Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru M Noer.

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru M Noer, menanggapi santai perihal Diskes Kota Pekanbaru yang dilaporkan oleh pihak keluarga almarhumah Wirsamsiwarti ke Polda Riau.

Saat ditemui di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (3/11/2020) mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru ini mengatakan pihaknya akan menjelaskan duduk permasalahannya dan bisa dinilai oleh masyarakat.

“Insya Allah Dinas Kesehatan akan memenuhi permintaan penjelasan dari pihak Polda Riau,” cakapnya.

Keluarga almarhumah Wirsamsiwarti melaporkan Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit Ibnu Sina ke Polda Riau.

Pelapor menduga ada kelalaian beberapa pihak terkait status positif Covid-19 yang diumumkan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan kasus dugaan “meng-covid-kan” pasien di Pekanbaru sudah memasuki tahap pemeriksaan pelapor. Dua orang pelapor dan satu orang saksi dimintai keterangan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Riau.

Ketua tim kuasa hukum pelapor, Suroto, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan, Senin (02/11/2020). Pemeriksaan masih terkait dengan awal mula orang tua korban masuk ke rumah sakit lalu menjalani swab dan dimakamkan sesuai protokol pasien Covid hingga ditemukan data covid-19 yang diduga palsu.

“Setelah itu juga terkait dengan proses pihak keluarga mengkonfirmasi ke rumah sakit dan juga Dinas Kesehatan Pekanbaru,” cakapnya.

Suroto melanjutkan, berdasarkan data yang didapat, ada sekitar 10 pasien yang bernasib sama dengan orang tua pelapor yang diketahui bernama Wince ini. Yaitu hasil swab negatif namun data dari Diskes Pekanbaru pasien tersebut dikatakan meninggal karena Covid-19.

“Kalau ditelusuri lagi, saya yakin ini lebih banyak,” jelasnya, Selasa (3/11/2020) Direskrimum Polda Riau masih akan meminta keterangan dari pelapor dan juga saksi.

“Dari informasi yang kita dapat di Dirkrimsus Polda Riau pada hari Rabu akan meminta keterangan Rumah Sakit Ibnu Sina dan Diskes Pekanbaru,” pungkasnya.

Sumber cakaplah.com

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah dinyatakan bebas murni setelah mendekam di penjara selama empat tahun akibat kasus korupsi alat kesehatan pada 2004. Perkara rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini terungkap sekitar 10 tahun setelah tahun proyek atau pada 2014.

Menteri Kesehatan era Susilo Bambang Yudhoyono ini ditetapkan sebagai tersangka pada 2014. Perkara Siti baru memasuki persidangan pada 2017.

Pada Juni di tahun yang sama, majelis hakim tipikor menyatakan Siti bersalah dan divonis pidana empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki, Jumat (16/6/2017).

Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan).

Hakim juga menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I.

Rasuah tersebut diketahui bermula dari penelusuran petugas KPK mencium indikasi Siti menyalahgunakan wewenang sebagai menteri, melalui penunjukan langsung pada proyek pengadaan alat kesehatan.

Dalam persidangan terungkap, Siti mengakui telah merekomendasikan penunjukan langsung rekanan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung tahun 2006.
Kata dia, rekomendasi diberikan setelah menandatangani draf mekanisme penunjukan langsung yang diberikan Sekretaris Jenderal Kemenkes Syafii Ahmad.

Tapi Siti Fadilah menyangkal bahwa dirinya mengarahkan agar PT Bhineka Usada Raya yang ditunjuk langsung menjadi rekanan.
“Ada verbal untuk menyetujui rekomendasi cara penunjukan langsung. Bukan menunjuk suatu PT (Perseroan Terbatas) dengan syarat,” jelas Siti Fadilah, Rabu (9/9/2015).

Lebih detail, Siti disebut meminta kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Kemenkes, Mulya Hasjmy untuk memilih PT Indofarma (Persero) Tbk sebagai penyedia buffer stock.

Atas penunjukan langsung itu, Indofarma memperoleh keuntungan sebesar Rp1,5 miliar dan merugikan negara sekitar Rp6,1 miliar. Atas perbutan itu, Siti menerima 20 lembar Mandiri Traveller Cheque senilai Rp500 juta dan cek perjalanan serupa senilai Rp1,37 miliar.

Di tengah masa persidangan, Jaksa Mohamad Nur Aziz mendakwa suami dan anak Siti, yakni Muhammad Supari dan Tia Nastiti, kecipratan duit korupsi. Ketika sidang terdakwa korupsi sekaligus mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Mulya A. Hasjmy, nama keduanya disebut jaksa.

“Mulya telah memperkaya diri sendiri senilai Rp 178 juta dan Muhammad Supari (suami Siti Fadilah Supari) senilai Rp 118,36 juta dan Tia Nastiti (anak Siti Fadilah Supari) sebesar Rp500.000.000,00,” kata Jaksa Aziz.

Infografis Aliran Dana Pengadaan Alkes Mengalir ke PAN. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian).

Setelah divonis bersalah, Siti diminta membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar. Lantaran baru menyerahkan uang sebesar Rp1,35 miliar, Siti masih diwajibkan membayar Rp550 juta.

Mantan orang nomor satu di Kementerian Kesehatan itu dinilai melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian ia melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sumber cnnindonesia.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Seakan tidak ada habisnya, peredaran Narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kian memperhatinkan.

Kali ini 50 Kg sabu-sabu kembali berhasil diamankan Polres Inhil. Tangkapan ini pun menjadi sejarah baru dalam pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Inhil.

“Masing-masing paket seberat 1 Kg. Jadi, totalnya seberat 50 Kg,” ungkap Kapolres Inhil, AKBP Dian Setyawan saat konferensi pers di Aula Rekonfu Mapolres Inhil, Jalan Gadjah Mada, Tembilahan, Jumat (23/10/2020).

Dia menjelaskan, barang haram tersebut sudah disekidiki oleh jajaran Satres Narkoba jauh-jauh hari. Sebab pada tanggal 4 Oktober lalu, petugas sudah menerima informasi akan adanya Narkoba dengan jumlah banyak masuk ke wilayah Kabupaten Inhil.

Kemudian pada tanggal 18 Oktober lalu, barang tersebut sudah tiba yang disimpan pelaku di kebun sawit.

“Barang ini disimpan dalam kebun sawit yang jauh dari pemukiman warga di daerah Kecamatan Keritang. Lokasinya tidak ada listrik dan akses menuju ke sana juga sulit, karena kondisi jalan berair,” kata Kapolres.

Sejak tanggal 18 itu, petugas sudah di lokasi menunggu penjemputan barang. Akhirnya, tanggal 22 Oktober, sekira pukul 19.30 WIB, seorang pria berinisial Y tiba di lokasi.

Kala itu juga, petugas langsung membekuk Y serta melakukan menggeledahan. Alhasil, petugas mengamankan Rp10 juta lebih uang tunai, 2 unit Handphone dan 1 unit sepeda motor.

Kapolres mengaku bahwa pengungkapan kasus ini adalah kasus perdana dalam sejarah pengungkapan kasus narkoba terbanyak mencapai 50 Kg.

“Ini belum selesai, kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Kemungkinan besar masih ada pelaku-pelaku lainnya,” janji Kapolres.

Terakhir, Kapolres juga menegaskan, anggota Satnarkoba Inhil yang berhasil mengungkap kasus tersebut akan mendapatkan reward.

“Pasti, anggota kita yang berprestasi pasti akan berikan reward sebagai bentuk apresiasi. Kita juga akan menyurati Kapolda mohon kiranya juga dapat memberikan reward,” pungkasnya. (*)

Ilustrasi Mark Up dana covid 19, foto kompas.com

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Di tengah pandemi Covid 19, sangat dibutuhkan perhatian, keseriusan dan kepedulian pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan pandemi virus corona pada masyarakat luas.

Namun lain halnya dengan Dinas Kesahatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Diduga telah melakukan “Mark Up” terhadap dana untuk penangangan Covid 19, salah satunya melalui kegiatan belanja bahan habis pakai material kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular wabah virus corona.

Berdasarkan informasi yang diterima ARBindonesia.com, dalam kegiatan belanja barang berupa Alkohol 70%, Disinfektan, dan Hand Sanitizer Dinkes Inhil gelontorkan anggaran sebesar 2,7 miliar lebih.

Anggaran biaya ini dipergunakan untuk pembelian 2000 botol Alkohol 70% senilai Rp 190 juta (@Rp95 ribu), Selanjutnya 7.000 botol Disinfektan Rp 1,022 miliar (@Rp147 ribu), dan 3.999 botol Hand Sanitizer senilai 1,5 miliar lebih (@380ribu).

Sebagai salah satu perbandingan, harga disinfektan yang ditetapkan melalui pengadaan di Dinkes Inhil dalam perbotol (merk dr vikers) harganya 147 ribu. Sedangkan harga jual di ‘Tokopedia’ per 5 Liter dengan merk yang sama hanya 169 ribu.

Sementara diduga juga, bahwa Disinfektan dalam kemasan botol, bobot isinya tidak mencapai ataupun lebih dari 2 Liter dalam perbotolnya.

Sedangkan harga satuan yang dibuat dalam kegiatan di Dinkes Inhil tersebut harga perbotolnya mendekati harga per 5 Liter cairan disinfektan yang dijual melalui tokopedia.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan Mark Up anggaran covid TA 2020 tersebut, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhil melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) A Hadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut saat ini masih dalam proses audit.

“Nanti ada yang menilai, apakah kegiatan ini seperti yang di isukan (Mark Up). Saat ini masih dalam proses audit,” kata A Hadi saat dikonfirmasi arbindonesia.com, Rabu (14/10/2020).

“Pada prinsipnya dalam kegiatan tersebut, fokus kita pada saat awal mula pandemi covid19 di Inhil, yang terpenting alat terpenuhi dan segera sampai kepada yang memerlukan,” tambahnya.

Diwaktu yang sama, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hidayat menambahkan mengenai dugaan Mark Up anggaran perlu dilihat kembali pada awal-awal masa wabahnya, sebab saat itu barang yang diperlukan memang sulit untuk dicari sehingga harganyapun berbeda dari harga normal.

“Dulu pada awal wabah corona ini, mencari barangnya aja susah. Dari hasil beberapa survei yang kita lakukan memang harga barang tersebut berbeda dari harga normalnya,” tutup Hidayat.

Untuk diketahui, dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan bila : harga dinilai wajar, penyedia benar, volume dan mutu benar serta tidak ada rekayasa negatif dan aliran fee. (Arbain)

Keluarga korban melapor le Polda Riau, Foto katakabar.com

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit (RS) Ibnu Sina dilaporkan ke Polda Riau oleh keluarga almarhumah W, Rabu (14/10).

Laporan ini buntut dari dugaan bahwa W yang diketahui meninggal pada 28 September 2020 dan negatif Covid-19 dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Laporan ke Polda Riau itu dilakukan langsung oleh Wince, anak korban bersama kuasa hukumnya Suroto.

Suroto mengatakan selain melaporkan dugaan manipulasi data W, pihaknya juga melaporkan dugaan pidana khusus. Namun, ternyata laporan itu tidak dapat dilakukan bersamaan.

“Mungkin besok kita ke Ditreskrimsus Polda Riau,” kata Suroto.

Suroto mengatakan, RS Ibnu Sina dan Diskes Pekanbaru diduga melanggar pasal 263, lalu 267 KUHP, pasal 14 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 55 UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 A UU no 19 thn 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 2 dan 3 UU No. 31 thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dugaan manipulasi data, laporan itu juga lantaran tak kunjung dipindahkannya makam W dari pemakaman khusus Covid-19 ke pemakaman umum oleh pihak terkait.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari dari keluarga almarhumah W. “Iya, tadi pagi keluarganya melapor. Terlapornya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru,” kata Sunarto.

Dari informasi yang dirangkum, almarhumah W kala itu dibawa ke rumah sakit oleh keluarga karena sakit dan tak sadarkan diri. Sesampainya di RS Ibnu Sina, almarhumah diperiksa dan divonis mengalami gagal ginjal. Saat diperiksa paru-parunya, ternyata bersih dari gejala Covid-19.

Dengan diagnosa itu, almarhumah W diharuskan untuk melakukan pencucian darah. Namun upaya itu gagal dilakukan karena darah pasien telah menggumpal sehingga menganggu sejumlah organ lainnya, termasuk paru-paru.

Selanjutnya, petugas medis kembali melakukan pemeriksaan paru-paru pasien dan ditemukan bercak. Sehingga pasien dipindahkan untuk dirawat di ruang isolasi dan dilakukan uji swab.

Upaya cuci darah dilakukan kembali namun kala itu pasien koma dan nahas pasien menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum meninggal dunia, hasil swab pertama keluar dengan hasil negatif.

Sehingga keluarga meminta almarhum di bawa pulang dan makamkan secara normal. Permintaan keluarga itu tidak mendapat izin dari pihak RS dengan alasan swab kedua belum keluar hasilnya.

Karena hasil swab kedua tak kunjung keluar, maka pihak keluarga mengikhlaskan pasien dimakamkan sesuai dengan protokol Covid-19. Tak lama, hasil swab kedua pun keluar dengan hasil negatif.

Namun, pada 30 September 2020, keluarga pasien mendapatkan laporan bahwa pasien masuk dalam daftar pasien Covid-19 yang meninggal dunia dengan umur 62 tahun, padahal umur pasien 66 tahun.

Keluarga juga menemukan kejanggalan lain yakni pasien dinyatakan meninggal pada 26 Septermber 2020 oleh Dinkes Pekanbaru, padahal meninggal pada 28 September. Bahkan diumumkan meninggal tanggal 30 oleh media gugus tugas Covid-19.

Keluarga juga telah mengonfirmasi hal ini pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan rumah sakit Ibnu Sina. Hasilnya W memang masuk dalam daftar pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Editor arb
Sumber katakabar.com
https://katakabar.com/berita/baca/dugaan-rekayasa-pasien-covid19-dinkes-pekanbaru-dan-rs-ibnu-sina-dipolisikan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Lagi asik tertidur, pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial SH alias Dian Xobe berhasil diringkus ditempat persembunyian di Jalan Gerilya, Kecamatan Tembilahan Hulu, Rabu (7/10/20) sekitar pukul 23.00 WIB.

Pelaku berusia 28 tahun ini terbukti melakukan pencurian sepeda motor di Halaman Masjid Al-Huda Tembiahan berkat camera CCTV, Jumat (2/10/20) lalu.

Dari hasil penyidikan dilapangan pelaku berstatus resedivis ini mengakui telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamahan VEGA R BM 5467 AD.

Barang bukti tersebut ia sembunyikan di Daerah Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka.

Tak ingin berlama-lama petugas kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut. Saat itu dipimpin langsung Kapolsek KSKP Iptu Ridwan SH.

Beruntung sepeda motor curian tersebut berhasil ditemukan. Kemudian pelaku dan barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek KSKP guna penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan SIK saat dikonfirmasi melalui Kapolsek KSKP Tembilahan Iptu Ridwan SH, Kamis (8/10/20) membenarkan adanya penangkapan tersebut.

“Ya benar, saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amanakn di Mapolsek guna penyidikkan lebih lanjut,”kata eks Kanit Reskrim Polsek Kempas ini.

Dijelaskannya, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat ke Mapolsek KSKP terkait pencurian sepeda motor di halaman Masjid Al-Huda Tembilahan.

“Dari hasil itu kita lakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa cctv, mulai dari CCTV Masjid hingga jalanan,”ucapnya.

Selanjutnya lanjut Kapolsek, berbekal barang bukti awal pelaku berhasil diketahui identitasnya.

“Bukti awal dari CCTV, kemudian kita kembangkan dan Alhamdulillah kita amankan,”Tutup Kapolsek.

Saat ini pelaku dan barang bukti seperti 1 unit sepeda motor, satu lembar STNK, satu buah kunci kontak sepeda motor, satu buah Helm merk Yamaha warna hitam dan sepasang kap sepeda motor warna merah. (*)