Foto : Ilustrasi peti kemas. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

ARB INdonesia, JAKARTA – Kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke China mengalami penurunan pada September 2019, meski masih tetap menjadi negara tujuan ekspor terbesar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas ke China pada periode Januari-September 2019 tercatat sebesar US$18,35 miliar. Angka itu menurun dari nilai ekspor periode yang sama tahun sebelumnya US$18,53 miliar.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menyebutkan perekonomian global sedang mengalami ketidakpastian dan hal itu berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita dihadapkan dengan negara tujuan utama ekspor seperti China, AS, dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga permintaan berkurang. ditambah harga komoditas yang terus berfluktuasi,” papar Suhariyanto, Selasa (15/10).

Secara total, ekspor Indonesia ke China menurun. Penyusutan ekspor juga menyebar hampir ke seluruh negara tujuan.

Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah batubara, minyak kelapa sawit, dan lignit.

Berdasarkan pangsa pasar periode Januari-September 2019, nilai ekspor nonmigas China tercatat masih paling tinggi dibanding negara-negara lain, yakni dengan porsi 15,99 persen dari total ekspor Indonesia. Berada di urutan kedua ialah Amerika Serikat (AS) sebesar US$13 miliar (11,3 persen), dan Jepang di peringkat ketiga dengan nilai ekspor US$10,23 miliar (8,92 persen).

Selanjutnya, India US$8,46 miliar (7,38 persen), Singapura US$6,9 miliar (6,02 persen), Malaysia US$5,6 miliar (4,9 persen), Korea Selatan US$4,6 miliar (4 persen), Thailand US$4,1 miliar (3,6 persen), Taiwan US$2,9 miliar (2,52 persen), dan Belanda US$2,2 miliar (1,97 persen).

Dalam perhitungan bulanan, ekspor nonmigas Indonesia ke China pada September 2019 tercatat sebesar US$2,4 miliar. Sedangkan, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang masing-masing mencapai US$1,48 miliar, dan US$1,13 miliar.

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-September 2019 defisit mencapai US$1,95 miliar. Realisasi defisit ini lebih rendah ketimbang periode Januari-September 2019 yang masih mencapai US$3,78 miliar.

Suhariyanto mengatakan defisit perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$14,1 miliar, sementara impor mencapai US$14,26 miliar. Kinerja ekspor turun persen dari bulan sebelumnya, sedangkan impor melorot lebih dalam 8,53 persen dari Agustus 2019.

Sumber CNNIndonesia. com

ARBINDONESIA.COM, BATAM – Forum Komunikasi Wartawan Indragiri Hilir (FKWI) salurkan pengabdiannya untuk masyarakat petani dengan menghadirkan PT Astra International Tbk akan kembangkan potensi turunan kelapa dari 197 desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan penyerahan bantuan dari Astra untuk Desa Sejahtera Astra kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disaksikan oleh Jenderal DPT Kemendesa RI Samsul Widodo dan Debuti IV Kemenko Bidang Bidang Perekonomian Muhammad Rudy Salahuddin serta dihadiri Bupati HM Wardan di Hotel Harmoni One Hotel Batam, Sabtu (12/10/2019), Juga menghadirkan 50 orang petani Inhil dari berbagai desa.

Deputy Chief of Corporate Affairs Astra International Riza Deliansyah saat sambutannya mengatakan, saat ini sudah ada 10 desa dari Indrgairi Hilir dibina melalui Desa Sejahtera Astra dengan akan menyalurkan program CSR yang dapat membantu perkembangan ekonomi desa dalam pengembangan turunan kelapa yang dimiliki Kabupaten Indrgairi Hilir.

“Kami berkomitmen mewujudkan program ini dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kewirausahaan,” sebut Riza Deliansyah. Acara penyerahan bantuan dari Astra ini juga dihadiri Plt Kepala Disdagtrin Dhoan Dwi Anggara, Kadis Bappeda, Kedis Perkebunan, Kepala Bagian Ekonomi, KadiskominfoPs HM Thaher, Kadis PMD Yulizal.

Lebih lanjut, Riza mengatakan program ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui percepatan pembangunan desa, Astra mencanangkan program Kampung Berseri Astra menuju Desa Sejahtera. Program ini fokus pada peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa melalui pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) sesuai daerahnya masing-masing.

“Saya berharap kerjasama ini terus berlanjut, agar masyarakat petani terbantu dalam pengembangan perekonomiannya. Astra berupaya terus mendorong perputaran roda perekonomian di wilayah pedesaan, dengan mengedepankan potensi di masing-masing desa yang ada di inhil,” jelasnya

Pembangan perdesaan yang dilakukan Astra tak hanya dukungan berupa fasilitas finansial, namun juga dalam bentuk pendampingan dan pasar. Sehingga potensi yang dimiliki Indragiri Hilir saat melakukan pengembangan turunan kelapa yang akan diolah agar menjadi prodak ekspor ke luar negeri.

“Program Desa Sejahtera Astra dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, bantuan prasarana, hingga fasilitas modal usaha dan pemasaran,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati HM Wardan sangat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran PT Astra diyakini mampu meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui program pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat desa.

Saat ini 10 desa sudah mengikuti program Desa Sejahtera Astra dalam melakukan pengembangan turunan kopra. Bupati berharap seluruh desa yang ada di Indrgairi Hilir mengikuti program ini, sehingga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi perdesaan khususnya unggulan kelapa nantinya bernilai ekonomi sehingga dapat ekspor ke mancanegara.

“Dari 197 desa sudah kita wajibkan harus membentuk BUMDesa. Alhamdulillah awal 2019 sudah terbentuk seluruh Desa untuk mengelola produk turunan kelapa,”

Di dalam RPJMD dari tahun 2018-2020 Pemerintah Indrgairi Hilir memang memfokuskan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan, dengan memfokuskan dalam pembinaan BUMDesa diseluruh desa se Indragiri Hilir.

“Melalui kesempatan ini, Astra menjadi perusahaan pertama masuk ke Indragiri Hilir. Semoga Astra dapat memberikan peluang dalam membantu pengembangan potensi desa,”

Wardan mengatakan, program ini hanya dapat tercapai dengan sinergi aktif berbagai pemangku kepentingan. Artinya seluruh pihak harus bekerjasama, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa itu sendiri. Agar dapat menjalankan program ini dengan baik dengan fokus kepada pengelolaan pengembangan turunan kelapa.

“Harapannya program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Untuk diketahui, acara tersebut dilanjutkan penyerahan bantuan dari Astra untuk Desa Sejahtera Astra kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, juga penandatanganan ekspor produk Desa Sejahtera Astra Indrgairi Hilir disaksikan oleh Jenderal DPT Kemendesa RI,  Samsul Widodo dan Debuti IV Kemenko Bidang Bidang Perekonomian, Muhammad Rudy Salahuddin. (RLS)

Instalasi listrik rumah tangga. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

ARBINDONESIA.COM, JAKARTA – PT PLN (Persero) akan memberi diskon tarif listrik hingga 30 persen bagi pengguna mobil listrik. Diskon tarif listrik yang diberikan mulai pukul 22.00 hingga pukul 04.00.

Insentif diskon tarif listrik yang diberikan guna mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“Iya untuk waktu tertentu. Kalau charge-nya jam 22.00 sampai dengan jam 04.00 discount 30 persen. Ini bagian dari insentif dari PLN tanpa kerja sama dengan pihak manapun,” kata General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Ikhsan Assad saat dihubungi, Rabu (9/10).

Menurut Ikhsan pengenaan diskon hanya untuk instalasi listrik rumah yang telah didaftarkan pelanggan PLN. Diskon ini juga berlaku nasional seluruh Indonesia.

Selain diskon tersebut, Ikhsan mengatakan PLN juga membebaskan biaya tambah daya listrik rumah tangga bagi pengguna mobil listrik.

“Kemudian kalau mau tambah daya misal punya mobil listrik kami kasih free biaya. Ini berlaku buat semua merek mobil listrik,” ucap Ikhsan.

Dijelaskan Ikhsan, insentif juga berlaku untuk rumah pemilik sepeda motor listrik, namun hanya pada saat konsumen hendak menaikkan daya listrik rumah. PLN meyakini memangkas biaya tambah daya listrik.

“Untuk sepeda motor juga kami diskon saat naikkan kapasitas, tapi 75 persen saja bukan free. Kenapa tidak sama karena motor listrik kan tidak besar,” ungkapnya.

Menurut dia diskon tarif listrik dan korting biaya tambah daya listrik ini berlaku hingga 31 Desember 2019. Jika memungkinkan diskon bakal diperpanjang hingga tahun depan.

“Tentu kami lihat nih bagaimana respons masyarakat. Kalau memang ternyata banyak yang respons ya perpanjang sampai tahun depan. Itu dukungan kami,” ucap Ikhsan.

Sumber CNNIndonesia. com

ARBINDONESIA.COM, JAKARTA – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang hampir 100 persen membuat opini masyarakat terbelah. Ada yang setuju tapi hampir seluruh publik menentang rencana tersebut.

Alasannya beragam, mulai dari pembiayaan yang dirasa tidak sesuai dengan fasilitas yang diterima, sampai terlalu mahal. Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut narasi kenaikan 2 kali lipat sepertinya tidak tepat. Sebab dalam perhitungan aktuaria, masyarakat sebetulnya masih bisa membayarkan iuran.

“Iuran ini kalau kita lihat kelas I itu tuh kurang lebih 5 ribu rupiah per hari loh. Kelas II sekitar 3 ribu rupiah per hari. Kelas III itu nggak sampai 2 ribu rupiah per hari, sekitar 1.800 rupiah,” katanya saat dijumpai pada Forum Merdeka Barat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

“Jadi kita berharap, kepada masyarakat yang mampu, kalau bisa menyisihkan uang 2 ribu per hari. Sama kayak kita parkir motor kan 2 ribu per hari, atau 5 ribu. Rokok paling murah 8 ribu sebungkus,” sambungnya.

Jika dihitung harian, Fachmi menganggap dana pembelian kesehatan tidak begitu memberatkan. Bisa disisihkan perhari untuk pembiayaan kesehatan sendiri. Kalau sedang tidak sakit, dipakai untuk membantu orang lain

Soal pemerintah yang dianggap tidak memikirkan masyarakat ketika akan menaikkan iuran menurut Fahmi tidak tepat. Sebab saat ini ada 93 juta orang yang iurannya dibayarkan melalui APBD.

“Nah kalau menyisihkan 5 ribu per hari berat, 3 ribu per hari berat, 2 ribu per hari berat, pemerintah tidak akan diam. Kalau mereka betul-betul miskin dan tidak mampu pemerintah hadir dan mendedikasikan APBN ke peserta miskin,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Kalsum Komaryani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan jangan dipandang sebagai hal negatif karena akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.

“Kekhawatiran ini tidak usah dibesar-besarkan menurut saya. Penyesuaian iuran ini diharapkan akan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan karena tidak adanya gangguan cashflow dari JKN,” pungkas Kalsum.

Sumber detik. com

ARBINDONESIA.COM, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga enceran tertinggi (HET) minyak goreng  kemasan menyusul larangan penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2020.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, harga acuan penjualan minyak goreng kemasan sederhana adalah Rp11 ribu per liter.

“Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resmi, dikutip Senin (7/10).

Dari sisi konsumen, ia memahami larangan penjualan minyak goreng curah mengingat secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman dan risiko terkontaminasi zat/benda lain yang tidak layak konsumsi lebih kecil. Selain itu, minyak goreng kemasan juga lebih tahan lama.

Namun, ia meminta pemerintah memastikan agar harga minyak goreng kemasan tetap terjangkau. Pasalnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya sebagai kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, untuk mengurangi dampak plastik, pemerintah seharusnya mewajibkan produsen untuk menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan atau memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Munculnya minyak goreng wajib kemasan, akan meningkatkan konsumsi atau distribusi plastik, dan menghasilkan sampah plastik,” ujarnya.

Kemudian, ia meminta agar minyak goreng kemasan juga harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen dengan mencantumkan informasi kadaluwarsa, informasi kehalalan, dan informasi kandungan gizinya.

Hal itu sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Pangan, dan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng  curah yang dijual kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan bermerek, yaitu minyak goreng ber-SNI,” pungkasnya.

Sumber CNNIndonesia. com

ARBINDONESIA.COM , JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang peredaran minyak curah mulai 1 Januari 2020 karena dianggap tidak sehat dan higienis. Menanggapi hal tersebut, Banyak pedagang gorengan yang menyuarakan keberatannya.

Salah satunya adalah Dedi Paryadi, salah satu pedagang gorengan yang biasa berjualan di wilayah Jakarta Pusat. Ia keberatan dengan rencana pelarangan edar tersebut.

Pasalnya, sebagai pedagang ia merasa keberadaan minyak goreng curah lebih menguntungkan. Maklum, jika dibandingkan dengan minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah cenderung lebih murah.

Harga murah tersebut membuat Dedi mampu menekan ongkos produksi gorengannya sehingga keuntungan dagang yang ia dapat lebih banyak. Dedi mengatakan bila pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah, mau tidak mau dia harus menggunakan minyak goreng kemasan.

Untuk menyiasati agar masalah tersebut tidak menggerus keuntungannya, Dedi mengatakan terpaksa akan menaikkan harga dagangannya

“Sebenarnya tidak setuju (peraturannya), pakai minyak curah sekarang aja sudah susah, apalagi harus naik (harga). Bakal gak laku,” kata Dedi saat diwawancarai CNN Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dalam kesehariannya, Dedi mengaku menggunakan 2 setengah liter minyak curah seharga Rp10 ribu hingga Rp12 ribu untuk berdagang gorengan per hari. Dedi mematok harga Rp1.000 untuk satu buah gorangan yang ia jual.

Dengan patokan harga tersebut, Dedi mengaku penjualannya masih kerap kurang stabil. Ia kemudian berharap pemerintah mengurungkan niat menetapkan peraturan tersebut “Ya kalau bisa lebih baik dibatalkan. gak cuma saya, saya rasa pedagang lain pun sulit kalau benar terjadi (peraturan),” Ucapnya.

Selain Dedi, Sutrisno pedagang gorengan lainnya mengatakan keberatan yang sama. Menurutnya larangan peredaran minyak goreng curah bisa memberatkan para pedagang yang memakai minyak sebagai bahan dasar dagangannya.

“Mending gak usah deh, kalau gitu namanya nyusahin pedagang mas, apalagi yang dagangannya goreng-gorengan, bukan cuma kita aja,” Kata Sutrisno.

Sutrisno kemudian merasa heran dengan rencana larangan tersebut. Pasalnya, ia mengaku selama ini tidak pernah ada keluhan terkait kesehatan dari para pembeli yang mengonsumsi gorengan buatannya.

“Gak pernah ada (keluhan), saya sudah delapan tahun jualan gak pernah ada (keluhan), sehat-sehat aja kok yang beli,” ungkap Sutrisno.

Sutrisno kemudian menuturkan pendapatnya agar pemerintah memberikan kompensasi dengan menyediakan minyak goreng bersubsidi khusus para pedagang apabila peraturan tersebut dijalankan.

“Kalau memang harus begitu, ya kasih kita (pedagang) gantinya. Minyak subsidi gitu, yang harganya sama seperti minyak biasa (curah), yang murah,” imbuh Sutrisno.

Sementara itu, terdapat beberapa pedagang yang ternyata belum mengetahui rencana peraturan pemerintah tersebut. Saat mereka mengetahui informasi terkait larangan minyak curah, reaksi para pedagang gorengan mayoritas sama; menolak, dan berharap pemerintah membatalkan rencana larangan tersebut.

“Saya gak tahu (infonya), tapi kalau itu benar bakal kacau itu pasti. Mudah-mudahan dibatalin,” Ungkap Jayadi, salah seorang pedagang gorengan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah akan melarang peredaran minyak curah di pasar masyarakat mulai 1 Januari 2020 mendatang. Sebagai ganti minyak curah, masyarakat diharuskan menggunakan minyak kemasan.

“Per tanggal 1 Januari 2020, seluruh produsen wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah dan dia tidak lagi suplai minyak goreng curah,” kata Enggar di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/10).

Enggar mengatakan kebijakan tersebut tidak memiliki masa transisi, artinya, tidak ada masa uji coba untuk kurun waktu tertentu. Enggar mengatakan kebijakan ini sejatinya bisa dijalankan karena pemerintah sudah memegang komitmen dari para pengusaha dari berbagai asosiasi.

Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi kepada distributor minyak curah dan masyarakat sebagai pengguna. Salah satunya dengan mengadakan bazar kementerian yang menjual minyak goreng dalam kemasan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp11 ribu per kilogram, yakni hanya Rp8.000 per kg.

Sumber CNNIndonesia. com