Foto: Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Untuk kesekian kalinya, aparat kepolisian Polres Inhil kembali menyelamatkan anak bangsa dari ‘jahatnya’ dampak peredaran narkotika dengan berbagai jenis di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

Kali ini, seorang pemuda yang berinisial MA (26) peracik narkotika jenis pil ekstasi palsu tak berkutik saat dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba Polres Inhil.

Pelaku diamankan di depan wisma Jalan Telaga Biru Tembilahan Hulu pada hari Selasa, 16 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib.

Saat dilakukan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal pelaku di Jalan Sederhana, Tembilahan Hulu. Sat Narkoba Polres Inhil menemukan barang bukti berupa:

Sebuah kotak pagoda yang berisi 7 butir pil ekstasi palsu, 1 unit handphone, 1 mangkok kecil warna putih yang berisikan bahan yang diduga campuran untuk membuat pil ekstasi.

Selain itu, juga ditemukan 2 bungkus bahan pewarna makanan warna kuning, 2 bungkus bahan pewarna makanan warna merah, 1 bungkus bahan pewarna makanan warna hijau, dan 1 set alat pencetak bahan pil ekstasi.

Dari keterangan tersangka, MA mengakui bahwa pil ekstasi palsu tersebut diracik sendiri di rumah kost nya, dengan komposisi bahan obat sakit kepala Paramex dan procold, obat nyamuk bakar baygon, autan sachet, obat tetes mata (insto), air mineral dan pewarna makanan.

Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan sampel pil ekstasi yang dibawa penyidik Sat Narkoba ke Puslabfor Polda Riau.

Berdasarkan surat keterangan hasil laboratoris kriminalistik menyatakan bahwa pil ekstasi palsu tersebut mengandung acetaminophan dan caffeine, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

“Tersangka mengakui memasarkan pil ekstasi hasil buatannya di Tembilahan dengan harga 200 ribu per butir,” tutur AKBP Dian Setyawan, Minggu (21/2/2021).

“Terhadap terlapor MA telah cukup bukti dan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dalam perkara tindak pidana kesehatan, pasal 197 Jo 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,” tutup Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan.

Untuk diketahui, dikutip dari halodoc, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 3,2 persen pelajar yang tersebar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia menggunakan narkoba. Nilai itu setara dengan 2,29 juta generasi muda terancam masa depannya karena penyalahgunaan narkoba.

Editor Arb

Foto: pelaku dan korban penganiayaan

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sungguh sadis perlakuan seorang penumpang yang menggunakan jasa tukang ojek, bukannya malah mengucapkan terimakasih akan tetapi pelaku malah tega melakukan penganiayaan dengan menusuk mata korban dengan sebuah alat.

Sebelumnya, peristiwa tersebut sempat beredar di media sosial (Medsos) seorang pria terkapar di atas sebuah perahu dengan kondisi luka berdarah di bagian mata sebelah kiri.

Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian Polsek Tanah Merah ternyata pria tersebut adalah tukang ojek yang dianiaya oleh penumpangnya sendiri.

Dengan gerak cepat pihak kepolisian
akhirnya pelaku berhasil dringkus, walau sempat melarikan diri setelah menganiaya korbannya.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polres Inhil, Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan melalui Kasubbag Humas AKP Warno menjelaskan kronologis peristiwa tersebut.

Mulanya, pelaku penganiayaan inisial K (49) meminta kepada tukang ojek bernama Rahmad (57) mengantarkannya ke Desa Kotabaru, dari Tembilahan, Jum’at (19/2/2021) pagi.

“Dikarenakan tukang ojek tidak mengetahui arah jalan menuju Desa Kotabaru, pelaku mengarahkan korban menuju Pelabuhan Samudera Dusun Kampung Agas Kecamatan Tanah Merah,” kata Kasubbag Humas, Sabtu (20/2/2021).

Setibanya di Jembatan Rumbai mereka istirahat untuk makan siang dan kembali melanjutkan perjalanan.

Sesampainya di TKP (Pelabuhan Samudera Dusun Kampung Agas) pelaku bersama tukang ojek berhenti di jembatan untuk istirahat.

Sekitar pukul 15.30 wib di karenakan sudah sore tukang ojek hendak pulang ke Tembilahan.

“Ternyata pelaku tidak punya uang untuk membayar jasa tukang ojek, bahkan makan siang mereka dibayarkan oleh tukang ojek yang diimingi oleh pelaku akan dibayarkan nantinya. Maka terjadilah penganiayaan,” ujarnya.

Pelaku melemparkan debu ke mata tukang ojek dan menusuk mata korban dengan sebuah alat, kemudian tukang ojek melakukan perlawanan terhadap tersangka dengan cara memukul tersangka sehingga tersangka melarikan diri ke arah Desa Tanjung Pasir.

Korban meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan akhirnya Ia di bawa menuju Puskesmas Kuala Enok dengan memakai perahu untuk pertolongan pertama.

“Saat ini korban telah dirujuk di RSUD Puri Husada Tembilahan,” jelas AKP Warno.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk pada bola mata bagian sebelah kiri.

“Pelaku ternyata bukan berasal dari Kotabaru, Ia tinggal di Kecamatan Sungai Batang,” tutupnya.

ARBindonesia.com, BATAM – Bea dan Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan elektronik dan barang kena cukai ilegal yang disembunyikan dilantai dan dinding speedboat.

Penangkapan barang ilegal tersebut dilakukan oleh Satgas Patroli Laut BC 15028, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Senin, 08 Februari 2021 di sekitaran Perairan Sekupang, sekitar pukul 09.00 Wib.

“Satgas Patroli BC 15028 KPU dan PSO Bea Cukai Batam berhasil melakukan penegahan terhadap ratusan barang elektronik dan BKC tanpa pita cukai yang
disembunyikan di dinding dan di bawah lantai speedboat SB. Rahmat Jaya 09,” kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Susila Brata melalui siaran pers, Jum’at (19/2/2021).

Lanjutnya, barang hasil penindakan tersebut terdiri dari 348 unit alat elektronik berupa Handphone, Laptop, dan Komputer berbagai merek dan jenis, dan 713 slop rokok merek H Mild, 108 botol dan 432 kaleng botol minuman mengandung etil alkohol berbagai merek tanpa cukai, serta 70 pcs aksesoris laptop berbagai merek.

“Total nilai barang ditaksir mencapai sekitar Rp1,56 milyar dengan potensi kerugian negara sebesar
Rp 414 juta,”
tutur Susila Brata.

“Barang-barang tersebut diduga akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke tempat lain dalam Daerah Pabean tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam menyampaikan bahwa penangkapan barang ilegal tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat akan adanya kegiatan pemuatan barang-barang eks FTZ dari Tanjung Riau tujuan Tembilahan menggunakan speed boat penumpang SB Rahmat Jaya 09.

Pada sekitar pukul 06.00 WIB, Satgas Patroli BC 15028 bertolak dari pos Tempang dan melakukan patroli laut di sekitaran perairan Sekupang.

Pada sekitar pukul 09.00 WIB, dari arah perairan Tanjung Riau terlihat speedboat dengan haluan mengarah ke Pelabuhan Domestik Sekupang.

Lalu Satgas Patroli BC 15028 segera melakukan pengejaran
dan berhasil merapat di lambung kiri kapal tersebut.

Satgas Patroli BC kemudian melakukan pemeriksaan awal dan berkat kejelian petugas ditemukan sejumlah barang berharga (high value goods) berupa handphone dan laptop, MMEA serta rokok yang disembunyikan di dinding dan di bawah lantai kapal (false compartment).

“Bersama barang bukti telah diamankan seorang pria dengan inisial R (39) yang berperan sebagai nahkoda kapal,” ungkap Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam.

Tersangka diduga melanggar Pasal 102 huruf e dan/atau huruf f Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

“Atas penindakan tersebut saat ini sedang
dinaikkan ke tahap Penyidikan,” tutup Susila Brata.

Editor Arbain

ARBindonesia.com, JAKARTA– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengizinkan bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah situasi pandemi Covid-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam.

“Kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi, kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Bahwa olahraga, khususnya Sepak Bola tetap harus berjalan,” kata Listyo Sigit usai menerima kunjungan Menpora di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Kendati demikian, Kapolri menekankan, semua pihak harus mempedomani bahwa keselamatan rakyat tetap salah satu faktor yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepak bola tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan Prokes itu menjadi syarat utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter. di manapun nantinya apabila ini diselenggarakan penegakan prokes itu jadi prioritas,” tekan Kapolri.

Untuk itu, Polri, kata Sigit memberikan kesempatan bagi pihak-pihak penyelenggara untuk menyelenggarkan pra kompetisi. Hal ini, tekan Sigit, untuk melihat komitmen dan sudah sesuai atau tidaknya penegakan protokol kesehatan ketika nanti kompetisi benar-benar bergulir.

“Kalo syarat itu bisa dilaksanakan, kita evaluasi secara bertahap sehingga tentunya penyelenggara kegiatan bisa semakin baik. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen,” pungkas Listyo Sigit.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir.

“Ini sekaligus menjadi ujian, apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu, kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik. maka tntu setelah itu, setelah lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022,” demikian ungkap Menpora. (*)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Jaksa penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengkaji laporan tim intelijen terkait hasil penyelidikan dugaan penyimpangan Rp42 miliar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau.

“Sekarang lagi ditelaah oleh tim, karena kita lagi mengkroscek hasil temuan Inspektorat. Ada (temuan) dari SPI (Satuan Pengawas Internal) juga kalau tidak salah, kemudian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dari Dirjen juga,” ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi, Ahad (14/2/2021).

Hilman menyatakan, semua temuan itu dikaji oleh tim jaksa penyelidik. “Kita klasifikasi yang mana yang digunakan sendiri, apa tanggapan hukum, yang mana untuk kepentingan kampus, kuliah,” jelas Hilman.

Hilman mengungkapan, selama proses penyelidikan di Intelijan, sudah ada pengembalian uang. Namun, Hilman tidak bisa menyebutkan jumlah uang yang dikembalikan.

“Untuk jumlahnya saya lupa. Ini juga sedang dipelajari. Mengenai ini memang agak lama, karena dokumennya banyak,” jelas Hilman.

Hilman menegaskan, karena masih dalam pengkajian maka penanganan kasus tersebut masih status quo. “Status quo. Masih di awang-awang. Kita masih mengkaji, apakah cari data lagi, atau langsung ke penyelidikan. Tapi ini sebentar lah,” tutur Hilman.

Penanganan dugaan rasuah itu, awalnya diusut oleh Bidang Intelijen Kejati Riau. Jaksa Intelijen melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, termasuk mengumpulkan sejumlah dokumen.

Dalam prosesnya, tim Intelijen menemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam perkara tersebut. Tim Intelijen merampungkan proses penyelidikan, dengan menyusun laporan dan dilimpahkan ke Pidsus.

Selama proses penyelidikan, Bagian Intelijen sudah mengklarifikasi sejumlah pejabat dari UIN Suska. Di antaranya Hanifah, selaku mantan Kepala Bagian (Kabag), Suriani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di UIN Suska Riau.

Kemudian, Ahmad Supardi selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) sekaligus Pejabat Perintah Membayar. Gudri selaku Kepala Sekretaris Pengawas Internal (SPI), dan Afrizal Zen selaku Dewan Pengawas.

Kasus itu mencuat, setelah Rektor UIN Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin, menyurati semua stafnya pada Ahad (23/2/2020) untuk merapikan Buku Kas Umum (BKU) dan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019.

Surat tersebut diketahui bernomor B-0744/Un.04/R/PS.00/02/2020, tertanggal 22 Februari 2020. Surat yang berkop UIN Suska Riau itu, ditandatangani oleh Akhmad Mujahidin. Ada lima orang pegawai UIN yang diduga sebagai penerima surat tersebut.

Dalam surat itu, disebutkan mereka diperintahkan BPK untuk merapikan BKU TA 2019 khusus pada akun 52, 53, dan 57 (selain belanja pegawai akun 51), dan dicocokkan dengan Laporan Pertanggungjawaban keuangannya.

Selain mengirim surat kepada lima stafnya, ternyata Akhmad Mujahidin juga melayangkan undangan kepada puluhan pegawainya untuk hadir pada hari yang sama dengan Dr Suriani dan kawan-kawan. Agendanya menindaklanjuti temuan BPK.

Informasi dihimpun, beberapa belanja yang tidak wajar itu disinyalir untuk urusan pribadi dan keluarga sang rektor. Seperti, pembelian tiket pesawat untuk putri Akhmad Mujahidin senilai Rp1.449.400 pada bulan Mei 2019.

Kemudian, ada pembelian tiket pesawat untuk orangtua Akhmad Mujahidin tujuan Pekanbaru-Surabaya pada bulan Juli 2019. Ada juga pengeluaran kas untuk biaya pulang kampung rektor ke Malang sebesar Rp10 juta.

Akhmad Mujahidin juga pernah menerbitkan surat tugas untuk istrinya yang bukan pegawai negeri di lingkungan UIN Suska pada acara Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) di Malang tahun 2019. Ada juga proyek yang dimenangkan keluarga sang rektor dan bermasalah.***

Sumber cakaplah.com

ARBindonesia.com, TAKALAR – Penangkapan salah seorang wartawan media online yang dilakukan oleh pihak Polres Enrekang, Sulawesi Selatan
kini menjadi bola panas, seruan pencopotan Kapolres Enrekang pun mulai bergulir.

Seruan ini mulai digulirkan oleh puluhan Wartawan dan LSM di Takalar yang menamakan Diri “Aliansi Wartawan dan LSM Anti Kriminalisasi”. Bukan hanya sekedar menyerukan agar Kapolda Sulsel mencopot Kapolres Enrekang, mereka juga bahkan berniat melakukan aksi unjuk rasa yang akan melibatkan seluruh organisasi kewartawanan yang ada di Takalar.

“Polisi seharusnya menggunakan UU No 40 tentang Pers, jika terjadi perselisihan dalam sebuah pemberitaan, bukan malah Menggunakan KUHP, ada mekanismenya jika berkaitan dengan pemberitaan, jangan mentang mentang yang melapor itu pihak penguasa, lantas serta merta melakukan penangkapan, ingat polisi itu bukan alat kekuasaan, tapi Alat Negara,” ujar Dirman Dangker dengan Nada Tinggi.

Sebagaimana diberitakan banyak Media, Wawan seorang wartawan salah satu media online ditangkap polisi di Makassar pada tanggal 7 Februari malam di Makassar, wawan ditangkap karena dilaporkan telah memuat berita yang dianggap mencemarkan nama baik Pemda Enrekang.

Hal senada pun dikatakan Anggreany Haryani Putri pakar ilmu pidana yang stand by di Jajaran Divisi Hukum Warta Sidik juga sebagai bendahara “SAI” Peradi dibekasi raya dimana UU Pers menjadi hukum materil (berkaitan hukuman) sedangkan KUHAP (hukum formil) berkaitan dengan bagaimana hukum materil bisa diterapkan.

UU Pers merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Selain itu menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali).

Adapun mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh:

Melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Dalam hal ini, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Pertimbangan yang dimaksud tersebut menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Pers adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ini karena polisinya tidak mau memahami apa yang ada di Perkab Kapolri dan dan KUHAP mereka menganggap pers itu obyek

“Kesel bangetsama oknum penegak hukum yang bukannya menegakkan hukum tapi malah menggunakan hukum sebagai penggebuk yang belum, ” jelas Angge.

Sumber purnamanews.com