Perancis — Seorang pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 220 orang lainnya terluka dalam aksi protes “rompi kuning” menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh ratusan ribu orang di Prancis, Sabtu (17/11).

Gerakan “rompi kuning” tak lepas dari jaket mentereng yang dikenakan oleh para pendemo. Gerakan ini dimulai di media sosial bulan lalu dengan seruan untuk blokade jalan raya akibat kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka diperas selama bertahun-tahun dengan kenaikan pajak bahan bakar yang membuat harga-harga naik sejak awal 2000-an.

Dilansir CNN Indonesia melalui AFP, Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 283.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digelar di 2.000 titik, baik itu di bundaran, jalan raya, di seluruh negeri.

Sekitar 227 orang dikabarkan terluka, dengan tujuh orang di antaranya mengalami luka serius, termasuk seorang perwira polisi. Sementara, 117 orang ditangkap, dengan 73 orang di antaranya dijebloskan ke tahanan kepolisian.

Meskipun sebagian besar pemblokiran jalanan dilakukan tanpa insiden, emosi massa diberitakan meletus ketika beberapa pengendara memaksa untuk menembus blokade para pengunjuk rasa.

Di wilayah timur Savoie, Prancis, seorang ibu panik karena mobilnya terkepung para pengunjuk rasa saat hendak membawa putrinya ke dokter. Pengemudi itu panik dan tiba-tiba melaju ke arah kerumunan. Seorang wanita berusia 63 tahun pun tewas tertabrak mobil. Pengemudi, yang disebut polisi dalam keadaan syok, sudah dibawa untuk dimintai keterangannya.

Selain itu, satu korban luka ada di kota Grasse, yakni seorang polisi, dan satu di sebelah timur Strasbourg, dan dua korban di barat laut Quimper.

“Inilah yang kami khawatirkan dengan melakukan demonstrasi tidak terorganisasi oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu,” kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Di Paris, beberapa ratus orang pengunjuk rasa berteriak “Macron turun!” sambil menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise, di Champs-Elysees dan Place de la Concorde. Mereka hendak berbaris menuju Istana Elysee, kediaman resmi Macron.

Polisi anti huru-hara menghalangi jalan mereka. Namun, beberapa ratus orang menemukan jalan lewat samping dan mendekati Istana di sore harinya. Kepolisian kemudian membubarkannya dengan gas air mata.

Para pejabat telah memperingatkan bahwa polisi akan melakukan intervensi untuk memastikan tidak ada jalan yang sepenuhnya diblokir.

Beberapa demonstran mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk berkemah semalam dan mungkin melanjutkan protes pada Minggu (18/11).

Frustrasi

Para analis mengatakan gerakan itu tak melulu soal BBM, namun mewakili rasa frustrasi yang lebih luas terhadap kebijakan Macron, mantan bankir investasi, yang telah mendorong serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Gerakan ini diketahui mendapat lebih banyak dukungan publik daripada yang gerakan lain yang kontra Macron sejak dia memenangkan Pilpres tahun lalu. Jajak pendapat Elabe pekan lalu menemukan bahwa 73 persen responden mendukung gerakan tersebut.

“Macron adalah presiden orang kaya dan bukan [presidennya] orang miskin. Dia harus memikirkan orang miskin juga,” cetus Andre (38), pendemo yang bergabung dengan blokade di Dole, Perancis.

“Kami ingin bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa,” kata Joffrey Gouillet, 27, seorang pengunjuk rasa di Pont-de-Beauvoisin.

“Tujuan [demo] bukan untuk menciptakan malapetaka, tetapi untuk mendapatkan hak kami kembali. Anda tidak dapat sampai di akhir bulan bahkan dengan dua [kali] gaji,” keluhnya.

Pemerintah pekan lalu mengumumkan serangkaian langkah untuk mencoba meredam kemarahan warga atas kenaikan BBM. Yakni, memberikan subsidi energi dan bonus lebih tinggi terhadap kendaraan yang lebih bersih.

Dalam sebuah wawancara TV pekan ini, Macron mengakui bahwa dia “tidak berhasil mendamaikan warga Prancis dengan para pemimpin mereka” dan bahwa “kami mungkin tidak memberi mereka cukup pertimbangan.”

Namun, Macron mengaku tidak akan membatalkan kenaikan pajak BBM, yang rencananya akan kembali naik pada Januari 2019.

Detikriau.org – Akal-akalan dukun palsu ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Negara Eropa, Kanada, praktik “bulus” untuk mengeruk kekayaan juga dimanfaatkan dengan mengakali orang-orang  yang percaya pada kekuatan supranatural ini. Akibatnya, lebih dari 9 miliar uang korban amblas.

Diberitakan NBC News, sabtu (27/10) dilansir melalui kumparan.com , kepolisian Kanada menangkap seorang wanita dukun palsu setelah menipu korbannya hingga senilai lebih dari Rp 9 miliar. Korban mengaku percaya saja ketika pelaku mengatakan akan mengusir arwah jahat dari rumahnya.

Wanita 27 tahun bernama Samantha Stevenson itu didakwa atas penipuan dan kepemilikan properti hasil kejahatan. Kepolisian York di Toronto mengatakan, penipuan ini telah berlangsung selama empat tahun.

Stevenson mengaku sebagai dukun bernama Evanna Lopez kepada korbannya, pria berusia 67 tahun. Dia lantas memerintahkan korbannya untuk menjual rumahnya untuk mengusir arwah jahat di dalamnya. Stevenson menyuruh korban mentransfer uang hasil penjualan rumah ke rekeningnya.

“Dia mengaku akan menyimpan uang itu sampai arwah jahat diusir. Tapi pelaku tidak mengembalikan uangnya, malah meminta tambahan lagi USD 6.000 untuk dibakar, dengan alasan mengusir arwah jahat,” kata polisi.

Korban mematuhinya karena dukun palsu mengancam anggota keluarganya akan tewas jika membantah. “Korban menjual mobilnya untuk memenuhi permintaan dukun palsu itu, menggunakan kartu kredit, dan sumber lainnya untuk membayar tuntutan uang,” lanjut polisi lagi.

Total, korban mengaku tertipu hingga USD 600 ribu, lebih dari Rp 9 miliar, sebelum akhirnya melapor ke polisi.

Jakarta, detikriau.org — Muhammad Andi Pribadi alias Mohd Al-Arshy (24) divonis 18 bulan (1,5 tahun) penjara oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Vonis ini dijatuhkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jawa Timur ini atas kepemilikan konten foto dan video yang berkaitan dengan kelompok teroris ISIS.

Andi yang menjadi pekerja konstruksi di negri jiran ini kedapatan memiliki lima foto dan sembilan video yang berkaitan dengan ISIS di perangkatnya.

Kepolisian menjerat Andi dengan Pasal 130JB (1)(a) KUHP dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Kepada CNNIndonesia.com, Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana membenarkan kabar tersebut. Rusdi menyebut saat ini Andi telah dipindahkan ke Penjara Kajang Lelaki, Selangor.

Rusdi mengatakan Andi ditangkap Unit E8M Departemen Pembeantasan Terorisme Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) pada 17 Januari 2018 di kawasan Brickfields, Kuala Lumpur.

Andi mengakui memiliki seluruh konten berbau terorisme tersebut. Rusdi memaparkan Andi juga mengaku bahwa dirinya memang memiliki simpati terhadap ISIS sejak 2017 lalu, demikian diberitakan The Star.

Rusdi memaparkan Andi bahkan mengaku cukup aktif terlibat di media sosial Facebook dan grup Whatsapp yang terkait kegiatan ISIS.

“Sejak itu, satgas Pelayanan WNI KBRI terus memonitor perkembangan proses hukum yang bersangkutan,” kata Rusdi melalui pesan singkat pada Kamis (18/10).

Andi semula ditangkap dengan tuduhan merencanakan aksi teror terhadap markas besar PDRM Bukit Aman dan serangan terhadap Biksu Buddha di kawasan Jalan Pudu Kuala Lumpur dengan pisau pada Novemer 2017 lalu.

Jika terbukti bersalah, Andi terancam pidana maksimal 30 tahun penjara.

“Namun, Andi membantah melakukan rencana teror tersebut,” ujar Rusdi.

Editor : Faisal

Artikel ini sudah tayang dilaman CNNIndonesia.com dengan judul “WNI Dipenjara 1,5 Tahun Akibat Miliki Konten ISIS di Ponsel”/ https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181018184417-106-339627/wni-dipenjara-15-tahun-akibat-miliki-konten-isis-di-ponsel

Detikriau.org — Negara-negara berkembang telah sepakat memilih Palestina menjadi ketua Group of 77 and China (G77) untuk Markas PBB di New York mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2019.

Keputusan tersebut disepakati oleh G77 pada bulan Juli 2018 dan dikukuhkan oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara G77 bulan September lalu di New York.

G77 adalah kelompok negosiasi negara-negara berkembang di PBB untuk isu-isu ekonomi dan pembangunan, seperti contohnya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, perumahan, migrasi, perdagangan, dan perubahan iklim. Isu-isu ini umumnya dibahas pada Komite Dua Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ataupun di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).

Kelompok yang awalnya digawangi oleh 77 negara ini kini telah berkembang memiliki 134 negara anggota. G77 adalah organisasi negara berkembang terbesar di PBB saat ini mengingat hampir 70% dari negara anggota PBB adalah anggota G77. Dapat dibayangkan gaung kekuatan negosiasi G77 sebagai satu suara.

Arti Penting Kepemimpinan Palestina di G77

Kepemimpinan Palestina di G77 menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia, tidak pernah meninggalkan Palestina. Negara-negara berkembang memberi pengakuan dan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya setelah Amerika Serikat menjalankan kebijakan yang kian menekan Palestina.

G77 sendiri selama ini telah setia berdiri mendampingi perjuangan Palestina. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina oleh G77 di PBB. G77 selalu memasukkan kepentingan Palestina dalam berbagai resolusi Komite Dua SMU PBB dan menjamin bahwa meski hanya berstatus pengamat, Palestina tetap mendapat manfaat dari program kegiatan PBB. G77 juga mendanai berbagai proyek dalam kerangka Kerja-sama Selatan-Selatan (KSS) yang beberapa di antaranya diikuti oleh peserta dari Palestina.

Dengan menjadi Ketua G77, Palestina punya andil lebih untuk ikut menentukan prioritas negara berkembang di PBB selama tahun 2019. Palestina juga akan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan memimpin pertemuan-pertemuan G77 serta menyusun konsep pernyataan bersama G77 dan membacakannya dalam pertemuan-pertemuan PBB. Tidak kalah penting, Palestina akan membawa nama G77 dan berbagi meja negosiasi menghadapi negara-negara maju seperti AS, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, ataupun Israel sendiri.

Tugas Sebagai Ketua G77

Menjadi ketua G77, memimpin 134 negara berkembang, adalah sebuah tugas besar. Sebagai gambaran, berikut adalah tugas-tugas yang perlu dilakukan para diplomat dari negara Ketua G77:

• Memimpin pertemuan-pertemuan G77 untuk mendapatkan pandangan bersama kelompok terhadap suatu isu di PBB. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan di antara 134 negara anggota.
• Memimpin pertemuan-pertemuan G77 untuk membahas rancangan resolusi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Sebagai catatan, jumlah resolusi SMU PBB dalam bidang ekonomi dan pembangunan setiap tahunnya berjumlah sekitar 60 resolusi.
• Membagi-bagi tugas koordinasi negosiasi berbagai resolusi dengan rekan sesama negara anggota G77 dan mengawasi perkembangan negosiasi masing-masing resolusi.
• Mewakili dan membacakan posisi bersama G77 dalam berbagai pertemuan PBB yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Tantangan yang Mungkin Dihadapi Palestina

Mengingat tugas sebagai Ketua G77 yang berat, maka tantangan pertama yang mungkin dihadapi Palestina ke depan adalah sumber daya, khususnya SDM. Delegasi Palestina harus didukung oleh para diplomat yang handal dalam memimpin pertemuan multilateral.

Berdasarkan pengalaman negara-negara Ketua G77 sebelumnya, umumnya dibutuhkan hingga 6-8 diplomat di luar level Duta Besar dalam tim Keketuaan G77. Sementara itu, Delegasi Palestina yang menangani isu ekonomi dan pembangunan selama ini hanya 1-2 diplomat saja.

Berdasarkan data yang tercatat di buku Delegasi PBB, UN Blue Book, edisi Agustus 2018, Perutusan Tetap Palestina untuk PBB hanya memiliki 2 diplomat level Duta Besar, 6 diplomat level di bawahnya, dan 1 penasehat. Mereka harus menangani seluruh isu yang dibahas di PBB, tidak hanya isu ekonomi dan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa jumlah diplomat Palestina perlu diperkuat untuk dapat memimpin pertemuan-pertemuan G77.

Tantangan kedua yang mungkin dihadapi adalah jika Palestina ingin menambah jumlah Delegasi, maka terdapat potensi tantangan yang mungkin muncul dari pihak AS selaku negara tuan rumah. Media The Wire dalam artikelnya menyoroti penolakan visa terhadap 6 delegasi Palestina yang akan mengikuti pertemuan PBB pada bulan Juli 2018. Hal yang sama mungkin saja terjadi untuk Delegasi Palestina yang akan menjadi bagian dari tim Keketuaan G77.

Tantangan ketiga yang mungkin dihadapi Palestina adalah kemungkinan penolakan AS dan Israel untuk duduk semeja dengan Palestina dalam proses negosiasi. Meskipun Palestina adalah Ketua G77, AS dan Israel dapat menggunakan argumentasi bahwa Palestina hanyalah negara pengamat dan bukan negara anggota penuh PBB. Terdapat hak dan kewajiban yang berbeda antara negara pengamat dan negara anggota PBB, termasuk dalam hal membacakan pernyataan kelompok.

Jika tantangan ketiga ini terjadi maka diperlukan kesatuan yang kuat dari negara-negara anggota G77 untuk terus mendukung posisi Palestina sebagai ketua G77. Diperlukan juga kepiawaian dari Ketua Komite Dua SMU PBB, baik Duta Besar Jorge Skinner-Klée Arenales dari Guatemala yang menjabat Ketua Komite Dua SMU PBB sesi ke-73 hingga September 2019, ataupun duta besar dari negara manapun yang akan terpilih menjadi Ketua Komite Dua SMU PBB sesi ke-74 yang akan meneruskan posisi mulai September 2019.

Duel 2019

Akan menarik sekali untuk mengikuti perkembangan kepemimpinan Palestina di G77, serta bagaimana sikap negara maju, khususnya AS dan Israel, menghadapi hal ini. Apakah AS dan Israel mau berbagi meja dengan Delegasi Palestina yang mewakili G77 dalam perundingan? Apakah negara-negara maju lain dapat menerima keberadaan Palestina di tengah tekanan AS? Apakah G77 dapat tetap menjaga kesatuan suara mereka dalam menghadapi tekanan negara-negara maju?

Editor: Mul

Artikel ini sudah terbit di lama kumparan.com dengan judul “Palestina Memimpin 134 Negara Berkembang di PBB”./ https://kumparan.com/nara-rakhmatia/palestina-memimpin-negara-berkembang-di-pbb-1539536493667378850

detikriau.org – Pemerintah Singapura angkat bicara terkait Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang dijual di situs Carousell. Melalui Kementerian Tenaga Kerja Singapura, telah menetapkan bahwa agen tenaga kerja SRC Recruitment LLP jadi otak di balik pemasangan iklan penjualan TKW di Carousell. Atas kejadian ini Kementerian Tenaga Kerja Singapura tengah menyelidiki penjualan TKW melalui situs Carousell.

“Kami berkomitmen untuk menjaga tenaga kerja asing di sini. Kami sangat mengutuk iklan tersebut. Hal ini justru sangat tidak bermartabat,” kata Komisioner untuk Agensi Tenaga Kerja Singapura, Kevin Teoh dalam keterangan persnya dilansir kumparan.com, Rabu (19/9).

Kementerian Tenaga Kerja juga mencabut lisesnsi dari agen tenaga kerja yang diduga memposting iklan di situs penjualan Carousell.

“Kami mencabut lisensi dari agen tenaga kerja yang bersangkutan,” kata Kevin.

Pemerintah Singapura mengharapkan agar seluruh agen tenaga kerja yang menyalurkan tenaga kerja asing untuk tidak merendahkan martabat tenaga kerja yang bersangkutan.

“Kami mengharapkan agen tenaga kerja untuk menjalankan tugas perawatan terhadap klien mereka, termasuk tenaga kerja Asing. Kementerian dengan tegas memperingatkan agen tenaga kerja agar tidak merendahkan martabat pekerja asing yang bekerja di Singapura,” lanjut Kevin.

Dalam kasus ini, pemerintah Singapura juga telah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mengungkap dan menyelidiki kasus ini.

Detikriau.org — Situs jual beli seharusnya hanya untuk memperdagangkan barang atau jasa, bukan orang. Tapi tidak demikian yang terjadi di situs Carousell Singapura. Tenaga kerja wanita asal Indonesia diperjualbelikan di situs berjualan barang baru dan bekas tersebut.

Diberitakan media Singapura Strait Times, Sabtu (15/9) dilansir melalui kumparan.com, salah satu pengguna Carousell dengan akun @maid.recruitment memajang beberapa foto wanita pekerja bertuliskan “Indonesian Maid”, ada yang dilabeli “ex abroad” yang berarti berpengalaman dan “fresh” atau yang belum berpengalaman.

Para wanita yang disebut pekerja domestik Indonesia itu mengenakan pakaian berkerah warna merah dan oranye. Beberapa dari profile mereka bahkan bertuliskan “sold” atau telah terjual.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja Singapura (Ministry of Manpower/MOM) dalam pernyataannya di Facebook pada Jumat lalu, ini adalah cara pemasaran yang tidak pantas dalam menawarkan jasa pekerja domestik. MOM tengah menyelidiki kasus ini dan mendesak agar pihak Carousell menghapus akun tersebut.

“Mengiklankan pekerja domestik asing seperti komoditas tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran di bawah Pasal 11(1)(c) dari Undang-undang Agen Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa agen tenaga kerja tidak boleh bertindak yang merugikan kepentingan kliennya,” kata MOM.

Selain itu MOM juga menegaskan agar agen tenaga kerja dan pemakai jasa mereka tidak mempekerjakan tenaga kerja ilegal. Bagi yang melanggar akan terancan denda senilai Rp 800 juta atau penjara maksimal dua tahun.

Pihak Carousell juga mengatakan iklan semacam itu terlarang berdasarkan panduan komunitas mereka. Menurut juru bicara Carousell kepada Strait Times, agen hanya boleh menawarkan jasa mereka, bukan menawarkan orang.

“Setiap bentuk memamerkan atau membagikan biodata pribadi seseorang sangat dilarang, ini melanggar panduan kami,” kata Carousell Singapura.

Mereka juga mengatakan belum ada transaksi yang dilakukan melalui akun jual beli tenaga kerja Indonesia tersebut. Carousell telah menghapus akun itu dan berjanji bekerja sama dengan MOM untuk melakukan penyelidikan.

Kedutaan Besar RI di Singapura mengaku telah mengetahui kasus ini dan menyatakan akan bertindak tegas kepada agen tenaga kerja yang terlibat.

“KBRI akan bertindak tegas sekiranya hasil investigasi nanti menyatakan ada agency di Singapura yg terbukti terlibat, dalam hal ini dapat berujung pada tindakan pemutusan hubungan / blacklist terhadap agency dimaksud,” kata Staf Kedutaan Besar RI di Singapura Yulinar Purnadi dilansir kumparan, Minggu (16/9).

Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Indonesia akan mengirim nota diplomatik kepada Singapura terkait kasus tersebut.

“Besok pada hari kerja pertama, KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Singapura yang menyampaikan keprihatinan bahwa kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali di Singapura serta permintaan agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini,” kata Iqbal.