Tim pengacara 6 tersangka pengibar bendera bintang kejora (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)

ARB INdonesia, JAKARTA – Enam tersangka pengibar bendera bintang kejora saat aksi di depan Istana mengajukan praperadilan. Para tersangka itu disebutkan mengalami kondisi kesehatan berbeda-beda setelah sebelumnya dikabarkan sakit.

Para tersangka itu atas nama Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Ariana Elopere. Untuk Surya Anta yang sebelumnya disampaikan mengalami sakit di bagian telinga, saat ini kondisinya membaik.

“Terakhir, Surya Anta masih dalam pemulihan,” ucap Michael Himan sebagai pengacara dari Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).

Michael menyebut Surya sebelumnya dibawa penyidik Polda Metro Jaya berobat ke RS Polri. Selain Surya, tersangka lainnya yaitu Ambrosius disebut tengah mengalami sakit gigi.

Kemudian untuk tersangka Dano disebut Michael mengalami benjolan. Lalu Ariana disebut mulai mengalami gangguan halusinasi

“Kemudian Ariana Elopere secara psikis karena ruangan terpisah dari kawan-kawan 5 orang ini tersendiri di ruangan besar. Terus ada yang gangguan-gangguan halusinasi, dia mengalami hal itu. Kalau kelamaan dia sendiri tanpa dia ada temannya ngobrol itu bisa gangguan jiwa juga secara psikis dan psikologis,” kata Michael.

Di tempat yang sama, Okky Wiratama selaku pengacara 6 tersangka itu menyebut sakit yang diderita para tersangka bukanlah akibat kekerasan yang dialami selama pemeriksaan. Okky memastikan selalu mendampingi para tersangka saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi.

“Pada saat diperiksa tidak ada terjadi kekerasan karena waktu itu kami juga mendampingi. Tapi karena konteksnya tersangka makar sesuai KUHAP Pasal 115 pengacara tidak bisa mendampingi langsung samping-sampingan tapi hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi sepanjang sepengetahuan kami pada saat diperiksa tidak ada kekerasan,” kata Okky.

Okky menyebut para tersangka itu ditempatkan di rutan yang berisi 1 orang tiap selnya di Mako Brimob. Mereka sebelumnya dijerat tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam kasus pengibaran bendera bintang kejora pada saat aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, depan Istana, Rabu (28/8).

Sebelumnya mereka mengajukan gugatan praperadilan melawan Polda Metro Jaya. Alasannya, mereka keberatan dengan status tersangkanya. Mereka mengajukan praperadilan karena menduga penetapan tersangka, penyitaan hingga penangkapannya dilakukan tidak sesuai prosedur, serta penggeledahan yang diduga tidak memakai izin dari pengadilan.

Sumber Detikcom

foto : Rumah kos tempat istri dibakar suami (Deny Prastyo Utomo/detikcom)

ARB INdonesia, SURABAYA – Peristiwa suami yang tega membakar istrinya di Surabaya ini dilakukan seusai cekcok. Akibat aksi kejam di D’Kost Ketintang itu, sang istri mengalami luka bakar.

Rumah kos tersebut berada di Jalan Ketintang Baru 2A No 3A, Surabaya. Sang suami bernama Purwanto (45), sedangkan istrinya bernama Putri (25).

Salah seorang saksi Heri Suhandoyo (46) membenarkan Purwanto sengaja membakar istrinya di kamar kos tersebut. Si suami diduga telah membakar istrinya di atas kasur.

“Iya benar. Pasangan suami-istri ini juga baru saja menikah. Tidak pernah mendengar mereka berkelahi. Dengar cekcok hebat ya baru tadi ini,” ujar Heri saat dimintai konfirmasi detikcom di lokasi, Selasa (15/10/2019).

Heri menambahkan si istri mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di RSI Surabaya, Jalan Wonokromo.

Wakapolsek memastikan Putri mengalami luka bakar. Namun ia belum bisa memastikan apakah korban dibakar oleh suaminya atau tidak. Pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Sementara masih dalam penyelidikan. Korbannya, si Putri, saat ini dirujuk ke rumah sakit,” pungkasnya.

“Iya, tadi kelihatan ada luka bakar di bagian tangan istri. Istrinya sudah dilarikan di RSI Wonokromo,” terangnya.

Heri juga mengatakan Purwanto merupakan warga asli Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sementara itu, Wakapolsek Gayungan AKP Widiantoro mengatakan untuk sementara motif masih didalami.

“Yang terjadi diduga kebakaran. Motif dan lainnya masih didalami,” kata Widiantoro.

Sumber Detik. com

Foto: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru Jenderal TNI Andika Perkasa. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

ARB INdonesia, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya telah mencopot jabatan tujuh orang anggota TNI terkait unggahan di media sosial soal insiden penusukan Menkopolhukam Wiranto.

Selain mencopot jabatannya, Andika menyebut tujuh anggota TNI itu juga menerima hukuman disiplin militer.

“Sampai dengan hari ini angkatan darat sudah memberikan sanksi kepada tujuh orang total anggota TNI angkatan darat. Dua anggota, rekan-rekan media sudah mendengar semua pada hari Jumat kemarin, kemudian tambahan lima sudah kita putuskan dan sedang kita proses,” kata Andika di Mabes AD, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Andika menjelaskan dari 6 anggota yang mendapat sanksi karena anggota keluarga masing-masing yang mengunggah sindiran terkait insiden penusukan Wiranto. Sedangkan seorang lainnya merupakan anggota TNI itu sendiri yang menurut Andika menyalahgunakan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, hukuman disiplin yang diterima seorang anggota TNI itu berbeda.

“Kita jatuhi hukuman disiplin militer kepada selain, kepada 1 orang adalah berupa penahanan ringan maksimal 12 hari. Tapi kepada 1 orang karena yang bersangkutan sendiri yang menyalahgunakan sosial media kita jatuh tetap hukuman disiplin militer tapi penahanan berat maksimal 21 hari,” jelas Andika.

Terkait identitas 7 anggota TNI itu, Andika menyebut sejumlah komando resor militer (korem) dan komando distrik militer (kodim). Jabatannya pun beragam mulai dari prajurit kepala, sersan hingga kopral.

“Jadi yang di korem Padang adalah prajurit kepala itu tamtama, kemudian yang di kodim Wonosobo itu kopral dua tamtama juga, kemudian yang di korem Palangkaraya itu sersan dua bintara, Kodim Banyumas ada sersan dua, dan di kodim Muko-Muko di Jambi itu adalah kapten,” tuturnya.

Andika menegaskan pihaknya tidak memecat para anggota TNI, hanya mencopot dari jabatan yang semula dipegang dan memberikan hukuman sebagai bentuk penerapan disiplin dan pembinaan. Menurutnya hukuman yang diberikan pun termasuk hukuman ringan.

Mantan Pangkostrad itu juga menyebut sebenarnya TNI telah mengingatkan prajuritnya terkait penggunaan media sosial sejak tahun lalu. Ia meminta agar prajuritnya tidak menyebarkan info provokatif dan yang menimbulkan kebencian. Namun, kejadian serupa terus berulang hingga saat insiden penusukan Wiranto, maka Andika mengatakan pihaknya perlu mengeluarkan perintah kembali terkait penggunaan media sosial itu.

“Hukuman disiplin ini sebetulnya adalah pembinaan karena sebetulnya opsi yang kami punya itu ada beberapa, ada hukuman disiplin militer itu yang paling ringan, kemudian ada hukum pidana militer. Konsekuensi lebih berat dan sangat sering terjadi , hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak debgan hormat dari dinas keprajuritan, dan ada opsi ketiga langsung ke pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan,” terangnya.

Sebelumnya, Kolonel HS dan Sersan Dua J menerima hukuman disiplin militer yakni dicopot dari jabatannya. Hukuman itu dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Keduanya dijatuhi hukuman lantaran masing-masing istrinya yakni IPDN dan LZ diduga melanggar UU ITE. Mereka berkomentar dan melontarkan sindiran terkait kejadian penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang.

Selain menerima hukuman dicopot dari jabatannya, HS juga diganjar sanksi militer berupa penahanan ruangan selama 14 hari.

Selain HS dan LZ, seorang bintara di Detasemen Kavaleri Berkuda Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD, Sersan Dua J, dihukum 14 hari penahanan fisik akibat komentar istrinya, L, di media sosial yang juga menyindir insiden penusukan tersebut.

Kepala Penerangan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD, Letnan Kolonel Kavaleri Christian Rambu, sebelumnya menjelaskan hukuman penahanan fisik itu dijatuhkan karena J dinilai tidak memerhatikan etika penggunaan media sosial di lingkungan TNI AD walau itu dilakukan istrinya, yang merupakan anggota “korps” Keluarga Besar TNI. Maka J dianggap aturan dinas TNI AD perlu bertanggung jawab atas aktivitas istrinya tentang yang terjadi pada Wiranto.

“Karena keluarga, suami harus tanggung jawab atas apa yang diperbuat istrinya,” kata dia.

Sumber CNNIndonesia. com

Foto : Ilustrasi (Dok. detikcom)

ARB INdonesia, JAKARTA – Seorang pria bernama HN (24) ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual di atas KRL. Pelaku menggesek-gesekkan kelaminnya ke penumpang ABG perempuan di atas kereta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya penangkapan Hilman tersebut.

“Iya betul, yang bersangkutan masih diproses di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” jelas Kombes Argo saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (6/10) sore. Saat itu, korban berusia 13 tahun bersama ibunya naik KRL dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Korban waktu itu sama ibunya, dia naik dari Tanah Abang mau ke Depok,” jelas Argo.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (6/10) sore. Saat itu, korban berusia 13 tahun bersama ibunya naik KRL dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Korban waktu itu sama ibunya, dia naik dari Tanah Abang mau ke Depok,” jelas Argo.

Sumber Detik. com

ARB Indonesia JAKARTA – Tim Kuasa Hukum dari dua mahasiswa Kendari yang meninggal saat unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen.

Pada 26 September 2019, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yakni, Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) meninggal dunia akibat terkena peluru yang diduga dimiliki petugas kepolisian.

Ketua Tim Pengacara Sukdar mengatakan proses penyelidikan kasus penembakan Randi sudah memasuki tiga pekan dan hanya ada enam orang terperiksa yang diduga melanggar kode etik disiplin karena membawa senjata api (Senpi) saat pengamanan aksi unjuk rasa.

“Adanya enam orang oknum anggota Polri yang status terperiksa yang sebentar lagi akan disidangkan persoalan etik dan lambatnya proses penyelidikan untuk menentukan siapa pelaku yang diduga kuat melakukan penembakan,” kata Sukdar seperti dikutip Antara, Sabtu (12/10).

Maka itu, timnya meminta Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen. Hal itu dibutuhkan guna mengusut keterkaitan enam orang oknum anggota Polri yang saat ini diduga melanggar prosedur hingga menewaskan dua orang mahasiswa UHO.

Selain itu, Tim Kuasa Hukum juga mendesak Tim Mabes Polri agar segera memberikan gambaran apakah tindakan enam orang sebagai terperiksa dapat digolongkan dan punya hubungan yang kuat melakukan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang mahasiswa UHO.

“Kami Tim Kuasa Hukum Korban mempertanyakan komitmen Polri dalam penuntasan perkara ini, karena terkesan enam orang oknum anggota Polri yang terperiksa lebih dititik beratkan pada proses etik oleh Propam,” ungkapnya.

Sumber CNNIdonesia.com

Lokasi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. (Dok. Setpres/Cahyo)

ARBINDONESIA.COM, MEDAN – Pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto, Syaril Alamsyah alias Alam berasal dari Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Rumah pelaku tergusur proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alam lahir dan dibesarkan di lokasi tersebut, serta sempat tinggal bersama kedua anaknya di sana. Namun dia tidak lagi menetap di rumahnya di lokasi tersebut sejak 2016. Rumahnya sudah tidak ada lagi karena tergusur proyek pembangunan Tol Trans Sumatera.

“Rumah Alam sendiri sudah tidak ada lagi karena sejak adanya proyek pembangunan ruas jalan Tol Trans Sumatera, yaitu ruas medan binjai rumah alam menjadi bagian yang terkena dampak,” kata Produser CNN Indonesia TV, Agus Supratman, saat melaporkan hasil reportase di Medan, Kamis (10/10).

Foto: Sepasang Pelaku Penusukan Wiranto

Sejak peristiwa penyerangan Wiranto di Pandeglang, Banten, sejumlah warga sudah memadati bekas rumah Alam. Berdasarkan kesaksian warga, sejak rumahnya digusur, Alam tinggal di rumah kerabatnya di kawasan Martubung, Medan.

Namun setelah itu tetangga tidak mengetahui lagi keberadaan Alam sampai akhirnya peristiwa penyerangan terhadap Wiranto mencuat ke publik.

Warga setempat juga tidak mengetahui bahwa Alam sudah pindah ke Banten. Pada Pemilihan Gubernur 2018 hingga Pilpres 2019, nama Alam masih tercatat sebagai pemilih tetap di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Namun, pada proses pemilihan itu Alam tidak tampak hadir.

Kendati demikian sejumlah orang membenarkan bahwa terduga pelaku penusukkan Wiranto adalah Alam yang pernah menjadi tetangga mereka di lokasi tersebut.

Alam sempat tinggal di rumah itu bersama kedua anak perempuannya, Ratu dan Raya. Namun, rumah Alam tergusur karena proyek pembangunan jalan tol pada 2016 dan 2017. Setelah itu, tetangga tak mengetahui lagi keberadaaan mereka. Akan tetapi, Alam masih memiliki keluarga di Medan.

Salah seorang warga menyebut Alam sebagai orang yang pendiam, rajin beribadah, dan baik kepada warga sekitar.

“Sudah lama kami enggak pernah melihat dia lagi. Tapi setahu kami dia itu orangnya baik. Rajin beribadah dan ramah pada setiap orang,” kata Ismawati di depan rumah kakak ipar Syahrial, di Medan.

Wiranto diserang saat menghadiri acara peresmia gedung di Alun-alun Menes, Desa Purwareja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Ia terluka di bagian perut bawah. Polisi menyebut pelaku ada dua orang, yakni SA dan FA, merupakan sepasang suami isteri.

Sumber CNNIndonesia.com