Australia Menentang Pembebasan Tanpa Syarat Ustaz Baasyir
“The Sydney Morning Herald Tulis, Joko Widodo membebaskan Baashir untuk menarik suara Muslim konservatif dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang”
Ustaz Abu Bakar Baasyir/ Foto: (Reuters: Darren Whiteside)
Detikriau.org – Keluarga dan teman korban bom Bali marah dengan pembebasan tanpa syarat yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir.
Dimana diketahui peristiwa Bom Bali 2002 yang lalu menelan korban sebanyak 202 jiwa dan 88 diantaranya warga negara Australia.
“Tertegun bahwa ia akan dibebaskan, benar-benar berita yang menghancurkan sebagaimana sepenuhnya ia akan menjalani hidupnya sementara orang lain menderita melihatnya keluar dari penjara,” kata Jan Laczynski, yang kehilangan lima orang temannya dalam Bom Bali, kepada the Sydney Morning Herald, Jumat (18/1).
The Sydney Morning Herald menulis, Joko Widodo membebaskan Baashir untuk menarik suara Muslim konservatif dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Mereka juga menulis kemungkinan besar keputusan ini akan diprotes keras oleh sekutu-sekutu Indonesia terutama Australia yang kehilangan banyak nyawa dalam kejahatan Baasyir.
Media-media Australia memang memberikan kecaman cukup keras atas pembebasan Baasyir. ABC News menulis, pada awal tahun ini calon wakil presiden (cawapres) Maaruf Amin mendesak Baasyir dibebaskan karena usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pada saat itu, tulis ABC News, Australia menentang dengan keras pembebasan tanpa syarat Baasyir.
Pada bulan Maret 2018, Mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menggambarkan Baasyir sebagai ‘otak’ dibalik serangan Bom Bali. Dalam pernyataannya, Bishop mengatakan, Australia mengharapkan keadilan terus dilanjutkan sejauh yang diizinkan hukum Indonesia.
“Abu Bakar Baasyir seharusnya tidak pernah diizinkan untuk menghasut orang lain melakukan serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah di masa depan,” kata pernyataan Bishob tersebut.
Detikriau.org — Anadou Agency mewartakan, Thailand kemungkinan akan menunda pemilihan umum lebih lambat sebulan dari jadwal awal.
Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam mengatakan Kamis bahwa keputusan kerajaan untuk pemilihan anggota parlemen secara nasional akan dikeluarkan minggu depan.
Dia menambahkan bahwa pemilihan umum kemungkinan besar akan diadakan pada 24 Maret, kata media lokal.
Sebelumnya pemilihan umum dijadwalkan 24 Februari.
Komisi Pemilihan secara hukum wajib mengumumkan tanggal pemilihan dalam waktu lima hari setelah keputusan kerajaan diumumkan dalam Lembaran Kerajaan.
Ada kekhawatiran tentang kemungkinan proses pemilihan parlemen yang tumpang tindih dengan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn, yang dijadwalkan pada Mei mendatang.
Raja Thailand secara konstitusional berkewajiban untuk memimpin sidang pembukaan parlemen pasca pemilihan dalam waktu 15 hari setelah hasil resmi pemilihan diumumkan kepada publik.
Wissanu mengatakan komisi pemilihan memiliki otoritas untuk memutuskan kapan pemilihan akan diadakan.
Atletnya Dilarang Berlomba, Israel Tuduh Mahathir Anti-Yahudi
Ilustrasi penduduk Israel. (REUTERS/Amir Cohen)
Jakarta — CNN Indonesia wartakan Israel langsung buka suara soal keputusan pemerintah Malaysia yang melarang keikutsertaan warga negaranya dalam gelaran apapun yang digelar di Negeri Jiran. Mereka lantas menuduh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai pribadi yang anti-Yahudi.
Pernyataan itu diutarakan Israel setelah Malaysia melarang atlet mereka berpartisipasi dalam setiap turnamen dunia yang diadakan Negeri Jiran.
Larangan itu diterapkan setelah sebelumnya Malaysia memutuskan tidak mengizinkan atlet renang Israel mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.
Melalui pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon mengatakan mengutuk larangan Malaysia tersebut.
Nahshon menuturkan Israel mendesak Komite Paralimppik Internasional (IPC) untuk mengubah lokasi olimpiade jika tak bisa membujuk Malaysia mencabut larangan terhadap para atletnya.
“(Larangan) ini memalukan dan benar-benar bersimpangan dengan semangat Olimpiade,” kata Nahshon melalui pernyataan tertulisnya pada Jumat (18/1).
“Israel mengutuk keputusan (Malaysia) yang tak diragukan lagi terinspirasi oleh fanatisme anti-semitisme PM Malaysia Mahathir Mohamad,” lanjut Nahshon.
Dikutip Reuters, selama ini, banyak pihak menduga Mahathir sebagai penganut anti-semitisme atau sikap permusuhan terhadap bangsa Yahudi.
Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Oktober lalu, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu menganggap orang Yahudi “berhidung kait” dan menyalahkan mereka terkait konflik di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengatakan larangan partisipasi bagi atlet Israel itu telah disepakati kabinet Malaysia pada pekan lalu.
Sama seperti Indonesia, Malaysia telah lama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas bagi kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Saifuddin mengatakan Malaysia akan terus mengambil posisi yang kuat mengenai nasib rakyat Palestina. Kuala Lumpur menganggap apa yang dialami bangsa Palestina merupakan krisis kemanusiaan.
“Kami melihat masalah Palestina tidak hanya dari sudut pandang agama, ini adalah masalah kemanusiaan, hak asasi manusia,” katanya.
“Dan langkah Malaysia ini adalah tentang memperjuangkan orang-orang yang tertindas,” ujar Saifuddin.
Nelayan Asal Indonesia Ngaku Mengetahui Lokasi Jatuhnya MH370
Foto: BBC World
Jakarta – Seorang nelayan asal Indonesia bernama Rusli Khusmin tiba-tiba bicara soal tragedi hilangnya pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370. Dia mengaku melihat detik-detik pesawat itu terjun bebas dari udara.
Mengutip news.com.au yang dilansir melalui detikcom, Jumat (18/1/2019), pria berusia 42 tahun itu menuturkan bahwa saat pesawat MH370 jatuh tak ada suara bising yang terdengar. Dia hanya melihat kepulan asap dan mencatat titik koordinat jatuhnya pesawat tersebut.
“Saya melihat pesawat bergerak dari kiri ke kanan seperti layang-layang yang rusak. Tidak ada suara, hanya asap hitam akibat kebakaran sebelum menabrak air,” katanya.
Rusli menceritakan hal tersebut dalam konferensi pers di Subang Jaya, Kuala Lumpur. Rusli menyampaikan kesaksiannya disertai dengan sumpah di atas Alquran sekaligus menyerahkan bukti dan navigator GPS yang diyakininya lokasi MH370 jatuh.
Dia tidak menjelaskan kenapa baru sekarang memberi kesaksian setelah lima tahun, tepatnya 8 Maret 2014 pesawat MH370 hilang. Data tersebut saat ini sudah diserahkan ke LSM Malaysia bernama CASSA.
LSM yang bergerak di bidang hukum dan keadilan publik itu mengatakan kesaksian Rusli menjadi alat bukti baru. Presiden CASSA Jacob George bilang, dia akan mengirimkan secara resmi bukti dari Rusli kepada Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Sebelumnya, otoritas Prancis telah membuka kembali penyelidikan tragedi Malaysia Airlines (MAS) MH370. Penyelidikan dibuka lagi setelah laporan yang dirilis otoritas Malaysia gagal memberikan penjelasan pasti atas tragedi itu.
Laporan yang dirilis pada 30 Juni lalu tersebut, menuai kekecewaan keluarga korban, yang bahkan menuduh adanya upaya menutup-menutupi dari pemerintah Malaysia.
Dilaporkan surat kabar Prancis, Le Parisien, seperti dilansir news.com.au, Rabu (8/8), para penyidik Prancis bertekad untuk memverifikasi data-data dari Inmarsat — operator jaringan satelit global Inggris — yang melacak sinyal ‘ping’ dari MH370 di Samudra Hindia dekat Australia Barat.
Lokasi itu diyakini menjadi lokasi jatuhnya pesawat jenis Boeing 777-200ER yang membawa 239 orang itu. MH370 menghilang misterius pada 8 Maret 2014, setelah melenceng jauh dari rute Kuala Lumpur-Beijing.
Pengungsi Rohingya ingin penderitaan mereka berakhir
Ilustrasi. (Foto file – Anadolu Agency)
Bangladesh – aa.com.tr mewartakan, Muslim Rohingya, yang terpaksa pergi dari tanah air mereka untuk menghindari penindasan dan pembantaian yang mengerikan, tidak bisa menghapus kenangan mereka yang menyakitkan.
Hampir 1,5 juta Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan etnis dan agama di Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh berjuang untuk bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian di distrik Cox’s Bazar.
Banyak Muslim Rohingya, yang beberapa di antaranya kehilangan anggota keluarga, memimpikan kehidupan yang damai dan terlepas dari kepedihan mereka.
Tetapi mereka tidak ingin kembali ke negara mereka kecuali jika mereka mendapat jaminan.
Salah satu pengungsi, Zafer Islam, yang ibu dan ayahnya dibunuh oleh regu tembak, tinggal di kamp Kutupalong, Cox’s Bazar, sejak 2017.
“Militer Myanmar membunuh ibu dan ayah saya ketika mereka meninggalkan rumah mereka. Kami harus berlari saat serangan itu. Saya datang ke sini bersama istri dan tiga anak saya. Saya tidak mungkin bisa melupakan hari-hari itu, yang lukanya masih membekas,” ujar Islam.
Ruhlamin dan Anuar Begom, sepasang suami istri, juga tinggal di kamp bersama dua anak mereka.
Mereka berjalan dengan anak-anak mereka selama seminggu dan kemudian berenang melintasi Sungai Naf untuk mencapai kamp di Bangladesh dan saat ini tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dengan bantuan dari Turki.
“Turki adalah negara yang melakukan perlawanan untuk kami dan tidak melupakan kami di sini. Kami melihatnya dari pekerjaan warga Turki di sini,” kata Begom.
“Pertama kali kami datang ke sini, kami tidak punya tempat tinggal, kemudian orang-orang dari Turki datang ke sini untuk membangun rumah bagi kami,” tambahnya.
Seorang pengungsi lain, Amir Husein (55), yang mencapai kamp setelah berjalan satu minggu dengan enam anaknya, mengatakan bahwa mereka pergi ke Cox’s Bazar dengan berjalan bersama sekelompok warga Rohingya berjumlah 500-600 orang dan mereka sekarang tinggal di rumah yang dibangun oleh Turki.
“Saya berdoa untuk Turki,” katanya.
Muhammad Nur (64), yang tiba di kamp bersama istri dan empat putrinya setelah berjalan selama 12 hari, mengatakan bahwa dia kehilangan banyak anggota keluarganya dalam perjalanan ke Bangladesh.
Jumlah bantuan terbesar di kamp diberikan oleh Turki, yang membangun banyak fasilitas seperti rumah, rumah sakit, masjid dan sekolah serta sumur dibor di setiap lingkungan melalui kontribusi dari dermawan.
Kehidupan di kamp pengungsian
Kehidupan terus berlangsung di kamp-kamp pengungsian meskipun ada banyak kesulitan.
Sejumlah orang dewasa menghasilkan BDT50 hingga BDT100 (8.500-17.000 rupiah) setiap hari dengan bekerja di sekitar kamp.
Beberapa pengungsi juga berdagang di kamp-kamp dengan menjual produk makanan yang mereka bawa dari pusat kota.
Anak-anak belajar membaca, menulis dan menerima pendidikan agama di sekolah-sekolah yang dibangun oleh Turki serta menghabiskan waktu bersama dengan bermain sepak bola.
Anak-anak muda di kamp juga sesekali menyelenggarakan kompetisi sepakbola.Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira’.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan — termasuk bayi dan anak kecil — pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
1.300 Muslim Rohingya Lari dari India
Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh, Foto: Altaf Qadri/AP
detikriau.org, DHAKA — republika.co.idmewartakan, setidaknya 1.300 Muslim Rohingya melarikan diri dari India ke Bangladesh sejak awal 2019. Para pengungsi khawatir akan dipulangkan ke negara asal mereka Myanmar.
“Selama setahun terakhir, pemerintah India mempersulit para pengungsi Rohingya di India,” kata Ravi Nair, dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan (SAHRDC) seperti dilansir rAljazirah, kemarin.
Nair mengatakan, Rohingya di India menjadi sasaran kunjungan rutin pejabat intelijen setempat. Warga Rohingya juga diperiksa secara detil dokumennya. “Sejumlah besar Rohingya, dari data kami menunjukkan lebih dari 200, pergi dari Jammu ke Tripura, Assam dan negara-negara Benggala Barat telah ditangkap dan dipenjara,” kata Nair.
Penangkapan warga Rohingya ini terjadi ketika nasionalis Hindu menyerukan agar mereka dideportasi secara massal. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) pun menuduh India mengabaikan hukum internasional.
Juru Bicara Kelompok Koordinasi Antar Sektor (ISCG) Nayan Bose mengatakan, laju kedatangan pengungsi baru ke Bangladesh telah meningkat sejak 3 Januari 2019. “Sekitar 1.300 orang dari 300 keluarga telah tiba dari India ke Bangladesh sampai hari ini,” katanya kepada kantor berita AFP.
Sementara, juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Firas Al-Khateeb mengatakan, pihaknya mengetahui situasi ini. Mereka yang melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir telah dicegat oleh polisi dan dikirim ke Cox’s Bazar.
Sekitar 40 ribu orang Rohingya diyakini telah berlindung di India selama bertahun-tahun. Polisi Bangladesh mengatakan, mereka yang tiba di perbatasan sudah lama tinggal di India.
Muslim Rohingya selama beberapa dekade telah menghadapi penganiayaan di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui mereka sebagai warga negara dan secara salah menyebut mereka sebagai imigran ilegal “Bengali”.
Mereka terkonsentrasi di negara bagian Rakhine. Di sana telah terjadi serangan brutal tentara Myanmar pada Agustus 2017. Penyelidik PBB menggambarkannya seperti genosida.
Setidaknya 720 ribu muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk bergabung dengan sekitar 300 ribu lainnya yang lebih dulu sudah tinggal di kamp-kamp di sana.
Amnesty International, di antara kelompok-kelompok hak asasi lainnya, telah mengecam India karena secara paksa memulangkan Rohingya ke Myanmar ketika penganiayaan di Rakhine sedang berlangsung.
Oxford Human Rights Hub mengatakan, India dan Mahkamah Agungnya melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional.