ARBIndonesia.com, PULAU MOROTAI – Hampir dua pekan memberikan pelatihan, 5 orang putra asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sukses mengajarkan kelompok tani di Kabupaten Pulau Morotai tentang pengolahan kopra putih yang berkwalitas ekspor.

Hal itu terbukti dari kelapa yang dijemur menggunakan tenda plastik ultraviolet (UV) menghasilkan kopra yang berwarna putih, harum, dan tidak berjamur, bahkan kadar airnyapun mencapai 5 hingga 3 persen.

Menurut Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK 8 YES) asal Kabupaten Inhil, Yan Ekhsan mengatakan setelah memberikan contoh perlakuan dalam pengolahan kopra putih mulai dari awal hingga finising, yang selanjutnya langsung dipraktekkan oleh kelompok tani, hasilnya persis dengan standar yang LPK lakukan selama ini.

“Pengolahan pertama saja yang dilakukan kelompok tani di rumah produksi ini hasilnya sudah cukup maksimal. Artinya pengolahan kopra putih ini sangat sederhana untuk dimengerti dan dilakukan,” tutur Yan Ekhsan.

“Jadi harapan kita kedepannya kelompok tani yang sudah mendapat pelatihan nantinya bisa menularkan ilmu pengolahan kopra putih kepada petani lainnya. Sehingga rumah produksi kelapa di Morotai menjadi sentral pembelajaran dan pengolahan kopra putih khususnya di Kabupaten yang memiliki 33 pulau ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Morotai, Sherly Tjoanda menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan tim LPK 8 YES dalam memberikan pelatihan terhadap warganya yang selama ini ‘buta’ akan pengolahan kopra putih.

Sejauh ini kata Sherly, masyarakat di Kabupaten Mortai hanya mengolah kopra hitam (salai), belum ada sama sekali yang membuat kopra putih.

Sejalan dengan program kerja TP PKK dalam peningkatan ekonomi keluarga, pengolahan kopra putih ini juga menjadi salah satu jawaban dalam peningkatan ekonomi melaui hasil perkebunan kelapa.

“Kita melihat pengolahannya cukup sederhana, dan ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Terbukti dengan yang dilakukan kelompok tani saat ini dalam pengolahan kopra putih setelah mendapat pelatihan dari LPK 8 YES,” ungkap istri Bupati Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, Sherly juga mengatakan akan mengundang kembali LPK 8 YES saat melakukan ekspor perdana kopra putih nantinya.

“Saat ini kita fokus pada pemantapan dalam pengolahannya dulu, nanti akan kita undang kembali LPK untuk menghadiri ekspor perdana. Trimaksih LPK dan rombongan atas pelatihannya selama hampir 2 pekan ini,” kata Sherly usai makan malam bersama di Kediamannya bersama LPK, Minggu (11/4/2021).

(Arbain)

ARBIndonesia.com, PULAU MOROTAI – Dipusatkan di Rumah Produksi Kelapa di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, begini aktivitas tim Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan (LPK 8 YES) memberikan pelatihan tentanag pengolahan kopra putih kwalitas ekspor, berikut videonya.

https://youtu.be/GMRZh2qZu-I

Arbain

ARBIndonesia.com, PULAU MOROTAI – Setalah melalui perjalanan yang cukup panjang dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)-Riau, Tim Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan (LPK 8 YES) akhirnya tiba di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Kedatangan LPK 8 YES ke Kabupaten Morotai bertujuan untuk memberikan ilmu tentang pengolahan kopra putih yang berkwalitas ekspor.

“Kita diminta dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Morotai untuk memberikan pengajaran langsung kepada petani kelapa tentang pengolahan kopra putih,” tutur Yan Ekhsan saat survei kerumah produksi tempat pengolahan kopra putih, Minggu (28/3/2021) sore pukul 16.30 WIT.

“Hari ini kita survei lokasi dulu, besok kita baru mulai pelatihannya dan praktek langsung (Senin 29/3/2021). Mulai dari proses awal pengolahan hingga finising,” tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari pertanian.go.id, Provinsi Maluku Utara merupakan nomor 4 penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Sedangan nomor satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia adalah Provinsi Riau,
disusul Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur.

Arbain

ARBIndonesiamcom, BATAM – Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meresmikan peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE), Kamis (18/3/2021) di Gedung Balairungsari, BP Batam.

Peresmian tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam), Menteri Perdagangan, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala BP Batam, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi semangat kebersamaan untuk menata logistik dan penguatan iklim investasi di Indonesia.

“Seperti arahan Pak Presiden, bahwa untuk menjadi kuat kita harus menanggalkan ego sektoral dan kemudian meningkatkan kolaborasi dan sinergi,” ujar Sri Mulyani, melaui siaran pers Bea Cukai Batam yang diterima arbindonesia.com.

“Terima kasih atas semangat seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam National Logistic Ecosystem terkhusus Batam Logistic Ecosystem,” tambah Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani bahwa Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan investasi dan ekspor.

Sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi program penataan logistik yang tertuang menjadi Batam Logistic Ecosystem hingga penertiban Selat Malaka,” ungkap Sri Mulyani.

Lanjutnya, Batam Logistic Ecosystem merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem yang mengintegrasikan komunitas logistik di sektor penerimaan dengan komunitas di sektor persediaan.

Hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada integrasi sistem antar pemerintahan, tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis.

“Kita dapat melihat bahwa dengan pengimplementasian BLE ini dapat memberikan perubahan dan berperan besar dalam mempercepat proses logistik di Kota Batam. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu partisipasi aktif seluruh entitas terkait logistik,” imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, salah satu perubahan yang ditawarkan melalui BLE adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit.

Jika sebelumnya pengguna jasa memerlukan tiga kali proses transaksi untuk mendapatkan persetujuan izin, dengan penerapan BLE, hanya dibutuhkan satu kali proses transaksi.

“Hal ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga hari menjadi hanya kurang dari satu hari,” paparnya.

“Diharapkan kita semua bersama sama memastikan implementasi dari program-program ini berjalan dengan baik sehingga kita dapat menyediakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau” tutup Sri Mulyani.

Editor Arbain

Pabtik kendaraan Toyota Astra Motor. ANTARA FOTO

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Sejumlah raksasa industri otomotif Jepang berencana menambah investasinya di Indonesia. Selama ini sektor otomotif telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun.

Raksasa otomotif asal Jepang ramai-ramai akan meningkatkan modalnya di Indonesia. Salah satunya Honda, yang berkomitmen untuk menambah investasi sampai dengan 2024 sebesar sekitar Rp5,2 triliun. Termasuk di dalamnya, pengembangan model-model baru untuk pasar Indonesia.

Selain menambah investasi, Honda juga berencana memindahkan pabrik ke Indonesia yang sebelumnya berada di India. Termasuk juga mengembangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Honda pun telah melakukan ekspor otoparts atau komponen mobil dalam jumlah sangat besar. Aktivitas produksi otoparts atau komponen itu dilakukan di Indonesia.

Komponen-komponen mobil tersebut diekspor ke Thailand, Malaysia, Vietnam, Pakistan, Saudi Arabia, dan sejumlah negara lainnya. Ada sembilan negara yang merupakan tujuan ekspor dari automotive parts yang diproduksi di Indonesia, termasuk di antaranya Jepang sendiri.

Sedangkan untuk produksi mobil CBU, ekspor baru dilakukan ke dua negara, yaitu Vietnam dan Filipina. Namun, pihak Honda sudah memberikan komitmen akan menambah negara-negara tujuan ekspor dengan memperkuat model baru yang akan dimulai 2022.

Pihak Honda menjelaskan, ada sekitar 31 negara tujuan ekspor yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tak hanya Honda, pabrikan otomotif Suzuki juga telah menyatakan komitmennya hingga 2024.

Suzuki berencana menambah investasi sebesar Rp1,2 triliun, untuk pengembangan Ertiga dan XL7. Ertiga dan XL7 tersebut memiliki basis integrated starter generator (ISG). Modelnya hampir sama dengan mild hybrid yang dikembangkan untuk tujuan ekspor di pasar Asia dan juga Latin America.

Sementara itu, raksasa otomotif Toyota juga berkomitmen untuk berinvestasi sebesar USD2 miliar atau setara Rp28 triliun.

“Komitmennya tidak berubah, mereka akan tetap memproduksi hybrid dengan komitmen investasi sebesar USD2 miliar sampai 2024,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/3/2021), usai menemui langsung para produsen di Negeri Sakura tersebut.

Menperin menuturkan, dari hasil pertemuan dengan Mitsubishi diketahui bahwa prinsipal otomotif asal Jepang tersebut berkomitmen menambah investasi sebesar Rp11,2 triliun pada akhir 2025. Itu dilakukan dengan proyeksi terjadi peningkatan kapasitas produksi, yakni dari 220 ribu unit menjadi 250 ribu unit.

“Mereka juga akan mengembangkan dua model mobil electric vehicle (EV),” papar Menperin.

Selain itu, Mitsubishi juga berkomitmen untuk memberikan izin tambahan ekspor ke sembilan negara, dari semula 30 negara menjadi 39 negara.

“Memang salah satu misi pemerintah Indonesia datang ke Jepang adalah untuk melobi prinsipal Jepang. Yakni agar mengizinkan mobilnya diberikan perluasan terhadap tujuan ekspor. Ini sudah mendapat komitmen dari Mitsubishi,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga mendorong Mitsubishi melakukan ekspor mobil ke Australia, mengingat perjanjian kerja sama antara kedua negara (IA-CEPA) telah berjalan. Sedangkan raksasa otomotif Mazda juga dilirik untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kita meyakinkan Mazda bahwa market Indonesia itu sangat besar. Bahwa rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih terlalu kecil, artinya potensi untuk investor masuk masih sangat baik,” kata Agus Gumiwang.

Perlu diketahui, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia.

Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang.

Selain itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengemukakan, potensi industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di tanah air.

Saat ini, ada 26 perusahaan dengan total nilai investasi yang digelontorkan sebesar Rp10,05 triliun dan kapasitas produksi mencapai 9,53 juta unit per tahun. Adapun penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan itu sebanyak 32 ribu orang.

“Bahkan, dari sektor otomotif ini memberikan dampak luas kepada lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” ungkapnya.

Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode 2020, ekspor kendaraan completely build up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp41,73 triliun.

Sedangkan, pengapalan untuk kendaraan completely knock down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta pieces atau senilai Rp17,52 triliun.

Indonesia bahkan akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE) maupun kendaraan listrik atau EV.
(*)

Sumber Indonesia.go.id

Pabrik pengolahan baja di Cilegon, Banten. ANTARA FOTO/Angga Yunia

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Indonesia berhasil menekan impor baja hingga 34% di tahun 2020. Penerapan kebijakan yang tepat jadi kuncinya. Efeknya, volume produksi dalam negeri pun terdongkrak naik.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, bahwa ditahun 2020 jadi lembaran baru sektor industri baja nasional. Bagaimana tidak, dibanding tiga tahun sebelumnya, Indonesia berhasil menekan ketergantungan baja nasional dari negara pengimpor hingga 34 persen.

“Kita berhasil menekan impor sebesar 34 persen, di mana sebelumnya, yakni pada 2019, 2018, dan 2017 sering dibanjiri oleh impor,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan faktor penerapan kebijakan yang tepat oleh Kementerian Perindustrian. Supply and demand diatur dan ditata secara smart, terstruktur, dan sesuai dengan kapasitas industri nasional.

Kementerian Perindustrian memang berkomitmen dan fokus menjalankan program substitusi impor sebesar 35 persen yang ditargetkan tercapai pada 2022. Dan, mengurangi ketergantungan baja impor, di saat bersamaan mendorong produksi dalam negeri, jadi langkah awal mewujudkan target tersebut.

Taufiek menyebutkan, tahun 2020 impor baja untuk jenis slab, billet, dan bloom hanya sebanyak 3.461.935 ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 4.664.159 ton.

Penurunan impor juga terjadi pada jenis baja hot rolled coil per plate (HRC/P) yang pada 2020 menjadi 1.186.161 ton dari 1.649.937 ton di tahun sebelumnya. Pun demikian dengan jenis cold rolled coil per sheet(CRC/S) yang turun menjadi 591.638 ton tahun 2020 dibandingkan pada 2019 yang sebesar 918.025 ton.

Hal yang sama juga terjadi pada jenis baja lapis, turun menjadi 1.016.049 pada 2020 dari 1.276.605 ton pada tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini oleh banyak kalangan dikatakan akan berkontribusi pada surplus neraca perdagangan Indonesia. Kondisi ini perlu dipertahankan karena dengan menjaga keseimbangan supply demand baja nasional, tentu akan menarik investasi masuk ke Indonesia.

Keberhasilan menekan ketergantungan impor baja ini tentu harus diikuti dengan upaya peningkatan produksi domestik. Ini hal mutlak yang harus dilakukan.

Peningkatan produksi dalam negeri harus dipastikan mampu mencukupi kebutuhan nasional yang juga diperkirakan naik rata-rata sebesar 5% per tahunnya.
Pasar harus mampu memenuhinya dengan prioritas berasal dari industri dalam negeri.

Kemampuan industri domestic ini tecemin dari kapasitas produksi bahan baku baja nasional (slab, billet, bloom) saat ini sebesar 13.098.000 ton dengan perkiraan produksi tahun 2020 sebesar 11.576.546 ton atau meningkat 30,25 persen dibanding pada 2019, yang mencapai 8.888.000 ton.

Selain itu, utilisasi pada 2020 juga meningkat hingga 88,38 persen dari 2019, sebesar 67,86 persen.

Menurut catatan Taufiek, saat ini hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja di tahun 2020.

Menggembirakan bagi Indonesia yang justru bisa meningkat hingga 30,25 persen dibandingkan pada 2019. Beberapa negara juga menunjukkan peningkatan namun tidak sebesar Indonesia. Misalnya Tiongkok yang produksinya meningkat 5,2 persen. Kemudian Turki juga meningkat 6 persen, serta Iran yang meningkat 13 persen.

“Sektor industri baja itu indikator ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh, tentunya ekonomi kita bisa terbangun dengan kuat. Dan yang penting, kita harus mengoptimalkan produk-produk dalam negeri,” kata Taufiek.

Editor Arbain