Mahathir Mohamad: Singapura Pisah dari Malaysia Adalah Tepat

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

 

Jakarta – Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan mengeluarkan Singapura dari federasi pada 1965 adalah keputusan bijak karena menurut Mahathir negara pulau itu tidak cocok dengan orang Malaysia.

Saat itu Mahathir ditanya apakah dia yakin Malaysia pantas untuk mengusir Singapura, dengan manfaat dari tinjauan sejarah.

“Itu sudah lama terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita tidak mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Singapura adalah bagian dari Malaysia sebelumnya. Ini negara kita,” katanya dalam sesi dialog setelah menyampaikan pidato di Oxford Union di Inggris pada Sabtu kemarin, seperti diwartakan Tempo yang dilansir dari Malay Mail, 20 Januari 2019.

“Biasanya, ketika suatu negara memutuskan untuk melakukan dekolonisasi, tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah itu, ke negara yang memiliki tanah itu, yang terjadi di Hong Kong dan Makau dan tempat-tempat lain. Tetapi dalam kasus kita, kita menemukan bahwa orang-orang di Singapura tidak cocok dengan orang-orang di Malaysia. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, ide yang berbeda tentang bagaimana sebuah negara harus diperintah, jadi karena alasan itulah mereka diminta untuk meninggalkan Malaysia, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijaksana pada waktu itu,” tambahnya.

Malaysia berdiri pada 16 September 1963 ketika Federasi Malaya, Kalimantan Utara (sekarang Sabah), Sarawak dan Singapura memutuskan untuk bersatu sebagai negara baru.

PM Sngapura Lee Hsien Loong bertemu PM Malaysia Mahathir Mohamad di Perdana Leadership Foundation, Putrajaya, Malaysia pada 19 Mei 2018.[Foto MCI/The Bussines Times]
Pada 9 Agustus 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari federasi.

Ini kurang dari tiga tahun setelah sebagian besar warga Singapura memberikan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dan juga kurang dari dua tahun sejak pembentukannya.

Perpisahan yang memilukan itu didahului oleh kerusuhan ras 1964 yang mematikan di Singapura, yang berkontribusi pada keputusan Singapura untuk berpisah dari Malaysia.

Baik Majelis Rendah dan Tinggi Parlemen Malaysia pada 9 Agustus 1965 dengan suara bulat menyetujui RUU untuk mengamandemen konstitusi Malaysia untuk memungkinkan pemisahan Singapura menjadi negara merdeka.

Kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pada saat itu berbicara tentang kesedihannya pada pemisahan Singapura dari Malaysia, berbagi keyakinannya bahwa ada cara lain untuk mengurangi ketegangan komunal di negara itu, tetapi juga mencatat bahwa Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman bersikeras pada pemisahan.

Tunku Abdul Rahman dilaporkan mengkonfirmasikan pada hari yang sama bahwa idenya agar Singapura dipisahkan dari Malaysia karena “tidak ada harapan untuk perdamaian” dan “tidak ada akhir pertengkaran” dengan Singapura.




Trump: Saya Presiden AS yang Diperlakukan Paling Buruk oleh Media

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
 

Jakarta – Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya adalah presiden AS yang diperlakukan lebih buruk oleh media sejak Abraham Lincoln.

Donald Trump menulis serangkaian kata-kata di Twitter sebelum pergi ke Delaware untuk menghadiri upacara penghormatan empat orang Amerika yang tewas di Suriah.

“Akan berangkat ke Dover untuk bersimpati kepada keluarga dari empat orang yang sangat istimewa yang kehilangan nyawa mereka dalam pengabdian untuk negara kita,” tulis Trump di Twitter pada hari Sabtu, seperti dilansir Tempo yang dikutip dari Russia Today, 20 Januari 2019.

Dua tentara AS, seorang warga sipil dan seorang kontraktor tewas dalam pemboman bunuh diri di kota Manbij, Suriah utara, yang dikuasai Kurdi pada hari Rabu. Tetapi presiden tidak berniat untuk fokus pada kunjungan mendadaknya ke Pangkalan Angkatan Udara Dower di Delaware terlalu lama.

Unggahan Twitter berikutnya didedikasikan untuk masalah yang sama sekali berbeda, seperti Trump mengutip mantan Ketua DPR, Newt Gingrich, yang – menurut dia mengatakan “Tidak ada presiden sejak Abraham Lincoln yang telah diperlakukan lebih buruk atau lebih tidak adil oleh media dari Presiden favoritmu, Saya!”

Pada saat yang sama, ia bersikeras bahwa “tidak ada presiden yang telah mencapai lebih banyak dalam dua tahun pertamanya selama menjabat!”

Pernyataan Trump terhadap Lincoln memicu reaksi dari para pendukung dan lawannya.

Trump mengatakan bahwa ekonomi AS adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah kami karena kebijakannya dan memperingatkan para pesaingnya agar tidak memakzulkannya karena hal itu akan menyebabkan kehancuran pasar saham.

Presiden melanjutkan, dan kali ini mengamuk tentang laporan BuzzFeed yang baru-baru ini mengklaim bahwa ia memerintahkan mantan pengacaranya, Michael Cohen, untuk berbohong kepada Kongres tentang pembicaraan tentang proyek Trump Tower di Moskow pada 2016.

Penasihat Khusus Robert Mueller, yang mengepalai Penyelidikan FBI atas kolusi Rusia, menolak klaim BuzzFeed dan menyebutnya “tidak akurat”.

Rentetan kicauan Twitter diakhiri dengan satu twit yang didedikasikan untuk perselisihannya dengan Demokrat atas pembangunan tembok di perbatasan Meksiko, yang memicu penutupan pemerintahan yang pada hari Sabtu kemarin memasuki hari ke-29 dan merupakan penutupan terpanjang dalam sejarah AS.

Presiden Donald Trump menginginkan US$ 5,7 miliar (Rp 80 triliun) untuk proyek itu, yang merupakan janji kampanyenya, sementara Demokrat tampaknya tidak mau mengalah, meskipun hampir satu juta pekerja federal kehilangan gaji mereka selama penutupan pemerintahan.




Soal Larangan Atlet, Mahathir: Israel Tidak Boleh Masuk Malaysia

PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

detikriau.org – Perdana Menteri Mahathir Mohamad menekankan bahwa orang Israel seharusnya tidak boleh datang ke Malaysia karena negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Malaysia menolak terbitkan visa bagi atlet Israel.

Mahathir mengatakan, Malaysia memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, terutama dari negara-negara yang dirasa banyak melakukan pelanggaran.

“Banyak negara saat ini melihat orang luar datang ke negara mereka dan tidak terlalu senang tentang hal itu. Mereka menggulingkan pemerintah mereka karena mereka mengizinkan imigran masuk,” papar Mahathir, seperti dilansir Tempo.co yang dikutip dari laporan The Star, 19 Januari 2019.

Perdana Menteri menegaskan kembali hal ini ketika ditanya oleh Presiden Serikat Oxford Daniel Wilkinson tentang larangan Malaysia atas partisipasi atlet Israel dalam World Para Swimming Championships yang akan diadakan di Sarawak pada Juli.

Perenang dari sekitar 70 negara dijadwalkan akan bersaing di kejuaraan pada 29 Juli-4 Agustus, perlombaan penting sebelum Paralimpiade Tokyo tahun depan.

Ketika ditanya apakah adil untuk menghukum orang Israel dan bukan pemerintah Israel, Perdana Menteri mengatakan bahwa tampaknya sebagian besar orang Israel mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah mereka.

“Kami tidak bisa berbuat banyak tentang pemerintah Israel, mereka sangat kuat. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa tentang pemerintah Israel tetapi kami tidak harus menunjukkan persahabatan kepada mereka,” tukas Mahathir.

Mahathir juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan bahwa pernyataannya terhadap Israel dianggap anti-semitisme, mencatat bahwa itu adalah haknya untuk mengatakan apa pun tentang tindakan Israel terhadap Palestina.

“Saya tidak bisa mengerti ini. Kami berbicara tentang kebebasan berbicara, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap Israel, terhadap orang Yahudi, mengapa begitu? Jika kita bebas mengatakan apa yang kita sukai, kita dapat mengatakannya, tetapi kita dianggap anti-semitisme oleh orang Yahudi,” tambahnya.

“Itu adalah hak mereka untuk berpegang pada pendapat seperti itu terhadap saya, ini hak saya untuk memberi tahu mereka juga bahwa mereka telah melakukan banyak hal yang salah,” lanjut PM Malaysia Mahathir Mohamad menanggapi tudingan anti-semitisme karena melarang masuk atlet Israel ke negaranya.




Kepolisian Malaysia Tahan 4 orang Pelaku dan Rampas Narkotika Senilai RM 2,14 Juta

Ilustrasi

 

KUALA LUMPUR, detikriau.orgKantor Berita BERNAMA mewartakan, Kepolisian setempat menahan empat orang laki-laki serta merampas berbagai jenis narkotika sekira RM 2,14 juta. (Rp 7,2 miliar dengan kurs 3.400)

Keempat laki yang berusia antara 20 – 30 tahunan itu ditahan pada rabu kemaren dalam operasi kepolisian di Ibukota Negara dan Selangor.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Bukit Aman, Datuk Seri Mohmad Salleh berkata,  dua lelaki berusia sekitar 30-an ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA2). sedangkan dua laki-laki lainnya yang berusia sekitar 20 tahunan ditahan di sebuah kondominium di kawasan Wangsa Maju.

Dalam siaran persnya, Datuk Seri Mohmad Salleh mengatakan bahwa seluruh  sitaan narkotika didapat saat penggerebekan di dua kondominium yaitu di Taman Industrial Park, Seksyen 13 di Shah Alam dan lokasi parkir kendaraan kondominium di Wangsa Maju.

Narkotika yang berhasil disita berupa bahan asas heroin seberat 19.6 kilogram, heroin seberat 11.8 kilogram, sabu seberat 1.6 kilogram, pil erimin 5 (4.350 butir) serta pil ekstasi (3.380 butir) yang keseluruhannya ditaksir bernilai RM2.14 juta.

Datuk Seri Mohmad Salleh mengatakan, hasil penyelidikan mendapati keseluruhan narkotika itu dibawa masuk dari Negara jiran melalui negeri di pantai timur dan dipercayai bisa dikonsumsi oleh 950.130 pengguna dalam satu waktu.

Mohmad menerangkan, dua lelaki pertama berusia 30-an ditahan di KLIA2 ketika salah seorang dari mereka sedang mengantar istrinya yang akan berangkat ke Luar Negeri. Hasil penyelidikan mendapati seorang diantaranya merupakah residivis kasus yang sama.

Keempat lelaki yang ditahan itu merupakan warga tempatan dan hasil uji urine mendapati mereka negatif narkotika, katanya sambil juga mengatakan bahwa keempatnya akan ditahan dan diancam sanksi mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 Malaysia.

Mohmad berkata bahwa polisi juga menyita empat unit kendaraan yakni Mitsubishi Triton, Perodua Myvi, Perodua Kelisa dan kendaraan roda dua merk Yamaha dengan nilai keseluruhan RM130,000.

Sementara itu, Mohmad juga berkata bahwa sebanyak 9,739 orang yang diduga terlibat dalam sindikat pengedar narkotika telah ditahan di seluruh negara dalam periode 1 Januari hingga 16 Januari tahun ini dengan nilai barang rampasan keseluruhan ditaksir sebesar RM32.12 juta.

Dari Total jumlah itu dikatakan Mohmad, sebanyak 9,105 orang adalah warga Negara Malaysia, sedangkan 634 lainnya merupakan Warga Negara Asing.

“Hasil tes urine mendapati 4,608 positif positif narkotika dan polisi juga merampas sabu seberat 598.92 kilogram; ketamin seberat 4.33 kilogram; pil eramin 5 seberat 0.40 kilogram; pil yaba seberat 2.07 kilogram; pil ekstasi seberat 4.63 kilogram; ganja 3.79 kilogram; dan heroin 35.64 kilogram,” katanya.

translator: faisal




Menlu ASEAN bertemu di Thailand bahas repatriasi Rohingya

Ilustrasi (Foto file – Anadolu Agency)

 

ANKARA — Anadou Agency wartakanPara menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara bertemu di Thailand pada Jumat untuk membahas masalah Rohingya.

Dalam pertemuan itu, rencana untuk mengirim misi penilaian kebutuhan ke Myanmar dalam waktu dekat untuk memfasilitasi repatriasi Rohingya akan dibahas.

Harian The Bangkok Post melaporkan bahwa pertemuan yang berlangsung di Chiang Mai akan menindaklanjuti kunjungan ASEAN ke Myanmar pada November lalu.

Akhir tahun lalu, Sekretariat ASEAN yang bermarkas di Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana mengirim tim gabungan ke Myanmar.

ASEAN yakin bahwa para pengungsi harus bisa pulang dengan “sukarela, aman, terjamin, dan bermartabat”.

Perwakilan ASEAN juga diperkirakan membahas situasi Laut China Selatan, termasuk negosiasi antara ASEAN dan China tentang “menyusun kode etik untuk meredakan ketegangan” di perairan yang disengketakan.

Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menderita sejumlah serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017

Ontario International Development Agency (OIDA) dalam laporannya menyebutkan hampir 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.

Laporan berjudul “Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira” menyebutkan bahwa lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.

PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk pada bayi dan anak-anak – pemukulan brutal, dan penghilangan paksa oleh pasukan Myanmar. Penyidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.




Malaysia muak akan komentar Menlu israel

Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Saifuddin Abdullah./Foto: Internet

Kuala LumpurANTARA News mewartakan bahwa Pemerintah Malaysia merasa muak akan komentar juru bicara Kementrian Luar Negeri Israel yang menanggapi larangan negara tersebut terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Olah Raga Penyandang Cacat di Kuching, Sarawak.

“Saya sangat muak dengan pengumuman yang dibuat oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel pada 17 Januari 2019 yang menuduh Malaysia menentang semangat Olimpiade dan melabeli Perdana Menteri kita, YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai anti-Semit,” ujar Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah kepada media, Jumat.

Dari pusat kota, ujar dia, Israel telah melanjutkan peraturan ini mengenai masalah warga Palestina dengan melakukan kebijakan dan praktik yang tidak manusiawi yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. ? ?

?Menurut dia, Israel tidak memiliki hak untuk berbicara tentang nilai-nilai moral ketika mereka sendiri bertolak belakang.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Malaysia telah dan akan selalu menjadi pendukung setia perjuangan Palestina, yang ditopang oleh komitmen jangka panjangnya terhadap pemulihan hak-hak dan kebebasan Palestina,” katanya.

Sebelumnya Kabinet Pemerintahan Pakatan Harapan Malaysia memutuskan tidak akan menjadi tuan rumah semua program atau acara termasuk olah raga yang mengikutsertakan warga Israel.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Kamis (10/1) menegaskan bahwa pemerintah tetap pada pendirian untuk tidak memperbolehkan atlet Israel bertanding pada Kejuaraan Renang Para Dunia 2019 di Kuching, Sarawak, yang akan berlangsung 29 Juli hingga 4 Agustus 2019. (A034).