“Dewan Akui Pelayanan Diskes Inhil Bagi Masyarakat Sudah Baik”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seperti diketahui, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dengan menunjukkan kartu Jamkesda atau KTP Kabupaten Inhil, sedangkan untuk pelayanan gratis di Rumah Sakit, dikhususkan bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan sangat miskin yang memiliki kartu Jamkesda.

Untuk mendapatkan kartu Jamkesda atau Jamkesmas caranya sangat mudah, masyarakat hanya perlu datang ke puskesmas atau pustu dengan membawa KTP Kabupaten Inhil.

Apabila terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit, masyarakat harus membawa surat keterangan miskin dari kelurahan dan diketahui pihak kecamatan, serta surat rujukan dari pustu atau puskesmas dan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) ke Diskes Inhil, untuk diganti dan disahkan menjadi peserta Jamkesda.

Apabila syaratnya tidak lengkap, maka masyarakat diberi waktu 2×24 jam untuk melengkapinya. Sedangkan untuk proses penggantian surat keterangan miskin menjadi kartu Jamkesda, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

Terkait pelayanan yang diberikan oleh aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan (Diskes) kepada masyarakat yang berurusan diniliai Dewan sudah baik

Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Sulo Lipo saat melihat langsung kondisi pelayanan di Kantor Diskes Inhil, sempena menguruskan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi salah seorang masyarakat tidak mampu, yang saat itu membutuhkan pelayanan kesehatan dan pengobatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan.

Dikatakan politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Inhil ini, seluruh masyarakat yang kurang mampu di Negeri Seribu Parit, tentunya membutuhkan Kartu Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di pusat dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

“Jadi, kedatangan saya kesini juga sekalian menguruskan Kartu Jamkesda bagi salah seorang masyarakat kita yang sangat membutuhkan pertolongan. Sebagai wakil rakyat, tentunya saya harus tanggap terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, apalagi dari kalangan tidak mampu,” tutur Sulo Lipo kepada detikriau.org ditemui di Kantor Diskes Inhil, Selasa (17/2/2015).(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh ranting pada Satuan Karya Pramuka (Saka) Bhakti Husada Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan pelatihan perilaku hidup sehat di wilayah kerjanya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Saka Bhakti Husada, Ridwan MKes terkait dengan telah dilantiknya kepengurusan organisasi kepramukaan di lingkungan Diskes Inhil ini oleh Bupati, HM Wardan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ridwan, dalam upaya mendukung dan mewujudkan Inhil sebagai Kabupaten Pramuka, maka pihaknya mempunyai peran dan tugas untuk menggalakkan kegiatan kepramukaan, khususnya di lingkup aparatur dan tenaga kesehatan di Negeri Seribu Parit.

“Saka Bhakti Husada ini mempunyai ranting-ranting di 27 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di Inhil. Jadi, kami harapkan mereka dapat melakukan pelatihan terutama tentang perilaku hidup sehat dan lain sebagainya,” tutur Ridwan kepada detikriau.org di Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan, kemarin.

Adapun sasaran pelatihan tersebut, lanjut mantan Kabag Humas Setda Inhil ini adalah kalangan pemuda dan remaja, yang terdiri dari siswa SMP dan SMA sederajat.

“Dengan adanya pelatihan ini, disamping para peserta mendapatkan ilmu tentang kepramukaan, mereka juga akan memperoleh informasi tentang dunia kesehatan,” terangnya.

Apalagi saat ini, kata Ridwan lagi, sudah ada beberapa ranting yang telah melakukan pelatihan, seperti di Kuala Lahang dan Pulau Kijang.

“Jadi, kami harapkan hal seperti ini dapat ditiru dan turut dilakukan oleh ranting-ranting lainnya,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org)-Sebanyak 28 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer dokter mengikuti pembekalan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (16/2/2015).

Pembekalan yang dipusatkan di aula Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang diisi dengan materi pembekalan pada pagi hari dan pelaksanaan orientasi pada sore harinya.

“Jadi, mereka ini akan turun langsung ke unit dan bidang kerja,” tutur Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya.

Dikatakan Alvi, melalui pembekalan ini diharapkan seluruh CPNS dari tenaga honorer dokter dapat memahami aturan dan beban kerja di lingkungan Diskes Inhil, sehingga memperkuat fungsi dan peran mereka di lapangan.

“Dengan begitu, akan ada koordinasi yang jelas terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Apalagi, dokter adalah tim inti dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit dan Puskesmas,” terangnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda Inhil ini, pilihan profesi menjadi seorang dokter secara fungsional adalah dokter umum, tetapi status mereka juga melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan abdi negara dan pelayan masyarakat

“Jadi, mereka harus benar-benar berada di tempat tugasnya masing-masing dan semaksimal mungkin melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang dokter, yang telah ditempatkan di 28 wilayah terpencil dan sangat terpencil di Negeri Seribu Parit ini,” tegasnya.

Adapun materi pembekalan yang diberikan kepada 28 CPNS dari tenaga honorer dokter ini, meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian masalah kesehatan.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelayanan kesehatan yang disediakan dan diberikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Hudada Tembilahan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinyatakan masuk dalam kategori sehat.

Hal itu diketahui dari hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada rumah sakit berplat merah tersebut.

Direktur Utama RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto mengatakan, dari jumlah angka satu sampai seratus, RSUD Puri Husada Tembilahan berhasil mendapai nilai 74.

“Dengan nilai ini, Alhamdulillah pelayanan dan kinerja rumah sakit kita masuk kategori sehat,” tutur Irianto saat ditemui detikriau.org usai menghadiri salah satu kegiatan di Kantor Bupati Inhil, kemarin.

Diakui Irianto, memang masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, dalam upaya meningkatkan status dan penilaian yang telah didapat RSUD Puri Husada Tembilahan saat ini.

“Ke depan, sesuai dengan hasil penilaian itu, kita akan lakukan peningkatan di berbagai bidang, seperti pelayanan, infrastruktur bangunan dan SDM-nya, supaya kinerja dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus dioptimalkan,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga medis di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk gencar melakukan promosi dan sosialisasi tentang kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, Ridwan Ahim dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

Dikatakan Ridwan, para tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat dan lain sebagainya harus benar-benar menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan atau abdi masyarakat.

“Salah satu tugas tenaga medis, yakni harus gencar melakukan promosi dan sosialisasi masalah kesehatan, karena ini sangat penting bagi masyarakat,” tutur Ridwan saat ditemui detikriau.org usai menghadiri prosesi penyerahan SK pengangkatan 32 tenaga honorer dokter sebagai CPNS di lingkungan Pemkab Inhil, yang digelar di aula Kantor Bupati, kemarin.

Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan oleh tenaga medis, khususnya para dokter adalah dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi bersama masyarakat serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh daerah di Negeri Seribu Parit.

Sementara itu, terkait dengan pengangkatan 32 tenaga honorer dokter menjadi CPNS, mantan Kabag Humas Setda Inhil ini mengaku bahwa pihaknya merasa sangat terbantu, apalagi penempatannya menyebar ke seluruh pelosok dan daerah terpencil.

“Kita harapkan para dokter ini dapat bekerjasama dan mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Inhil Sehat, menuju kabupaten yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 32 tenaga honorer dokter di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Kamis (12/2/2015).

Prosesi penyerahan SK CPNS yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dilakukan langsung oleh Bupati, HM Wardan.

Adapun 32 tenaga honorer dokter yang diangkat menjadi CPNS tersebut, terdiri dari 23 dokter umum, 5 dokter gigi dan 4 dokter spesialis.

Bupati Wardan dalam sambutannya berharap agar dokter-dokter yang baru menerima SK CPNS ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang maksimal di wilayah kerjanya masing-masing.

“Kehadiran para dokter di daerah terpencil dan tertinggal, tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, pekerjaan dan profesi dokter ini sangat mulia, karena bisa menolong orang sakit dan membutuhkan perawatan medis,” tutur Bupati.

Selanjutnya, orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini juga berharap, para dokter dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif dimanapun ia berada.

“Artinya, kehadiran dokter dapat menjadi corak warna tersendiri di tempat ia bertugas. Jadi, saya tidak mengharapkan adanya laporan minta pindah dan hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk persyaratan tenaga honorer dokter diangkat menjadi CPNS diantaranya, dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Sedangkan pengangkatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer, dengan ketentuan usia paling tinggi 46 tahun pada 1 Januari 2016, serta bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun. (adi)