ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dua orang pemuda yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu tersimpan di dalam ransel di tangkap warga Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, Sabtu (7/3/2020) sekira pukul 22.30 WIB.

Kedua pelaku berinisial F (18) dan R (19), warga Desa Rotan Semelur ini ditangkap oleh warga setempat karena gerak gerik kedua pelaku mencurigakan.

Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan melalui Kasubbag Humas, AKP Warno Akman membenarkan penangkapan tersebut. Kedua pelaku ditangkap warga akibat gelagat kedua pemuda tersebut mencurigakan.

“Awalnya kedua pelaku mondar-mandir di sekitar perumahan karyawan KM 15 Divisi 3 PT BNS Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran,” kata Warno

Akibat kecurigaan tersebut, Sunarto bersama  masyarakat sekitar langsung mempertanyakan kegiatan pelaku di lokasi tersebut. Selanjutnya pelapor dan masyarakat sekitar memeriksa isi tas yang dibawa kedua pelaku.

“Saat diperiksa, dari dalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah botol kaca, 1 buah kaca pirek, 1 buah sendok plastik sabu, dan 1 buah mancis,” terangnya

Selanjutnya warga langsung melaporkan kejadian tersebut kepala Pos Security NPE PT BNS, Gunadi, yang kemudian langsung melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas Desa Rotan Semelur BRIPKA Rakhmad Hidayat dan Babinsa Rotan Semelur KOPTU Candra Bastian.

“Bhabinkamtibmas Desa Rotan Semelur BRIPKA Rakhmad Hidayat langsung ke TKP dan langsung membawa kedua pelaku ke Polsek Pelangiran guna pemeriksaan lebih lanjut,” paparnya.

Reporter ARB

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sidang lanjutan terdakwa Usman warga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atas dugaan kasus tindak pidana ujaran kebencian, Tim Penasihat Hukum menghadirkan Ahli Pidana dan Ahli Bahasa, Kamis (05/02/2020).

Adapun Ahli Pidana yang dihadirkan adalah Dr.Erdianto Effendi, S.H.Mhum dari Universitas Riau, dan Ahli Bahasa Dr. Nursalim,M.Pd dari UIN Suska Riau.

Dalam persidangan, saksi Ahli Pidana Dr. Erdianto Effendi, S.H. Mhum menerangkan bahwa Informasi yang dilarang untuk disampaikan adalah informasi yang diperkirakan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Bukan informasi yang menunjukkan permusuhan atau kebencian.

“Informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan, dengan informasi yang menunjukkan permusuhan atau kebencian merupakan dua hal yang berbeda,” jelasnya.

Informasi yang bersifat menunjukkan kebencian atau permusuhan misalnya, ‘saya membenci si A’.

Sedangkan informasi bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan misalnya,  ‘si A pencuri dan perusak rumah tangga orang’. 

“Jadi yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah ujaran yang dapat menimbulkan kebencian. Jika dikaitkan dengan tulisan terdakwa Usman pada postingannya, bukan ujaran yang dapat menimbulkan kebencian,” tegas Dr.Erdianto Effendi, S.H.Mhum.

(Kata kunci : Menunjukan dan Menimbulkan)

Sementara itu, Ahli Bahasa Dr. Nursalim, M.Pd menyampaikan bahwa terkait postingan terdakwa menurutnya hanyalah sebatas rasa tidak suka dan bukan rasa untuk mengajak orang kepada kebencian terhadap Presiden.

Hal yang paling penting adalah, bahwa postingan terdakwa Usman tidak berdampak kepada orang banyak. Sebab, terdakwa bukanlah seorang publik figur, tokoh dan bukan pula orang yang berkedudukan.

“Ucapan seseorang atau nasehat seseorang kuat kaitannya dengan siapa dan apa kedudukan orang tersebut, karena kebiasaan orang mendengarkan atau terpengaruh dengan siapa yang mengucapkan ucapan tersebut. Karena faktor kedudukan seseorang berpengaruh untuk didengar orang lain,” terang Ahli Bahasa.

Terakhir Dr. Nursalim menyampaikan, postingan terdakwa Usman hanya sebatas menyampaikan informasi agar orang tau, dan bukan membuat ajakan membenci Presiden.

(Kata kunci : Faktor Kedudukan Seseorang Berpengaruh Untuk Didengar Orang Lain)

Atas hal tersebut, salah satu Penasehat  Hukum terdakwa saat di wawancarai usai persidangan digelar, Yudhia Perdana Sikumbang  mengatakan, mengaku sangat puas dengan keterang yang Ahli sampaikan dalam persidangan.

“Kami Tim penasihat Hukum berharap Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat Ahli tersebut sebagai referensi dalam mengambil keputusan nantinya,” tutur Yudhia.

Selaku Tim Penasihat Hukum, lanjutna, Kami yakin dan percaya Majelis Hakim dalam perkara ini akan objektif dalam memberi penilaian.

“Semoga majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,” harap Pengacara Muda, Yudhia.

Untuk diketahui, sidang akan dilanjutkan pada senin mendatang dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Usman.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Sidang lanjutan terdakwa Usman warga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atas dugaan kasus tindak pidana ujaran kebencian, hari ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi sebagai Ahli Bahasa, kamis (02/03/2020).

Adapun Ahli yang dihadirkan adalah Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd dari Universitas Riau, Pendidikan Bahasa Indonesia.

Dari pantauan pada persidangan tersebut, Ahli bahasa seperti biasa  dicecar berbagai pertanyaan mulai dari Majelis Hakim, JPU,  dan Penasehat Hukum terdakwa yang berjumlah 6 orang.

Dalam persidangan ahli memaparkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya Tulisan tapi juga bisa melalui ucapan, dan ujaran kebencian adalah menyoal ‘rasa tidak suka’ akan sesuatu. Satu kata saja mengandung kata benci, bisa dikatakan kata tersebut sebagai kalimat ujaran kebencian.

“Untuk menemukan indikator suatu kalimat mengandung ujaran kebencian, bisa dilihat dari konteks percakapan atau kalimat tersebut,” terang Ahli dalam persidangan.

Saat itu, ketika ditanyai oleh Tim Penasihat Hukum, Yudhia Perdana Sikumbang bahwa Saksi Ahli dihadirkan disini untuk memberikan keterangan sesuai keilmuan ahli dan bukan sesuai subjektifitas ahli.

“Apakah didalam Penggalan Kalimat postingan terdakwa masuk dalam kategori ilokosi ? ,” tanya Yudhia kepada ahli.

Dalam komponen kalimat, ada tiga jenis komponen : Lokusi, Ilokusi dan perlokusi.

Menurut Ahli, postingan terdakwa Usman tergolong dalam komponen ‘Lokusi’. Sebab kata ‘beliau‘ didalam postingan terdakwa Usman menunjukkan rasa penghormatan, penghargaan kepada presiden.

“Namun karena di ujung kalimat ada kalimat lain, menjadikan kalimat tersebut menjadi negatif,” jawab Ahli.

Lanjut Yudhia , “menurut ahli apakah tulisan atau postingan terdakwa termasuk kedalam kategori ‘Satire’ atau ‘Sarkasme” ?

“saya tidak tau dengan istilah itu,” jawab Dr.Dudung Burhanudin, M.Pd.

Atas hal itu, spontan Penasihat Hukum langsung instrupsi kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera pengganti
untuk mencatat persidangan bahwa ahli bahasa tersebut tidak menguasai.

Selain itu, Muhsin, SH,.MH juga tampak mengeluarkan pertanyaan pamungkas kepada Saksi Ahli Bahasa  tentang kalimat postingan terdakwa Usman.

“Apakah menurut Ahli, postingan terdakwa ada bernada provokatif dan unsur mengajak orang banyak untuk membenci ? ,” tanya Muhsin.

“Dari tulisan tersebut tidak ada nada provokatif dan ataupun ajakan untuk membenci,” kata Ahli menjawab pertanyaan Pengacara Kondang, Muhsin, SH,.MH.

Menanggapi hal tersebut, salah satu Penasehat  Hukum terdakwa saat di wawancarai usai persidangan selesai digelar, Zainuddin alias  Acang meragukan atas  keterangan Saksi Ahli.

Sebab Pengacara senior ini menilai keterangan yang saksi ahli berikan terkesan subjektif.

“Pertanyaannya.!! ahli disini dihadirkan untuk memberikan pendapat sesuai kailmuannya atau kesubkektifannya ? ,” Tutur Penasehat Hukum Terdakwa, Acang.

Untuk diektahui, Sidang akan dilanjutkan pada kamis tanggal 5 Maret 2020 jam 10.00 wib, dengan agenda mendengar keterangan ahli hukum ITE.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, PEKANBARU – Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau menetapkan 21 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau selama dua bulan terakhir.

Dia menjelaskan seluruh kasus tersebut ditangani oleh jajaran Polda Riau. Semuanya adalah tersangka perseorangan, belum ada terduga dari korporasi.

“Jumlah terjadinya perkara 16 kasus, tersangka 21 orang,” kata Wakil Komandan Satgas Karhutla Riau Edwar Sanger di Pekanbaru, Sabtu (29/2).

Terkait kebakaran ini, Pemprov Riau sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020. Sedangkan luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sejak 1 Januari hingga akhir Februari 2020 sudah lebih dari 341,27 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.

Dari 12 kabupaten dan kota di Riau, hanya Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yang hingga kini belum terjadi karhutla.

Karhutla paling luas tercatat di Kabupaten Siak mencapai 105,97 ha. Kemudian di Bengkalis 89,9 ha, Indragiri Hilir (49,6 ha), Dumai (46,8 ha), Indragiri Hulu (21,5 ha), Kepulauan Meranti (12,5 ha).

Selain itu, karhutla juga terjadi di Kota Pekanbaru (6 ha), Pelalawan (5 ha), Kampar (2,75 ha) dan Rokan Hilir (1,25 ha). Lokasi karhutla paling banyak di daerah pesisir seperti Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti.

Khusus karhutla di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, hingga kini sulit dipadamkan karena masih mengalami berbagai kendala di lapangan. Pulau Rupat adalah pulau terluar di pesisir Provinsi Riau yang secara administrasi masuk ke Kabupaten Bengkalis. Daerah ini terus mengalami karhutla setiap awal tahun.

“Kendala angin kencang serta sumber air yang minim. Akses juga cukup sulit ke lokasinya,” kata Edwar yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau. (*)

Editor Arb

Sumber merdeka.com
https://m.merdeka.com/peristiwa/21-orang-jadi-tersangka-16-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-riau.html

ARB INdonesia, ROKAN HILIR – Arie Sumarna alias AR (33) diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Jumat (28/2/2020).

Putra Bupati Rokan Hilir (Rohil) itu dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B, Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya karena tersangkut kasus dugaan pemukulan terhadap salah seorang warga Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Terkait kasus yang menimpa AS, anaknya, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno secara pribadi sangat menyesalkan apa yang terjadi. Tak hanya itu, pihak keluarga mengupayakan damai dengan menjumpai pihak keluarga korban untuk meminta maaf.

Pada kesempatan tersebut Bupati H Suyatno melalui perwakilan keluarga menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi kepada keluarga korban dan menambahkan bahwa proses hukum biarlah berjalan sebagaimana mestinya.

Meski pada saat itu, pihak keluarga korban menerima permohonan maaf bahkan telah bersepakat untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak, masing-masing pihak juga sepakat untuk tidak menganggu konsentrasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Bupati H Suyatno yang didampingi Kasubbag DokPim Hasnul Yamin SE menyampaikan permohonan maaf terkhusus kepada korban dan semua pihak terutama masyarakat umum atas kejadian yang tidak mengenakkan ini.

“Kita tak perlu mencari pembenaran bahkan mengkambinghitamkan sesuatu akan apa yang terjadi, proses hukum tetap berjalan tanpa intervensi. Saya ingin mengambil hikmah dari kejadian ini dan mudahan apa yang terjadi kepada saya saat ini menjadi pembelajaran buat semuanya,” kata Bupati Rohil melalui rilis yang disampaikan Kasubbag DokPim Hasnul Yamin SE, Jumat (29/2/2020) malam.

Bupati juga telah memerintahkan BKPSDM untuk memberhentikan RA dari jabatan yang diemban agar yang bersangkutan bisa konsentrasi pada masalah yang menimpa.

“Kepada pihak kepolisian resort kota pekanbaru saya memberikan apresiasi untuk penanganan kasus ini dengan sangat tanggap dan cepat. Biarlah proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai orang tua kami tetap mendoakan agar kedepan semuanya bisa lebih baik,” pungkasnya. (*)

Editor Arb
Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/02/28/anaknya-ditahan-karena-diduga-melakukan-penganiayaan-ini-kata-bupati-rohil/#sthash.oWIW9QGR.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kamarek yang berusia 60 tahun sebelumnya telah di vonis 6 tahun penjara dengan denda 3 Milyar dan di subsider 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) – Riau, pada 10 Februari 2020 lalu.

Dalam hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa Kamarek terbukti bersalah telah turut serta membuka lahan dengan cara membakar. 

Baca Juga : Masyarakat Kecil Diduga Dikriminalisasi untuk Menutupi Kejahatan Korporasi, ini Kata Kapolres Inhil

Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Kamarek adalah anak buah yang bekerja dibawah perintah HP (inisial) . yang seharusnya yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah HP.

Sementra HP hingga saat ini masih dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Saat diwawancarai oleh awak media, terkait tindak lanjut DPO yang ditangani pihak kepolisian, Kapolres Inhil AKBP Indra Duaman Siahaan, melalui Kasat Reskrim AKP Indra Lamhot Sihombing menyatakan bahwa saat ini dari tim kusus yang menangani kasus tersebut masih melakukan penyelidikan terhadap DPO.

“Untuk gambaran keberdaan DPO sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa tertangkap.” tutur Kasat Reskrim saat diwawancarai usai Gempar menggelar aksi damai, Kamis (27/2/2020).

Baca Juga : Sedang Berlangsung, GEMPAR Gelar Aksi Damai di Depan PN Tembilahan

Reporter Arbain