KUALA LUMPUR — Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mencetak rekor baru dengan meraih 119 kursi di perhitungan pemilihan umum (pemilu) sementara. Komisi Pemilihan Umum  sendiri menyebut perolehan Mahathir telah melampaui batas 112 kursi untuk membentuk sebuah pemerintahan.

Mahathir sendiri kini telah berusia 92 tahun mengalahkan koalisi pejawat Najib Razak yang tercatat meraih 78 kursi parlemen. “Kami tidak mencari balas dendam. Kami ingin memulihkan supremasi hukum,” uajr Mahathir dilansir BBC, Kamis (10/5).

Suara kritik yang menyatakan pemilu kali ini tidak bebas dan adil dibalas Mahatir dengan menyatakan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang diusungnya telah cukup untuk mengamankan kemenangan dan Barisan Nasional (BN) milik Najib Razak tidak mampu untuk mengejar mereka.

Najib dengan BN dan partai utamanya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sendiri telah mendominasi politik Malaysia sejak 1957. Namun koalisi yang dulunya kuat kini telah mengalami penurunan popularitas dalam beberapa tahun terakhir.

Pada pemilihan sebelumnya pada 2013, pihak oposisi mampu memenangkan suara populer namun gagal memenangkan kursi parlemen untuk membentuk sebuah pertahanan. Bahkan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan sodomi.

Mahathir sendiri pernah menjadi bagian dari BN dan mentor bagi Najib. Namun pada 2016 ia memutuskan untuk berpisah dan membentuk kelompoknya sendiri.

Para pemilih di Malaysia dituntut untuk memilih 222 anggota parlemen dan anggota dewan di 12 negara bagian. Malaysia menggunakan sistem pemilu pertama di masa lalu pascapemilu. Partai yang mendapat kursi terbanyak disebut menang meskipun ia tidak memenangkan suara terpopuler.

sumber: republika

Bendera Merah Putih berkibar megah di Tanah Syam. Kibarannya seperti mengikuti irama lagu Indonesia Raya yang terdengar bergemuruh, meski hanya keluar dari pengeras suara kecil di pinggir panggung. Rabu (18/4), lebih dari 600 orang warga Gaza, yang berada di gudang beras Indonesia Humanitarian Center (IHC) itu, bangun dari duduknya dan berdiri khidmat mendengarkan.

Tiga anak Pramuka Palestina tegak memberi hormat, usai mengerek Merah Putih. Ini pemandangan tak biasa. Benderanya dan lagunya berasal dari bangsa lain, tapi mereka seperti menghormati bendera negaranya sendiri.

Penuh takzim, mereka menghayati betul suasananya. Ini terlihat dari raut-raut mereka yang berdiri di bawah maupun di atas panggung. Tersirat rasa syukur dan rindu berjumpa saudara-saudaranya yang berada jauh dan tak pernah mereka temui sebelumnya. Ribuan kilometer jarak terasa dekat, semua perbedaan yang ada menguap seketika. Sekali lagi, persaudaraan antara Indonesia dan Palestina tertancap kuat dan tanpa sekat.

Tepat pukul 13.30 waktu Gaza, masyarakat Gaza menyaksikan bukti kekuatan tekad dan ukhuwah.  Mereka menyaksikan sesuatu yang sebelumnya disangsikan banyak orang. Mana bisa ACT kirim beras ke Gaza? Tidak mungkin.Memangnya gampang?

Pertanyaan-pertanyaan dan sindirian seperti itu banyak ACT dapatkan dari banyak pihak di Indonesia maupun dari negara lain. Begitu juga mitra ACT di Gaza selama proses pengurusan Kapal Kemanusiaan Palestina ini berjalan.

Begitu mereka mendengar bukti cinta itu tiba di Gaza, orang-orang itupun terdiam dan ikut tergugah hingga tersadar bahwa tak ada yang tak mungkin. Jika Allah berkehendak memeluk mimpi-mimpi mereka yang benar-benar diperjuangkan, maka sekejap pun terjadi. Bayangan paling pahit tentang prosesnya, sama sekali tak terjadi.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Hari ini secara resmi beras dari Rakyat Indonesia diterima oleh masyarakat Gaza Palestina untuk pertama kalinya,” kata Muhammad Najjar, mitra ACT di Gaza, yang sangat antusias menyambut dan berkomitmen pada proyek beras Palestina ini di Gaza.

“Sebelumnya, semua orang pesimis dan tak percaya bahwa kita akan berhasil membawa masuk 2.000 ton beras ke Gaza. Segudang pertanyaan bernada meragukan juga berdatangan di sini. Ada juga yang menyayangkan, mengapa beras itu tidak diupayakan saja dari dalam sini (Gaza),” imbuh Najjar.

Sepanjang itu pula ia coba menjelaskan mengapa proyek ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk Indonesia dan Palestina, namun juga untuk dunia. Ia paparkan kepada siapa saja yang bersedia mendengar, bahwa substansi dari proyek kemanusiaan ini bukan dari jumlah berasnya tapi justru pesan yang dibawa bersama datangnya beras hingga ke Tanah Syam.

Beras ini, katanya, adalah simbol kuat pesan kemanusiaan. Beras ini adalah pesan tulus untuk masyarakat Gaza dari Indonesia. Beras ini adalah pesan dari masyarakat miskin untuk saudara-saudaranya yang juga miskin di belahan dunia yang lain.

“Kapal Kemanusiaan Palestina yang membawa beras Indonesia ini membawa pesan kepada dunia bahwa siapapun bisa berbuat sesuatu untuk siapapun. Indonesia membuktikan itu. Kapal ini adalah Pesan Cinta dari sesama manusia,” tegas Najjar.

Sejak tuntas pengirimannya hingga masuk ke gudang IHC di Gaza, acara seremoni serah terima dan distribusi beras segera dirancang. Rabu (18/4), seremoni serah terima beras ini berjalan lancar dan sangat baik.

Panggung dan kursi disiapkan dan dijejer sempurna. Bunga-bunga menghiasi lokasi acara dan jalan masuk. Sementara hadiah-hadiah yang terbungkus rapi sudah siap menunggu anak-anak Gaza yang akan hadir di seremoni. Makan siang yang sedap sudah tersaji.

Para undangan mulai berdatangan sejak 13.30 waktu Gaza. Saat semua tamu VIP sudah hadir, acara pun dimulai dengan lantunan indah kalamullah. Hadir dalam seremoni ini para umara di Gaza seperti Rektor Universitas Al-Aqsa dan mantan Menteri Kesehatan Palestina Dr. Kamal Ishrafy, Direktur Departemen NGO dari Kementerian Sosial Mr. Mohammed Alnaffar, Aktivis dan Tokoh Masyarakat dari Khanyounis Dr. Adnan Alrantisi serta Wakil Rektor Universitas Al-Aqsa Dr. Faiak Alnaook.

Sementara perwakilan ulama Gaza hadir pula Syekkh Khader Alshonat (Manajer Dar Quran), Syekh Khamees Mohra (anggota Komite Reformasi Gaza), Syekh Mohammed Alnooq, Syekh Ismael Albatsh, Shaik Mohammed Abu Elhosna dan Syekh Saed Alqanoo. Selain itu, hadir juga perwakilan dari NGO-NGO lokal Gaza serta keluarga yatim.

Secara umum, para undangan mengekspresikan perasaan bangganya. Mereka berterima kasih tak terhingga kepada masyarakat Indonesia serta kepada panitia yang ada di Gaza, sehingga beras Indonesia ini dapat sampai ke tanah Syam.

Selain beberapa pengantar yang disampaikan oleh para undangan, ada juga hiburan yang ditampilkan oleh dua anak perempuan yang membacakan puisinya dengan penuh penghayatan. Serah terima beras dari Indonesia untuk warga Gaza secara simbolik berlangsung anak-anak dari keluarga para syuhada. Keriaan di sore hari itu pun ditutup dengan makan bersama.

*General Manager Media Network Development ACT

sumber: republika

SITTWE – Di atas kertas, Myanmar mengaku siap menerima kembali sekitar 700.000 warga Rohingya yang meninggalkan Negara Bagian Rakhine pasca kekerasan sektarian Agustus lalu.

Tapi, semua itu ternyata palsu. Selama sekitar sebulan terakhir, Myanmarjustru sibuk mengisi kampung-kampung Rohingya dengan pemukim dari Bangladesh.

Muing Swi Thwee, pejabat pemerintah Bangladesh, mengatakan bahwa 22 keluarga dari kawasan Hutan Sangu di Distrik Bandarban, Chittagong Division, Bangladesh, telah menyeberang ke Myanmar.

’’Mereka pindah sejak bulan lalu karena diiming-imingi makanan gratis dan lahan garapan oleh Myanmar,’’ katanya sebagaimana dilansir Al Jazeera Senin malam (2/4).

Pemerintah Myanmar, kabarnya, menjamin pasokan pangan untuk para pemukim asal Bangladesh itu selama 5–7 tahun. ’’Mereka juga ditawari kewarganegaraan,’’ imbuh Swi Thwee.

Tentu saja, laporan itu membuat Myanmar kebanjiran kritik dari masyarakat internasional. Sebab, selama berdekade-dekade tinggal di Rakhine, tidak ada seorang Rohingya pun yang diakui sebagai warga negara Myanmar.

Swi Thwee mengatakan, warga Bangladesh yang kini bermukim di Rakhine dan mendiami bekas desa Rohingya itu merupakan keturunan etnis Marma dan Mro. Rata-rata, mereka memeluk agama Buddha dan Kristen.

’’Mereka termakan bujuk rayu pemerintah Myanmar,’’ ujarnya.

Bagi masyarakat miskin di perbatasan Myanmar-Bangladesh, pangan dan papan gratis adalah tawaran yang tak mungkin bisa ditolak.

Selain itu, Rakhine bukan wilayah yang asing bagi kaum Marma dan Mro. Sebab, sebelumnya, pernah ada keturunan dua etnis Bangladesh itu yang hijrah ke Myanmar dan menetap di sana.

’’Karena keyakinan dan bahasa yang mereka gunakan sama dengan penduduk Myanmar di Rakhine, mereka bisa cepat berbaur dengan masyarakat setempat dan beradaptasi dengan lingkungan baru,’’ terang Swi Thwee.

Terpisah, dua pejabat Bangladesh melaporkan hal yang sama dengan Swi Thwee. Bahkan, catatan mereka menyebutkan bahwa jumlah penduduk Bangladesh yang pindah dan menghuni bekas desa Rohingya di Rakhine lebih banyak. Yakni 55 keluarga.

’’Mereka terus dibujuk oleh pemerintah Myanmar maupun warga setempat yang leluhurnya adalah orang Marma dan Mro,’’ kata Jahangir Alam, pejabat distrik setempat.

Proses itu, menurut Alam, memakan waktu sekitar satu bulan. Dan, kepindahan warga Bangladesh ke Myanmar itu tidak berjalan sekaligus. Melainkan bertahap.

Karena itulah, Swi Thwee dan Alam yakin skenario tersebut sudah disusun dengan sangat rapi oleh pemerintah Myanmar. Itu juga menjadi bukti kuat tentang upaya pemerintah Myanmar membersihkan wilayahnya dari Rohingya.

Sementara itu, dari Malaysia dilaporkan, penjaga pantai di Pulau Langkawi mencegat perahu yang mengangkut 56 warga Rohingya. Mereka bertolak dari Myanmar dan terdeteksi melintasi wilayah maritim Malaysia di sisi barat laut Langkawi.

sumber: jpnn.com

KAIRO — Liga Arab mengutuk perlakuan butal Israel terhadap para pengunjuk rasa Palestina di tepi perbatasan Israel yang berlangsung Jumat (30/3). Itu setelah korban meninggal dari pengunjuk rasa Gaza akibat tembakan tentara Israel terus bertambah.

Setidaknya tercatat oleh Kementerian Kesehatan Gaza kini korban mencapai 15 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengutuk perlakuan brutal pasukan pendudukan Israel dalam demonstrasi yang meletus di Gaza hari ini. Padahal unjuk rasa dilakukan untuk menandai peringatan ke-42 Land Day. “Namun justru menyebabkan sejumlah kematian dan ratusan orang terluka di Jalur Gaza,” ujar Gheit sebagaiamana dilansir dalam kantor berita Emirates, WAM, Sabtu (31/3).

Aboul Gheit juga mengatakan Israel harus memikul tanggung jawab baik hukum, politik dan moral atas hilangnya nyawa-jiwa ini. Ia juga menyoroti agar intimidasi tidak akan mengarah pada penindasan terhadap Palestina. “Tetapi pada akhirnya akan berujung pada ledakan situasi tersebut, terjadi hari ini,” kata Gheit.

Para pengunjuk rasa diketahui berkumpul di beberapa titik di pagar perbatasan dengan Israel untuk berdemo. Namun demonstrasi berubah menjadi pertumpahan darah ketika militer Israel menggunakan peluru tajam dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Sekitar 17 ribu demonstran Palestina berkumpul di beberapa titik di pagar perbatasan dengan Israel. Kelompok militan Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, dan faksi-faksi Palestina lainnya telah menyerukan Pawai Kembali yang damai menandai pengambilalihan pemerintah Israel atas tanah milik Arab pada tahun 1976.

Truk-truk yang dipasang dengan pengeras suara telah mendesak warga Palestina dalam beberapa hari terakhir untuk menghadiri demonstrasi. Namun Israel memeringatkan tidak akan tinggal diam serta akan menggunakan amunisi untuk membubarkan pengunjuk rasa. IsrEl juga menyebarkan selebaran yang mengatakan bahwa siapa pun yang datang dalam jarak 300 meter dari pagar pembatasan akan berada dalam bahaya. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh beberapa warga Gaza.

“Saya ingin ditembak, saya tidak menginginkan kehidupan ini.” kata salah satu pengunjuk rasa Yahya Abu Assar, 22 tahun.

Adapun demonstrasi simultan di beberapa tempat di sepanjang pagar perbatasan Israel telah menimbulkan kekhawatiran di Israel bahwa pagar bisa dilanggar. Dua kali dalam seminggu terakhir, militer Israel telah menangkap orang Palestina yang telah menembus pagar.

Sumber: republika.co.id

QUEBEC — Ada yang patut ditiru dari sikap ratusan dokter di Quebec, Kanada, ini. Langkah langka ini pun sama sekali hanya bisa digambarkan di Kanada. Ya, mereka justru memprotes kenaikan gaji yang diberikan pemerintah. Pasalnya, mereka telah menghasilkan terlalu banyak uang.

Pada Rabu (7/3) sore waktu setempat, lebih dari 700 dokter, yang merupakan warga dan juga mahasiswa kedokteran dari provinsi Kanada telah menandatangani sebuah petisi daring yang meminta kenaikan gaji mereka agar dibatalkan. Sebuah kelompok bernama Medecins Quebecois Pour le Regime (MQRP), yang mewakili dokter Quebec dan pendukung kesehatan masyarakat, memulai petisi pada 25 Februari.

“Kami, dokter Quebec yang percaya pada sistem publik yang kuat, menentang kenaikan gaji baru-baru ini yang dinegosiasikan oleh federasi medis kami,” petisi tersebut berbunyi dalam bahasa Prancis, dikutip the Washington Post, Kamis(8/3).

Kelompok dokter itu menyebutkan bahwa menerima kenaikan gaji ketika kondisi kerja tetap sulit bagi orang lain dalam profesi mereka adalah yang tidak dapat dilakukan dengan hati nurani. Profesi lain yang mereka maksud termasuk perawat dan juru tulis. Sementara, pasien hidup dengan tidak adanya akses terhadap layanan yang dibutuhkan karena pemotongan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, sebuah serikat perawat di Quebec dalam beberapa bulan terakhir mendorong pemerintah untuk mengatasi kekurangan keperawatan. Mereka menargetkan untuk diberlakukannya undang-undang yang bisa membatasi jumlah pasien yang dapat diperiksa oleh perawat.

Serikat pekerja tersebut mengatakan, anggotanya makin banyak yang harus bekerja keras. Perawat di seluruh provinsi telah mengadakan aksi-aksi duduk dalam beberapa bulan terakhir untuk mendorong kondisi kerja yang lebih baik.

Situasi diperparah pada Januari ketika seorang perawat di Quebec bernama Emille Ricard mengunggah foto dirinya ke Facebook dengan mata berkaca-kaca. Dalam unggahannya, dia mengatakan telah mengalami malam yang melelahkan.

Dia juga mengatakan, dia adalah satu-satunya perawat yang merawat lebih dari 70 pasien di pangkatnya. Dia mengaku begitu stres sehingga dia mengalami kontraksi otot yang menyakitkan yang membuatnya sulit untuk tidur.

“Inilah wajah keperawatan,” tulis Ricard dalam unggahannya, mengkritik Menteri Kesehatan Quebec, Gatan Barrette, yang telah menganggap sistem perawatan kesehatan baru-baru ini mengubah sebuah kesuksesan.

“Saya tidak tahu ke mana Anda akan mendapatkan informasi, tapi sebenarnya bukan keperawatan,” tulis perawat itu.

“Saya dipatahkan oleh profesi saya, saya malu dengan kekurangan perawatan yang saya sediakan sejauh mungkin. Sistem kesehatan saya sakit dan sekarat.”

Sontak, unggahannya menjadi viral di media sosial. Unggahannya telah dibagi lebih dari 55 ribu kali sejak saat itu.

Sementara itu, CBC News melaporkan, pada Februari, federasi spesialis medis Quebec mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk meningkatkan gaji tahunan kepada 10 ribu ahli medis provinsi tersebut, sekitar 1,4 persen, atau dari 4,7 miliar dolar AS saat ini menjadi 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2023. Gaji rata-rata untuk seorang spesialis di Quebec sudah tinggi, 403.537 dolar AS per tahun dibandingkan dengan 367.154 dolar AS di negara bagian Ontario.

“Satu-satunya hal yang tampaknya kebal terhadap pemotongan (sistem perawatan) adalah gaji kami,” kata petisi oleh MQRP, kelompok dokter tersebut.

“Bertentangan dengan pernyataan Perdana Menteri, kami percaya bahwa ada cara untuk mendistribusikan kembali sumber daya sistem kesehatan Quebec untuk mempromosikan kesehatan penduduk dan memenuhi kebutuhan pasien tanpa mendorong pekerja sampai akhir.”

Petisi tersebut berakhir dengan meminta agar kenaikan gaji dibatalkan dan uang didistribusikan ulang di seluruh sistem perawatan kesehatan Quebec. Tidak jelas apa yang akan terjadi dengan petisi tersebut. Barrette menangani masalah ini segera setelah petisi dimulai.

“Jika mereka merasa dibayar lebih, mereka bisa meninggalkan uangnya di atas meja,” katanya pada 26 Februari, dilansir CBC News. “Saya jamin saya bisa memanfaatkannya dengan baik.”

Dilaporkan Toronto Star, Barrette juga mengatakan, masalah kondisi kerja untuk tenaga medis seperti perawat adalah sesuatu yang harus mendapat perhatian penuh. “Kami punya uang untuk mengatasinya,” katanya kepada surat kabar tersebut.

“Itu tidak berarti kita memiliki jumlah uang tak terbatas, tapi kita memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu segera dan untuk selamanya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

detikriau.org – Pemungutan suara (voting) di sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dirilis situs PBB, hanya sembilan negara mendukung langkah Amerika, sementara 35 negara lain abstain. Kantor berita AFPmenyebutkan, di barisan yang sama dengan Amerika Serikat dan Israel adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Adapun negara-negara yang menyatakan abstain antara lain Filipina, Rumania, Rwanda, Australia, Kanada, Republik Ceko, Kroasia, dan Meksiko. Ukraina yang sebelumnya di Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi yang menolak langkah Amerika soal Yerusalem pada voting Kamis justru masuk dalam deretan negara yang abstain.

Mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat Majelis Umum ini menuntut semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem. Resolusi sebagai hasil pemungutan suara ini pun menyatakan “penyesalan mendalam” atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem.

Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa status final Yerusalem hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel sebagaimana disepakati dalam sejumlah resolusi PBB sebelumnya.

Pemungutan suara di Majelis Umum PBB ini digelar setelah Amerika Serikat pada Senin (18/12/2017) menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta negara itu membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hanya Amerika Serikat yang menentang rancangan resolusi di sidang Dewan Keamanan PBB itu dari 15 anggota. Adapun pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (6/12/2017) dan langsung mendapat penolakan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tidak mengikat

Sidang darurat Majelis Umum PBB ini digelar atas permintaan dari Palestina dan mendapat dukungan dari sejumlah negara, menyusul langkah veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Sehari sebelum sidang digelar, Amerika Serikat mengancam akan melakukan sanksi ekonomi kepada negara-negara anggota PBB yang bersuara berseberangan dengannya.

Resolusi PBB 377 yang terbit pada 1950 menjadi payung hukum penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB dalam hal Dewan Keamanan PBB gagal membuat resolusi terkait perdamaian karena penggunaan hak veto.

Prosedur ini dikenal dengan sebutan “uniting for peace”. Ketentuan lengkap mengenai prosedur ini dapat disimak lewat linkhttps://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml.

Sayangnya, resolusi yang dihasilkan dari sidang darurat Majelis Umum PBB seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Resolusi tersebut juga tak bisa memaksa penggunaan hukum internasional seperti jika resolusi dikeluarkan Dewan Keamanan PBB.

Namun, resolusi Dewan Keamanan PBB yang terbit pada 1980 terkait larangan bagi setiap negara untuk menggelar misi diplomatik di Yerusalem belum pernah dicabut. Resolusi mengenai status akhir Yerusalem harus diputuskan lewat negosiasi langsung Palestina dan Israel—terbit pada 1967—juga masih berlaku.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyatakan, negaranya tetap akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem sekalipun ada resolusi Majelis Umum PBB ini.

“Amerika akan menempatkan kedutaan kami (di Israel) di Yerusalem…. Tidak ada resolusi di PBB yang akan membuat perbedaan dalam hal itu,” ujar Haley di sidang Majelis Umum PBB tersebut, seperti dikutip AFP.

Namun, kata Haley, Amerika akan “mengingat” hari pemungutan suara ini. Menurut dia, Amerika kini punya pandangan yang tak lagi sama soal PBB dan negara-negara yang berseberangan suara dengannya.

“Ketika kami memberikan kontribusi yang murah hati kepada PBB, kami juga memiliki harapan yang sah bahwa niat baik kami diakui dan dihormati,” ujar Haley.

Palestina menyambut gembira resolusi Majelis Umum PBB ini. “(Hasil) pemungutan suara ini adalah kemenangan bagi Palestina,” kata Nabil Abu Rdainal, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dikutip Reuters.

Adapun Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut hasil pemungutan suara 128 berbanding sembilan ini merupakan kemunduran besar bagi Amerika Serikat.

Sumber: kompas.com