TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Usaha Mikro dan Kecil se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bisa menambah modal usaha di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Permodalan tersebut sudah disepakati antara pemerintah dengan pihak Bank.

Hal itu disampaikan Kepala Diskop UMKM Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini kepada awak media di ruang kerjanya kemarin. Dijelaskan, dialokasikannya permodalan tersebut sudah disepakati oleh pusat yakni antara Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta BRI.

“Dari kesepakatan itu, maka BRI akan menerbitkan yang namanya IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil, red). Namun untuk mendapatkan izin tersebut harus mendaftar dahulu sebagai anggota di BRI,” kata Dianto.

Namun lanjutnya, untuk menjadi anggota tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dari Diskop UMKM ataupun dari camat setempat. “Tetapi dari camat harus menunggu Perbup yang baru saja saya usulkan ke Bagian Hukum Setdakab Inhil, setelah Perbup itu ditanda tangani oleh Bupati, maka izin cukup dengan camat saja,” tambahnya.

Menurut Dianto, upaya tersebut merupakan salah satu langkah untuk mempermudah UMK dalam mengembangkan usahanya, yang penting cukup persyaratan sesuai lampiran dari BRI. Bahkan ia telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur BRI cabang Tembilahan dan program penambahan permodalan usaha telah disepakati berjalan di Kabupaten Inhil. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang belum mengantongi sertifikat tanah, diminta segera untuk mengusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini, kemarin. Sebab pihaknya telah memprogramkan pengadaan sertifikat sebanyak 150 buat yang diperuntukkan untuk Koperasi maupun UMKM.

“Saya sudah membicarakan kepada pihak BPN dan hasilnya kita diberi jatah sertifikat sebanyak 150 buah untuk tahun 2016. Artinya, kalau UMKM ataupun koperasi yang memiliki asset berupa tanah yang belum bersertifikat, bisa diusulkan, pihak BPN siap memberikan,” kata Dianto.

Menurutnya, sertifikat asset tanah tersebut sangat penting dimiliki sebagai tanda bahwa kekuatan hukum kepemilikan asset semakin kuat. Jadi, jika ada persoalan dimasa mendatang, sertifikat tersebut mampu membantu sesuai porsinya.

Untuk itu, ia mencoba memprogramkan pengadaan sertifikat tanah dengan cara melakukan titik koordinasi dengan instansi vertikal yakni BPN. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) berencana membentuk koperasi bagi kelompok tani se Kabupaten Inhil.

Tak hanya itu, pada kelompok perikanan dan perkebunan juga akan dijajaki sebagai upaya meningkatkan perekonomian di negeri Sri Gemilang.

Pernyataan tersebut diutarakan Kepada Diskop UMKM Inhil, Dianto Mampanini kemarin. Menurutnya, wacana itu telah mapan untuk dikerjakan pada tahun 2016 ini.

“Saya sudah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan. Semuanya sepakat terhadap rencana Diskop,” kata Dianto.

Menurutnya lagi, rencana tersebut sangat wajar untuk dieksekusikan atas dasar upaya peningkatan perekonomian. Sebab, keberadaan kelompok-kelompok itu tidak hanya informal tetapi merupakan kelompok satu wadah.

“Saat ini kami bersama beberapa Kepala SKPD terkait sedang merumuskan lebih luas lagi agar rencana ini terwujud sesuai harapan,” tutupnya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan lebih meningkatkan sistem manajemen kelembagaan koperasi se-Inhil.

“Kedepan, kita fokus bagaimana supaya kelembagaan koperasi bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, khusus untuk sistem manajemen kelembagaannya,”Ujar Kepala Diskop UMKM Inhil, Dianto Mampanini kepada detikriau.org, kemarin.

Dalam hal ini, ia berencana menjajaki usulan kepada pimpinan daerah serta DPRD Kabupaten Inhil terkait beberapa bentuk kegiatan. Bahkan diwacanakannya akan mencoba menyampaikan usulan-usulan kegiatan hingga Pemprov Riau dan Pusat.

Kegiatan yang akan diusulkan tersebut dalam bentuk Diklat, Workshof Teknis dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi.

“Tentu saja, secara otomatis peningkatan nantinya dalam bentuk pengadministrasian koperasi hingga peningkatan sumber daya manusia,” imbuhnya. Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Koperasi Wanita Kartini Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Wanita Kartini, Senin (29/2/2016).

RAT tersebut berlangsung di gedung Dharma Wanita jalan Sungai Beringin Tembilahan yang dihadiri Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM Bidang UMKM, Guntur dan sejumlah pengurus Koperasi Wanita Kartini.

Mewakili Kadiskop UMKM, Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Wanita Kartini yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2015.

“Diharapkan kepada seluruh anggota koperasi mampu membuat laporan tahunan dengan baik sehingga bisa menjalankan program selanjutnya,” paparnya.

Selain bentuk laporan, ia mengharapkan kedepannya untuk peningkatan sistem administrasi RAT. Sebab sistem pengadministrasian koperasi Wanita Kartini dinilai masih belum maksimal dan sangat dinantikan perbaikannya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengupayakan kedepannya untuk mengaktifkan kembali sejumlah koperasi yang saat ini tidak lagi aktif.

Bahkan diwacanakan juga akan dilakukan pembinaan dan pelatihan secara khusus terhadap sejumlah koperasi tersebut sebagai bentuk usaha menumbuhkan motivasi agar para anggota koperasi mampu menyusun kinerja sesuai yang diharapkan.

“Kita akan tingkatkan lagi kualitas koperasi, terutama upaya menghidupkan sejumlah koperasi yang sedang pasif melalui pembinaan nantinya,” ungkap Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini, kemarin.

Jika berhasil, menurut Dianto akan tampak ketika anggota koperasi sukses menyusun laporan pertanggung jawaban maupun pengawas.

Dengan demikian, diharapkannya para anggota dapat mempelajari lagi segala persoalab koperasi hingga mengerti dan memahami serta memiliki keterampilan secara teknis mengenai perkoperasian baik mengenai pengelolaan organisasi atau kelembagaan usaha hingga sistem pengadministrasian.

“Wacana pembinaan terhadap koperasi ini nantinya akan dilakukan secara merata, untuk itu akan dilakukan lagi pendataan kepastian terhadap koperasi yang aktif dan tidak. Saat ini kami masih menyusun strategi dan ditargetkan secepatnya,” paparnya. Mirwan/adv