Oleh: Ian Burrows     sumber: ABC

Divisi Intelligence Unit (EIU) dari majalah Inggris The Economist setiap tahun mengeluarkan daftar indeks demokrasi negara-negara di dunia.

Beberapa negara yang menggunakan nama demokrasi sebagai nama resmi negara mereka, namun dalam kehidupan politik sehari-hari negara-negara tersebut tidaklah sepenuhnya demokratis.

EIU menggolongkan 167 negara yang dinlai dalam beberapa kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rejim hibrid, dan otoriter.

Di kawasan Asia Pasifik Australia dan Selandia Baru menjadi dua negara yang masuk dalam kategori betul-betul demokrasi.

Indonesia masuk dalam kategori kedua, demokrasi yang masih cacat, masuk dalam kategori yang sama dengan Amerika Serikat, dan Jepang.

Ada delapan negara yang menggunakan nama demokratik yaitu Aljazair, Republik Demokratik Kongo, Timor Leste, Ethiopia, Korea Utara, Laos, Nepal dan Sri Lanka namun Korea Utara misalnya malah berada di peringkat paling bawah dan masuk kategori sebagai negara otoriter.

Untuk memberikan peringkat EIU memberikan angka dari nol sampai 10 untuk sejumlah kategori seperti partisipasi politik, dan fungsi pemerintah.

Indonesia berada di peringkat 65 dengan nilai 6,39, satu peringkat lebih baik dari Singapura dengan peringkat 66 dengan nilai 6,38.

Di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina lebih tinggi peringkatnya dari Indonesia.

Malaysia di peringkat 52 dengan nilai 6,88 dan Filipina di peringkat 53 dengan nilai 6,71.

Polisi Sri Lanka menangkap dua warga yang mengunggah video di akun Facebook yang memperlihatkan salah satu dari mereka berlagak memberikan uang sogokan kepada sosok `patung` polisi yang terbuat dari kardus .

Dalam rekaman itu, seorang pengendara sepeda motor terlihat menawarkan uang kepada papan kardus dua dimensi yang menggambarkan sosok petugas yang menyandang alat pencatat kecepatan.

Pria dalam video dan temannya yang merekamnya di kota Vavuniy itu kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Mereka dikenakan tuduhan merusak properti umum, serta mempermalukan dan menciptakan citra buruk tentang polisi, lapor Azzam Ameen, wartawan BBC Sinhala

Patung kardus `cutout` yang menurut polisi kini rusak pada bagian kepalanya itu, merupakan satu dari sekian banyak yang ditempatkan di jalan-jalan utama mulai tahun lalu untuk memperlambat laju kendaraan dan mencegah pengemudi ugal-ugalan.

Beberapa bulan lalu, polisi setempat menangkap dua pemuda yang membawa `patung` itu ke rumah mereka.

`Satir, Bukan Kejahatan`

Di Sri Lanka, praktik menyuap polisi lalu lintas untuk menghindari denda formal dan proses pengadilan yang berlarut-larut, merupakan hal biasa.

Tindakan polisi yang menangkap kedua pria yang dikatakan berusia 23 tahun itu mendapat kecaman luas di media sosial.

“Kedua anak muda itu mengirimkan pesan kuat yang bertujuan membasmi budaya suap,” kata pengguna Twitter Ameen Izzadeen kepada BBC. “Itu satir, bukan tindak kejahatan,” katanya.

Pengguna media sosial lain menulis: “Ini bukan lelucon biasa. Begitu banyak orang terbunuh setiap tahun oleh pengemudi ugal-ugalan. Begitu banyak yang seharusnya bisa dilakukan polisi untuk menegakkan hukum.”

Mengapa Ini Kontroversial?

Transparency International (TI), sebuah LSM anti-korupsi, mengatakan kepada BBC bahwa di Sri Lanka polisi dianggap sebagai salah satu lembaga paling korup.

“Masalah ini semakin nyata dengan kurangnya niat untuk menggabungkan landasan sistem untuk memerangi penyuapan di antara polisi lalu lintas,” kata pimpinan TI Sri Lanka, Asoka Obeysekara.

Pekan lalu polisi menskors dua petugasnya setelah viralnya rekaman video yang menunjukkan mereka tampak menerima suap di dekat kantor presiden, yang juga lokasinya dekat dengan markas polisi Sri Lanka.

Tahun lalu, kepala polisi lalu lintas Sri Lanka, Ajith Rohana, mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengambil berbagai langkah untuk menghukum pelaku suap menyuap itu dan mendesak masyarakat untuk melaporkan petugas yang menerima suap.

KLIK SUMBER ASLINYA

Jakarta – Sandera asal Indonesia yang ditahan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf di Filipina terlihat dalam sebuah rekaman video yang dibuat oleh kelompok itu. Dalam rekaman tersebut, Samsul Sangunim yang diculik di perairan Pulau Gaya di Semporna pada 11 September lalu, memohon agar segera dibebaskan.

Dalam rekaman terlihat pula Samsul dimasukkan dalam sebuah lubang yang baru saja digali. Dia menangis dan memohon bantuan agar secepatnya dibebaskan.

“Tolong saya bos, tolong saya bos, tolong ….,” kata Samsul, seperti dikutip dari thestar.com.my yang dilansir melalui Tempo.co, Jumat, 4 Januari 2019.

Sejumlah sumber di Filipina mengatakan rekaman video itu dikirim oleh Abu Sayyaf ke pemilik kapal yang tampaknya sedang melakukan negosiasi dengan para penculik yang menuntut uang tebusan untuk pembebasannya.

Saat berita ini turunkan pada Jumat malam, 4 Januari 2019, Kementerian Luar Negeri RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini.

Samsul diculik bersama rekannnya yang bernama Usman Yusof, 30 tahun. Usman telah melarikan diri dari para penculiknya pada 5 Desember 2018 lalu dan sudah berkumpul bersama keluarganya.

Samsul sekarang ditahan bersama tiga korban penculikan lainnya, yakni satu orang warga negara Malaysia dan dua warga negara Indonesia yang diculik dari sebuah kapal pencari ikan di perairan Kinabatangan sebuah wilayah dekat rantai kepulauan Tawi-Tawi, Filipina. Diyakini, proses negosiasi uang tebusan dilakukan secara langsung dengan keluarga korban atau pemilik kapal.

Sejumlah media di Filipina memberitakan, kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan untuk Samsul sebesar 4 juta peso atau sekitar Rp 2,9 miliar.

Detikriau.org – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan menanggapi kabar adanya 300 mahasiswa asal Indonesia yang menjalani kerja paksa.

Menyusul hasil penyelidikan anggota parlemen Partai Kuomintang Ko Chih-En yang menemukan ratusan mahasiwa Indonesia yang menimba ilmu di Universitas Hsing Wu juga bekerja di pabrik kontak lensa.

“Mereka memang ikut program kuliah sambil magang. Jadi dari Indonesia memang sudah tahu bahwa akan belajar sambil kuliah, dapat gaji,” kata Ketua PPI Taiwan Sutarsis saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/1).

Sutarsis mengatakan, dirinya tidak setuju dengan istilah kerja paksa terhadap mahasiswa seperti selama ini beredar di publik.

“Kami kurang setuju karena menurut para mahasiswa yang ikut mereka memang tahu harus kuliah dengan kerja. Hanya saja ada kelebihan jam kerja yang menyalahi aturan, walaupun semua dibayar,” tuturnya.

“Menurut kami, setelah diskusi sama kawan-kawan di kampus tersebut memang tidak tepat kalau dikatakan kerja paksa. Tapi yang ada adalah kerja di luar batas jam, walaupun overtime tetap dibayar,” jelas Sutarsis.

Menurutnya, sebelum pihak parlemen Taiwan menemukan kejadian tersebut, PPI sudah menerima keluhan dari para peserta yang ikut program kuliah magang.

Untuk itu, Sutarsis berharap ada perbaikan tata kelola dari program kuliah magang. Di mana pemerintah Taiwan dan Indonesia memiliki wewenang bertemu dengan berbagai pihak-pihak yang terlibat dengan membuat aturan lebih detail dan mengikat.

“Agar mahasiswa kita dapat fasilitas pendidikan yang terbaik. Berharap pemerintah RI mulai mempertimbangan untuk menempatkan pejabat selevel atase pendidikan di Taiwan agar berbagai kerja sama ini terkelola, monitoring dan terevaluasi dgn baik,” papar Sutarsis yang merupakan mahasiswa S3 National Central University Taoyuan.

Sumber: Rmol.co

Detikriau.org – Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) keberatan dengan berita yang menyebutkan bahwa ratusan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei, mengalami eksploitasi berkedok magang.

Berita itu dipublikasikan sejumlah media massa di Indonesia.

Beberapa saat lalu Kantor Berita Politik RMOL mendapatkan penjelasan dari pihak TETO yang mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar.

“Taiwan selalu melihat dengan tinggi kesejahteraan dan hak  diaspora Indonesia,” ujar seorang pejabat TETO dalam pesan yang diterima redaksi.

Disebutkan olehnya bahwa tadi pagi, pihak Kementerian Pendidikan Taiwan dan Kantor Ekonomi dan Dagang Indonesia (IETO) di negara itu turun langsung ke Universitas Hsing Wu. Sebanyak 217 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di tempat itu.

Mereka membantah dan ikut membuat video untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada eksploitasi berkedok magang seperti yang diberitakan.

Kantor TETO besok, Jumat (4/1) akan menggelar jumpa pers untuk meluruskan persoalan ini.

Di sisi lain, dalam penjelasannya beberapa saat lalu, TETO mengirimkan surat protes yang dikirimkan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu untuk CNN Indonesia, Detik.com, Merdeka.com, Viva.co.id dan Taiwan News.

Juga dikirimkan satu link video keterangan mahasiswa Indonesia di Universitas Hsing Wu. Video singkat berdurasi 2 menit itu diberi judul “Untuk Menolak Stigma Tuan Yang Terhormat”.

Sumber: rmol.co

Seoul – Seorang diplomat Korea Utara, yang hingga baru-baru ini menjabat sebagai duta besar sementara untuk Italia, menghilang, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan, Kamis.

Sebelumnya, sebuah surat kabar Korsel melaporkan bahwa diplomat Korut yang bernama Jo Song Gil itu sedang mencari suaka di Barat.

Jo Song Gil menghilang bersama istrinya setelah mereka meninggalkan kedutaan besar pada awal November tanpa pemberitahuan, ungkap Kim Mink-ki, anggota parlemen Korsel yang mendapatkan pemaparan dari Dinas Intelijen Nasional.

Pada Kamis pagi, koran JoongAng Ilbo dengan mengutip seorang sumber tanpa nama di kalangan diplomat melaporkan bahwa Jo, 48, telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan suaka di sebuah negara Barat, yang tidak disebutkan.

Jo dilaporkan berada di “tempat yang aman” bersama keluarganya di bawah perlindungan pemerintah Italia.

Kim mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memiliki informasi soal kasus tersebut tapi tidak bisa membicarakannya.

“Mereka (Jo dan keluarganya) meninggalkan misi diplomatik dan menghilang,” kata Kim.

Jika kabar itu benar, Jo menambah daftar diplomat senior yang berusaha kabur dari Korea Utara, negara miskin di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Thae Yong Ho, saat menjabat sebagai wakil duta besar Korut untuk Inggris, membelot bersama keluarganya ke Korea Selatan pada Agustus 2016. Thae adalah diplomat tingkat tertinggi yang pernah mengambil langkah tersebut.

Jo Song Gil mulai menjabat sebagai duta besar sementara pada Oktober 2017 setelah Italia mengusir duta besar Korut saat itu, Mun Jong Nam, sebagai protes atas uji coba nuklir jarak jauh yang dilakukan Korea Utara –pelanggaran terhadap aturan sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa.

Jo mulai bertugas pada Mei 2015 dan sebenarnya dijadwalkan mengakhiri tugasnya pada akhir November, kata Kim.

Sumber: Reuters/ dilansir melalui Antara