ARB INdonesia, LOWONGAN KERJA – To Yo Work Group memberikan kesempatan untuk bekerja di Jepang bagi Anda yang baru lulus atau fresh graduate. Gaji yang ditawarkan tak tanggung-tanggung, yakni Rp 20 juta per bulan.

Menurut salah satu karyawan To Yo Work Group Hendra (32), banyak lowongan yang saat ini dibuka. Antara lain Human Resources and General Affair (HRGA), Accounting, Finance, Engineering, hingga Maintenance.

“Kita lowongan banyak. Buka hampir semua posisi,” katanya, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan gaji yang diperoleh fresh graduate bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Gaji akan diterima oleh pekerja dalam bentuk mata uang Jepang (Yen). Gaji tersebut untuk posisi mulai dari level staff.

“Mereka memberikan upah dalam yen. Level bawah, level staff dari Rp 100.000 – Rp 200.000 yen per bulan. Kalau dirupiahin ya mungkin sekitar Rp 20 jutaan. Mungkin bisa lebih. Tergantung kalau lembur kan ada tambahan penghasilan,” lanjut Hendra.

Terkait persyaratan umum, paling utama adalah berminat untuk bekerja di Jepang, pendidikan minimal lulusan D3 atau S1, hingga minimal memiliki kemampuan bahasa Inggris. Untuk usia, pria atau wanita tidak ada batasan.

Jika tertarik, langsung saja datang ke booth To You Work Group di acara UI Career & Scholarship Expo XXVIII 2019, Balairung UI, Depok. Acara ini dilaksanakan pada 3-5 Oktober ini. Yuk buruan!

Sumber Detikcom

ARB INdonesia, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif terhadap pengangguran mulai tahun 2020. Insentif yang akan diberikan pemerintah berada pada kisaran Rp 300.000-500.000.

Insentif tersebut akan diberikan kepada para pengangguran yang mengikuti program Kartu Pra Kerja. Adapun program tersebut akan diberikan selama dua sampai tiga bulan dan ditujukan kepada 2 juta masyarakat.

Lalu, apa saja persyaratan untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja? Adakah batasan usia maksimal dalam program ini?

Foto: Fuad Hasim- detikcom-Pengangguran tua

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan, tak ada batasan usia maksimal bagi penerima Kartu Pra Kerja. Sehingga, usia 60 tahun ke atas bisa memperoleh kartu tersebut.

“Ya bisa saja kalau memang dia merasa masih butuh skill, why not? Lah kalau misalnya dia usianya 60 tahun, Tuhan kasih mati dia usia 90 tahun, 30 tahunnya dia nggak kerja gitu?” tutur Hanif di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Menurutnya, usia tak produktif pun masih bisa memperoleh Kartu Pra Kerja apabila orang tersebut masih membutuhkan keterampilan untuk bekerja.

“Lah kalau misalnya dia nggak punya skill dan dia butuh kerja, mau dibiarkan mati dia?” imbuhnya.

Di rakor Kartu Pra Kerja sebelumnya yakni pada tanggal 24 September 2019, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga mengatakan hal yang sama. Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak menentukan batasan usia dalam menjalankan program Kartu Pra Kerja ini.

Syarat utama untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja dan memperoleh ‘gaji’ atau insentif dari Jokowi yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun yang tak memiliki pekerjaan atau menganggur.

“Batasan bawahnya yang penting 18 tahun ke atas, tentu WNI, umur 18 tahun ke atas,” ujar Hanif.

Adapun persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi penerima manfaat Kartu Pra Kerja yakni sudah lulus SMA/SMK, atau lulus perguruan tinggi. Selain itu, penerima manfaat Kartu Pra Kerja tidak sedang menjalani pendidikan formal.

“Tidak sedang menjalani pendidikan formal,” kata Hanif.

Hanif mengungkapkan, tak ada batasan usia maksimal bagi penerima Kartu Pra Kerja. Sehingga, usia 60 tahun ke atas bisa memperoleh kartu tersebut.

Bagi WNI yang memenuhi syarat usia maupun gelar pendidikan di atas dan merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun yang ingin meningkatkan skill atau keterampilan sesuai kebutuhan industri juga dapat mengikuti program Kartu Pra Kerja.

Sumber Detikcom

ARB INdonesia, JAKARTA – Logam mulia atau emas batangan milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini dijual Rp 751.000 per gram. Nilai ini turun jauh sebesar Rp 10.000 per gram bila dibandingkan dengan harga kemarin.

Demikian dikutip detikcom dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, Selasa (1/10/2019).

Sementara harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut jatuh Rp 11.000 menjadi ke level Rp 672.000. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:
Pecahan 1 gram Rp 751.000
Pecahan 5 gram Rp 3.575.000
Pecahan 10 gram Rp 7.085.000
Pecahan 25 gram Rp 17.605.000
Pecahan 50 gram Rp 35.135.000
Pecahan 100 gram Rp 70.200.000
Pecahan 250 gram Rp 177.750.000
Pecahan 500 gram Rp 350.300.000

Sumber Detikcom

ARB INdonesia, JAKARTA – – Dua direktur Sriwijaya Air mengundurkan diri dari jabatannya. Yakni, Direktur Operasi Fadjar Semiarto dan Direktur Teknik Ramdani Ardali Adang. Keduanya mundur karena surat permohonan untuk menghentikan operasional sementara Sriwijaya Air Group tak direspons dewan direksi, termasuk Pelaksana Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson I Jauwena.

“Karena surat ini tidak direspons dan tetap melanjutkan penerbangan secara normal, kami berdua mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan,” ujar Fadjar, dalam konferensi pers, Senin (30/9).

Ia mengklaim telah menyampaikan surat rekomendasi untuk penghentian sementara operasional Sriwijaya Air karena dinilai tidak layak, baik dari sisi operasional, teknis, maupun finansial.

Berdasarkan penilaian Hazard, Identification, and Risk Assessment (HIRA), Sriwijaya Air Group masuk rapor merah. Ini artinya, berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.

Selain itu, lanjut Fadjar, ada dualisme kepemimpinan di organisasi Sriwijaya Air. Yaitu, Plt Dirut Jefferson, dan yang tertulis di akta perusahaan yang terbaru, yakni Robert Waloni. “Dualisme kepemimpinan membuat susah untuk koordinasi, dan ini tidak rasional,” tegas dia.

Sementara itu, Ramdani menjelaskan saat ini perawatan pesawat pun terbengkalai sejak putusnya kerja sama dengan PT GMF AeroAsia, anak usaha Garuda Indonesia.

“Perlu kami sampaikan, kami peduli keselamatan. Laporan terkini sejak putus dengan GMF, Sriwijaya kondisi suku cadang saja tidak ada, hanya oli saja. Ban terseok-seok,” katanya.

Tidak cuma itu, tenaga kerja teknisi juga terbatas. Ia merinci tiga teknisi dan dua mekanik digenjot untuk bekerja selama 12 jam. Padahal, untuk merilis pesawat layak terbang, mereka perlu beristirahat.

“Saya terus terang, sejak putus GMF hingga saat ini, saya khawatir sekali HIRA-nya cukup merah. Memang, belum terjadi sesuatu, tapi dari indikasi tersebut berpotensi terhadap penerbangan. Surat kami tidak dipedulikan, lebih baik mengundurkan diri,” imbuhnya.

Sebelumnya beredar surat rekomendasi agar operasional Sriwijaya Air Group dihentikan sementara. Surat itu berasal dari Direktur Quality, Safety, dan Security Sriwijaya Air Toto Subandoro kepada Plt Dirut Jefferson.

Dalam surat nomor 096/DV/1NT/SJY/1X/2019 tertanggal 29 September 2019, Toto bilang rekomendasi diputuskan usai Direktorat Kelaikanudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menemukan ketidaksesuaian pada laporan yang disampaikan perusahaan per 24 September 2019.

Temuan yang dimaksud adalah ketersediaan tools, equipment, minimum suku cadang, dan jumlah tenaga teknisi berkualifikasi yang ada di perusahaan, ternyata tidak sesuai dengan laporan yang tertulis dalam kesepakatan yang dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan.

Tidak cuma itu, terdapat bukti bahwa Sriwijaya Air belum berhasil melakukan kerja sama dengan JAS Engineering atau MRO lain terkait dukungan Line Maintenance atau perawatan pesawat.

Artinya, risk index masih berada di zona merah 4A (tidak dapat diterima dalam situasi yang ada) atau bisa dianggap bahwa Sriwijaya Air kurang serius terhadap keselamatan penerbangan.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami merekomendasikan Sriwijaya Air menyatakan berhenti operasi atas inisiatif sendiri atau melakukan pengurangan operasional disesuaikan dengan kemampuan untuk beberapa hari ke depan, karena alasan memprioritaskan keselamatan. Hal ini akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan yang benar-benar menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” tulis Toto.

untuk diketahui, Ketika dihubungi melalui pesan instan WhatsApp, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti tidak menjawab pertanyaan.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA — Ekonom Faisal Basri mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUKPK). Hal ini dilakukan agar persepsi investasi Indonesia tidak memburuk.

Menurut dia, jika persepsi investasi di Indonesia kian negatif, maka keinginan pemerintah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang mogok di kisaran 5 persen tidak akan pernah terwujud.

Ia menjelaskan revisi UU KPK yang disahkan DPR hanya berisi poin-poin yang justru melemahkan ruang gerak KPK. Artinya, pemberantasan korupsi akan lebih sulit dibandingkan sebelumnya.

Hal itu, lanjut dia, akan dibaca investor bahwa ongkos investasi di Indonesia akan menjadi mahal. Sebab, celah rasuah di sisi birokrasi kian terbuka, sehingga investor sudah punya anggapan bahwa berinvestasi di Indonesia perlu merogoh kocek yang dalam.

“Jika kondisi sama seperti sekarang, maka legitimasi terhadap pemerintah ini akan terkikis. Makanya, salah satu agenda yang mendesak ialah bagaimana pemerintah menerbitkan perppu UU KPK,” jelas Faisal, Senin (30/9).

Dalam hal ini, ia kembali berkaca kala dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Hulu Migas lima tahun silam. Saat tim itu dibentuk, ia banyak menerima keluhan dari berbagai perusahaan hulu migas internasional terkait praktik mafia migas.

Dari situ, ia menyadari bahwa pelaku usaha justru ingin melaksanakan usaha dengan tata cara yang benar.

Kalau pun ada investor yang masuk ke Indonesia, ia yakin investasi itu tidak akan berkualitas dan hanya berorientasi untuk pasar domestik. Sebab, ongkos investasi yang mahal tak akan membuat output investasi tersebut bersaing di pasar internasional.

Walhasil, secara tidak langsung, kondisi tersebut akan memperparah neraca perdagangan Indonesia yang sudah defisit US$1,81 miliar sepanjang tahun ini.

“Pasti investasi yang masuk ke sini ya nanti investasi yang juga doyan menyogok dan berorientasi domestik saja. Ongkos yang mahal tidak akan membuat mereka bisa bersaing dengan luar negeri,” terang Faisal.

Jika tak ada perubahan, maka kondisi tersebut bisa melemahkan dua indikator ekonomi Indonesia. Pertama, adalah skor Incremental Capital-Output Ratio (ICOR). ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.

Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien. Saat ini, skor ICOR Indonesia berada di angka 6,3 atau lebih besar dibanding negara-negara Asia Tenggara lain yang di kisaran 3. Jika celah korupsi terbuka, maka biaya investasi meningkat, dan skor ICOR Indonesia akan lebih tinggi lagi.

“Padahal secara umumnya, negara-negara yang punya skor ICOR rendah ini bisa punya pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik,” imbuh dia.

Kedua, lanjut Faisal, adalah indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Ia menilai ruang korupsi di birokrasi akan memperlambat realisasi investasi, sehingga skor EoDB Indonesia bisa terjun. Bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap peringkat EoDB Indonesia bisa tembus 40 besar dunia.

Menurutnya, sejauh ini pemberantasan korupsi selalu berkorelasi dengan perbaikan skor EODB Indonesia. Skor Indeks Persepsi Korupsi pada 2015, misalnya, berada di angka 34. Namun, empat tahun kemudian, skornya ada di angka 38.

Hal ini senada dengan peringkat EoDB Indonesia yang naik dari peringkat 114 pada 2015 menjadi 72 pada 2018. “Jadi kalau ada yang bilang KPK ini menghambat investasi, hal itu justru keliru,” katanya.

Revisi UU KPK disahkan oleh DPR pada Selasa (16/9) lalu. Namun, pengesahan ini mengundang protes dari masyarakat hingga berujung demonstrasi karena dianggap melemahkan KPK.

Sumber CNN Indonesia

ARB INdonesia, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) meluncurkan layanan eksklusif yang diberi nama Kereta Api (KA) Istimewa. KA ini telah diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pusdiklat KAI, Bandung kemarin.

KA Istimewa ini merupakan Kereta Rel Diesel (KRD) yang terdiri dari 2 rangkaian. Layanan KA Istimewa ditawarkan untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), seperti rapat kerja, kumpul keluarga atau bahkan untuk sekedar reuni.

Namanya juga layanan istimewa, harganya juga istimewa. KAI menetapkan tarif untuk menyewa KA Istimewa dengan harga Rp 19 juta.

KA Istimewa ini sebelumnya merupakan KA Kedung Sepur yang kemudian dialihfungsikan menjadi kereta inspeksi ke-2. Pada Agustus 2019 lalu, PT KAI merombak interior KRD tersebut menjadi KA Istimewa di Balai Yasa Yogyakarta dan dialihfungsikan sebagai kereta premium (KA Istimewa).

“Ini satu inovasi yang baik dari PT KAI. Kereta ini dulunya secara operasional tidak digunakan. Namun bisa diubah menjadi kereta premium, yang keberangkatannya bisa diatur sesuai kebutuhan penumpang,” kata Menhub dilansir dari laman Setkab, Minggu (29/9/2019).

Budi berharap, ke depannya, PT KAI semakin mandiri dan dapat terus melakukan terobosan inovasi baru dalam menciptakan peluang-peluang pembiayaan bagi keberlangsungan usahanya.

“Inovasi dan terobosan seperti yang dilakukan ini, akan sangat membantu pemerintah dalam pengalokasian anggaran (APBN) untuk pembangunan di daerah lainnya yang lebih.

Sumber: detikcom