Pemkab Inhil Gelar Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 pada Selasa, 17 Maret 2026, bertempat di Kantor Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Indragiri Hilir Herman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari.

Dalam sambutannya, Sekda Inhil Tantawi Jauhari menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, melainkan menyangkut masa depan bangsa.

“Anak-anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi keterbatasan kognitif yang berdampak pada daya saing di masa depan, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas bersama sebagai investasi kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan pada Februari lalu, pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang menjadi lokasi fokus penanganan. Seluruh kepala perangkat daerah diminta untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor, karena penanganan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan integrasi program yang terarah dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Perangkat daerah terkait diminta menjalankan perannya masing-masing, mulai dari memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketepatan penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan pangan guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Camat hingga kepala desa juga diharapkan aktif memastikan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan data sebagai dasar perencanaan serta optimalisasi penggunaan anggaran yang berdampak langsung terhadap penurunan prevalensi stunting.

“Gunakan data sebagai acuan utama dan pastikan intervensi benar-benar menyasar ibu hamil serta balita, sehingga upaya pencegahan dapat berjalan maksimal,” tambahnya. (Galeri Foto)




DPRD Inhil Gelar Paripurna, Pemkab Apresiasi Dukungan Pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H. Tantawi Jauhari, menghadiri Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir masa persidangan V tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Inhil, Senin (9/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Inhil, Asmadi, S.H., didampingi pimpinan DPRD lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta 28 anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rapat tersebut, DPRD Inhil membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pengumuman penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, DPRD juga mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Inhil juga mengambil keputusan terhadap Ranperda dimaksud yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Indragiri Hilir dan pimpinan DPRD terkait perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pendapat akhir Bupati Indragiri Hilir yang dibacakan oleh Sekda Inhil, H. Tantawi Jauhari, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Inhil atas dukungan dan kerja sama selama proses pembahasan Ranperda berlangsung.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir atas kepedulian serta dukungan yang telah diberikan selama proses pembahasan Ranperda ini,” ujar Tantawi membacakan pendapat akhir Bupati.

Ia mengatakan, proses pembahasan yang telah dilalui merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang patut disyukuri. Pemerintah daerah berharap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat segera ditetapkan, diundangkan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Melalui Ranperda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah daerah menyadari setiap kebijakan tentu tidak terlepas dari dinamika dalam proses pembahasannya. Namun berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal agar regulasi yang disusun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengakhiri pendapat akhirnya, Bupati Indragiri Hilir melalui Sekda Tantawi Jauhari kembali menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Inhil atas sinergi yang telah terjalin selama ini.

“Semoga kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan pada masa mendatang,” pungkasnya. (Galeri Foto)




Rapat Paripurna Penutupan Masa Pandangan Kesatu Tahun 2025 Dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 DPRD Rohul

ARB INdonesia, ROKAN HULU – DPRD Rokan Hulu (Rohul), Rapat Paripurna Penutupan Masa Pandangan Kesatu Tahun 2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2026, Senin (5/1/2026).

Kegiatan tersebut di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Rokan Hulu dijalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, dipimpin langsung Ketua Hj Sumiartini didampingi Wakil Ketua Mohammad Aidi, S.H., Nono Patria Pratama, S.E. dan Porkot Lubis, S.H., M.H.

Dihadiri Anggota DPRD memenuhi kourum, Plt Sekwan Elbisri, Kabag Humas Sekwan berdasarkan laporan protokol. Hadir Sekda Muhammad Zaki, Asisten, Kepala OPD Pemkab Rohul, tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda dan undangan lainnya.

Setelah membuka Rapat Paripurna, Ketua Hj Sumiartini menyampaikan sekaligus menguraikan program kerja, serta kegiatan pimpinan, anggota, Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu selama tahun Tahun Anggaran (TA) 2025 yang telah terlaksana dengan baik dan sukses.

Adapun kegiatan tersebut, baik dalam pengawasan berbagai pembangunan, menerima asipirasi masyarakat, pelaksanaan rapat paripurna, kunjungan kerja di Daerah Kabupaten Kota, Pengesahan Peraturan Daerah, Juga pengesahan APBD Perubahan 2025, APBD 2026 dan lainnya sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian dilanjutkan laporan penerimaan surat masuk dibacakan oleh Plt Sekwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya Rapat Paripurna ditutup dengan mengetok palu. (Galeri Foto)




Kemendagri Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Inflasi Inhil Capai 6,38 Persen

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Jakarta dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Senin (23/2/2026).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir turut mengikuti rakor tersebut dan diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si. Kegiatan diikuti dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.

Dalam rakor tersebut disampaikan perkembangan inflasi nasional dan daerah berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2026.
Berdasarkan data tersebut, inflasi Provinsi Riau pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,43 persen (year on year).

Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) mengalami inflasi sebesar 6,38 persen (yoy) dan masuk dalam 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Angka tersebut berada di atas rentang target inflasi nasional sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

Secara nasional, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu tekanan inflasi antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, serta beras.

Komoditas tersebut menjadi perhatian utama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan, khususnya menjelang bulan Ramadan.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk optimalisasi distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar, serta pemantauan harga secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. (Galeri Foto)




Pererat Ukhuwah Islamiyah, Pemkab Inhil Gelar Buka Bersama

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pererat Ukhuwah Islamiyah demi terciptanya persatuan yang kokoh dalam membangun daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gelar Buka Puasa Bersama, yang secara bergantian mengundang elemen masyarakat di Kediaman Dinas Bupati.

Pada hari pertama pelaksanaan yang berlangsung Senin (23/2) petang, tampak hadir Bupati Inhil diwakili Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Ketua dan pengurus MUI Inhil, Ketua beserta Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Inhil dan pihak terkait.

Kepada undangan yang hadir, Sekda Inhil menyampaikan sejumlah pesan Bupati, agar pelaksanaan ibadah puasa dapat berjalan lancar.

“Pertama, mari kita isi Bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak berbuat kebaikan, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan demi meraih ampunan dan Rahmat Allah SWT,” ujar Sekda Inhil menyampaikan arahan Bupati Herman.

Agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang selama Ramadan, maka diperlukan kesadaran semua pihak untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Kite perlu bekerjasama menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan di Kabupaten Inhil yang kita cintai ini, agar terciptanya situasi yang kondusif selama Ramadan dan Kaum Muslimin dapat menjalan ibadah dengan khusyuk,” lanjut Sekda.

Menambah wawasan keagamaan, acara Buka Puasa semakin lengkap dengan tausiah oleh Ustadz Rusli Kurnain. (Galeri Foto)




Pemprov Riau Awali Safari Ramadhan di Rohul, Berbagai Bantuan disalurkan serta Tegaskan Komitmen Pelayanan untuk Rakyat

​ARB INdonesia, ROKAN HULU – Gema azan Maghrib baru saja usai, namun suasana di Kecamatan Kunto Darussalam, Rokan Hulu, terasa berbeda dari biasanya. Pada Kamis malam (19/2/2026), ribuan pasang mata tampak antusias menyambut kehadiran rombongan Pemerintah Provinsi Riau. Malam itu bukan sekadar ritual tahunan; ia adalah pembuka tirai Safari Ramadhan 1447 Hijriah tingkat provinsi yang dimulai dari jantung “Negeri Seribu Suluk”.

​
​Bagi Bupati Rokan Hulu, Anton, terpilihnya daerahnya sebagai lokasi perdana Safari Ramadhan tingkat provinsi adalah sebuah kado istimewa. Di dampingi Sekda M. Zaki dan tokoh masyarakat H. Suparman, raut wajah bangga tak bisa disembunyikan sang Bupati saat menyambut Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto.

​”Kami merasa bangga karena malam pertama Safari Ramadhan tingkat Provinsi Riau dipusatkan di daerah kami,” ujar Anton dalam sambutannya. Baginya, kehadiran rombongan provinsi bukan sekadar seremonial di atas panggung, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan yang nyata antara kabupaten dan provinsi.

​
​Di bawah naungan masjid yang penuh sesak oleh warga, SF Hariyanto menegaskan satu hal: Negara harus hadir. Safari Ramadhan, menurutnya, adalah jembatan paling efektif untuk mendengar detak jantung aspirasi masyarakat secara langsung.

​”Kami tidak hanya datang untuk bersilaturahmi, tetapi memastikan Pemerintah Provinsi Riau memberikan solusi bagi masyarakat,” tegas SF Hariyanto.

​Pernyataan itu bukan isapan jempol. Malam itu, bantuan mengalir sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah:
​Logistik: 150 paket kain sarung dan 50 paket sembako.
​Fasilitas Ibadah: Dua unit AC untuk kenyamanan masjid melalui Baznas Riau.
​Dukungan Ekonomi: Bantuan kemitraan BRK Syariah senilai Rp30 juta.
​Sosial: Santunan Idulfitri (SPSI) Rp20 juta, santunan anak yatim, hingga program Kado Dai Riau.
​
​Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika dilakukan penyerahan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Total santunan sebesar Rp157 juta, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja hingga beasiswa pendidikan, diberikan kepada ahli waris almarhum Eko Supriyadi. Ini menjadi bukti bahwa perlindungan sosial tetap menjadi prioritas di tengah agenda keagamaan.
​
​Acara ditutup dengan komitmen kuat dari Plt. Gubernur bahwa seluruh keluh kesah dan aspirasi warga Kunto Darussalam telah dicatat untuk segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Safari Ramadhan kali ini menjadi simbol bahwa pembangunan yang berkeadilan di Bumi Lancang Kuning dimulai dari kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya.

​”Tugas kami adalah memastikan rakyat merasa diperhatikan dan dilayani dengan sepenuh hati,” pungkas SF Hariyanto, mengakhiri malam yang penuh keberkahan tersebut. (Kri)