ARBindonesia.com, DUMAI – Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari dunia pendidikan. Catatan belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMPN 1 Dumai tahun anggaran 2025 menimbulkan tanda tanya besar.

Total pengeluaran mencapai Rp531 juta, namun hingga akhir tahun pihak sekolah disinyalir tidak mampu menunjukkan bukti riil atas pertanggungjawaban dana tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, tercatat adanya pola belanja yang mencurigakan seperti belanja obat-obatan hampir setiap bulan tanpa distribusi jelas, pengeluaran alat tulis kantor (ATK) dan fotokopi (FC) berulang dengan nilai besar, dan belanja lainnya yang juga muncul berkali-kali. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya dugaan praktik manipulasi anggaran.

Selain itu, terdapat 4 penyedia tercatat menggunakan lebih dari satu perusahaan untuk melayani kebutuhan sekolah, baik melalui aplikasi SIPLah maupun secara manual. Salah satunya adalah Toko WKT yang juga sebagai pemilik CV SM dan BAN.

lebih lanjut, Direktur CV SM mengakui adanya pemberian fee Rp1 juta setiap tahap pencairan dana oleh bendahara sekolah untuk pembuatan faktur pajak. Faktur tersebut tidak mencerminkan jumlah barang yang sebenarnya dibeli. Selisih data belanja bahkan disebut sudah dihapus, sehingga kebenaran transaksi semakin sulit diverifikasi.

Kasus ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan pendidikan daerah. Dana BOSP yang sejatinya menjadi penopang operasional sekolah justru diduga dijadikan ajang permainan angka.

Publik kini mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut tuntas aliran dana BOSP di SMPN 1 Dumai demi menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala SMP Negeri 1 Dumai Ernizalina, S.Si., M.Pd belum memberikan respon atas upaya konfirmasi awak media. (Arbain/Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir (Inhil) mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3 kilogram melalui jalur laut. Pengungkapan tersebut merupakan hasil kolaborasi Polres Inhil bersama Bea Cukai Tembilahan.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers yang digelar di Aula Rekonfu Polres Inhil, Kecamatan Tembilahan, Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Bea Cukai Kabupaten Inhil Eko Budi Setiawan, Wakapolres Inhil Kompol Meitertika, S.H., M.H., Kasatresnarkoba AKP Adam Efendi, S.E., M.H., para pejabat utama dan perwira Polres Inhil serta sejumlah awak media.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres menyampaikan pengungkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/103/IX/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES INHIL/POLDA RIAU.

Dua orang tersangka yang diamankan yakni (S alias S)bin Jalil (40) dan (Z alias P bin B )(52). Keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 3 kilogram sabu, yang dikemas dalam tiga paket plastik berwarna hijau bertuliskan GUAR YUN WANG. Paket tersebut kemudian dibalut menggunakan plastik hitam dan plastik putih bening.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan dua unit telepon seluler serta satu unit kapal KLM Mega Indah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kapolres Inhil menegaskan, pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Inhil dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, termasuk melalui penguatan sinergi dengan Bea Cukai dan instansi terkait.

Kami terus berkomitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi dengan seluruh instansi terkait dan dukungan masyarakat sangat penting untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya narkotika,” ujar AKBP Donny Eko Listianto.

Para tersangka dikenakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan pidananya telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) mengatur ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika Golongan I dalam jumlah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Kapolres menambahkan, penanganan perkara tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Ini menjadi komitmen bersama untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika,” lanjutnya. (*)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Senja di Desa Belantaraya berubah mencekam. Seorang pria berinisial MA (36) mengamuk dengan sebilah parang panjang bergagang hijau, menyerang NIA (21), perempuan yang pernah didekatinya. Motifnya tragis, sakit hati karena sang gadis memilih menikah dengan orang lain.

Berdasarkan keterangan tertulis pihak Kepolisian Polres Inhil, peristiwa berdarah itu terjadi Senin (14/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di dapur rumah korban, Jalan H. Mansur. Saat NIA bersama saksi Puspita Sari mencongkel buah pinang, tiba-tiba MA datang dari arah depan rumah sambil membawa sebilah parang panjang bergagang warna hijau.

Pelaku kemudian mengarahkan parang ke bagian perut korban. Korban berusaha menghindar, namun tebasan tersebut mengenai betis kiri hingga mengalami luka robek.

Pelaku kembali menyerang ke arah korban. Saat berusaha melindungi diri menggunakan tangan, korban mengalami luka robek cukup parah pada lengan. Pelaku juga sempat menyerang saksi Puspita Sari yang kemudian menyelamatkan diri dengan terjun ke belakang rumah menuju sungai sambil berteriak meminta pertolongan.

Teriakan tersebut didengar saksi Hamsar dan Helmi yang berada di rumah sebelah. Keduanya kemudian mendatangi lokasi dan mendapati korban dalam kondisi terluka dan mengeluarkan banyak darah.

Saksi juga menemukan sebilah parang panjang bergagang hijau yang diduga digunakan pelaku tergeletak tidak jauh dari korban.

Pelaku selanjutnya diamankan oleh saksi dan dibawa ke bagian depan rumah. Saat ditanya, pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang tersebut.

Korban kemudian mendapat pertolongan medis dari bidan Desa Belantaraya. Pada Selasa, 15 September 2026, korban bersama saksi dan pelaku mendatangi Polsek Gaung untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban selanjutnya menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Kuala Lahang.

Polisi Amankan Pelaku dan Barang Bukti

Kapolsek Gaung AKP Edi Dalianto kemudian memerintahkan Unit Reskrim Polsek Gaung melakukan penanganan dan pengamanan terhadap pelaku.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang panjang bergagang warna hijau, satu lembar baju kemeja warna cokelat bermotif bunga, serta satu lembar celana panjang warna biru.

Dalam perkara ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, korban, tersangka, mengamankan barang bukti, melakukan gelar perkara serta melengkapi administrasi penyidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif sementara penganiayaan diduga karena pelaku sakit hati setelah korban menikah dengan orang lain.

Atas perbuatannya, pelaku diproses hukum dengan sangkaan Pasal 466 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat.
Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Gaung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penyidik juga akan melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polsek Gaung menegaskan bahwa setiap tindak kekerasan, terlebih yang menggunakan senjata tajam, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Arb)

ARBindonesia.com, INHU — Penanganan laporan dugaan pembobolan kamar di wilayah hukum Polsek Batang Gansal, Polres Indragiri Hulu (Inhu), menuai sorotan. Pelapor mempertanyakan kejelasan proses hukum setelah terduga pelaku disebut telah diperiksa, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut perkara.

Menurut keterangan pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan, kasus bermula ketika korban melaporkan dugaan pembobolan kamar miliknya ke Polsek Batang Gansal.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Pelapor menyebut, dalam pemeriksaan tersebut terduga pelaku bahkan mengakui perbuatannya dan menyatakan siap bertanggung jawab.

“Terduga pelaku sudah dipanggil dan diperiksa. Di depan petugas, dia mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab,” ujar pelapor kepada awak media, Sabtu (15/8/2026).

Namun, setelah pemeriksaan, pelapor mengaku kecewa karena terduga pelaku masih bebas dan belum mendapat kejelasan mengenai status maupun kelanjutan proses hukum perkara tersebut.

Lebih mengecewakan lagi, pelapor mengaku telah berulang kali berusaha menghubungi Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal untuk menanyakan perkembangan laporan. Namun, upaya komunikasi tersebut disebut tidak mendapat respons.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Jika laporan telah diterima dan terduga pelaku telah diperiksa, masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan apa langkah penyidik selanjutnya.

Pelapor berharap Polsek Batang Gansal memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status laporan tersebut serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Batang Gansal belum memberikan keterangan resmi terkait status perkara, hasil pemeriksaan terduga pelaku, maupun alasan belum adanya tindak lanjut yang diketahui pelapor. *

PASIR PENGARAIAN, ROKAN HULU — 28 Juli 2026 — Sidang lanjutan perkara dugaan penggelapan satu unit mobil Xenia dengan terdakwa berinisial SR kembali digelar. Dalam persidangan kali ini, SR menghadirkan saksi pembelaan bernama Pernando Manik.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Pernando Manik menyampaikan bahwa pada malam 27 April, dirinya menerima telepon dari SR yang meminta agar mobil Xenia tersebut diantarkan ke Kantor Pusat PT Torganda. Menurut saksi, SR juga menyampaikan bahwa dirinya akan menjemput mobil tersebut pada tanggal 28 April.

Namun, pada tanggal 28 April, setelah mobil tersebut dijemput, saksi menyampaikan bahwa dirinya tiba-tiba mengalami kondisi meriang. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada SR. Dalam keterangannya, SR disebut memberikan respons agar saksi berobat terlebih dahulu.

Ketua Majelis Hakim, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., kemudian menanyakan hubungan antara saksi Pernando Manik dengan SR. Saksi menjawab bahwa hubungan keduanya adalah teman.

Setelah pemeriksaan saksi pembelaan selesai, Ketua Majelis Hakim kembali mengajukan sejumlah pertanyaan kepada SR. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai keberadaan tiga kali surat somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada SR.

Hakim menanyakan kepada SR apakah dirinya mengetahui adanya surat somasi yang telah dikirimkan sebanyak tiga kali.

SR kemudian menjawab bahwa dirinya mengetahui adanya surat somasi tersebut, namun mengaku tidak membaca keseluruhan isi surat somasi.

Jawaban tersebut menjadi salah satu poin yang menarik perhatian dalam persidangan. Pasalnya, sebelumnya dalam perkara ini telah muncul keterangan bahwa proses hukum tetap berlanjut salah satunya karena pihak yang dilaporkan disebut tidak mengindahkan tiga kali surat somasi yang telah disampaikan.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa ketika saksi Pernando Manik menyampaikan kepada SR mengenai kondisi kesehatannya setelah mobil dijemput, SR disebut hanya menyarankan agar saksi berobat terlebih dahulu.

Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada SR apakah dirinya memberitahukan kepada pihak PT Torganda bahwa mobil Xenia tersebut akan diantarkan. Atas pertanyaan tersebut, SR menjawab bahwa dirinya tidak memberitahukan kepada pihak PT Torganda mengenai hal tersebut.

Rangkaian keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Di satu sisi, saksi pembelaan menerangkan adanya komunikasi dengan SR mengenai rencana pengantaran mobil. Namun di sisi lain, SR mengakui bahwa dirinya tidak memberitahukan kepada pihak PT Torganda terkait rencana tersebut dan juga mengakui mengetahui adanya tiga kali surat somasi, meskipun tidak membaca keseluruhan isinya.

Fakta-fakta tersebut selanjutnya akan diuji bersama dengan keterangan tiga saksi dari pihak PT Torganda yang telah diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan fakta hukum dalam perkara tersebut.

Sementara itu, penasihat hukum SR, Stevano Aron Marbun, S.H., M.H., menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pihaknya akan menyampaikan pembelaan pada agenda persidangan yang dijadwalkan Minggu depan.

Perkara ini masih dalam proses persidangan. Seluruh keterangan yang disampaikan di ruang sidang merupakan bagian dari proses pembuktian dan masih akan dinilai oleh majelis hakim. Penentuan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap SR sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

ARBindonesia.com, Rokan Hulu – Fakta menarik terungkap dalam persidangan perkara dugaan penggelapan satu unit mobil Xenia di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Senin (21/7/2026). Tiga orang saksi yang dihadirkan di hadapan majelis hakim memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai pengembalian kendaraan yang menjadi objek perkara.

Dalam persidangan, ketiga saksi secara tegas menerangkan bahwa SR telah mengembalikan mobil Xenia tersebut. Namun, pengembalian kendaraan itu, menurut kesaksian mereka, baru dilakukan setelah adanya Laporan Polisi (LP) yang diproses oleh aparat penegak hukum.

Kesamaan keterangan dari ketiga saksi itu menjadi salah satu fakta yang mencuat dalam persidangan. Pada pokoknya, seluruh saksi menyampaikan bahwa mobil baru dipulangkan setelah perkara tersebut resmi dilaporkan kepada pihak berwenang.

Meski kendaraan telah dikembalikan, proses hukum tidak serta-merta berhenti. Pihak PT Torganda disebut tetap memilih melanjutkan perkara hingga memperoleh kepastian hukum dan kejelasan atas dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa di pengadilan.

Seluruh keterangan saksi akan menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang dinilai oleh majelis hakim bersama bukti-bukti lainnya sebelum menjatuhkan putusan. Adapun mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penggelapan serta pertanggungjawaban hukum terdakwa merupakan kewenangan penuh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Persidangan perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pihak yang terkait tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan, serta tetap dilindungi oleh asas praduga tak bersalah. *