ISTANBUL — Palestina angkat suara terkait ancaman dari Presiden Amerika Donald Trump kepada negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menilai blunder besar dilakukan Amerika dengan surat yang dilayangkan Trump. Ini membuktikan Amerika semakin paradoks dalam menjalankan demokrasi.

Dia tak habis pikir, bagaimana sebuah negara tak diberi kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah inti demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagungkan Amerika.

“Ini membuktikan kesalahan kembali yang dilakukan saat mereka mengeluarkan surat ancaman kepada negara-negara. (Kesalahan besar) mengeluarkan ancaman untuk mengarahkan keputusan negara lain dalam voting,” kata Riyad al-Maliki, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (21/12).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

sumber: republika

detikriau.org — Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

Mengacu pada surat Haley, yang diungkapkan oleh Guardian dan organisasi media lainnya pada Rabu (20/12) pagi, Trump turut memberikan komentar.

“Saya menyukai pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB. Warga negara kita yang besar yang mencintai negara ini sudah bosan dengan negara ini yang dimanfaatkan, kita tidak akan dimanfaatkan lagi,” kata Trump.

Peringatan ini ditujukan terutama untuk anggota PBB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS. Mesir, yang merancang resolusi di Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12), juga sangat rentan karena telah menerima 1.2 miliar dolar AS bantuan dari AS tahun lalu.

Namun ancaman Trump mungkin juga beresonansi untuk negara lain, termasuk Inggris. Inggris selama ini berharap dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan cepat dengan Washington menjelang Brexit.

Menanggapi ancaman AS, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan yakin negara-negara anggota PBB akan mengabaikan tekanan dari Haley. “Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu. Dunia telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan,” kata Menlu Turki.

Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12) akan memprotes veto AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12). Resolusi yang diveto AS itu mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya.

Resolusi tersebut menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah ada sebelumnya mengenai Yerusalem, sejak 1967. Resolusi itu menyatakan status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Sekutu utama AS, seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di Dewan Keamanan PBB yang mendukung resolusi. Mereka diharapkan dapat melakukan hal yang sama di Majelis Umum.

Namun, seorang diplomat Dewan Keamanan mengatakan Kanada, Hungaria, dan Republik Cezka mungkin akan tunduk pada tekanan AS dan tidak mendukung rancangan resolusi tersebut. Meski demikian, intervensi Trump telah menandai eskalasi ketegangan diplomatik terbaru, yang telah membuat Amerika banyak dikritik dan terisolasi./*

sumber: republlika

YERUSALEM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja melemparkan bensin ke dalam api unggun konflik Israel-Palestina. Ia menyerukan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem segera.

Trump juga menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan yang dilontarkan pada Selasa itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai penjuru dunia. Ada banyak alasan mengapa langkah ini berarti sangat signifikan tak hanya pada Israel-Palestina, tapi juga pada komunitas global. Ini bukan hanya pelecehan pada upaya damai kedua pihak, tapi juga mengancam keamanan global.

Dilansir di Aljazirah, Rabu (6/12), Israel menduduki Yerusalem Timur setelah perang enam hari tahun 1967. Bagian barat kota suci ini direbut Israel dalam perang Israel-Arab pada 1948.

Setelah kependudukan, Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem Timur dalam wilayah kendalinya secara de-facto. Langkah ini tidak diakui oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, dulu.

Meski kecaman terus datang dari seluruh dunia, Israel tetap pada posisinya menduduki wilayah. Solusi dua negara kemudian muncul sebagai harapan untuk mengakhiri okupasi.

Status Yerusalem hingga kini menjadi salah satu poin paling alot dalam penyelesaian konflik. Di bawah UN Partition Plan 1947, Yerusalem memiliki status spesial dan hendak diambil kendali juga kedaulatannya oleh komunitas internasional.

Ini karena Yerusalem adalah situs suci tiga kepercayaan, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Pada perang 1948, Zionis Israel menekan untuk pengendalian bagian barat kota. Hingga akhirnya mereka berhasil mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai bagian kekuasaan.

Pada 1967, saat wilayah timur dibawah kendali Yordania, Israel kembali menekan. Langkah itu dilanjutkan dengan memperpanjang hukum Israel hingga wilayah timur.

Pada 1980, Israel meloloskan Hukum Yerusalem yang menyebut kota suci tersebut sudah bersatu menjadi ibu kota Israel. Ini merupakan langkah formal mereka dalam menguasai Yerusalem Timur secara penuh.

Sebagai respons, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 478 di tahun yang sama. Dengan keras PBB mendeklarasikan klaim Israel batal demi hukum.

Komunitas internasional, termasuk AS dulu sepakat Yerusalem timur adalah wilayah jajahan. Tidak ada negara mana pun yang mengakui bagian Yerusalem mana pun adalah ibu kota Israel.

Inilah mengapa seluruh kedutaan besar negara mana pun berada di Tel Aviv. Pada Rabu, Trump memecahkan telur. Ia ingin AS jadi negara pertama yang memiliki Kedutaan Besar di Yerusalem.

Aneksasi ilegal Israel atas Yerusalem Timur merupakan pelanggaran menurut sejumlah prinsip hukum internasional. Okupasi tidak berarti berkuasa dan berdaulat.

Di Yerusalem Timur, orang Palestina tidak diberikan kewarganegaraan sehingga mereka tidak berhak atas segala fasilitas yang dibangun Israel di tanah okupasi. Ada sekitar 420 ribu orang yang bernasib demikian.

Mereka memiliki paspor Yordania tanpa nomor identitas nasional. Ini berarti mereka bukan sepenuhnya jadi penduduk Yordania.

Mereka butuh izin untuk bisa bekerja di sana dan tidak punya akses pada layanan pemerintahan. Tidak ada keuntungan yang diperoleh seperti penurunan biaya pendidikan.

Dengan kata lain, orang Palestina di Yerusalem ini tidak berkewarganegaraan. Mereka tidak diakui Israel, bukan pula warga negara Yordania atau Palestna.

Padahal seharusnya, Israel sebagai pemegang kendali de factomenjamin hak-hak mereka. Dalam kenyataan, Israel memperlakukan mereka seperti imigran asing yang ‘numpang tinggal’.

Mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan demi tetap bisa tinggal di Yerusalem Timur. Orang Palestina yang tinggal di luar, baik di Tepi Barat maupun negara lain berisiko kehilangan hak mereka atas tanah Yerusalem.

Israel mengklaim mereka yang tidak hidup di Yerusalem atau bermata pencaharian di sana tidak berhak atas kewarganegaraan meski mereka lahir di Yerusalem.

Orang Palestina ini harus menyerahkan puluhan dokumen termasuk perjanjian, kontrak sewa tempat tinggal hingga slip gaji agar tetap bisa tinggal di sana. Meminta status kewarganegaraan ke negara lain juga artinya mereka kehilangan status di Yerusalem.

Sebaliknya, orang Yahudi dimana pun juga di seluruh dunia punya hak tinggal di Israel. Mereka bisa datang kapan pun dan langsung mendapatkan kewarganegaraan Israel, berdasarkan Law of Return. Menurut kelompok HAM B’Tselem, Israel telah menghapus status 14 ribu orang Palestina sejak 1967.

Segala proyek kependudukan dan permukiman Israel di Yerusalem Timur, termasuk ilegal menurut hukum internasional. Kependudukan berarti kendali Israel baik secara hukum maupun de facto.

PBB telah memastikan dalam beberapa resolusi proyek kependudukan Israel di wilayah okupasi bertentangan langsung dengan Konvensi Genewa keempat. Isinya melarang penjajah mentransfer populasi penduduknya ke area yang dijajah.

Ada beberapa alasan dibalik keputusan ini, termasuk diantaranya agar okupasi berlangsung sementara dan untuk mencegah negara pengokupasi mendirikan kekuatan militer demi memperpanjang keberadaan di sana.

Selain itu, untuk melindungi warga sipil, pencurian sumber daya, mencegah apartheid, dan perubahan demografi karena campur aduk di wilayah okupasi. Israel sejak 1967 malah membangun puluhan perumahan khusus Yahudi.

Beberapa diantaranya dibangun sangat berdekatan dengan lingkungan perumahan warga Palestina. Sekarang, sekitar 200 ribu warga Israel tinggal di Yerusalem timur.

Mereka dilindungi tentara dan polisi di segala sisi. Permukiman terbesar dihuni oleh 44 ribu orang. Pembangunannya sering kali mengorbankan rumah orang Palestina.

Rumah-rumah lama dirobohkan dengan alasan tidak memiliki izin. Sementara untuk mendapatkan izin, orang Palestina harus ‘jungkir balik’. Itupun sering kali tidak lolos.

Orang Palestina terkungkung, dicabut kebebasan bergeraknya, privasinya dan keamanannya. Sementara orang Palestina hidup dalam kondisi tak diakui, warga Israel menikmati kehidupan dan garansi pemenuhan hak meski bukan di tanah mereka.

Sumber: http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/17/12/07/p0kxkh366-mengapa-yerusalem-bukan-milik-israel

“Ditembak dengan Altileri Anti-pesawat, diledakkan dengan mortir berdaya ledak tinggi, diberi racun”

detikriau.org – Semua dunia sudah mengetahui seperti apa kengerian dan juga kekejian dari Kim Jong-un. Dia melakukan segala cara untuk membuat semua warganya jadi patuh. Dia melakukan propaganda parah dan menutup akses dunia luar agar warganya tidak tahu apa-apa. Kim Jong-un membuat Korea Utara seperti tempat mainnya sehingga dia bisa melakukan apa saja termasuk mengeksekusi dengan cara yang sangat brutal.

Kim Jong-un tidak peduli dengan siapa saja yang ada di sekitarnya. Apa saja yang dia anggap benar, maka semua orang akan mengikutinya. Jika ada yang menolak atau protes dengan keputusannya, metode eksekusi mengerikan di bawah ini akan menjadi akhir dari kehidupan warga-warganya. Yuk, simak seperti apa saja hukuman mati yang diterapkan oleh Kim Jong-un di bawah ini.

Ditembak dengan Altileri Anti-pesawat

Bukan Kim Jong-un namanya kalau tidak berbuat keonaran dan penuh dengan kontroversi. Pada tahun 2015 silam, Kim Jong-un mengeksekusi mati Menteri Pertahanannya dengan cara yang keji. Pria malang yang telah mengabdi lama kepada Kim Jong-un ditembak menggunakan artileri anti-pesawat secara beruntun. Kejadian ini membuat bawahannya mati dengan cara yang mengenaskan. Menteri Pertahanan itu dibantai dengan mengerikan hanya karena mengantuk saat rapat.

Eksekusi selanjutnya terjadi baru-baru ini. Seorang Menteri Pendidikan Korea Utara dieksekusi dengan cara yang serupa. Kim Jong-un melakukan ini hanya karena menterinya itu tidak duduk dengan benar saat melakukan rapat. Dia langsung dieksekusi tanpa bisa melawan karena apa yang dikatakan oleh Kim Jong-un adalah sebuah kemutlakan. Diledakkan dengan Mortir

Kim Jong-un selalu memiliki cara eksekusi yang ngeri dan tidak bisa dibayangkan oleh banyak orang. Jika di banyak negara eksekusi dilaksanakan dengan tembakan biasa, gantung, atau mungkin pancung, di negara ini seorang yang bersalah bisa diledakkan dengan sebuah mortir. Hal ini terjadi pada mantan Menteri tentara Korea Utara pada tahun 2011 silam.

Kejadian ini terjadi saat Kim Jong-un berduka pasca kehilangan Kim Jong-il. Menteri yang bernama Kim Chol itu tertangkap tangan mengonsumsi alkohol saat peringatan berkabung ini. Dia akhirnya dieksekusi mati dengan diledakkan. Sebuah mortir dengan daya ledak tinggi diluncurkan ke tubuhnya sehingga menteri malang itu mati seketika.  Dibakar Hidup-Hidup

Pada tahun 2013 silam, Kim Jong-un melakukan eksekusi kepada pamannya yang dituduh melakukan korupsi. Orang yang merupakan suami dari bibinya sendiri dibunuh dengan ditembak kepalanya tanpa ampun. Setelah kejadian ini, segala hal terkait pamannya yang bernama Jang Song Thaek ini dihapuskan dan siapa saja dilarang untuk mengingatnya lagi.

Beberapa bulan berselang seorang pria bernama O Sang Hon dieksekusi dengan dibakar hidup-hidup. Pria yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keamanan Publik dinyatakan bersalah karena mengubah fungsi dari sebuah instansi. Selain itu, pria itu juga merupakan orang yang menjadi kaki tangan paman Kim Jong-un sehingga pria itu wajib dilenyapkan agar kekuasaan dari Kim Jong-un selalu mutlak. Diracun hingga Tewas

Cara Kim Jong-un dalam mengeksekusi seseorang memang selalu aneh. Selain itu, alasan yang diberikan juga kadang aneh-aneh. Saat sang paman mati dengan cara yang mengerikan, bibi dari Kim Jong-un selalu saja mengomel. Wanita yang juga merupakan ibu dari Kim Jong-un selalu mengeluh dengan cara keponakannya memimpin negara setiap harinya.

Bosan dengan apa yang dilakukan oleh bibinya, Kim Jong-un pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk meracuni sang bibi. Meski kematian dari wanita malang itu sudah jelas terjadi karena dibunuh. Pihak Korea Utara mengatakan bahwa wanita itu meninggal karena serangan jantung.

Inilah hukuman mati paling brutal yang dilakukan oleh Kim Jong-un kepada warganya yang menurutnya bersalah. Dia tidak pernah melakukan proses hukum yang jelas sehingga siapa saja yang salah harus tewas saat itu juga. Benar-benar sadis!/bombastis.com

baca sumber

Moskow – Sungai di kota Norilsk, Rusia memiliki aliran air berwarna merah mirip darah. Warna air sungai yang tidak biasa ini membuat warga setempat khawatir dan membagi fotonya ke internet.

Seperti dilansir CNN, Kamis (8/9/2016), aliran Sungai Daldykan yang dekat dengan wilayah Arktik Rusia itu, mengalami perubahan warna pada Selasa (6/9) waktu setempat. Otoritas setempat dilaporkan masih menganalisis mengapa hal ini terjadi. Mereka juga mengevaluasi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, dengan berubahnya warna air sungai di Norilsk ini.

Warga setempat mengunggah foto sungai yang berubah warna itu ke media sosial. Seperti dilansir news.com.au, mereka menyebutnya dengan berbagai julukan, mulai dari ‘sungai darah’ hingga ‘perang akan segera terjadi’.

Dalam pernyataannya pada Rabu (7/9), Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Alam Rusia menyebut air Sungai Daldykan berubah menjadi merah karena tercemar ‘zat kimia tak teridentifikasi’ dari sebuah pabrik di dekatnya, Nadezhda Metallurgical Plant.

Jika ada saluran pipa yang rusak atau retak, bisa saja mengkontaminasi air sungai itu. Pabrik tersebut dimiliki oleh Norilsk Nickel, yang dikenal sebagai produsen nikel terbesar dunia. Sejauh ini, perusahaan tersebut telah membantah bahwa polusi air itu dipicu oleh pencemaran dari pabriknya.

Namun menanggapi insiden ini, Norilsk Nickel menyatakan seperti dilaporkan kantor berita RIA Novosti, pihaknya akan terus memonitor situasi lingkungan sekitar pabriknya dan mengurangi produksi, sementara pengujian tengah dilakukan.

Dituturkan warga setempat kepada surat kabar lokal, Krasnews, insiden ini bukan yang pertama kali terjadi pada Sungai Daldykan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan insiden sebelumnya terjadi.

Otoritas kota Norilisk menyatakan kepada media Rusia lainnya, Sputnik, Sungai Daldykan tidak terhubung secara langsung dengan suplai air bersih untuk publik, dan insiden ini tidak memberikan ancaman langsung bagi kehidupan warga sekitar.

Sebagai kota paling utara di wilayah Siberia, Norilsk dikenal kaya akan sumber daya alam, namun suhu udaranya cenderung rendah. Bahkan sewaktu-waktu bisa turun hingga minus 7 derajat Celcius. Area ini menyimpan kandungan nikel, tembaga dan paladium terbesar di dunia. Dampaknya, banyak proyek tambang dan perusahaan metalurgi (pengerjaan logam secara kimiawi) di sekitarnya.

Norilsk sendiri dikenal akan polusinya yang sangat parah, bahkan disebut sebagai yang paling parah di seluruh wilayah Rusia./detik.com

OSLO — Sebanyak lebih dari 300 ekor rusa ditemukan bergelimpangan tak bernyawa.

Peristiwa ini terjadi di kawasan pegunungan di bagian Selatan Norwegia.

Pihak berwenang di negara itu, yang dikutip AFP dan Yahoo, Senin (29/8/2016), yang dikutip Warta Kota, menjelaskan, peristiwa itu merupakan yang terbesar diketahui.

Sebanyak 323 rusa, di mana di dalamnya sebanyakn70 rusa muda itu ditemukan oleh seorang pemandu di dataran Hardangervidda, sebuah taman nasional terbesar di Eropa, di mana 10.000 habitat rusa liar hidup dan berkembang biak dengan bebas di sana.

Sebuah dokumentasi dari televisi menunjukkan, tubuh-tubuh hewan yang sudah tak bernyawa itu terkapar dan saling berdekatan satu sama lainnya. (AFP)

baca sumber