ARB INdonesia, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalin kerja sama dengan perusahaan Jepang untuk mengembangkan produk bubur kertas dan pulp dari limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Upaya strategis ini direalisasikan oleh Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) bersama konsorsium PIC Co., Ltd dan Taizen Co., Ltd, yang bergerak di bidang manufaktur serta penjualan mesin industi pulp dan kertas.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Restu Yuni Widayati mengatakan, langkah sinergi ini dilakukan melalui program Japan International Cooperation Agency (JICA). “Secara mekanis, teknologi yang digunakan dari Taizen Co., Ltd, di mana limbah TKKS tersebut bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk industri kertas dan karton,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Melalui kolaborasi ini, Restu berharap industri pulp dan kertas dapat lebih mandiri dan tidak lagi ketergantungan dengan kertas jenis old corrugated cardboard (OCC). “Selain itu, untuk industri minyak sawit, juga memiliki keuntungan dengan dapat mengurangi biaya proses pengolahan dan pembuangan hasil samping yang selama ini dilakukan,” tuturnya.

Restu menerangkan, tim PIC & Taizen telah mendatangkan teknologi Taizen dari Jepang ke Indonesia untuk dioperasikan di lingkungan BBPK Bandung. Diharapkan, penggunaan teknologi ini dapat turut berkontribusi dalam penyelesaian masalah lingkungan di Indonesia, terutama bagi industri kelapa sawit serta industri pulp dan kertas.

Menurutnya limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi bahan baku alternatif untuk memasok permintaan tersebut. “Apalagi, Indonesia memiliki keunggulan terhadap produksi kelapa sawit. Selain itu, sejalan dengan tekad pemerintah dalam mendorong program hilirisasi yang bertujuan dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri,” jelasnya.

Selama ini, industri pulp dan kertas berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2019, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman menyumbang 3,95% terhadap industri pengolahan nonmigas dengan pertumbuhan sebesar 8,14%. Bahkan, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menilai permintaan domestik maupun global masih terus meningkat hingga 2%.

“Kebutuhan kertas saat ini didominasi untuk packaging (kertas kemas). Salah satunya diserap oleh industri kertas kemas, yakni berupa kertas medium dan liner untuk memproduksi kotak karton kemasan,” papar Kepala BBPK Saiful Bahri.

Merujuk data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, sepanjang tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan sekitar 14,68 juta hektar, dengan jumlah produksi mencapai 51,8 juta ton per tahun atau terbesar di dunia.

Setiap satuan berat tandan buah segar (TBS) sawit, diproyeksi bisa menghasilkan 21-23% TKKS. Selama ini, TKKS tersebut lebih banyak digunakan untuk pupuk kebun atau bahan bakar industri CPO. Diperkirakan, dengan kondisi saat ini, kebun kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kertas karton (medium linear) mencapai 45 juta ton.

Editor Arb
Sumber Sindonews.com

General Manager PT Pelindo I Tembilahan, Yusrizal saat hadiri Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda. foto ©2020 arbindonesia.com

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR  – General Manager PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tembilahan, Yusrizal menghadiri rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, Jum’at (31/1/2020) di Makodim 0314/ Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Dalam rapat tersebut, Yusrizal diberikan kesempatan menyampaikan seputar persaolan pelabuhan untuk aktivitas ekspor impor.

Dikatakannya, Pelindo siap untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perkonomian kerakyatan tersebut terutama dalam penyediaan sarana kepelabuhanan. Untuk angkutan laut menggunakan kapal-kapal kecil yang bongkar muatnya dapat di laksanakan di Pelabuhan Umum milik Pelindo yang terletak di Jalan Jendral Sudirman. 

“Pelabuhan itu terdiri dari 2 dermaga, pertama dermaga beton untuk pelayanan barang (cargo) dengan panjang dermaga 70 meter, dan dermaga ponton ukuran  6 x 8 meter untuk kegiatan terun naik penumpang,” imbuh Yusrizal

Lebih lanjut General Manager Pelindo menerangkan, dalam hal pelayanan kegiatan ekspor impor perlu menggunakan sitem petikemas.

“Pelabuhan milik Pemda Inhil yang terletak di parit 21 bisa menjadi alternatif, karena pelabuhan parit 21 memiliki lapangan dan gudang serta fasilitas dermaga yang lebih luas.  Namun dengan keterbatasan kedalaman, pengapalan petikemas hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kapal berjenis tongkang atau barges,” jelasnya.

Selain itu, untuk jangka panjang, pelabuhan yang strategis untuk melayani kapal-kapal besar (direct call) adalah pelabuhan Samudera Kuala Enok, Disamping memiliki lahan yang luas dan strategis hanya 5 mil dari laut, dan juga memiliki kedalaman yang cukup bisa mencapai 10 LWS.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan pelabuhan Samudera Kuala Enok sebagai pelabuhan utama,” tutur Yusrizal.

Ketika ditanyai oleh awak media usai pelaksanaan rapat, bagaimana jika pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan Pelindo, berapa lama pelubahan parit 21 akan bisa dioprasikan?

Menurutnya, mengoperasikan pelabuhan tentu ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang juga di keluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut tidak butuh watu yang lama, sepanjang semua pihak-pihak yang terkait bisa duduk 1 meja dan berkoordinasi.

“Untuk waktunya tergantung, kita harus mengecek dulu izin apa yang belum ada, bisa 2 minggu sampai 1 bulan, sudah bisa beroperasi. Sambal berjalan kita terus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan,” kata Yusrizal.

Dalam hal kejasa sama, salah satu persyaratan untuk mengoperasikan pelabuhan umum adalah harus memiliki BUP (Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha tersebut bisa berbentuk Swasta murni, BUMN atau BUMD, apabila BUMD Pemda Inhil sudah ada, ayo kita tingkatkan izinnya menjadi BUP.

“Namun kalau untuk mengurus izin BUP baru, masih memebutuhkan waktu dan proses yang lama. Pelindo I sebagai salah satu BUP siap bekerjasama untuk mengoperasikan Pelabuhan Parit 21. Intinya PT Pelindo I siap bekerjasama dan mendukung perekonomian di Negeri Hamparan Kelapa Dunia,” tutur  GM Pelindo I Tembilahan, Yusrizal.

Reporter Arbain

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 240.733.73 Hektar perkebunan kelapa. Dari luas tersebut, perkebunan kelapa di Inhil mampu memproduksi buah kelapa sekitar 317.116.88 ton pertahun atau sekitar 26.426.33 ton perbulannya, seperti dikutip dari Data BPS Kab.Inhil tahun 2019.

Sangat disayangkan, dari banyaknya buah kelapa di Kabupaten Inhil, ketika dipanen hanya menyisakan sabut yang hanya menjadi tumpukan limbah.

Sementara, jika dimanfaatkan sabut kelapa tersebut dapat diolah menjadi beragam bahan produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi dan bernilai Ekspor.

Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang hanya produksi kelapanya mencapai 31.130 ton kopra kering dengan luas panen 22.236 hektar, data tahun 2018. Dikutip dari merdeka.com

Melalui PT Sumber Makmur Mulya mereka mampu memproduksi dan ekspor serabut serta serbuk kelapa ke Cina. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2016 dengan total 20 kontainer per bulannya.

Ditahun 2019 pihaknya sudah bisa memproduksi hingga 40 kontainer per bulan. Masing masing kontainer memiliki berat rata-rata 16,5 ton.

“Bahannya 70 persen ambilnya dari Banyuwangi, dari pengepul kelapa, kita beli sabutnya. Kalau dulu mereka kesulitan jualnya kemana, ada yang bisa menerima untuk pembuatan kerajinan seperti keset, tapi jumlahnya terbatas, sekarang kita serap,” kata Abdul Haris 
saat seremoni pelepasan ekspor cocofiber di Banyuwangi, Kamis (5/9/2019). Dikutip dari merdeka.com

Dengan demikian, mampukah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki julukan ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ merubah limbah sabut kelapa menjadi rupiah ?

Mengawali hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil melalui Kodim 0314/Inhil saat ini telah memproduksi olahan limbah sabut kelapa dalam skala kecil atau home industri.

Tidak menutup kemungkinan, pengolahan sabut kelapa yang di gebrak oleh Kodim 0314/Inhil bisa saja terjadi secara masif apabila pemerintah daerah mendukung dengan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sperti yang diungkapkan Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, dalam meningkat ekonomi kerakyatan melalui limbah sabut kelapa, Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten mampu menggiatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk melakukan pengolahan sabut kelapa.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar, Kodim tidak mampu berdiri sendiri, ini perlu gerakan yang masif dalam pengolahan sabut kelapa,” tutur nya dalam rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkopimda dalam rangka pembahasan Isu Strategis dan pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa, di Makodim 0314/Inhil, Jum’at (31/1/2020).

Lajut Dandim, saat ini Kodim 0314/Inhil telah memproduksi, serat sabut (cocofibre) diolah menjadi sapu, pot tanaman dan serbuk sabut (cocopeat) untuk pupuk.

“Produk yang ingin dikembngkan kedepannya seperti kasur, tali, keset. Namun perlu dukungan tambahan alat untuk mendukung produksi tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pengolahan sabut kelapa sampai pada hari ini belum ditempatkan dengan benar oleh masyarakat.

“Selama ini sabut kelapa oleh masyarakat dinilai masih belum memiliki harga. Tentunya hal ini akan lebih kita galakkan guna membuka pola pikir masyarakat agar mau menjalankan ekonomi kreatif pengolahan limbah sabut kelapa ini,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Bupati Inhil HM Wardan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0314/Inhil dalam mendukung program pemerintah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pengolahan limbah sabut kelapa.

“Sejauh ini sabut kelapa di Kabupaten Inhil belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi, semoga dengan adanya gebrakan dari Kodim kedepan mampu mengangkat pengolahan sabut kelapa menjadi nilai ekonomi,” kata HM Wardan saat memimpin rapat pemberdayaan perekonomian kerakyatan pengolahan limbah sabut kelapa di Makodim 0314/Inhil.

Lanjut Bupati dua periode, dalam pengengbangan ekonomi kerakyatan, yang menjadi titik berat adalah di pedesaan. Karena apabila desa mampu menggali potensinya yang ada di desanya, kedepan desa tidak lagi berharap dengan APBD seperti sekrang ini.

“Dinas, Camat, Desa melalui Bumdes, pengolahan sabut kelapa ini harus dikembangkan. Pemerintah daerah senantiasa mensuport untuk pengolahan sabut kelapa,”

Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di Aula Makodim 0314/Inhil, dihadir oleh Bupati Inhil, Kapolres, Ketua PN Tembilahan, Kejari Inhil,  dan unsur Forkopimda lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan.

Reporter Arbain

Foto justice.co

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Warga Desa Teluk Tuasan keluhkan atas langkanya Gas liquified Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pasalnya, warga setempat merasakan sulitnya untuk mendapatkan LPG 3Kg jenis melon. Bahkan hampir diseluruh wilayah desa tersebut tidak ada lagi yang menjual Gas LPG.

Atas hal itu, Warga Desa Teluk Tuasan seakan terpaksa beralih menggunakan arang akibat langkanya GAS tersebut.

“Susah sekali mendapatkan gas, sudah keliling desa tidak ada satupun yang menjual. Terpaksa harus ganti dengan Arang, supaya bisa masak.” ungkap seorang narsum yang tak ingin disebutkan namanya,  Sabtu (25/01/20).

Selain itu, Fitri warga lainnya yang juga merasakan dampak langkanya Gas LPG. Dikataknya, sulitnya mendapatkan Gas LPG membuat dibeberapa tempat menaikkan harga Gas diatas harga normal.

“Sekalinya ada gas, harganya juga malah ikut naik karena susahnya mendapatkan Gas. Mau ganti arang, tapi sudah nyaman pakai gas. Mau gak mau mahalpun kami beli, tapi kalau sudah tidak ada uang lagi terpaksa pakai arang,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pedagang LPG juga mengaku sulit untuk mendapakan Gas. Dikatakannya, jangankan untuk dijual, untuk dipakai sendiri saja susah.

“Susah dapatkan gasnya, karena infonya mau disubsidi dan dibatasi. Kalaupun dapat juga tidak bisa banyak, palingan cuma dapat 5 atau 8 tabung,” tutur Siti kepada Media.

Editor Arb

ARB INdonesia, PEKANBARU – Jika tidak ada aral melintang, akhir bulan Februari tahun 2020, produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) OK OCE secara resmi akan dilaunching dan beredar di Provinsi Riau.

Sebagai perkenalan hari ini Sabtu (26/1/2020) PT Tirta Sentosa Sejahtera sebagai penanggung jawab bisnis di Sumatra menggelar acara sosialisasi produk AMDK OK OCE untuk agen di Hotel Royal Asnof Pekanbaru. Acara ini untuk membuka kesempatan warga Riau menjadi agen.

Direktur Utama PT Tirta Sentosa Sejahtera Hendy Soewandi kepada CAKAPLAH.COM mengatakan hari ini pihaknya mengundang calon-calon agen dan memberikan sosialisasi bagaimana berbisnis AMDK OK OCE ini. Dan ternyata memang pesertanya membludak.

“Untuk AMDK OK OC ini adalah produk nasional dan yang terpenting Air Mineral OK OCE ini telah terdaftar ke dalam merek air minum dalam kemasan BPOM dan SNI. Sehingga dapat dipastikan baik untuk tubuh kita,” ujar Hendy didampingi owner PT Tirta Sentosa Sejahtera, Nyimas Rohana Halim, Sabtu (26/1/2020).

Lanjut Hendy, yang menjadi keistimewaan AMDK OK OCE ini adalah dalam proses produksinya dibacakan murotal Alquran. Hal ini berdasarkan penelitian ahli di Jepang yang menyatakan, ayat Alquran membuat air beraura positif dan lebih baik.

“Karena sudah ada penelitiannya di Jepang, jadi air yang diberi bacaaan baik, air tersebut akan membentuk kristal yang baik. Jadi dengan bacaan murotal ini tadi, air tersebut diharapkan bisa menjadi hal yang baik untuk tubuh kita,” ungkapnya.

Selain itu, keunggulan selanjutnya adalah setiap membeli 1 liter air mineral OK OCE sudah ikut berinfak Rp15.

“Kita kerjasama dengan Bank Infaq Dunia yang nantinya rekeningnya ini untuk anak-anak yatim atau yang membutuhkan di Sumatera. Jadi memang ini bisnis bukan dunia saja namun juga akhirat,” ungkapnya.

Keunggulan lainnya adalah, mulai dari kemasan botol, plastik, semuanya itu bersertifikasi SNI pilihan terbaik. Karena air dengan bacaan murottal yang dijaga didalamnya. Sehingga memang harus benar-benar dijaga dengan baik.

“Untuk air mineral OK OCE ini juga tidak diperbolehkan dijual di Diskotik, warung remang-remang ataupun Supermarket yang bukan milik pribumi. Kita ingin bisnis ini memang untuk mensejahterakan ummat,” ungkapnya.

Direktur Marketing PT Tirta Sentosa Sejahtera Hari menambahkan saat ini Air Mineral OK OCE hadir dengan 5 varian. Yaitu yang pertama galon 19 liter, varian cup atau gelas dengan ukuran 220 ml, botol 330 ml, botol 500 ml dan botol 1.400 ml.

“Rencana kita juga akan buat varian botol dengan ukuran 220 ml. Tapi memang belum ya. Kita masih menunggu mesin unttuk membuat varian botol. Insya Allah tahun depan sudah terealisasi,” jelasnya.

Distributor tunggal OK OCE untuk wilayah Riau Hasrul mengatakan untuk harga air mineral OK OCE ini juga sangat bersahabat dengan masyarakat.

“Walau bisnis ini memang sudah ada yang terlebih dahulu, namun untuk OK OCE kita bisa jamin harganya sangat bersahabat,” ungkapnya.

Dikatakan Hasrul lagi, AMDK OK OCE punya tagline yang luar biasa yakni hidup sehat berkah dunia akhirat.

“Mengapa berkah dunia akhirat? Karena seperti disampaikan tadi, air mineral kita ini pada produksinya dibacakan murattal quran, ditambah lagi setiap pembelian kita juga langsung ikut berinfaq, ditambah lagi diproduksi dengan teknologi modern. Insya Allah ini bisa jadi alternatif bagi umat yang merindukan air minum sehat dan berkah,” tukasnya.

Sebagai informasi OK OCE merupakan istilah yang dipopulerkan oleh mantan Wagub Jakarta Sandiaga Uno. OK OCE adalah gerakan penciptaan lapangan kerja. Melalui gerakan kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan, OK OCE bertujuan untuk bisa menciptakan kemandirian dan lapangan kerja yang banyak untuk rakyat Indonesia. Kini OK OCE mulai merambah di pasar air minum dalam kemasan. (*)

Sumber cakaplah.com
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2020/01/25/akhir-februari-air-mineral-ok-oce-launching-di-riau/#sthash.PGbkMTlp.dpbs

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Harga daging Ayam di Pasar Parit 11 Tembilahan kembali stabil setelah beberapa waktu lalu sempat naik. Hal itu terbukti ketika awak media mewawancarai seorang pedadang ayam di pasar tersebut.

“Sekarang sudah mengalami penurunan harga di angka Rp28.000 hingga Rp30.000 dari yang semula berada dikisaran Rp35.000, ” ujar Wani, kepada media, Jum’at (24 /1/2020).

Menurutnya, penurunan harga jual ayam potong tersebut dikarenakan  kurangnya permintaan akan kebutuhan daging ayam oleh konsumen.

“Pasokan daging ayam yang rutin juga membuat harga ayam potong menjadi stabil. Disamping itu juga pasokan daging ayam masih berlimpah dari peternak sekitar membuat penjualan daging ayam di Pasar masih tetap lancar,” sambungnya.

Ia juga menyebutkan bahwa lonjakan harga daging ayam yang tiba-tiba itu terkadang disebabkan oleh ketidaklancaran pasokan daging ayam.

“Sementara jumlah permintaan konsumen meningkat pada hari-hari tertentu saja. Namun pasokan ayam sedikit, hal tersebut dapat membuat harga daging ayam potong meningkat drastis,” imbuhnya.

Editor Arbain