menjadi perhatian serius Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan objektif,” tutup Hendri Irawan, SH., MH. (Arb)