ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar kegiatan Rembuk Stunting sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di balai desa, Selasa (27/1/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Concong, perwakilan Puskesmas Concong, para kader Posyandu, pengurus PKK, kepala desa beserta perangkatnya, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah konkret, serta memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi stunting di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Camat Concong, Ahmad Bahrin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan isu prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi menyangkut masa depan generasi kita. Rembuk ini menjadi langkah awal untuk menyatukan komitmen dan menyusun strategi bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang melibatkan alokasi anggaran desa untuk program gizi, peningkatan kapasitas kader, serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga balita.

Dengan digelarnya rembuk stunting ini, Desa Sungai Berapit menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional penurunan stunting, demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/1/2026) di Aula Kantor Desa Sungai Berapit.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dan dihadiri oleh Camat Concong beserta Staf Kecamatan.

Musrenbangdes ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Berapit menekankan pentingnya sinergi antar elemen masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, pengurus PKK desa, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), serta tokoh pemuda. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun Desa Sungai Berapit ke arah yang lebih baik.

Camat Concong, Ahmad Bahrin dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan tertib dan partisipatif. Ia berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Desa Sungai Berapit optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027 mendatang. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Dana penyertaan modal program ketahanan pangan yang dialokasikan Pemerintah Desa Bekawan, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bekawan tahun anggaran ini menuai sorotan.

Hal itu dikarenakan, dari total dana penyertaan modal sebesar Rp 165 juta, hanya sekitar 60 persen yang terealisasi atau Rp99 Juta. Namun, sisa 40 persen atau Rp60 juta lebih yang seharusnya melengkapi total penyertaan modal hingga kini belum direalisasikan Pemdes Bekawan.

Dari konfirmasi awak media kepada Direktur BUMdes Bekawan, Marzuki menyatakan bahwa realisasi penyertaan modal ke BUMdes tahun 2025 untuk program ketahanan pangan dibagi menjadi dua tahap.

“Pada tahap pertama, dana yang masuk ke rekening BUMdes Rp 99.360.000. Untuk tahap kedua hingga saat ini belum ada informasinya dari pemerintah desa,” tutur Marzuki saat dihubungi ARBindonesia.com, Senin (19/1/2026).

Kepala Desa Bekawan belum merespon upaya konfirmasi awak media terkait hal tersebut. Kendati demikian, Sekretaris Desa Bekwan, Vina membenarkan bahwa penyertaan modal pada BUMdes Bekawan tahun 2025 memang belum sepenuhnya direalisasikan ke pihak BUMdes.

“Totalnya penyertaan modal 165 juta, yang di telah dikirim ke rekening BUMdes Rp 99 juta lebih dan untuk sisanya memang belum. Mengenai kenapa belum dikirim, coba hubungi Bendahara Desa, karena beliau yang mengetahui mengenai teknisnya,” ungkap Sekdes Bekawan, Senin (19/1/2025).

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kades Bekawan mengakui telah menggunakan dana BLT DD untuk menutupi pembiayaan proyek pembangunan desa. Dampaknya BLT DD yang seharusnya telah diterima KPM pada Desember 2025 lalu terpaksa tertunda untuk disalurkan.

Dalam pemberitaan sebelumnya juga, Kades Bekawan juga sempat membantah kabar bahwa dirinya telah menggunakan dana Penyertaan Modal BUMdes T.A 2025 untuk menutupi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Desa Bekawan.

Hingga berita ini ditayangkan, Kades Bekawan dan Bendahara Desa belum merespon upaya konfirmasi yang dilakukan awak media mengenai sisa anggaran penyertaan modal BUMdes yang belum di realisasikan. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, pemerintah desa bersama masyarakat berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Melalui pemanfaatan Dana Desa secara optimal, sebanyak lima proyek infrastruktur strategis berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2025.

Kepala Desa Sungai Luar, Baharuddin, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat.

“Pembangunan ini seluruhnya didanai dari Dana Desa. Kami bersyukur, pembangunan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga membangun semangat kolektif warga untuk maju bersama,” ujar Baharuddin kepada ARBindonesia.com, Minggu (18/1/2026).

Adapun lima pembangunan infrastruktur yang telah rampung meliputi:

– Pembangunan Rebat Beton Jalan RT 02: Mempermudah akses warga menuju pusat desa dan fasilitas umum.

– Pembangunan Rebat Beton Jalan RT 07: Meningkatkan konektivitas antar dusun dan memperlancar distribusi hasil pertanian.

– Peningkatan Jalan RT 09: Membuka akses baru bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi saat musim hujan.

– Pembuatan Badan Jalan RT 13: Menjadi fondasi awal bagi pengembangan jalan penghubung antar permukiman.

– Pembuatan 1 Unit Sumur Bor RT 14: Menjawab kebutuhan air bersih bagi puluhan kepala keluarga di wilayah tersebut.

“Pembangunan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Warga kini lebih mudah menjual hasil pertanian dan menjangkau layanan pendidikan serta kesehatan,” tuturnya.

Ke depan, Pemerintah Desa Sungai Luar menargetkan pembangunan lanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Dengan semangat gotong royong yang terus dijaga, Desa Sungai Luar optimis mampu menjadi contoh desa mandiri dan berdaya saing di wilayah pesisir Indragiri Hilir. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Kepala Desa Bekawan, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diduga kuat telah menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk menutupi kekurangan anggaran proyek pembangunan infrastruktur desa yang tengah berjalan.

Akibatnya, penyaluran BLT DD untuk tahap akhir tahun 2025 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) molor dari waktu yang telah ditentukan.

Kepala Desa Bekawan, M Noer ketika dikonfirmasi mengenai alasan tak kunjung disalurkannya dana BLT DD tahun anggaran 2025 kepada puluhan KPM di Desa Bekawan. Ia menjelaskan, dana BLT DD sebesar 40 juta lebih yang seharusnya telah disalurkan pada Desember 2025 lalu, telah digunakan untuk menutupi pembiayaan penyelesaian proyek pembangunan di desa.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena dampak dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang menghentikan pencairan Dana Desa non-earmark. Sehingga untuk menyelesaikan proyek pembangunan yang telah terlaksana terpaksa menggunakan dana BLT DD untuk diputar gulingkan.

“Benar untuk BLT DD belum kami disalurkan, dananya digunakan untuk penyelesaian proyek pembangunan. Untuk nilainya 40 juta lebih dana BLT DD yang digunakan. Saat ini pembangunan telah rampung, dan Minggu depan BLT ini akan kita salur kepada masyarakat penerima,” tuturnya kepada ARBindonesia.com, Jum’at (16/1/2026).

Selain itu, dari informasi yang awak media terima, dana gaji untuk kader posyandu, Guru Paud, Serta KPM Stanting juga belum dibayarkan. Bahkan diduga juga, 10 persen dana penyertaan modal BUMdes tahun 2025 juga telah digunakan Kepala Desa untuk penyelesaian proyek yang tengah berjalan saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Kades Bekawan mengakui untuk gaji kader posyandu, Guru Paud, dan KPM Stanting memang belum dibayarkan untuk 1 bulan gaji. Akan tetapi ia membantah bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk 10 persen dana BUMdes.

Akan tetapi kata M Noer, belum dibayarkan nya gaji tersebut dikarenakan dampak dari Dana Desa non-earmark yang tidak cair.

“Untuk gaji memang belum di bayar 1 bulan. Tapi tidak digunakan untuk kebutuhan pembangunan, termasuk isu dana BUMdes. Semua itu dampak dari dana non-earmark yang tidak cair,” tegasnya.

“Minggu depan juga akan kita bayarkan, termasuk penyaluran dana BLT DD,” tutup Kades Bekawan, M Noer.

Perlu diketahui, dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id, Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilarang keras untuk diputar-gulingkan, dipinjamkan, atau digunakan untuk kepentingan lain, meskipun hanya sementara.

Dana tersebut harus disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. (Arbain)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan Posyandu yang digelar di salah satu titik pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, Selasa (13/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin desa dalam upaya penuruanan angka stanting dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil.

Dalam kunjungannya, Kades Panglima Raja, H Haliar menyapa para kader Posyandu dan warga yang hadir, serta memantau langsung proses penimbangan balita, pemberian vitamin, dan konsultasi kesehatan. Ia juga berdialog dengan para ibu untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan mereka terhadap layanan kesehatan desa.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. Kami ingin memastikan kegiatan ini berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar H Haliar.

Kades menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus mendukung kegiatan Posyandu, baik dari sisi anggaran, fasilitas, maupun peningkatan kapasitas kader.

” Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi terciptanya generasi sehat dan cerdas di Desa Panglima Raja,” tutupnya. (Galeri Foto/Arb).