Tembilahan, detikriau.org – Riko Bin M Zen, warga Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, pelaku pembunuhan terhadap Sri Mai Karlina diamankan pihak kepolisian setelah sempat menghilang usai melakukan aksi kejinya.

Riko diantar pihak keluarganya kepada Kepala Desa Air Baloi Kecamatan Kemuning dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian Polsek Keritang.

“Tsk saat ini dititip di tahanan Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan untuk keamanannya,” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH melalui Kasubag Humas AKP Syafri Joni SE, rabu (7/11)

Diterangkan  AKP Syafri, Tsk diserahkan pihak keluarga kepada  Kades Air Baloi pada selasa (6/11) sekira pukul 22.30 Wib dan selanjutnya Kades menghubungi pihak Kepolisian dan segera dilakukan pengamanan.

Sekedar mengingatkan, perbuatan keji Tsk dilakukan pada Senin (5/11) sekira pukul 12.30 Wib di rumah orang tua korban, Rahimah yang tak lain adalah mertuanya sendiri di TKP parit 2 Dusun Teladan Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil.

Saat itu secara membabibuta, Tsk menhujamkan enam tusukan badik ke tubuh korban yang menyebabkan ianya rubuh bersimbah darah.

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas setempat dan kemudian dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun dalam perjalanan menuju Tembilahan, nyawa korban tak lagi dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia./Ari Permana

Tembilahan, detikriau.org – RSUD Puri Husada Tembilahan sampaikan usulan pengadaan Uninteruprible Power Suply (UPS). Supply daya bebas gangguan ini dibutuhkan untuk minimalisir kerusakan sejumlah peralatan medis.

“pasokan daya PLN kerap terganggu. Hari ini saja sudah beberapa kali terputus. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan peralatan kita,” Ujar Direktur RSUD Puri Husada, dr Saut Pakpahan saat  berbicangan dengan Sekretaris Komis IV DPRD Inhil, Herwanissitas dalam kunjungan kerjanya kerumah sakit plat merah itu, senin (5/11)

Menurut dr Saut, tidak stabilnya pasokan listrik dipastikannya sudah memberikan dampak terhadap sejumlah peralatan. Salah satu peralatan medis, disebutkannya bernama Ventilator kini alami kerusakan dan tidak lagi bisa dimanfaatkan.

“JIka rusak, pastinya pelayanan kita kepada masyarakat juga terganggu dan tidak akan bisa maksimal. Solusinya harus ada UPS,” Sampaikannya.

Sementara itu, Herwanissitas menilai usulan yang disampikan pihak RSUD Puri Husada sangat beralasan. Ketersediaan peralatan medis diperlukan untuk menunjang pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pengadaan peralatan medis, membutuhkan dana ratusan bahkan miliaran rupiah.

“peralatan medis yang sudah kita miliki pastinya harus dirawat dengan baik agar memberi nilai manfaat lama. Untuk itu, peralatan pendukung untuk perawatan menjadi sesuatu yang diharuskan,” Pendapat Sitas

Hanya saja menurutnya, pengadaan peralatan pendukung seperti UPS itu sebelumnya haruslah melalui usulan dan nantinya akan dibahas bersama-sama oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah.

“Saya nilai usulan pengadaan UPS ini layak untuk diprioritaskan. Saya akan coba perjuangkan agar disetujui untuk dianggarkan.” Akhiri Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini./ fsl

“Dudagan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBDesa Panglima Raja TA 2015 dengan kerugian Negara Rp. 309 juta lebih”

Tembilahan, detikriau.org – Kepolisian Polres Indragiri Hilir menetapkan status tersangka sekaligus menahan mantan Kepala dan Sekretaris Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Keduanya disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mantan Pj Kades, Darmadi bin Ma’ani (48) warga Pendidikan Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong ditetapkan sebagai tsk dengan Surat Penetapan Nomor : SP. Tap / 06 / XI / 2018 tgl 05 Nopember 2018 dan surat penahanan tsk bernomor SP. Han / 78 / XI / 2018 / Reskrim tgl 05 Nopember 2018

Sedangkan mantan Sekdes Syahril bin Said Medan (51) warga Jl Pelantar 1 Desa Panglima Raja Kec. Concong ditetapkan sebagai tsk dengan Surat Penetapan Nomor : SP. Tap / 07 / XI / 2018 tgl 05 Nopember 2018 dan surat penahanan tsk bernomor SP. Han / 79 / XI / 2018 / Reskrim tgl 05 Nopember 2018

Menurut keterangan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik MH melalui Kasubag Humas, AKP Syafri Joni SE, pemeriksaan terhadap kedua tsk dilakukan pada senin (5/11) sejak pukul 09.30 – 13.30 yang selanjutnya dilakukan penahanan dengan  dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa pada APBDesa Panglima Raja Kec. Concong Kab. Inhil – Riau Tahun Anggaran 2015 dengan Kerugian Keuangan Negara hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Riau sebesar Rp. 309.589.335 ( tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ).

“sebelum dimasukan keruang tahanan, terhadap keduanya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Personil Ur Dokkes Polres Inhil dan keduanya dinyatakan sehat.” Sampaikan AKP Syafri Joni. Selasa (6/11)./ Am

“Sejak Juli 2018, Seluruh Dana Sudah Terserap Habis”

Tembilahan, detikriau.org – Penyediaan dana untuk kegiatan fogging 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil  hanya dianggarkan sebesar Rp 70 juta. Tindakan fogging dilakukan jika disebuah daerah ditemukan lebih dari satu kasus DBD. Mirisnya, sejak Juli, dana ini sudah terserap habis.

“Dananya sudah habis sejak Juli 2018 yang lalu. Dana sebesar itu kita gunakan untuk melayani 20 Kecamatan di Inhil,” Akui Kepala Seksi surveylans dan imunisasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Inhil, Herman Mahat kepada detikriau.org di Tembilahan, senin (5/11)

Namun dipastikan Herman, meskipun sudah tidak memiliki anggaran, pihaknya tetap berupaya menjalankan kegiatan, tapi solusinya dengan mengajak peran serta masyarakat setempat.

“kita masih miliki obatnya. Tapi untuk biaya pembelian solar dan bensin, kita terpaksa mengajak masyarakat untuk menyediakan secara swadaya,” Ujar Herman

“memang biasanya seluruhnya diberikan secara gratis, tapi dengan kosongnya kas untuk kegiatan ini, ya mau gimana lagi?,” Keluhnya

Herman juga memastikan kasus DBD ini akan merebak karena memang sifatnya sebagai penyakit menular dan harus segera dilakukan penanganan dengan tepat.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Herwanissitas juga menyayangkan minimnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan fogging. Harusnya menurut Sitas, sebagai daerah endemik DBD, Inhil harusnya memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan tindakan penanganan kasus yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti ini.

“Harusnya Dinas bisa selektif memilih mana kegiatan prioritas dan mana yang tidak. Inhil daerah endemik DBD, dana fogging hanya Rp 70 Juta, sementara anggaran untuk ngurus, maaf “kotoran manusia” dianggarkan miliaran rupiah. Inikan lucu,” Ujarnya

Di Inhil menurutnya, kasus DBD menjadi kejadian rutin setiap tahunnya. Harusnya dengan pengalaman ini, Dinas harus sudah memiliki langkah penanganan dan tindakan antisipasi yang terstruktur, termasuk tentunya penyediaan anggaran yang memadai.

“Pemerintah sudah berkomitmen untuk lakukan pemberantasan DBD, Dinas Sebagai pelaksana, tentunya harus bekerja secara professional menjabarkan komitmen pemerintah daerah. Ini kembali menjadi sebuah pembelajaran,” Ingatkan Sitas.

Untuk sekedar diketahui, Fogging atau tindakan pengasapan dikenal dengan fungsinya sebagai pemberantas nyamuk demam berdarah. Di beberapa wilayah, aktivitas ini sudah dilakukan secara berkala.

Kegiatan pengasapan ini menggunakan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah dengue.

Walaupun menggunakan alat yang sederhana, jika dilakukan dengan benar, cara ini dapat bermanfaat untuk membunuh nyamuk.

Tindakan fogging dilakukan untuk mengubah kondisi yang telah terganggu menjadi kondisi yang lebih baik dan bersifat sementara sehingga perlu pengelolaan selanjutnya secara bertahap agar mencapai kestabilan yang diinginkan. Pada pengendalian DBD kegiatannya adalah Larvasida dan Fogging.

Fogging dilakukan jika ditemukan penderita mengalami panas tinggi sama atau lebih dari 3 orang dan/atau ada 1 orang penderita DBD positif.

Penyakit DBD adalah penyakit yang berbasis lingkungan berarti dalam penanganannya haruslah bergandengan tangan bersama dari seluruh elemen masyarakat karena kondisi lingkungan akan selalu berubah setiap saat bahkan dapat berubah dalam hitungan detik, maka peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit DBD sangatlah perlu dan menentuikan keberhasilan program.

Sementara itu peran Dinas Kesehatan dalam hal ini sebagai tenaga tehnis yang pada aplikasi pelaksanaan di lapangan tentunya tidak dapat bergerak sendiri, maka dibutuhkan kerjasama seluruh jajaran SKPD/OPD terkait juga unsur yang berkompeten atau tokoh masyarakat serta semua lapisan masyarakat yang peduli terhadap pengendalian penyakit ini./faisal

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik, MH berikan bantuan kepada sejumlah masyarakat kurang mampu disekitaran Kota Tembilahan.

Kegiatan yang dilakukan pada senin (5/11) bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab Inhil kali ini berikan uluran tangan kepada Suharman (67) warga Jalan Kayu Jati Kecamatan Tembilahan Hulu dan Nurita (42) warga Gg. H. Muji Parit 7 Kecamatan Tembilahan Hulu.

Suharman, menderita penyakit stroke, sedangkan istrinya Rafiah (49) alami penyakit kebutaan akibat katarak.

Sementara Nurita menderita penyakit kebutaan dan memiliki 9 orang anak sedangkan sang suami hanya berpenghasilan dari pekerjaan serabutan.

“kegiatan sosial ini merupakan kerjasama kita dengan IDI Kabupaten Inhil,” Ujar Kapolres.

Disamping memberikan bantuan berupa sembako, para tenaga dokter yang tergabung di dalam IDI melakukan pemeriksaan kesehatan serta memberikan bantuan berupa obat-obatan./ Ari Permana

“15 orang pasien RSUD Puri Husada positif terjangkiti DBD”

Tembilahan, detikriau.org —  Sekretrasi Komisi IV DPRD Inhil Herwanissitas kunjungi RSUD Puri Husada Tembilahan. Kunjungan mendadak ini dilakukan terkait meningkatnya kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam dua pekan terakhir.

“Setidaknya saya dilapori sudah ada enam orang warga di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan akibat DBD,” ujarnya kepada detikriau.org di Tembilahan, senin (5/11)

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil yang akrab disapa singkat Sitas ini, sebagai daerah endemik, kasus DBD setiap tahun rutin terjadi. Peningkatan kasus biasanya terjadi disaat masa pancaroba dan musim penghujan.

DPRD Inhil, dalam hal ini Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan menurut Sitas meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera menangani persoalan ini agar tidak semakin merebak.

“Harus ada penanganan segera untuk meminimalisir dampak DBD dan megantisipasi penyebarluasan,”Pintanya

Sementara itu Dirtektur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Saut Pakpahan menyatakan bahwa dari hasil uji laboratorium, hari ini, 15 pasien yang dirawat di RS milik Pemerintah Daerah ini positif terjangkiti DBD.

Pasien yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti ini berasal dari Kecamatan Tembilahan dan beberapa daerah lainnya di Inhil.

“15 orang pasien positif terjangkiti DBD,” Ujarnya./Faisal