ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintahan Desa (Pemdes) Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tiga tahap sekaligus, Senin (3/4/2023).

Dalam penyerahan BLT DD yang dilaksanakan di Kantor Desa Panglima Raja tersebut turut dihadiri Kepala Desa beserta perangkat desa, pendamping desa P3MD dan pendamping desa DMIJPT, serta unsur Fokopimdes lainnya.

“Hari ini kita menyalurkan BLT-DD tahap 1,2 dan 3 untuk masyarakat yang tergolong dalam ekonomi kebawah kepada 31 Keluarga Penerimaan Manfaat (PKM),” tutur Kepala Desa Panglima Raja, Haliar.

Dari tiga tahap tersebut yakni untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Masing-masing PKM menerima uang tunai sebesar 900 ribu rupiah.

“Semoga dengan telah disalurkannya BLT DD ini, masyarakat yang menerima dapat terbantu serta mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga,” tutur Haliar.

Tak hanya itu kata Kades Panglima Raja, disamping penyaluran BLT DD tersebut, Pemerintah Desa Panglima Raja juga menyerahkan gaji untuk para Rukun Tetangga (RT)

“Disamping itu kita juga menyerahkan gaji untuk ketua RT di lingkungan Desa Panglima Raja,” tutupnya.

(Adv/Galeri Foto/Arbain)

ARB INdonesia, Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima 2 Piagam Penghargaan dari DJPb Provinsi Riau dengan kategori Terbaik Pertama atas Kinerja Pengelolaan Dana Desa Terbaik TH 2022 dan Terbaik Pertama atas Kualitas Penyampaian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terbaik TH 2022 yang diserahkan Gubernur Riau.

Piagam Penghargaan ini di serahkan lansung Gubernur Riau Drs.Syamsuar, M.Si kepada Wabup Inhil H.Syamsuddin Uti saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakoorda) Pelaksanaan Anggaran pusat dan daerah di balai serindit Aula Gubernuran, Senin (3/4/2023).

Dimana pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H.Syamsuddin Uti yang didampingi Kepala Bappeda, Badan Kuangan dan Aset Daerah Inhil dan turut dihadiri Kepala Bea dan Cukai Tembilahan.

Rakoorda yang mengangkat tema “Ekonomi Riau Inklusif Berkelanjutan, Masyarakat Sejahtera” yang dihadiri Gubernur Riau Drs.Syamsuar,M.Si, Unsur Forkopimda Riau, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ka Kanwil DJPb) Provinsi Riau sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Riau Ismed Saputra, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Riau.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Riau Ismed Saputra dalam sambutannya mengatakan dengan rakoorda ini kita bisa membangun sinergi dan kolaborasi yang bertujuan outcome APBN dan APBD bisa dirasakan masyarakat Provinsi Riau dan diharapkan atas kinerja TH 2022 menjadi acuan kinerja pada TH 2023.

Sementara itu, Wabup Inhil H.Syamsuddin Uti pada kesempatan tersebut mengatakan, Piagam Penghargaan dari Kemenkeu melalui DJPb Riau ini diharapkan menjadi motivasi untuk peningkatan kwalitas anggaran di Kabupaten Indragiri Hilir. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah bekerjasama sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan. (GAleri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Kabulaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau, Menyampaikan Syarat Pembuatan Izin Praktik Bidan Berdasarkan Permenkes 28 tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Apakah itu Bidan?

Dalam Permenkes 28 tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan disebutkan bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. 12/03/23

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidan adalah tenaga kesehatan yang sejak dulu tersedia hingga ke pelosok desa-desa. Bidan melakukan praktik-praktik kebidanan yang saat ini disebut dengan bentuk asuhan kebidanan. Ibu-ibu hamil hingga melahirkan anaknya yang sehat tak lepas dari praktik asuhan kebidanan yang bertangan dingin. Untuk menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan.

Berikut Syarat-syarat yang wajib Kamu Penuhi untuk Membuat Surat Izin Praktik Bidan Sarana (SIPB Sarana)

Persyaratan Administrasi (2 rangkap):

1.Permohonan bermaterai

2. Foto kopi e-KTP

4. Pas foto warna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

4. Foto copy ijazah yang dilegalisir; (legalisir asli/basah)

5. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegilisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Provinsi

6. Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), sesuai dengan tempat praktik

7. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik

8. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelaynan yang bersangkutan

Perpanjangan : Poin 4 dan 5 melampirkan fotocopi dan SIPB lama. (Galeri Foto)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Camat Gaung, Yuliargo SP hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rembuk Stunting di Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Musrembang pertama Tahun 2023 untuk perencanaan pembangunan Tahun 2024 itu dibuka oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terusan Kempas, Said Sunardi, Senin (30/1/2023).

Camat Gaung, Yuliargo mengatakan kepada seluruh masyarakat agar tidak bosan menggelar Musrenbang yang merupakan kegiatan rutinitas pemerintah dalam merencanakan pembangunan di setiap tahunnya itu.

“Perlu dilaksanakan Musrembang ini, karena sangat penting untuk menampung semua usulan pembangunan prioritas masyarakat Desa Terusan Kempas,” kata Yuliargo.

Program pembangunan dari hasil Musyawarah Dusun (Musdus) yang diusulkan ke Pemerintah Desa (Pemdes) nantinya akan disampaikan ke Musrembang kecamatan dan kabupaten agar bisa direalisasikan sesuai harapan masyarakat.

“Apabila usulan ke pemerintah tidak ada tercatat di musrembang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari. Maka dari itu harus diusulkan semua kegiatan pembangunan yang prioritaskan melalui musyawarah rancangan ini,” terangnya.

Namun, kata Yuliargo, apabila usulannya tidak terpenuhi atau tidak terealisasi, diharapkan masyarakat tidak kecewa. Karena biografis kabupaten Inhil sangat luas se Riau, ditambah lagi Inhil memiliki 197 desa sedangkan APBD Inhil sangat kecil.

“Kabupaten kita sangat luas se Riau, dan kabupaten kita memiliki wilayah yang ekstrim (gambut_red), butuh anggaran yang sangat besar untuk merealisasikan pembangunan,” paparnya.

Namun, jelas Yuliargo, masyarakat jangan bosan memperjuangkan atau mengajukan permohonan bantuan pembangunan yang belum terealisasi di tahun sebelumnya, dan yang sudah ada harus dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya.

“Kita minta belum tentu dapat, apalagi tidak minta. Artinya Pemdes bersama masyarakat berusaha agar pemerintah yang lebih tinggi dapat mengucurkan anggaran untuk pembangunan prioritas,” sebutnya.

Selanjutnya mengenai stunting, Yuliargo meminta kepada masyarakat melaporkan ke Pemdes dan segera disampaikan ke tenaga medis Pustu agar bisa ditangani dengan cepat. Yuliargo juga meminta kepada Kades untuk memfasilitasi penanganan kasus stunting.

Dalam Musrembang tersebut, semua Kadus se Desa Terusan Kempas mengusulkan berbagai program pembangunan, baik perbaiki badan jalan, pembangunan tanggul, serta pembangunan jembatan penghubung desa dan pembangunan lainnya.

Kades Terusan Kempas, Agus Syahroni mengatakan dari beberapa usulan dan permohonan pembangunan tersebut akan diusulkan ke tingkat musrembang kecamatan, karena dianggap sangat prioritas untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Usulan akan kita ajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Semoga apa yang telah diusulkan bisa terealisasi,” terang Agus.

Agus Syahroni juga memaparkan beberapa pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun ini. Dan sebagian usulan pembangunan yang belum bisa terlaksana dikarena kekurangan anggaran bisa dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Mengenai pelaksanaan beberapa pembangunan tersebut, Fasilitator Masyarakat Teknik (FMT) Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), Dodi mengatakan sebelum melaksanakan pembangunan, baik pembangunan badan jalan dan yang lainnya, diharapkan dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

“Untuk pembangunan jalan, perlu dimusyawarahkan agar tidak bermasalah. Kalau perlu buat surat pernyataan bahwa masyarakat sepakat tanahnya dibangun badan jalan,” kata Dodi.

Untuk diketahui, Musrembang tersebut dihadiri, Camat Gaung, Yuliargo, Kades Terusan Kempas, Agus Syahroni, Ketua BPD, Ketua LPM, Bhabinkamtibmas, Ketua Tim Penggerak PKK, Pendamping Desa, Pendamping P3MD, serta tokoh masyarakat. (Galeri Foto)

ARB INdonesai, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Desa (Pemdes) Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun anggaran 2024, Senin (16/1/2023).

Pelaksanaan Musrenbangdes ini di laksanakan di Kantor Desa Panglima Raja dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Concong, Kepala Desa serta Perangkat Desa, Pendamping P3MD, DMIJ Plus Terintegrasi, BPD, RT/RW, Kelembagaan Desa, Majelis Guru, dan Pengurus PKK, serta Tokoh Masyarakat.

Kepala Desa Panglima Raja, Haliar menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan hadir dalam musyawarah desa untuk pembangunan desa di tahun 2024.

“Musyawarah desa kali ini merupakan Realisasi untuk tahun anggaran 2024 dan usulan untuk penggunaan anggaran pada tahun 2024,” katanya

“Tim penyusun RKPD nantinya akan merengking usulan mana yang prioritas, setelah itu baru di verifikasi oleh tim kecamatan sebelum penetapan APBDes TA 2024,” tuturnya.

Lanjut Kades Panglima Raja menyampaikan bahwa setiap perencanaan pembangunan didesa pada perinsipnya harus sesuai dan mengacu pada kebijakan pemerintah kabupaten.

“Namun semua perencanaan harus sesuai dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten,”tutupnya. (Adv/GF/Arb)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik H. Masdar menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Babussalam (IKABBS) periode 2022 – 2025 yang dilaksanakan di Balai Serindit Gubernuran Riau, Jl. Diponegoro Pekanbaru, Sabtu (5/10/2022).

Selain ajang silaturahmi, ikatan alumni juga penting untuk menunjukkan eksistensi sekaligus memberikan kontribusi didalam menciptakan kualitas sekolahnya dan sebagai pembuka jalan bagi alumni yang lainnya.

Prosesi pelantikan sendiri dipimpin oleh pimpinan pondok pesantren Babussalam Tuan Guru Syekh Ismail Royan dengan disaksikan Gubernur Riau dan undangan lainnya serta diikuti oleh pengurus yang dilantik.

Dalam sambutannya Gubernur Riau menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik dengan harapan dapat mengemban amanah yang diberikan.

“Semoga pengurus yang dilantik dapat berkiprah dan membantu mensukseskan pembangunan di Prov. Riau”, tutup gubernur (Galeri Foto)