ARBindonesia.com, BATAM — Suasana haru dan khidmat menyelimuti Embarkasi Haji Batam, Rabu dini hari (10/6/2026). Sebanyak 189 jamaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8 asal Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tiba dengan selamat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jeddah, Arab Saudi.

Rombongan tiba di Embarkasi Haji Batam sekitar pukul 00.50 WIB. Lambaian tangan dan tetesan air mata kebahagiaan mewarnai kepulangan para tamu Allah (Dhuyufurrahman) yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji.

Meski waktu telah melewati tengah malam, suasana penyambutan tetap berlangsung penuh kehangatan. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, didampingi Ketua TP PKK Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, tampak menyambut dan menyalami satu per satu jamaah yang baru tiba di Tanah Air.

“Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul menyambut kepulangan jamaah haji Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan,” ujar Bupati Anton.

Para jamaah sebelumnya bertolak dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Kepulangan tersebut menjadi momen yang paling dinantikan keluarga setelah para jamaah menyelesaikan perjalanan spiritual dan ibadah haji di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Bupati Anton yang juga mewakili Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan mewakili Pemerintah Kabupaten Kuansing, saya mengucapkan selamat datang kembali di Tanah Air. Selamat berkumpul bersama keluarga dan masyarakat yang selama ini menantikan kepulangan Bapak dan Ibu dengan penuh doa dan harapan,” ungkapnya.

Menurut Anton, kepulangan jamaah haji bukan sekadar seremoni penyambutan, tetapi juga menjadi momentum untuk membawa nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci ke tengah kehidupan bermasyarakat.

Ia berharap doa-doa yang dipanjatkan para jamaah selama berada di tempat-tempat mustajab, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menjadi wasilah bagi kebaikan dan kemajuan daerah.

“Kami berharap doa-doa yang dipanjatkan selama di Tanah Suci menjadi wasilah kebaikan bagi daerah yang kita cintai ini. Doakan agar Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuansing senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, persatuan, dan kemajuan dalam setiap langkah pembangunannya,” harap Anton.

Acara penyambutan kemudian diakhiri dengan doa bersama. Para jamaah dan seluruh pihak yang hadir menundukkan kepala, memanjatkan rasa syukur sekaligus memohon agar seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT.

“Marilah kita bersama-sama berdoa semoga seluruh jamaah haji yang telah kembali memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah,” tutup Bupati Anton.

Setelah prosesi penyambutan, para jamaah melanjutkan perjalanan menuju tempat karantina sebelum nantinya kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. (ADV)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul), H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (2/6/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan petani terkait harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai masih berada di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul, CH Agung Nugroho, S.T.P., M.M., Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohul, Muzayyinul Arifin, serta Kepala Bidang Metrologi Disperindag Rohul, Nasukha, S.P.

Rombongan Pemkab Rohul mendatangi tiga PKS, yakni PT Sumatera Karya Agro (SKA), PT Sawit Asahan Indah (SAI) di Kecamatan Rambah Samo, serta PT Rohul Sawit Industri (RSI) di Kecamatan Ujung Batu.

Kehadiran tim Pemkab Rohul disambut jajaran manajemen masing-masing perusahaan, mulai dari bagian hubungan masyarakat (humas), manajer pabrik, hingga bagian pembelian TBS.

Dari hasil monitoring langsung di lapangan, Syafaruddin Poti membenarkan masih adanya ketimpangan harga pembelian TBS, khususnya yang diterima petani swadaya atau petani mandiri.

Sementara harga TBS untuk petani plasma terpantau relatif stabil sesuai ketetapan pemerintah, harga yang diterima petani swadaya, meskipun mulai mengalami kenaikan, masih berada di bawah standar yang ditetapkan.

Di PT SKA, misalnya, harga pembelian TBS tercatat sekitar Rp3.100 per kilogram. Sementara di PT SAI, harga yang diterima petani bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp2.840 per kilogram.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari hasil monitoring, memang masih ada harga pembelian TBS yang berada di bawah ketetapan pemerintah. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan petani sawit kita,” tegas Syafaruddin Poti.

Dorong Kemitraan PKS dengan Petani

Sebagai langkah konkret dan solusi jangka panjang, Wabup menginstruksikan seluruh PKS, khususnya PKS nonkebun, agar segera membangun kemitraan resmi dengan pekebun swadaya.

Kemitraan tersebut diharapkan melibatkan kelembagaan tani yang legal, seperti Kelompok Tani (Koptan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Koperasi Unit Desa (KUD), sebagai basis pemasok bahan baku bagi pabrik.

Menurut Syafaruddin, pola kemitraan harus dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang memiliki ketentuan jelas dan mengikat.

Salah satu poin penting dalam MoU tersebut adalah kewajiban perusahaan membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

“Kalau perusahaan bermitra dengan petani melalui Koptan, Gapoktan, atau KUD, harus ada MoU yang jelas dan mengikat. Salah satunya, harga pembelian TBS harus mengacu pada ketetapan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, kemitraan antara perusahaan dan petani tidak boleh hanya sebatas hubungan jual beli. PKS juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membina petani agar produktivitas dan kualitas hasil perkebunan meningkat.

“Kemitraan bukan hanya soal membeli buah petani. Perusahaan juga harus ikut membina petani, mulai dari teknik budi daya, perawatan kebun, hingga upaya peningkatan produktivitas. Kalau kualitas buah bagus, tentu perusahaan bisa membeli dengan harga yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.

Peringatkan Tauke dan Pemilik Peron

Wabup Rohul juga memberikan peringatan kepada para pengepul atau tauke serta pemilik peron dan timbangan sawit agar tidak memanfaatkan kondisi pasar untuk menekan harga TBS petani swadaya.

“Kita imbau tauke dan pemilik peron, jangan mengambil momentum untuk menekan harga sawit petani swadaya. Kita ingin seluruh pihak menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani sawit di Rohul,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut hasil sidak, Pemkab Rohul dalam waktu dekat akan memanggil seluruh manajemen PKS yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi harga TBS sekaligus mendorong percepatan realisasi kemitraan antara PKS dan kelembagaan tani lokal.

Langkah itu diharapkan dapat menciptakan rantai pasok bahan baku yang lebih transparan sekaligus memberikan kepastian harga dan perlindungan terhadap petani sawit swadaya.

Sementara itu, Disnakbun Rohul menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga TBS setiap hari di seluruh PKS yang beroperasi di Rokan Hulu.

Data harga harian tersebut akan direkap dan dilaporkan secara berkala kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tantawi Jauhari, pimpin rapat persiapan Event Wisata Religi Gema Muharram 1448 H / 2026 M.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (2/6) pagi, di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, bertujuan meningkatkan koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait demi kelancaran acara Gema Muharram.

Distribusi tugas dan teknis acara dibahas, termasuk rangkaian kegiatan yang mendukung khidmatnya Peringatan Tahun Baru Islam 1448 H.

“Selain Dzikir, Tausiah, Buka Bersama dan berbagi Bubur Asyura, kita juga melibatkan Pimpinan OPD untuk mengkhatamkan 1 Juz Al Quran yang pada hari H nanti doa Khatam akan dibaca bersama Bupati Inhil,” ungkap Sekda Inhil, Tantawi Jauhari.

Selain kesertaan pada hari H 10 Muharram / 26 Juni nanti, Sekda pun harapkan dukungan semua pihak untuk menyukseskan acara tahunan ini.

“Dimohon partisipasi Bapak/Ibu Pimpinan OPD, selain untuk memenuhi arahan Bupati, tapi yang terpenting niatkan untuk ibadah agar kita bisa meraih fadhilah dari amalan-amalan tersebut,” lanjut Sekda.

Dalam giat Khataman Alqur’an, Kepala OPD diamanahkan 1 juz yang dipilih melalui cabut undi, kemudian pembacaan Al-Quran direkam dan disebarluaskan kilasan bacaannya, sebagai wujud Syiar Digital. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Lomba Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk jenjang SD dan SMP, dibuka resmi oleh Bupati Inhil Herman, pada Rabu (20/5) pagi di Lapangan Gajahmada Tembilahan .

Kedua ajang perlombaan tersebut ialah bukti bahwa pengembangan potensi non akademik merupakan hal penting, misalnya kegiatan olahraga yang mendukung pembentukan karakter, kesehatan jasmani dan kompetensi sosial peserta didik.

Bagi Bupati Inhil Herman, giat ini tak hanya sebagai sarana pengembangan talenta, tetapi menjadi langkah penjaringan dan pembinaan atlet usia sekolah untuk memperluas prestasinya hingga jenjang yang lebih tinggi.

“Dari ajang seperti ini, kita bisa pantau putra-putri terbaik yang memiliki potensi luar biasa, setelah itu harus dibina agar keterampilannya terus berkembang hingga bisa menjadi atlet kebanggaan yang mengharumkan nama daerah,” ungkap Bupati Inhil.

Maka, Bupati menegaskan agar proses seleksi ini harus dilaksanakan secara teliti dan jujur, demi hasil yang maksimal.

“Sehingga yang kita kirim untuk tingkat Provinsi nanti adalah orang yang memang layak dan bisa melaju sampai nasional. Tahun lalu anak-anak kita sudah mengukir prestasi di tingkat nasional, maka harapan kami pada tahun ini kita membawa banyak kemenangan pula,” Herman menyampaikan harapannya saat diwawancarai awak media usai membuka resmi kegiatan.

Pentingnya Pelaksanaan O2SN dan Lomba GSI di Kabupaten Inhil digelar objektif, karena kegiatan ini merupakan dukungan pemerintah daerah terhadap proses identifikasi, seleksi dan pengembangan potensi murid berbakat di bidang olahraga, sekaligus memperkuat jalur pembinaan atlet usia sekolah secara berkelanjutan. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berbasis digital melalui Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Inhil.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Coaching Clinic Diskominfopers Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, Jumat (8/5/2026) siang.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara, didampingi Sekretaris Dinas beserta pejabat dan staf terkait di lingkungan Diskominfopers.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Abdul Rasyid, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan jajaran terkait. Hadir pula Bagian Kerjasama Setda Inhil serta beberapa unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB saat ini dituntut semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digital.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Portal Layanan Terpadu terus berupaya menghadirkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai penyedia portal, infrastruktur teknologi, serta dukungan teknis sistem yang akan digunakan dalam pelaksanaan SPMB nantinya. Sementara untuk teknis pelaksanaan, mekanisme penerimaan, regulasi, maupun pengelolaan substansi SPMB tetap menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai leading sector,” ujar Dhoan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi sistem dapat berjalan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, Diskominfopers juga menyambut baik keterlibatan Bagian Kerjasama Setda Inhil dalam mendukung proses penyusunan kerja sama antar perangkat daerah sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam pelaksanaan layanan digital pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan pelaksanaan SPMB digital, terutama dalam mitigasi risiko teknis.

Ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi gangguan seperti beban server, jaringan internet, hingga kemungkinan listrik padam saat proses penerimaan siswa berlangsung.

Untuk itu, dirinya mengusulkan agar dilakukan koordinasi dan penyampaian surat resmi kepada pihak Telkom maupun PLN guna mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.

Abdul Rasyid juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan amanat undang-undang dan tahun ini menjadi tahun pertama penerimaan murid baru dilaksanakan melalui aplikasi secara terintegrasi.

“Dinas Pendidikan nantinya juga akan melakukan sosialisasi kepada operator di masing-masing sekolah agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar,” ungkapnya.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pelaksanaan simulasi pendaftaran SPMB secara serentak, serta penyusunan nota dinas internal Diskominfopers dan Dinas Pendidikan untuk dilaporkan kepada Bupati Inhil terkait implementasi aplikasi SPMB tersebut.

ARBindonesia.com, JAKARTA – Di balik hiruk pikuk ibu kota, sebuah pertemuan penting berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (5/5/2026). Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, datang membawa suara ribuan petani kelapa dari tanah yang dijuluki “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”.

Dengan penuh semangat, H Herman memaparkan potensi besar perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, sekaligus memperjuangkan stabilitas ekonomi petani melalui usulan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.

Dalam pemaparannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peranan vital terhadap perputaran ekonomi masyarakat Inhil. Ia mengungkapkan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 19 kecamatan merupakan wilayah penghasil kelapa.

“Dari 20 kecamatan di Inhil, hanya satu kecamatan saja yang tidak memiliki perkebunan kelapa. Ini menunjukkan bahwa kelapa merupakan urat nadi kehidupan bagi sebagian besar masyarakat kami. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare, Inhil memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu penyangga ekspor kelapa nasional,” ujar H. Herman di hadapan Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Herman juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Pusat, di antaranya:

– Mendorong penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa guna melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa rakyat dari fluktuasi dan permainan harga pasar.

– Mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan guna memperkuat infrastruktur ekonomi masyarakat.

– Mengajukan pengembangan 12 Kampung Nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor maritim daerah.

– Memohon dukungan pembangunan sistem irigasi pertanian serta pembangunan turap di titik-titik rawan abrasi untuk melindungi lahan perkebunan kelapa rakyat.

– Melaporkan rencana peremajaan (replanting) kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 guna menjaga produktivitas kelapa yang saat ini mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa.

“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, turut menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap stabilitas harga kelapa.

“Penetapan harga minimum dan pembangunan pasar modern menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan petani. Dengan potensi kelapa yang tersebar di 19 kecamatan, kepastian harga akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kami ingin memutus rantai pasok yang panjang agar nilai tambah kelapa benar-benar kembali kepada petani dan mampu menggerakkan ekonomi UKM daerah,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan Pemerintah Pusat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata niaga kelapa yang lebih berkeadilan bagi petani.

Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Inhil, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.(Adv)