Ingat ! Pendaftaran Calon Komisaris dan Direksi di PT KIG Hari ini Terakhir

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tahapan penerimaan berkas lamaran untuk pengisian jabatan calon Komisaris dan Direksi di PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG) hari ini adalah batas akhir pendaftaran, Kamis (16/7/2020).


Diketahui tahapan penerimaan berkas dimulai pada tanggal 3 Juli dan berakhir pada Jum’at 17 Juli 2020 tepat pada pukul 00.00 wib.


Hal tersebut berdasarkan info resmi Tim Panitia Seleksi melalui surat edaran Nomor : 60641 /PANSEL-KIG/VI/2020 Tentang Seleksi Calon Komisaris dan Direksi PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).


Bagi pelamar, berkas persyaratan diserahkan melalui via Email milik pribadi dan dikirim ke alamat Email : Panselkig2020@gmail.com.


Untuk mengunduh info persyaratan lengkapnya Klik Disini ! (ARB INdonesia – Lowongan PT KIG)


https://dinkes.inhilkab.go.id/


Atau kunjungi situs https://www.inhilkab.go.id/ https://dinkes.inhilkab.go.id/


Bagi pelamar yang telah mengirim berkas lamaran melalui alamat Email, segera lakukan konfirmasi kepada salah satu pansel di nomor kontak yang tertera :
(1). WA. 0812-6868543 (Sukatno)
(2). WA. 0812-7551-334 (Suryawati)
(3). WA. 0812-6792-6758 (Wawan). (*)




Per Mei 2020, Utang Luar Negeri Indonesia Sebesar US$ 404,7 Miliar

ARBindonesia.com, JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$ 404,7 miliar pada akhir Mei 2020. Atau tumbuh 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% (yoy)


BI melihat, ULN Indonesia pada akhir Mei 2020 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. “Ini dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta serta penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi Rupiah,” terang BI dalam keterangan resminya, Jumat (17/7).


BI juga mencatat, ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 404,7 miliar pada akhir Mei 2020 yang terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 194,9 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,9 miliar.


Kemudian, posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat tumbuh 3,1% yoy atau sebesar US$ 192,1 miliar.


BI menilai, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.


“Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan,” paparnya.


Sedangkan, posisi ULN swasta pada akhir Mei 2020 juga tumbuh sebesar 6,6% (yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4% (yoy).


Kemudian, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga meningkat sebesar 8,9% (yoy), di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8% (yoy).


Menurut BI, beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar yang mencapai 77,3% dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pertambangan & penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), dan sektor industri pengolahan.


Adapun rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 adalah sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%.


Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN.


“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutupnya. (*)


Sumber kontan.co.id




Penerimaan Berkas Lamaran Calon Komisaris dan Direksi di PT KIG Tersisa Satu Hari

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tahapan penerimaan berkas lamaran untuk pengisian jabatan calon Komisaris dan Direksi di PT. Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG) tersisa satu hari lagi, Kamis (16/7/2020).


Diketahui tahapan penerimaan berkas dimulai pada tanggal 3 Juli dan berakhir pada Jum’at 17 Juli 2020.


Hal tersebut berdasarkan info resmi Tim Panitia Seleksi melalui surat edaran Nomor : 60641 /PANSEL-KIG/VI/2020 Tentang Seleksi Calon Komisaris dan Direksi PT Kelapa Indragiri Hilir Gemilang (KIG).


Bagi pelamar, berkas persyaratan diserahkan melalui via Email milik pribadi dan dikirim ke alamat Email : Panselkig2020@gmail.com.


Untuk mengunduh info persyaratan lengkapnya Klik Disini ! (ARB INdonesia – Lowongan PT KIG)


Atau kunjungi situs ini :


https://www.inhilkab.go.id/ 


https://dinkes.inhilkab.go.id/


Bagi pelamar yang telah mengirim berkas lamaran melalui alamat Email, segera lakukan konfirmasi kepada salah satu pansel di nomor kontak yang tertera :
(1). WA. 0812-6868543 (Sukatno)
(2). WA. 0812-7551-334 (Suryawati)
(3). WA. 0812-6792-6758 (Wawan).


(Informasi)




Sektor Perbankan Indonesia Dikuasai Asing? ini Kata OJK

Arbindonesia.com, JAKARTA – Isu bank domestik dijajah bank asing, belakangan sering menjadi pembicaraan publik di media sosial. Apalagi, pasca Kookmin Bank mendapatkan izin dan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).


Menjawab hal ini, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan dalam hal pengawasan perbankan, tugas OJK tentunya adalah menjaga agar kinerja sektor perbankan tetap positif. Secara, sektor perbankan memang menjadi mesin penting dalam menggerakkan roda perekonomian.


Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini situasi ekonomi domestik dan global semakin tidak menentu. Beragam risiko mulai dari likuiditas dan permodalan pun kian meningkat.


Lagipula, kalau dilihat berdasarkan struktur industri perbankan di Tanah Air, menurut Anung istilah asing sudah tidak relevan. Lantaran proses penguatan modal perbankan oleh pihak asing sudah terjadi sejak lama, dan merupakan mekanisme bisnis yang peraturannya sangat ketat.


Melihat data, saat ini total bank di Indonesia mencapai 110 bank. Rinciannya, bank domestik sebanyak 70 bank yang terdiri dari 4 bank pemerintah, 27 bank pembangunan daerah (BPD) dan 39 bank swasta.


“Sementara untuk bank asing, definisi bank asing adalah kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia dan bank yang sahamnya mayoritas dimiliki asing, saat ini ada 40 bank,” ujarnya dalam webinar di Jakarta, Kamis (9/7).


Melihat data ini, Anung memastikan kalau secara jelas industri perbankan di Indonesia dikuasai oleh bank domestik atau 73% dari pangsa pasar aset. Penguasaan pasar itu terdiri dari bank pemerintah 43,19%, BPD 8,35% dan bank swasta nasional 21,49%.


Sedangkan untuk bank asing pangsa pasar asetnya menurut data OJK hanya 27% saat ini. Terdiri dari kantor cabang bank asing 4,19% dan bank yang dikuasai asing 22,77%.


“Sebagian besar banyak khawatir asing akan terus masuk dan akan menguasai pangsa pasar kita, itu justru pangsanya hanya 27%, dan ini tidak beranjak banyak sejak 3-4 tahun lalu. Malah asing pernah kuasai hampir 32% dan porsinya terus menurun. Jadi justru bank domestik itu lebih menguasai, meskipun kita perlu invite asing karena kita perlu modal,” imbuhnya.


Dari sisi pangsa kredit pun kurang lebih sama. Sekitar 43% kredit perbankan saat ini didominasi oleh empat bank plat merah. Kemudian, bank swasta nasional dan BPD memegang pangsa pasar masing-masing 24% dan 9%. Sementara untuk kantor cabang bank asing hanya 3% dan bank yang dimiliki asing 21%.


Sama halnya dengan pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK) yang mengumpul di sistem perbankan Tanah Air. Lagi-lagi 41% dana masyarakat tertampung di bank pemerintah sebesar 41%, bank swasta nasional 23% dan BPD 8%. Sedangkan untuk bank yang dimiliki asing menguasai 22% dan kantor cabang bank asing 6% saja.


“Istilah asing itu sudah tidak relevan. Investor asing pun kalau setor modal di perbankan, tidak bisa ditarik lagi, kredit pun tidak bisa diberikan ke non residensial. Dan catatan kami, mayoritas bank yang dimiliki asing dividennya di top-up ke permodalan mereka,” katanya. (*)


Sumber Kontan.co.id




Meski Mendapat Subsidi 4 Miliar, PDAM Titra Inhil Masih Merugi

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Tahun ini , PDAM Tirta Indragiri (TI) mendapat bantuan subsidi sebesar Rp 4 Milyar  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).


Kendati demikian, sampai saat ini PDAM TI masih mengalami kerugian, karena biaya produksi lebih besar dari harga jual ke pelanggan.


Demikian diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM TI Ir Ahmad Hafiz kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (8/6/2020).


Nilai tersebut jauh lebih rendah dari dana yang dibutuhkan perusahaan berplat merah itu, guna menunjang pemulihan kembali kondisi perusahaan.


“Yang kita ajukan sekitar Rp 7 Miliar tapi yang disetujui untuk tahun ini hanya Rp 4 Milyar. Bagaimana pun perusahaan harus tetap jalan, karena ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” sebutnya.


“Waktu pertama kali saya menjabat, keuangan perusahaan sudah sulit. Jadi bagaimana mau membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya.
Tahun 2019 saja hanya 2 bulan karyawan bisa gajian,” terangnya lagi.


Dengan adanya subsidi tersebut, sangat membantu jalannya kelancaran perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


“Jika dihitung berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran, sudah seharusnya memang diberlakukan kenaikan tarif. Untuk setahun ini aja, perhitungan biaya gaji karyawan sekitar Rp 5 Milyar lebih,” tambahnya lagi.


Lebih jauh dia menjelaskan, dari Rp 4 Milyar bantuan subsidi, sudah 1 Milyar yang tersalur. “Kita masih tarif yang lama, belum ada kenaikan. Harga jual ke pelanggan sekitar 4 ribu , sedangkan harga produksi kita 8 ribuan. Jadi selisihnya itu yang disubsidi tarif,”imbuhnya


Untuk diketahui ,berdasarkan data yang berikan Dirut Ahmad Hafiz, total pelanggan PDAM saat ini berjumlah 13.397 pelanggan.


Sementara dari total pelanggan, subsidi tarif hanya diberikan kepada pelanggan Non Niaga A sekitar 445 pelanggan aktif , Non Niaga B sebanyak 11.219 dan Sosial ada 75 pelanggan yang aktif.


Sehingga jika ditotalkan ada sekitar 11.739 pelanggan yang mendapat subsidi tarif atau sekitar hampir 85 persen pelanggan. (ra/arb)




Akhirnya Pedagang Kembali Diperbolehkan Berjualan di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai

Pedagang kembali diperbolehkan beraktifitas di TBG Kota Dumai, foto Hendrik


ARBindonesia.com, DUMAI –Terkait masalah pedagang yang mendatangi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Dumai dengan tujuan meminta izin agar mereka bisa kembali membuka usaha dagangannya di Taman Bukit Gelanggang (TBG), Sabtu (06/06/2020).


Atas hal tersebut, dari rapat yang dilakukan oleh pihak Dispora Kota Dumai pada Jum’at (5/6/2020), didapat kesepakatan bahwa pedagang yang biasanya berjualan di TBG  diperbolehkan kembali berjualan di area Taman.


Kepala UPT telah mengintruksikan kepda Danru security TBG, bahwasanya pedagang di perboleh kan kembali berjualan dari pukul 16-00-22.00 wib.


Tapi pihak UPT menyampaikan dengan syarat bahwa gerobak atau becak pedagang tidak diperbolehkan masuk ke dalam area taman,
termasuk sepeda motor.


Hal itu disampaikan langsung oleh Wan Safrizal selaku Danru security Taman Bukit Gelanggang.


Reporter Hendrik