ARB INdonesia, DUMAI – Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Satreskrim Polres Dumai, mengamankan Seorang Pria berinisial MI (19) lantaran menjual mantan istrinya berinisial WA (18) kepada pria hidung belang di sebuah Wisma di Kota Dumai, pada Jumat (16/05/2023) dini hari kemaren, sekitar pukul 02.00 Wib.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, tersangka MI (19) diamankan petugas saat berada di Wisma Cemara, Jalan Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

“Tersangka berhasil kita amankan saat menjajakan mantan Istri ke pria hidung belang di Kamar 209 Wisma Cemara,” kata Kabid Humas, Sabtu (17/06/2023).

Pelaku menawarkan mantan istrinya tersebut kepada lelaki hidung belang seharga Rp 250 ribu. Setiap transaksi, tersangka mengeruk keuntungan pribadi sebesar Rp 150 ribu. Polisi sendiri sudah mengamankan barang bukti berupa uang hasil prostitusi tersebut.

“Tersangka mengambil keuntungan setiap transaksi,” kata Kabid Humas.

Tersangka mengaku tidak memilki pekerjaan tetap. Sehingga, dia terpaksa menjual mantan istrinya.

“Tersangka mendatangi korban yang sedang berada di Wisma Cemara lalu kemudian tersangka membuat kesepakatan kepada korban dengan mencarikan tamu untuk melayani secara seksual dan meminta fee atau upah 50 persen dan pengakuan Korban ada juga sebelum ini pernah dijual oleh 2 orang laki-laki bernama ARIF dan SYAHWAL melalui aplikasi MiChat di Wisma Cemara tersebut,” kata Kombes Nandang.

Kabid menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang mengatakan bahwa di Wisma Cemara ada dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh tersangka MI (19).

“Dari informasi tersebut kemudian tim Satgas TPPO Satreskrim Polres Dumai langsung menuju ke TKP dan menemukan tersangka saat berada di halaman Wisma Cemara, kemudian tim langsung mengamankan tersangka,” kata Kabid Humas.

Kemudian, lanjut tambah Kabid, tersangka menunjukkan kamar 209 di Wisma Cemara lalu ditemukan didalam kamar tersebut korban serta 1 buah Kondom merk Sutra.

“Selanjutnya tersangka, korban dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut,” kata Kabid

Saat ini tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Dumai guna menjalani proses hukum selanjutnya.

“Atas perbuatanya tersangka kita jerat dengan pasal 506 KUHPidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara,” tutup Kabid. ***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri menerima 314 laporan polisi terkait TPPO dan kejahatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari ratusan laporan polisi tersebut, Satgas TPPO Polri menangkap sebanyak 414 tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan terkait TPPO sebanyak 237 dan kejahatan perlindungan PMI sebanyak 77.

“Angka tersebut berdasarkan data tanggal 5 hingga 15 Juni 2023,” kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6/2023).

Ramadhan menuturkan, dari ratusan laporan polisi tersebut, tercatat jumlah korban yakni sebanyak 1.314 orang. Para korban terdiri dari perempuan dewasa 507 orang, perempuan anak 76 orang, laki-laki dewasa 707 orang dan laki-laki anak sebanyak 24 orang.

Adapun berdasarkan data pengungkapan kasus, saat ini 64 kasus tahap penyelidikan dan 250 kasus tahap penyidikan.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, tiga tempat terjadinya kejadian TPPO terbanyak di perumahan atau pemukiman yakni 129 kasus. Kedua di hotel 33 kasus dan di pelabuhan 16 kasus.

Sementara tempat kejadian perkara kejahatan perlindungan migran terbanyak di perumahan atau pemukiman yakni 41 kasus, jalan umum 10 kasus dan perkantoran 9 kasus.

“Adapun 3 modus tertinggi TPPO yakni membujuk sebanyak 92 kasus, mengangkut/membawa 27 kasus dan merayu 23 kasus,” katanya.

Sementara 3 modus tertinggi kejahatan perlindungan migran yakni membujuk 36 kasus, mengangkut atau membawa 12 kasus dan penipuan 9 kasus.

Terkait motif, untuk kejahatan TPPO terbanyak yakni ekonomi ada 123 kasus. Selanjutnya karena sengaja ada 69 kasus dan permasalahan sosial 21 kasus.

Untuk kejahatan perlindungan migran, tertinggi motifnya karena sengaja sebanyak 32 kasus, ekonomi 30 kasus dan permasalahan sosial 6 kasus. ***

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) tengah mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BPR Gemilang. Saat ini pengusutan tengah berlangsung dan ditangani Tim dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejari (Kajari) Inhil, Nova Fuspitasari tidak menampik hal tersebut. Dikatakan dia, pengusutan telah masuk dalam tahap penyelidikan.

“Untuk (dugaan korupsi) BPR Gemilang sedang tahap penyelidikan,” ujar Nova, Selasa (6/6).

Dalam tahap ini, tim berusaha mengumpulkan alat bukti untuk mencari peristiwa pidana dalam perkara tersebut. Salah satunya, dengan mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Inhil, Haza Putra menyampaikan hal senada. Dikatakan dia, pengusutan dilakukan Tim dari Bidang Pidsus Kejari Inhil yang dikomandani Ade Maulana.

“Lid (penyelidikan, red) Pidsus,” ungkap Haza.

Dalam penyelidikannya, belasan orang telah diundang untuk diklarifikasi. Adapun jumlahnya, sebut Haza, telah mencapai belasan orang.

“Yang telah diklarifikasi ada 15 orang. 12 orang dari pihak BPR, 3 orang dari Pemda (Pemerintah Daerah, red),” jelas Kasi Intel.

Sementara dari informasi yang dihimpun, dugaan rasuah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil itu terjadi dalam rentang waktu 2006-2010. Adapun nilainya mencapai Rp13,5 miliar.

Sejatinya uang tersebut digunakan untuk membantu kaum wanita dan majelis taklim yang ada di Kota Seribu Parit tersebut berupa pemberian kredit.

Namun nyatanya, kredit tersebut dinikmati oleh pribadi yang jumlahnya mencapai 2 ribu orang. Adapun plafonnya bervariasi satu sama sama lain.

Disinyalir hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR Gemilang.

Masih dari informasi yang didapat, hingga tahun 2010, terdapat Rp1,2 miliar yang raib. Hal itu dikabarkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sumber: Haluan Riau
https://riau.harianhaluan.com/hukrim/119041460/kejari-inhil-usut-dugaan-korupsi-di-bpr-gemilang-senilai-rp138-m

ARB INdonesia, PEKANBARU – Kuasa Hukum Dr. Freddy Simanjuntak, SH, MH menilai Dirkrimum Polda Riau terkesan terburu-buru dan tidak profesional dalam penetapan tersangka terhadap kliennya Chandra (46) yang merupakan korban percobaan pembunuhan oleh mantan istrinya (HS).

Hal itu diungkapkannya saat menggelar Konfrensi Pers terkait peristiwa yang menimpah kliennya itu di kantor hukumnya, Rabu (31/5/2023) di Jalan Palapa Kota Pekanbaru.

“Chandra ini korban atas insiden pada 15 Maret 2023 lalu, mantan istrinya sengaja menabrak Candra. Saya bahkan tak menyangka Polda Riau bisa bertindak demikian,” ungkap Dr. Freddy Simanjuntak, SH, MH.

“Sebenarnya ini perkara kecil saja, tetapi karena Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisan Polda Riau terkesan terlalu tergesa-gesa dan tidak profesional, maka kami sebagai korban tak mungkin tinggal diam,” tegasnya.

Lanjut Freddy Simanjuntak menjelaskan, perkara hukum antara klienya dan HS bermula pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 lalu. Saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Chandra bersama ibu mertua (ibu kandung HS-Red) dan kakak kandung HS mendatangi rumah mantan istrinya untuk menjemput anak-anaknya.

Hal itu ia lakukan karena mendapat kabar bahwa mantan istri Chandra itu telah berubah sikap dan bahkan anak-anaknya hanya di urus oleh ibu mertuanya. Tak hanya itu, Chandra juga mendapat telepon bahwa anak-anaknya sering merasa tertekan, kurang diperhatikan dan bahkan merasa tersekap dirumah.

Ditempat kejadian sempat terjadi cekcok mulut, dan Chandra terus berusaha untuk meyakinkan mantan istrinya agar melepaskan anak-anaknya. Namun, HS tetap bersikeras melawan meskipun secara hukum hak asuh anak berada di tangan Chandra.

“Mereka bercerai pada tahun 2020 lalu, dan Chandra memenangkan hak asuh terhadap ketiga orang anaknya berdasarkan putusan pengadilan,” ujar Freddy.

Lanjutnya, situasi kala itu semakin mencekam ketika Chandra hendak meninggalkan tempat tersebut melalui pintu gerbang komplek Casablanca di Jalan Srikandi, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Chandra hampir saja kehilangan nyawa saat HS dengan sengaja menabrak dengan niat membunuh Chandra.

“Mobil yang dikendarai HS melaju kencang dan menabrakkan pagar saat Chandra tepat didepan nya. Akibatnya korban mengalami benturan keras dan sempat tertimpa oleh pagar sepanjang 3 meter. Jadi disini terbukti bahwa mantan istrinya berniat untuk melakukan pembunuhan,” tegas Freddy dengan lantang.

Dalam kondisi seperti itu kata mantan Anggota DPRD Riau, Chandra bisa saja meninggal dunia akibat mobil yang dikendarai HS tampak melindas pagar yang terlepas akibat kuatnya hantaman laju mobil, dan Candra terperangkap dibawah timpaan pintu pagar besi itu.

“Berbagai luka yang dialami oleh candra akibat tragedi itu. Selain trauma Chandra juga mengalami luka serius di bagian tangan, pipi, serta kepalanya yang sampai saat ini masih tetap dideritanya,” sebut Freddy sambil menunjuk bukti foto.

“Ada benturan keras di bagian kepala karena tertimpa pagar besi, Chandra akhirnya harus berobat intensif ke Rumah Sakit di Malaka,” tuturnya lagi sambil menunjuk foto-foto Chandra saat berobat di Malaka.

“Peristiwa itu terekam jelas oleh CCTV dan ada banyak saksi bahwa klien kami Chandra ditabrak dan digilas oleh mantan istrinya,” ungkap Freddy.

Atas peristiwa itu kata pengacara kondang, kliennya telah membuat laporan polisi di Polresta Pekanbaru dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/227/III/2023/MODEL-B/SPKT UNIT II/RESTA PKU atas dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan istrinya.

“Dari laporan tersebut, mantan istrinya telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap klien kami Chandra,” kata Freddy Simanjuntak.

“Pihak kepolisian Polresta Pekanbaru sudah menangkap dan menahan pelaku, namun anehnya setelah lebih kurang 10 hari pihak kepolisian melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka HS,”tambahnya.

Mirisnya lagi, HS melaporkan balik atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Chandra dan tak lama kemudian pihak Polda Riau langsung menetapkan tersangka terhadap kliennya Chandra.

“Padahal bukti dan saksi yang mengatakan bahwa Klien kami Chandra melakukan penganiayaan tidaklah kuat yaitu hanya berdasarkan pengakuan HS dan Saksi yang tidak akurat,” kata Freddy.

Ironisnya lagi, surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Dirkrimum Polda Riau, Kombespol Asep Darmawan pada tanggal 23 Mei 2023 salah menulis data Agama Chandra.

“Dari sini saja sudah bisa kita pahami bahwa penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan tidak profesional,” tutur Freddy.

Terakhir dalam Konfrensi Pers tersebut, Freddy juga memberikan bantahan atas maraknya
pemberitaan sepihak yang menyebutkan bahwa kliennya telah melakukan perampasan paksa atas pengasuhan anaknya.

Editor: ARBAIN
Sumber: Tabloiddiksi.com dan BeritaRiau.com

ARB INdonesia, PEKANBARU – Penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih berlanjut. Dalam waktu dekat, penyidik akan menetapkan tersangka baru dalam perkara ini.

Pengusutan itu dilakukan Tim Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Adapun perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2017.

Perkara itu telah masuk dalam tahap penyidikan. Itu diketahui dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. SPDP itu bernomor : Spdp/10/I/Res.3.3.5/2022 tanggal 25 Januari 2022. Saat itu, di dalam SPDP belum tertera nama terlapor maupun tersangkanya.

Setahun berselang, Jaksa menerima Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor : No.B/106/I/Res.3.3.5/2023/Reskrimsus tanggal 18 Januari 2023. Dalam surat itu tertera satu nama tersangka. Dia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil berinisial REN.

Seiring jalannya waktu, penyidik akan menetapkan tersangka baru. “Akan ada penambahan tersangka baru,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Teguh Widodo melalui Kasubdit III Kompol Faizal Ramzani, Senin (15/5).

Tersangka baru akan ditetapkan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara, dimana sebelumnya proses pengumpulan alat bukti rampung.

Kembali ke tersangka pertama, yakni REN. Faizal mengatakan pihaknya masih terus melengkapi berkas perkaranya. Itu dilakukan berdasarkan petunjuk yang diberikan pihak Kejaksaan.

Berkas perkara REN telah dilimpahkan ke Kejaksaan pada 23 Februari 2023 kemarin. Setelah dilakukan penelitian, Jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap atau P-18, dan dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk atau P-19 pada 10 Maret 2023.

“Belum (lengkap). Sebentar lagi, dalam waktu dekat. Doain, Insya Allah. Kita selalu koordinasikan,” pungkas mantan Kapolsek Tualang itu.

Dari informasi yang dihimpun, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran (TA) 2017 berada di Satuan Kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Inhil. Proyek tersebut memiliki Nilai Pagu Rp2,5 miliar dengan Nilai HPS Paket Rp2.499.670.000 yang bersumber dari APBD Inhil TA 2017.

Adapun rekanan yang mengerjakan proyek itu adalah CV Inhil Bangkit Utama. Perusahaan yang beralamat di Jalan Batang Tuaka Nomor 20 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kota, Inhil memenangkan tender dengan menyingkirkan 78 perusahaan lainnya.

Perusahaan itu memenangkan tender dengan Nilai Penawaran sebesar Rp1.821.433.587, dengan Harga Terkoreksi sebesar Rp1.821.895.000.

Sumber: Haluanriau.co
https://riau.harianhaluan.com/hukrim/118789368/penyidik-beri-sinyal-ada-tersangka-baru-dugaan-korupsi-proyek-jalan-di-inhil-senilai-rp25-m

ARB INdonesia, KAMPAR – Kepala Dinas Keshatan (Kadinkes) Kabupaten Kampar diduga kuat peras Kepala Puskemas pungutan uang dengan tujuan untuk mengurus perkara tipikor yang sedang berjalan di Tipikor Krimsus Polda Riau.

Kadinkes tersebut adalah dr Zulhendra Das’at akhirnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Riau pada Jumat, 12 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, yang dilakukan oleh orang kepercayaannya.

“Kadinkes kami amankan bersama orang kepercayaannya berinisial RA merupan Kepala Puskesmas,” kata Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal melalui Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Teguh Widodo.

Kombes Teguh Widodo mengatakan, pengungkapam kasus tindak pidana dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yaitu pungli terhadap beberapa Kapala Puskesmas di Kampar ini atas informasi yang diberikan oleh masyarakat pada Jumat (12/5).

Atas laporan masyarakat itu, ditreskrimsus Polda Riau di pimpin Kasubdit 3 Dirkrimsus Polda Riau berangkat ke TKP untuk mengecek kebenaran info tersebut. Dari hasil pemantauan, pungli tersebut sedang berlangsung yang dikoordinir oleh RA salah satu Kapus di Kampar.

“Setelah uang diterima, RA berangkat ke rumah ZD (Kadis Kesehatan Kampar_res). Tim mengikutinya, setelah sampai di rumah ZA dan RA menyerahkan uang tersebut langsung ke ZA,” terangnya.

Mendapatakan bukti berupa uang tunai Rp. 85.000.000 dan bukti transfer Rp. 15.000.000, Dirkrimsus Polda Riau langsung mengamankan ZD dan RA dan dilakukan introgasi. Selanjutnya ZA dan RA dibawa ke Polda Riau untuk interogasi lebih lanjut.

“Besaran uang bervariasi ada yang 10 juta rupiah dan ada 5 juta rupiah, namun hingga saat diamankan, baru sebagian Kepala puskesmas yang bersedia mengumpulkan,” ungkapnya.

Kadinkes dan Kapus tersebut telah melanggar tindak pidana korupsi percobaan suap kepada Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya atau memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau pasal 12 huruf e UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 53 jo pasal 55 atau pasal 56 KUHPidana.

“Kedua pelau terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tutupnya. (Mdd)