DPR RI Protes Australia soal Yerusalem di Konferensi Al-Quds
Wakil Ketua BKSAP DPR F-PKS Rofi Munawar (Foto: dok. Pribadi)
Istanbul – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar menilai Australia keliru mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Australia diminta mempertimbangkan pengakuannya.
“Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya, termasuk Indonesia,” ujar Rofi setelah memimpin sidang di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds di Istanbul, Turki, sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan Humas PKS, Minggu (16/12/2018) dilansir melaui detikcom.
Kendati mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, PM Australia Scott Morrison belum memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat. Untuk sementara waktu, pemerintah Australia akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem Barat.
Menurut Rofi, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel. Rofi mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah Australia tersebut.
“Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir,” kata Rofi.
Sebelumnya, Morrison menyebut pergeseran kebijakan luar negeri Australia ini sebagai pandangan yang ‘seimbang, dipertimbangkan secara matang, dan jelas’. Namun dia juga menekankan komitmen Australia untuk suatu hari nanti mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa mendatang.
“Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat–yang menjadi lokasi Knesset (parlemen Israel) dan banyak institusi pemerintahan lainnya–sebagai ibu kota Israel,” ujar Morrison sebagaimana dilansir AFP, Sabtu (15/12).
Bungkam Malaysia, Vietnam Juara Piala AFF 2018
Timnas Vietnam Juara Piala AFF 2018. (Manan VATSYAYANA / AFP)
detikriau.org — Timnas Vietnam menyabet gelar juara Piala AFF 2018 usai mengalahkan Malaysia 1-0 pada laga final di Stadion My Dinh, Hanoi, Sabtu (15/12). Ini menjadi gelar kedua Vietnam di sepanjang turnamen antarnegara ASEAN tersebut.
dikabarkan CNN IndonesiaTuan rumah sukses mencetak gol cepat di menit keenam berkat aksi Nguyen Anh Duc. Umpan silang dari Nguyen Quang Hai dari sisi kiri disambut tendangan voli Nguyen Anh untuk menjebol gawang Farizal Marlias.
Malaysia sebenarnya sanggup memberikan perlawanan sengit. Skuat arahan Cheng-Hoe Tan bahkan mampu mendominasi penguasaan bola sebanyak 58 persen dan menghasilkan lima tembakan tepat sasaran.
Namun, anak-anak Harimau Malaya gagal memanfaatkan sederet peluang emas yang dimiliki berkat penampilan apik kiper Vietnam Dang Van Lam. Vietnam sendiri hanya menciptakan tiga on target termasuk gol Nguyen Anh.
Vietnam dipaksa bekerja keras menahan gempuran Malaysia, berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai. The Dragon berhak mengangkat trofi turnamen terakbar se-Asia Tenggara untuk kali kedua sejak 2008.
Sebelumnya Vietnam berhasil menahan imbang Malaysia 2-2 di Bukit Jalil. The Dragons bahkan unggul dua gol lebih dulu melalui Nguyen Huy Hung dan Pham Durc Huy sebelum mampu dibalas Shahrul Saad dan Savawi Rasid.
Sementara langkah Indonesia di turnamen kali ini terhenti di fase grup setelah gagal bersaing dengan Filipina dan Thailand. Skuat Garuda bahkan dipastikan tersingkir meski memiliki satu laga tersisa.
Susunan Vietnam vs Malaysia
Timnas Vietnam: Dang Van Lam; Que Ngoc Hai; Doan Van Hau; Nguyen Huy Hung; Do Hung Dung; Phan Van Duc; Nguyen Trong Hoang; Nguyen Anh Duc; Nguyen Quang Hai; Tran Dinh Trong; Do Duy Manh.
Mantan Wapres AS Al Gore: ‘Efek permukaan laut naik, ribuan pulau dan Jakarta terancam tenggelam’
BBC Indonesia mewartakan bahwa mantan wakil presiden Amerika Serikat dan pegiat lingkungan, Al Gore, mendatangi paviliun Indonesia di sela-sela konferensi perubahan iklim PBB 2018 (COP24) yang berlangsung di Katowice, Polandia.
Gore mengatakan konferensi PBB tentang perubahan iklim adalah harapan dan peluang negara-negara di dunia untuk memperbaharui kebijakan terhadap lingkungan.
“Akibat pemanasan global, 95% es di Arktik mencair, imbasnya permukaan air laut naik, ribuan pulau di Indonesia termasuk Jakarta terancam tenggelam, bersama dengan New York, Mumbai, Bangladesh, bahkan Miami,” kata Gore, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid.
Gore mengatakan manusia memiliki political will (keinginan politik) untuk mengubah krisis iklim yang terjadi saat ini.
Ia mengatakan suhu permukaan bumi telah naik satu derajat celcius dan semua pihak butuh percepatan perbaikan lingkungan.
“Bila kita ragu akan political will, yakinlah, political will itu juga sumber daya yang bisa diperbaharui,” kata Gore.
Daratan berkurang
Pesan ini juga ia tunjukkan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait penarikan diri Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris pada COP21.
“Jika ingin benar-benar lepas dari Kesepakatan Paris, dia (Donald Trump) harus menunggu usai masa pemilu selanjutnya, itu aturannya. Jadi jika ada presiden baru yang menang dalam pemilu menggantikan Donald Trump, hanya butuh 30 hari bagi Amerika serikat untuk kembali fokus pada Kesepakatan Paris,” kata Gore.
Soal ancaman tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengutarakan bahwa akibat kenaikan muka air laut, daratan akan berkurang yang menyebabkan migrasi manusia ke tempat yang lebih aman.
“Sekitar 300.000 kepala keluarga kehilangan rumahnya karena kenaikan permukaan air laut,” kata Siti Nurbaya.
Indonesia memiliki target penurunan emisi pada 2020 hingga 2030 sebesar 29% dan sektor energi dinilai masih lambat bergerak.
Transisi energi terbarukan
Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengutarakan penggunaan energi terbarukan ditargetkan sebesar 23% dari konsumsi energi nasional pada 2025 mendatang.
“Hingga kini (2018) Indonesia baru dalam kisaran pencapaian 11 %, masih jauh dari target,” Kata Luhut.
Pesan Gore ketika melihat fakta dari para ilmuwan adalah mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan meningkatkan ambisi penurunan emisi domestik.
Luhut mengatakan pihaknya harus realistis karena hingga saat ini menurut Global Carbon Project, konsumsi nasional batu bara di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,9 %, meskipun energi terbarukan meningkat 5,7 % setiap tahun.
Namun, konsumsinya masih sangat rendah, belum sampai 1 EJ, sementara batu bara mendekati 2,5 EJ, dan minyak bumi melebihi 3 EJ.
Gore mengatakan, “Jika 10 tahun lalu, kita masih bermimpi bahwa energi terbarukan dapat direalisasikan, para ilmuwan telah menetapi janjinya, kini listrik yang dihasilkan dengan tenaga surya dan angin, justru lebih murah dari batu bara, maka dunia harus menghentikan penggunaan batu bara, termasuk Indonesia.”
Sepanjang 2018, 251 Wartawan Dibui Karena Tugas Jurnalistik
Ilustrasi: Net
Detikriau.org – Jumlah wartawan yang dipenjara karena melakukan pekerjaan jurnalistiknya mencapai rekor tertinggi pada tahun 2018 ini.
Begitu laporan terbaru yang dirilis Committee to Protect Journalists (CPJ) (Kamis, 13/12) seperti dimuat Channel News Asia yang dilansir detikriau.org melalui rmol.co.
CPJ merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mempromosikan kebebasan pers.
Menurut data tahunan CPJ tersebut, sejak 1 Januari hingga 1 Desember 2018, tercatat ada 251 wartawan di seluruh dunia yang dipenjara karena pekerjaan mereka. Lebih dari setengahnya berada di Turki, China, dan Mesir, di mana pihak berwenang menuduh para wartawan melakukan kegiatan anti-pemerintah.
Dalam data yang sama ditemukan, jumlah wartawan yang dipenjara karena tuduhan membuat berita palsu naik menjadi 28 orang pada tahun ini, bila dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 21 orang dan tahun 2016 yang berjumlah 9 orang.
Laporan itu juga mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena sering mencirikan liputan media negatif sebagai “berita palsu”, sebuah frase yang juga digunakan oleh para pemimpin terhadap kritik mereka di negara-negara seperti Filipina dan Turki.
Data CPJ juga menemukan bahwa Turki masih menjadi negara paling buruk di dunia dalam hal kebebasan pers. Setidaknya ada 68 wartawan dipenjara karena tuduhan anti-negara pada tahun ini. Sedangkan di Mesir, ada setidaknya 25 wartawan yang masuk penjara karena tuduhan senada.
Turki sebelumnya mengatakan tindakan kerasnya dibenarkan karena upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah pada 2016. Sedangkan Mesir mengatakan tindakannya diambil untuk membatasi perbedaan pendapat diarahkan pada gerilyawan yang berusaha melemahkan negara.
Jumlah keseluruhan wartawan yang dipenjara versi CPJ sebenarnya turun 8 persen dari rekor tertinggi tahun lalu, yakni 272 wartawan. Namun totalnya tidak memperhitungkan wartawan yang hilang atau ditahan oleh aktor non-negara. CPJ mengatakan ada puluhan wartawan hilang atau diculik di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk beberapa yang ditahan oleh pemberontak Houthi di Yaman
Terima Suap Hanya Rp 10 Ribu, Dua Karyawan Asing di Singapura Terancam Penjara 5 Tahun
Singapura adalah negara ketujuh paling rendah tingkat korupsinya di dunia. Foto: Net
detikriau.org – Media online Australia ABC.net.au mengabarkan Dua operator alat berat China terancam dipenjarakan setelah pejabat Singapura menuduh mereka melakukan suap sebesar ‘$SIN 1′ atau sekitar Rp10.000.
Otoritas anti-korupsi Singapura telah mengumumkan, menekankan bahwa kawasan yang menjadi pusat bisnis keuangan yang dikenal karena citra bersihnya tidak akan mentoleransi tindak korupsi, tidak peduli seberapa kecil korupsi yang dilakukan.
Chen Ziliang, 47 tahun, dan Zhao Yucun, 43 tahun, keduanya adalah operator truk alat berat forklift, menghadapi denda hingga $ 100.000 atau setara Rp 1 miliar, dan penjara hingga lima tahun, atau keduanya.
Biro Investigasi Praktik Korupsi mengatakan dalam sebuah pernyataan menulis Chen dituntut dengan satu tuduhan berusaha mendapatkan suap sebesar $ 1 dari sopir truk sebagai imbalan “karena tidak menunda pengumpulan sebuah kontainer ke truknya,
Dia juga dituntut karena mendapatkan suap serupa dari supir truk lainnya selama hampir dua tahun.
Zhao didakwa karena menerima suap serupa selama lebih dari tiga tahun.
“Karyawan diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan adil daripada mendapatkan suap sebagai imbalan atas bantuan yang dilakukannya,” kata biro itu dalam pernyataan itu.
“Bahkan jika jumlah suap yang diterimanya hanya sebesar $ 1 atau Rp 10.000, mereka dapat dibawa ke penuntutan.
“Suap dalam jumlah berapa pun atau apa pun tidak akan ditolerir,” katanya.
Kedua pekerja itu merupakan karyawan dari perusahaan kontainer tetapi biro tidak mengatakan fasilitas tempat mereka bekerja.
Seorang juru bicara biro anti-korupsi Singapura, yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta, tidak dapat mengkonfirmasi jumlah total yang dikumpulkan dua orang dalam suap atau berapa kali mereka meminta suap.
Singapura menempati urutan ke-7 dalam daftar negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia, Transparency International, sebuah koalisi anti-korupsi global yang berbasis di Berlin.
Warga Asing Berketerampilan Rendah Bisa Tinggal Permanen di Australia
Pemerintah Australia mengklaim kesepakatan imigrasi regional yang baru akan menarik pekerja sektor agrikultur asing. (Laurissa Smith: ABC Rural)
Pemerintah Australia telah membuka peluang bagi warga asing dengan keterampilan dasar pertanian atau perhotelan untuk pindah secara permanen ke Australia dengan visa kerja.
Poin utama:
Kesepakatan imigrasi lokal baru menawarkan janji tinggal permanen
Warga asing bahkan dengan keterampilan rendah atau bahasa Inggris yang kurang fasih bisa mendaftar
Imigran harus menghabiskan tiga hingga empat tahun di wilayah yang sama
Perjanjian imigrasi regional baru untuk Wilayah Utara Australia (NT) dan Negara Bagian Victoria barat daya akan menurunkan kriteria untuk keterampilan, bahasa dan pendapatan bagi pekerja imigran.
Dan mereka akan menyediakan peluang untuk masa tinggal permanen bagi para pekerja yang sebelumnya tidak ada.
Namun Pemerintah Australia menuntut para imigran berkomitmen untuk tinggal di daerah-daerah ini setidaknya selama tiga tahun sebelum jalur permanen tersedia.
Menteri Imigrasi Australia, David Colemanm mengatakan Pemerintah sedang memperbaiki program imigrasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokasi tertentu.
“Kami, khususnya, mencermati cara-cara untuk mengisi kesenjangan pekerjaan di daerah-daerah,” katanya.
Pemerintah Australia telah menutup opsi untuk masa tinggal permanen bagi ratusan pekerjaan dalam program imigrasi selama dua tahun terakhir, terutama melalui perubahan daftar pekerjaan dalam visa kebutuhan keterampilan sementara.
Ini berarti peluang bagi masa tinggal permanen melalui visa kerja hanya tersedia bagi pekerja yang paling diinginkan Pemerintah Australia, terutama pekerjaan terampil yang dibutuhkan oleh bisnis Australia.
Tetapi kesepakatan baru -yang dikenal sebagai Persetujuan Area Migrasi Khusus (DAMA) -menurunkan persyaratan itu, membuka peluang bagi para imigran yang kurang lancar berbahasa Inggris dan berketerampilan lebih rendah dan membayar untuk pindah ke Australia secara permanen.
DAMA untuk wilayah NT sudah berlaku, tetapi tidak termasuk tawaran residensi permanen.
Manuela Seiberth, agen imigrasi yang bermarkas di Darwin, mengatakan tawaran baru residensi permanen itu “sangat besar”.
“Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik, khususnya mengingat reformasi hukum imigrasi baru-baru ini yang meningkatkan persyaratan untuk sebagian besar visa yang disponsori pekerja dan imigrasi keahlian umum, seperti kualifikasi yang lebih tinggi, pengalaman kerja yang lebih banyak dan keterampilan bahasa Inggris yang lebih tinggi,” ujarnya.
“DAMA menawarkan opsi untuk pekerja semi-terampil dan memberikan fleksibilitas dengan konsesinya.”
Biasanya, visa kerja harus ditujukan untuk pekerja dengan bahasa Inggris yang kompeten dan membayar setidaknya $ 53.900 (atau setara Rp 539 juta) per tahun.
Namun, di bawah kesepakatan DAMA di NT sebelumnya, visa bisa disetujui bagi ahli pembuat roti, barista atau penata rambut dengan bahasa atau penghasilan kurang dari ambang batas ini.
Di bawah skema DAMA yang baru, para pekerja ini kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk pindah ke Australia secara permanen.
Politisi lokal, Dan Tehan, mengatakan kesepakatan imigrasi yang baru akan menguntungkan industri produk susu lokal. (Tony Allan)
Perbaruan di NT
Seiberth telah memberikan saran untuk bisnis di bawah skema DAMA sebelumnya di NT.
Ia mengatakan sebagian besar digunakan oleh penyedia pariwisata dan perhotelan untuk pekerjaan seperti pengawas bar dan pelayan.
“Pengusaha di Wilayah Utara AUstralia berjuang untuk menarik dan mempertahankan pekerja terampil – saya berbicara dari pengalaman saya sendiri sebagai pemilik bisnis dan pemberi kerja,” katanya.
“Masalah utamanya adalah iklim tropis ekstrim di Ujung Utara Australia dan lokasi yang terpencil.”
Pemerintah NT menegaskan bahwa kesepakatan baru ini mencakup lebih banyak jenis pekerjaan -jumlah totalnya 117, dibandingkan dengan 111 yang terdaftar saat ini – bersama dengan penyesuaian bahasa Inggris dan konsesi gaji serta tawaran residensi permanen.
Menteri Pelatihan untuk Tempat Kerja NT, Selena Uibo, mengatakan semua penduduk diuntungkan ketika lebih banyak orang pindah ke kawasan itu.
“Semakin banyak orang berarti lebih banyak pekerjaan, ekonomi yang lebih kuat, dan pendapatan barang dan jasa yang lebih banyak, yang berarti sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan lebih banyak polisi.”
Skema DAMA di Warrnambool
Skema DAMA terpisah untuk wilayah Warrnambool berjanji untuk mengirim pekerja imigran ke sektor pengolahan daging, susu dan sektor agrikultur lainnya.
Dan Tehan, politisi Partai Liberal untuk pemilih lokal Wannon, mengatakan tawaran itu mencakup, “risiko bahwa seseorang akan datang dan melakukan pekerjaan itu selama enam bulan kemudian pindah ke sebuah ibukota”.
“Yang akan dilakukan [para imigran] adalah mereka akan datang, memenuhi persyaratan – yang akan menjadi tiga hingga empat tahun bekerja di daerah dengan kekurangan keterampilan khusus – kemudian mereka baru bisa mengajukan residensi permanen – tidak semuanya begitu, tetapi dalam beberapa kasus,” katanya.
“Jelas ada kriteria yang harus mereka penuhi: segala sesuatu yang berkaitan dengan melanggar hukum, dan sebagainya, tentu saja, bisa merugikan mereka untuk memasuki jalur permanen residensi.”
Pemerintah Australia telah mendiskusikan potensi persyaratan residensi lima tahun untuk visa regional.
Hingga skema DAMA yang baru ditandatangani, tidak jelas berapa lama atau di bawah kondisi apa para imigran akan diminta untuk tinggal di daerah tersebut.
Visa yang diberikan di bawah kerangka regional yang ada saat ini berada pada tingkat terendah dalam satu dekade.