ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Personel Satreskrim Polres Rohul menangkap tangan seorang juru tulis Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) online dari sebuah warung di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Sabtu (14/11/2020) malam.

Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, S.IK, M.H melalui Kasat Reskrim AKP Rainly Labolaang, S.IK dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020) mengatakan, tersangka berinisial FS alias Doly (36 th) ditangkap di sebuah warung miliknya, sekira pukul 02.00 WIB.

AKP Rainly menyebutkan awalnya pada Jum’at (13/11/2020) Pihaknya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menulis atau merekap judi Togel sistem online di dalam warung.

“Masyarakat yang memberikan info bahwa di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun sering terjadi Perjudian Jenis Togel (online_red),” ujar Kasat Reskrim.

Atas informasi tersebut Kasat Reskkrim AKP Rainly Labolaang, S.IK bersama Team Opsnal langsung bergerak menuju lokasi yang di maksud dan sekira pukul 02.00 WIB, team berhasil mengamankan seorang warga yang mengaku bernama FS alias Doli yang kebetulan sedang merekap togel di kedai miliknya.

Dari hasil interogasi diketahui bahwa FS alias Doli telah melakukan aktifitas perjudian jenis togel tersebut selama 3 bulan, atas pengakuan. Tersangka dan Barang Bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

Bersama Pelaku, Polisi berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 1 unit hp merk Oppo, 1 buah buku tulis, dan uang tunai sebesar Rp. 80.000, – (delapan puluh ribu rupiah) serta 2 buah kartu Atm BRI dan pena,’ pungkasnya.(***/Alfian Top)

Foto humas Polda Riau

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil menangkap tiga orang pelaku perdagangan gading gajah di Jalan Lintas Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Rabu (11/11).

Ketiga orang pelaku berinisial YP (52) warga Jambi sekaligus pemilik gading dan merupakan seorang PNS, YS (52) perantara dan WG (68) merupakan calon pembeli gading tersebut.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 buah gading gajah sumatera dengan ukuran panjang masing-masing 82 dan 85 cm yang terdapat ukiran berikut sebuah mobil avanza juga ikut diamankan oleh petugas.

Dir Reskrimsus Kombes Andri Sudarmaji yang difampingi Kabid Humas Kombes Narto dan petugas dari BKSDA mengatakan bahwa pihaknya memperoleh informasi masyarakat dalam pengungkapan kasus perdagangan gading gajah.

“Ketiga pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing. YP sebagai pemilik gading gajah, YS sebagai perantara dan WG sebagai pembali,” ujarnya.

Andri menuturkan saat ini penyidik Direskrimsus masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka perdagangan satwa yang dilindungi ini.

Dari keterangannya, para tersangka ini mengakui baru pertama kali bertransaksi gading gajah.

“Motif perdagangan gading gajah ini diduga dilakukan oleh pelaku untuk mencari keuntungan karena nilai ekonomi yang tinggi,” tuturnya.

Adapun Pasal yang diterapkan terhadap tersangka terkait kasusu tersebut adalah
Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana.

Pasal 21 ayat ( 2 ) Huruf d yang berbunyi setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut atau mengeluarkannyadari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pasal 40 ayat ( 2 ) Undang – undang RI Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya berbunyi “ barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta pasal 33 ayat ( 3 ) dipidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).

(Arb/pr Polda Riau)

Foto Humas Polda Riau

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Polda Riau menangkap sebelas pelaku usaha tambang pasir ilegal yang betoperasi di Dusun Pasir Putih, Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis pada Senin (9/11) lalu.

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan, bahwa pelaku usaha penambangan pasir ilegal yang ditangkap itu, karena menjalankan usahanya tanpa mengantongi izin dari pemerintah setempat.

“Pelaku usaha penambangan pasir tersebut ditangkap karena menjalankan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara tanpa izin/ilegal, jenis pasir yang tanpa ada izin dari pemerintah,” ujar Agung, saat menggelar konferensi pers dikantor Ditkrimsus pada Kamis (12/11) siang.

Irjen Agung menjelaskan kondisi alam akibat ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab merusak alam.

“Lingkungan yang ada saat ini sudah terlalu parah di rusak oleh segelintir orang yang mengambil keuntungan finansial, ini harus dapat dihentikan mulai dari sekarang. Kita sudah memetakan dan akan mengambil langkah-langkah hukumnya dan kita akan menuntaskan siapa aja yang terlibat dalam kasus ini”, tegas Agung

“Saya yakin kita bisa melakukan itu bersama karena ini semua adalah rumah kita, sehingga kita harus mewariskannya kepada anak cucu kita”, tambahnya.

Selain mengamankan para tersangka, tim dari Ditreskrimsus Polda Riau juga mengamankan 4 unit alat berat jenis excavator dan 4 unit mesin hisap (keong) beserta selang, yang digunakan para pelaku untuk melakukan kegiatan tambang pasir ilegal itu.

Akibat perbuatannya 10 pelaku tersebut disangkakan melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda uang sebanyak 100 milyar.

(Arb/pr Polda Riau)

Foto IG ,gisel_la

ARBindonesia.com, JAKARTA – Kini, masuk babak baru kasus video Gisel yang viral di media sosial (medsos).

Diketahui, pelaku penyebaran video Gisel yang viral dan disebut-sebut mirip seorang penyanyi Gisella Anastasia, berhasil ditangkap, Rabu (12/11/2020).

Bahkan, penyebar video Gisel yang membuat warganet berburu link download video full Gisel itu, kini ditetapkan sebagai tersangka.

Ya, penangkapan penyebar video Gisel tersebut dilakukan oleh Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Menurut salah satu sumber Wartakotalive.com, identitas pelaku penyebar video Gisel hingga link video full Gisel jadi buruan warganet berinisial PP.

Dalam gelar perkara itu penyidik menyimpulkan ada dugaan tindak pidana pelanggaran penyebaran video syur Gisel itu.

“Pemilik akun Twitter ini yang menyebarkan video mirip Gisel itu pertama kali dan sudah ditangkap, inisialnya PP,” kata sumber tersebut di Polda Metro Jaya itu, pada Kamis (12/11/2020).

Penyidik menambahkan, PP sudah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, menyimpulkan ada dugaan tindak pidana di dalam penyebaran video Gisel itu.

Yusri Yunus menegaskan, berdasar UU ITE dan UU Pornografi, jelas ada dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam viralnya dia video syur mirip artis tersebut.

“Pelapor dan saksinya sama, saksi ahli yang dimintai keterangan juga sama, dan pasal yang disangkakan untuk dua kasus video itu sama,” kata Yusri Yunus.

Lebih lanjut, Yusri Yunus menyebut jika pihaknya fokus memburu pelaku yang menyebarkan pertama kali.

“Yang dikejar di sini adalah siapa yang menyebarkan pertama dan siapa yang menyebarkan masif.”

“Intinya bahwa, penyidik nanti akan mengejar siapa penyebar pertamanya,” lanjut Yusri Yunus.

Setidaknya ada lima akun Twitter yang telah dilaporkan ke polisi.

Namun, tiga dari lima akun yang dilaporkan telah mengapus unggahan video syur tersebut.

Meski begitu, polisi menyebut bahwa jejak digital tidaka akn pernah hilang.

Sehingga penghapusan konten pada akun bukan masalah bagi penyidik.

Sumber wartakotalive.com

Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Ade Indrawan SH.

ARBindonesia.com, BAJAWA – Dugaan penyalahgunaan keuangan anggaran dana COVID-19 tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo saat ini sudah dinaikan statusnya oleh Kejaksaan Negeri Ngada dari penyelidikan ke penyidikan.

Berhubung kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Ade Indrawan SH dalam konferensi persnya Rabu (04/11/2020) siang menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan para calon tersangka sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut.

Kendati demikian Ade Indrawan, mengatakan, sebagai pengguna anggaran (PA) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Ellya Dewi berpeluang besar ditetapkan jadi tersangka atas kasus pengadaan masker dalam rangka penanganan Virus Corona itu.

“Kalau penyelidikan awal ini masih penyelidikan umum belum menentukan tersangka, nanti kita pilah siapa yang bertanggung jawab. Kadis Kesehatan selaku PA (Pengguna anggaran) ya bisa” katanya.

Ade Indrawan menyampaikan pihaknya sudah memanggil 10 orang aparatur sipil negara (ASN) untuk dimintai keterangan.

Ia menegaskan dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Ngada akan melanjutkan proses penyidikan. Ketika ditanya apakah Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do bisa dimintai keterangan, pihaknya belum bisa memastikan untuk memanggil Bupati Nagekeo berkaitan dengan kasus yang dengan ancaman hukuman mati ini.

“Kita lihat nanti apakah dalam penyidikan membutuhkan keterangan bupati atau tidak, artinya bisa nggak dalam rangka kami mengumpulkan keterangan” jelasnya.

Dijelaskanya, berdasarkan hasil penyelidikin yang sudah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Ngada, telah ditemukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan 2020 penanganan Covid-19.

“Dalam kesempatan ini tim penyelidik telah menyimpulkan bahwa terhadap kegiatan pengadaan perbekalan Kesehatan 2020 penanganan Covid-19 Kabupaten Nagekeo telah ditemukan perbuatan melanggar hukum” terangnya.

Ia berharap kepada masyarakat dan insan media untuk bersama-sama mengawal dan memberikan informasi serta mendukung Kejaksaan Negeri Ngada agar proses hukumya berjalan aman dan lancar.

“Kami meminta kepada masyarakat melalui rekan – rekan media untuk dapat memberikan informasi dan mengawal jalannya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngada. Adapun selama proses penyelidikan dalam kegiatan pengadaan ini,” tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dr. Ellya Dewi ketika dihubungi media ini Kamis (5/11/2020), baik melalui telepon genggamnya maupun lewat pesan whatapps tidak merespon.

sumber kumparan.com

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil 7 orang saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dalam APBNP tahun 2017 dan APBN tahun 2018.

Tujuh saksi itu memberi keterangan untuk tersangka Zulkifli Adnan Singkah, Walikota Dumai.

“Hari ini dipanggil tujuh orang saksi untuk tersangka ZAS,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (3/11/2020).

Tujuh saksi itu adalah Hendri Sandra selaku Kepala Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Mohamad Syahminan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai.

Ali Ibnu Amar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemko Dumai, Richie Kurniawan, PNS yang juga merupakan anggota Pokja Kota Dumai, Kimlan Antoni dari CV Putra Yanda, Rian Dwi Alfaroq dan Rahmayani, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT).

Pemeriksaan tujuh orang saksi dilakukan di Polda Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Namun, Ali belum mendapat informasi terkait siapa saja saksi yang tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

Sebelumnya pada Senin (2/11/2020), penyidik KPK juga memanggil lima orang saksi untuk Zulkifli. Mereka adalah Kamari Adi Winoto selaku CEO Aulia Wijaya Mebel, M Yusuf Sikumbang, dan Mashudi serta dua PNS, Anggi Sukma Buana dan Muhammad Saddam.

“Saksi Kamari Adi Winoto, Mashudi, Anggi Sukma Buana, dan Muhammad Saddam dikonfirmasi penyidik terkait dugaan aliran dana dan penerimaan gratifikasi oleh Tsk ZAS. Sementara untuk saksi M Yusuf Sikumbang tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang,” jelas Ali.

Zulkifli AS ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 3 Mei 2019. Dia diduga memberi suap Rp500 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Zulkifli juga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan dia selaku Walikota Dumai yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber cakaplah.com