ARBIndonesia.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara dengan investasi dan pembangunan “tiga jembatan” yaitu jembatan digital, jembatan infrastruktur dan jembatan travel bubble, Senin (15/3/2021).

Pada tahun lalu, investasi Singapura mencapai USD9,8 Miliar, meningkat 34% dibandingkan besaran investasi Singapura pada tahun 2019.

“Investasi Singapura pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, dan ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara kedua negara,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.

Jembatan digital Indonesia dan Singapura diharapkan dapat terwujud dengan Batam sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 2 Maret 2021 yang lalu telah diresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park di Batam. KEK Nongsa Digital Park diharapkan akan menjadi entry point bagi perusahaan teknologi informasi internasional dari Singapura dan mancanegara.

Menko Airlangga berharap KEK Nongsa Digital Park ini dapat menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20 – Rp30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional.

Selain itu, Singapura dan Indonesia juga akan mengutamakan kerjasama pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi Informasi.

Sedangkan untuk jembatan infrastruktur akan dimulai dengan pembangunan jembatan Batam – Bintan atau jembatan Babin sepanjang 6,4 km pada Tahun 2022.

Jembatan ini akan memudahkan pelaku usaha di Bintan untuk mengirimkan produk pertaniannya ke Batam untuk diekspor ke Singapura atau ke negara lain.

Pembangunan jembatan Batam – Bintan ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dari Bintan dan Batam ke Singapura dan sebaliknya.

Kerjasama juga akan dilakukan untuk membantu sektor pariwisata melalui Jembatan Travel Bubble, dimulai dengan disepakatinya travel arrangement antara Singapura dengan kawasan Batam – Bintan – Karimun (BBK).

Travel arrangement ini memungkinkan para pebisnis dan turis untuk bepergian secara bebas dari kawasan BBK – Singapura dan sebaliknya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi ini.

Selain pembahasan “tiga jembatan”, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu, diantaranya upaya penanganan dan pengendalian Covid-19 di masing-masing negara, serta kemungkinan kerjasama riset dalam hal pengembangan vaksin terutama untuk mengantisipasi kemungkinan mutasi virus Covid-19.

Kemudian, kerjasama kolaboratif menarik investor di industri hilir sektor pertambangan diantaranya alumunium, tembaga dan emas.

Sumber kemenkue.go.id

ARBIndonesia.com – Kepala Bea Cukai Ternate, Dicky Hadi Pratama bersama tim hadir di Pelabuhan Tobelo dalam realisasi ekspor perdana Kopra Putih yang diekspor oleh PT CMII tujuan Dubai, Uni Emirat Arab, pada Minggu (7/2/2021) lalu.

Selain itu, Bea Cukai Ternate dan Bea Cukai Pantoloan juga merealisasikan ekspor perdana berbagai komoditas di daerah Tobelo dan Palu dengan tujuan Dubai dan Jepang.

“Koordinasi dan sinergi kami lakukan bersama Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Kelas I Tobelo untuk mendukung ekspor perdana ini,” ujar Kepala Bea Cukai Ternate, Dicky Hadi Pratama, Senin (1/3/2021).

Dicky menyampaikan, fasilitas penunjang ekspor akan segera dilengkapi demi menunjang kelancaran kegiatan ekspor kedepannya. Bea Cukai Ternate turut berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

“Semoga ekspor perdana ini dapat meningkatkan perekonomian, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani kelapa di Halmahera Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halut, Daud, mengapresiasi adanya ekspor perdana ini.

“Kami akan mendukung kontinuitas ekspor kopra putih di Halut, dengan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai kopra putih agar nantinya dapat meningkatkan volume komoditas kopra putih di Halmahera Utara,” ungkap Daud, Senin (1/3/2021).

Kemudian, Bea Cukai Pantoloan turut serta mengambil peran dalam memaksimalkan potensi yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah yang kaya akan rempah-rempah dan hasil buminya.

Setelah melakukan penjajakan ekspor, kerjasama, serta sinergi dengan instansi terkait, kegiatan ekspor perdana dengan komoditi bawang merah, kemiri, dan kelapa melalui jalur udara dengan total nilai ekspor sebesar 260.000 JPY atau 2.459 USD dan total berat 1.000 kg dapat terlaksana.

Dalam kesempatan itu juga, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo Djanggola berharap ekspor bawang merah, kemiri, dan kelapa ini akan berkelanjutan dengan baik dan diikuti sinergi antara instansi terkait dalam upaya mendukung ekspor ini.

“Komitmen ini menujukkan upaya nyata Bea Cukai untuk terus mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) salah satunya melalui kegiatan ekspor perdana,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo Djanggola, Senin (1/3/2021).

Editor Arbain
Sumber beacukai.go.id

Foto : Serah Terima penghargaan TOP Brand oleh Handi Irawan (Founder Top Brand) kepada Martin Jimmy (Direktur PT Kara Santan Pertama).

ARBIndonesia.com, INDRAGIRI HILIR – KARA produk santan kemasan siap pakai dan nata de coco yang diproduksi oleh sambu grub kembali meraih Top Brand 2021.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Handi Irawan, CEO Frontier Group dan penggagas Top Brand Indonesia, kepada Martin Jimi, Marketing Director PT Kara Santan Pertama, di kawasan Dharmawangsa, Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2021.

Top Brand sendiri merupakan penghargaan prestisius yang diberikan kepada merek yang memiliki kinerja sangat baik, dan berhasil mendapat tempat dan menjadi pilihan utama target pasarnya.

Merek terpilih telah menjalani proses survei yang dilakukan secara profesional dan independen oleh Frontier Group, dengan jumlah total responden 12.000 orang dari 15 kota besar di Indonesia.

KARA sukses melampaui 3 parameter pengukuran Top Brand yang meliputi aspek Top of Mind (merek yang pertama kali disebut responden saat katagori disebutkan), Last Used (merek yang terakhir kali digunakan responden) dan Future Intention (merek yang ingin digunakan di masa depan).

Dengan predikat Top Brand, KARA menunjukkan eksistensinya di tengah persaingan produk olahan kelapa yang kian ketat ditambah situasi pandemi yang berdampak di segala aspek bisnis.

“Kami ingin mempersembahkan penghargaan ini kepada konsumen KARA di seluruh Indonesia. KARA juga terus mengupayakan yang terbaik bagi pelanggannya,” ungkap Martin.

“Dengan terus memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik, KARA juga terus hadir di tengah situasi yang serba tidak terprediksi akibat pandemi Covid-19, dengan terobosan dan program yang menarik untuk kepuasan pelanggan,” tambahnya.

Lanjutnya, selaku pelopor dari santan aseptik pertama dalam kemasan di Indonesia, KARA senantiasa mempertahanan mutunya dalam menyediakan produk yang sehat, higienis, mudah didapat serta praktis untuk digunakan.

“Penghargaan ini juga kami persembahkan kepada ekosistem kelapa Indonesia. Khususnya petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau,” papar Martin

KARA sendiri diproduksi oleh Sambu Group, yang beroperasi di Indragiri Hilir, dan KARA dihasilkan oleh kelapa pilihan yang 90% berasal dari petani.

“Petani kelapa menjadi entitas yang tak terpisahkan secara sosial dengan Sambu Group, dalam melahirkan dan membangun KARA,” tutup Martin.

Editor Arb

ARBindonesia.com, PADANG – Jengkol yang menjadi salah satu makanan favorit sebagian masyarakat Indonesia, kini merambah pasar luar negeri.

Untuk yang pertama kalinya Jengkol dari Pariaman, Sumatera Barat ini di ekspor ke Jepang.

Hal ini berkat upaya pemerintah, khususnya Bea Cukai, yang secara kontinyu menggali potensi ekspor di berbagai daerah.

Kepala Kantor Bea Cukai Telukbayur, Hilman Satria, mengungkapkan upaya Bea Cukai Bea Cukai akan terus mendorong kegiatan ekspor sesuai dengan program pemerintah.

“Hal ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu tujuannya adalah untuk mendorong ekspor di berbagai wilayah di Indonesia,” ungkap Hilman, melalui siaran pers, Selasa (16/02/2021).

Lanjutnya, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bea Cukai Telukbayur membantu UMKM di daerah Pariaman yang membudidayakan jengkol atau biasa disebut ‘jariang’ (bahasa daerah pariaman) untuk dapat mengekspor produksinya ke luar negeri.

Jengkol yang diekspor tersebut merupakan jengkol yang belum diolah.

“Ekspor perdana komoditas ini digunakan sebagai barang contoh atau sample yang nantinya akan digunakan sebagai bahan masakan,” tutur Hilman.

Sebanyak 24 Kilogram Jengkol berhasil diekspor ke Jepang lewat kerja sama dengan PT Aspac Cargo.

“Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, ini merupakan Langkah awal untuk menambah jenis komoditas ekspor dari Ranah Minang,” imbuhnya.

“Diharap ke depannya ekspor jengkol akan terus berlanjut guna meningkatkan ekonomi masyarakat,” tutup Hilman.

Editor Arbain

Foto : Tenda kopra putih di pelabuhan parit 21

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Dari 28 tenda tempat penyimpanan dan pengolahan kopra putih yang berdiri di lokasi pelabuhan Samudera di parit 21 Tembilahan, 3 diantaranya milik PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).

Direktur utama PT KIG, Ibnu Utama mengatakan dari tenda-tenda kopra putih yang ada di pelabuhan hanya beberapa yang dibangun oleh PT KIG.

“Ada 3 yang punya kita, selebihnya kita kerjasama dengan LPK 8, ada perjanjiannya dan ada timbal baliknya,” katanya saat dihubungi arbindonesia.com, Selasa (17/2/2021).

Mengenai anggaran modal PT KIG sebesar Rp 600 juta, yang dihabiskan untuk belanja kopra dan membangun infrastruktur, Ibnu mengatakan bukan pembangunan infrastruktur yang besar, akan tetapi infrastruktur yang kecil-kecil.

“Seperti membeli timbangan, gerobak sorong (angkong) dan peralatan lainnya. Bukan infrastuktur yang besar, yang kecil-kecil aja,” katanya.

“Produksi kopra masih terus jalan, akan tetapi untuk saat ini hasilnya hanya bisa untuk bertahan hidup,” tambah Ibnu.

Lembaga Pelatihan Kerja 8 Yan Ekhsan (LPK 8 YES)

Mengenai pembangunan tenda-tenda di pelabuhan parit 21, pendiri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 8, Yan Ekhsan membenarkan bahwa sebanyak 25 tenda kopra putih adalah miliknya dan dibangun melalui dana pribadi.

“Tidak ada penggantian modal yang saya investasikan di PT KIG. Hal itu murni untuk membantu dalam mengedukasi petani kelapa melalui PT KIG,” kata Yan Ekhsan saat di jumpai di lokasi tempat pengolahan kopra putih miliknya di jalan Tanjung Priok, Tembilahan, Selasa (17/2/2021).

Sebelumnya kata Yan Ekhsan, karena LPK di ajak kerjasama oleh PT KIG dalam hal memberikan edukasi terhadap petani dan bumdes tentang standar dan Kwalitas ekpor kopra putih, maka LPK bersedia untuk diajak kerjasama demi kamajuan petani kelapa di Inhil yang selami ini selalu mendapatkan persoalan dengan harga.

“Melalui kerjasama dengan KIG, ada biaknya siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait kopra putih bisa langsung ke parit 21 tidak lagi ke LPK. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membangun tenda-tenda tersebut dengan tujuan menarik investor, disamping itu juga pembuatan tenda tersebut mengarah pada resi gudang sebagai penampungan sementara kopra dari petani atau bumdes yang dibeli oleh PT KIG,” tutur Yan Ekhsan.

Menurutnya, gudang yang ada di pelabuhan parit 21 tersebut tidak sesuai jika langsung dijadikan tempat penyimpanan kopra. Hal itu dikarenakan kopra putih yang dijual petani atau bumbes kepada PT KIG kebanyakan masih memiliki kadar air yang cukup tinggi.

Dengan demikian maka harus dilakukan perawatan ulang dengan menggunakan tenda yang menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kwalitas kopra agar manjadi layak eksport.

“Jika kita tidak memiliki alat oven pengering, maka didalam melakukan perawatan kopra putih masih membutuhkan serapan cahaya matahari sebagai pengering. Sementara gudang yang ada di pelabuhan parit 21 tersebut tidak mampu menyerap cahaya matahari,” papar Yan Ekhsan.

Lanjutnya, pemberian sulfur atau belerang dalam perawatan kopra putih juga harus rutin dilakukan agar kopra tidak berjamur saat penyimpanan. Sementara untuk menggunakan belerang, wadah penyimpanan kopra putih tidak bisa menggunakan material berbahan besi, sedangkan gudang tersebut banyak menggunakan material besi.

“Hal itu akan membuat besi sangat mudah keropos termakan oleh balerang,” tutunya.

“Jika masalah konsep PT KIG itu seperti apa kedepannya, LPK hanya menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang ada dalam MoU,” tambah Yan Ekhsan.

Sosialisasi Kopra Putih oleh LPK 8 YES Berdampak Pada Harga Kelapa

Disampaikan Yan Ekhsan, mengenai bahan baku kopra putih yang terdiri dari kelapa PMK (pecah, muda, kecil) dulunya hanya dihargai oleh perusahaan sekitar 300-500 perkilonya.

Setelah gencar mensosialisasikan mengenai kopra putih, saat ini LPK membandrol harga Rp 3.200 perkilo dengan ketentuan kepala kecil dengan keadaan kupas licin (gundul).

Jika kelapa tersebut tumbuh tunas, muda, dan pecah (PMK) dibandrol harga Rp 2.000 perkilo.

“Setalah LPK memberikan edukasi terkait kopra putih melalui bahan PMK ini, kini harga kelapa PMK melambung tinggi dengan sendirinya. Artinya kopra putih adalah salah satu solusi dalam peningkatan harga jual kelapa itu sendiri,” imbuh Yan Ekhsan.

“Kalau LPK dalam konsep pengelolahan kopra putih merujuk pada ‘kwalitas yang menentukan harga’, bukan ‘pembeli yang menentukan harga’,” tutupnya.

(Arbain)

Foto ilustrasi

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode September 2019 – September 2020 mengalami kenaikan.

Dilansir dari cakaplah.com, Kepala BPS Riau Misfaruddin mengatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada September 2020 mencapai 491,22 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 7,30 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 7,83 ribu orang.

“Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 7,04 persen, naik 0,14 persen poin terhadap September 2019 dan naik 0,22 persen poin terhadap Maret 2020,” ujar Misfaruddin, Selasa (16/2/2021).

Dikatakan Misfaruddin, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8,6 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 1,3 ribu orang.

“Secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 7,51 persen menjadi 7,47 persen,” cakapnya.

Lanjut Misfaruddin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Riau selama periode September 2019 – September 2020. Yang pertama adalah ekonomi Riau triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,74 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 2,77 persen (y-on-y).

“Yang kedua pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 2,32 persen (y-on-y), menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,12 persen. Yang ketiga selama periode September 2019 – September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 1,14 persen,” imbuhya.

Selanjutnya yang keempat adalah pada periode September 2019 – September 2020, di Riau harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain bawang merah, minyak goreng, rokok dan tembakau, gula pasir, daging ayam ras. Namun demikian, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang putih, ayam hidup dan garam.

“Faktor kelima pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau sebesar 6,32 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,76 persen,” ucapnya.

Faktor selanjutnya adalah sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, dengan rincian 35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran, 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 28,61 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja, dan 446,31 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (Shorter Hours).

“Untuk bantuan Sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di masa pandemi memang sangat membantu penduduk, terutama penduduk pada lapisan bawah. Upaya pemerintah ini sangat membantu dalam menekan kenaikan angka kemiskinan sebagai dampak pandemi,” tutupnya.

Sumber cakaplah.com, Editor arb