ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Panglima Raja menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun anggaran 2027, Rabu (28/1/2026) di Balai Desa Panglima Raja.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Musrenbangdes ini pimpin langsung oleh Kepala Desa Panglima Raja, H Haliar dan turut dihadiri oleh Camat Concong beserta staf kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, kader Posyandu, pengurus PKK desa, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum demokratis untuk menyusun prioritas pembangunan desa berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami ingin pembangunan desa ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen sangat kami harapkan,” ujarnya.

Musrenbangdes kali ini membahas berbagai usulan prioritas, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi desa, hingga program pemberdayaan perempuan dan pemuda. Semua usulan dicatat dan akan dibawa ke tingkat Musrenbang Kecamatan untuk disinergikan dengan rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, Camat Concong dalam arahannya mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh Desa Panglima Raja. Ia menekankan agar hasil Musrenbang ini selaras dengan program pembangunan kecamatan dan kabupaten, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan mereka demi kemajuan Desa Panglima Raja ke depan. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar kegiatan Rembuk Stunting sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di balai desa, Selasa (27/1/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Concong, perwakilan Puskesmas Concong, para kader Posyandu, pengurus PKK, kepala desa beserta perangkatnya, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah konkret, serta memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi stunting di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Camat Concong, Ahmad Bahrin menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.

“Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut pola asuh, sanitasi, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dalam sambutannya menegaskan bahwa stunting merupakan isu prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan, tapi menyangkut masa depan generasi kita. Rembuk ini menjadi langkah awal untuk menyatukan komitmen dan menyusun strategi bersama,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang melibatkan alokasi anggaran desa untuk program gizi, peningkatan kapasitas kader, serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga balita.

Dengan digelarnya rembuk stunting ini, Desa Sungai Berapit menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional penurunan stunting, demi mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Pemerintah Desa Sungai Berapit menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/1/2026) di Aula Kantor Desa Sungai Berapit.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sungai Berapit, M Ihsah dan dihadiri oleh Camat Concong beserta Staf Kecamatan.

Musrenbangdes ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Berapit menekankan pentingnya sinergi antar elemen masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, pengurus PKK desa, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat (toma), tokoh agama (toga), serta tokoh pemuda. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun Desa Sungai Berapit ke arah yang lebih baik.

Camat Concong, Ahmad Bahrin dalam arahannya mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan tertib dan partisipatif. Ia berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang realistis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Desa Sungai Berapit optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027 mendatang. (Galeri Foto)

ARB Indonesia, ROKAN HULU – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2026, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Rapat penting ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rokan Hulu dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Sumiartini. Seluruh anggota Badan Anggaran DPRD hadir untuk memastikan proses sinkronisasi berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta arahan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dari pihak eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rokan Hulu turut serta dalam rapat tersebut. Tim dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, yang hadir bersama jajaran pejabat terkait dari Badan Keuangan Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hj. Sumiartini menegaskan bahwa rapat sinkronisasi ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan Ranperda APBD 2026 dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari Gubernur Riau dapat diakomodasi dengan baik, sehingga APBD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Rokan Hulu,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Muhammad Zaki menambahkan, pihak eksekutif bersama legislatif akan bekerja sama secara intensif agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. “Sinkronisasi ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Rapat berjalan dengan suasana serius namun penuh semangat kebersamaan. Anggota DPRD dan TAPD saling bertukar pandangan mengenai beberapa poin evaluasi, termasuk penyesuaian belanja daerah, prioritas pembangunan, serta penguatan program pelayanan publik.

Dengan terlaksananya rapat sinkronisasi ini, diharapkan Ranperda APBD Tahun 2026 segera rampung dan dapat ditetapkan sesuai jadwal. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu di tahun mendatang.

ARB Indonesia, ROKAN HULU – Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu, pada Senin, 19 Januari 2026.

Agenda rapat kali ini menyoroti isu strategis terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun 2024 dan 2025, serta langkah-langkah optimalisasi penerimaan daerah melalui Pajak Air Permukaan.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Rohul, dengan dihadiri seluruh anggota komisi. Kehadiran jajaran eksekutif dari BPKAD, Bapenda, dan Disperindag menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons masukan legislatif, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Komisi III DPRD Rohul Gelar RDP Bersama BPKAD

Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi II menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mendorong pemerintah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat dan provinsi. Pajak Air Permukaan, misalnya, harus benar-benar dioptimalkan karena memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Perwakilan BPKAD menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran DBH dari provinsi berdampak pada arus kas daerah, sehingga beberapa program pembangunan mengalami penyesuaian jadwal.

Sementara itu, Bapenda menyoroti perlunya penguatan regulasi dan sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Air Permukaan, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Rohul.

Disperindag menambahkan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah harus diiringi dengan peningkatan pelayanan publik serta pembinaan terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Suasana rapat berlangsung dinamis, dengan anggota Komisi II aktif memberikan masukan dan pertanyaan kritis. Beberapa anggota menekankan perlunya transparansi dalam mekanisme tunda salur DBH, agar masyarakat mengetahui alasan keterlambatan dan langkah yang ditempuh pemerintah daerah.

RDP ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif, serta menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Harapannya, DBH dapat segera disalurkan sesuai ketentuan, sementara potensi Pajak Air Permukaan dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR — Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, pemerintah desa bersama masyarakat berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Melalui pemanfaatan Dana Desa secara optimal, sebanyak lima proyek infrastruktur strategis berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2025.

Kepala Desa Sungai Luar, Baharuddin, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat.

“Pembangunan ini seluruhnya didanai dari Dana Desa. Kami bersyukur, pembangunan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga membangun semangat kolektif warga untuk maju bersama,” ujar Baharuddin kepada ARBindonesia.com, Minggu (18/1/2026).

Adapun lima pembangunan infrastruktur yang telah rampung meliputi:

– Pembangunan Rebat Beton Jalan RT 02: Mempermudah akses warga menuju pusat desa dan fasilitas umum.

– Pembangunan Rebat Beton Jalan RT 07: Meningkatkan konektivitas antar dusun dan memperlancar distribusi hasil pertanian.

– Peningkatan Jalan RT 09: Membuka akses baru bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi saat musim hujan.

– Pembuatan Badan Jalan RT 13: Menjadi fondasi awal bagi pengembangan jalan penghubung antar permukiman.

– Pembuatan 1 Unit Sumur Bor RT 14: Menjawab kebutuhan air bersih bagi puluhan kepala keluarga di wilayah tersebut.

“Pembangunan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Warga kini lebih mudah menjual hasil pertanian dan menjangkau layanan pendidikan serta kesehatan,” tuturnya.

Ke depan, Pemerintah Desa Sungai Luar menargetkan pembangunan lanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Dengan semangat gotong royong yang terus dijaga, Desa Sungai Luar optimis mampu menjadi contoh desa mandiri dan berdaya saing di wilayah pesisir Indragiri Hilir. (Arbain)