ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat lantai 5 Kantor Bupati , Jum’at (18/3/22).

Rapat ini diselenggarakan guna mengevaluasi progres capaian MCP Korsupgah Pemkab. Inhil yang selanjutnya akan disampaikan pada saat rapat evaluasi di Tingkat Provinsi. Dalam pertemuan kali ini Bupati Inhil HM. Wardan memimpin rapat secara langsung didampingi Sekretaris Daerah (sekda) H. Afrizal, Inspektur serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Inhil

Bupati Inhil menyampaikan bahwa Rapat Evaluasi Progres Capaian MCP Korsupgah ini merupakan bagian dari rencana aksi dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang setiap laporan kerja OPD memiliki nilai standar dan terpantau langsung oleh pihak KPK melalui aplikasi yang disediakan, sehingga tanpa KPK berkunjung ke daerah pun sudah bisa mengontrol dan menilai hasil kerja kita dan dilakukan pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Bupati.

Dikatakan, pertemuan ini sebagai bentuk komitmen kuat bersama dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan bebas korupsi berbasis elektronik, demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk diketahui, Program MCP sebagai alat pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemkab, melalui aplikasi MCP Korsupgah KPK online yang terus ter-update dan terpantau. Tujuannya, untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), dengan 8 (delapan) Capaian Indikator Area Intervensi diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Management ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Managemen Aset Daerah.

MCP yang dipenuhi oleh masing-masing instansi pelayanan publik selanjutnya diintegrasikan dalam aplikasi, sehingga dapat dipetakan elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan dan menterjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.

MCP dan RAD PPK sendiri berguna sebagai bagian upaya pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya.

Diskominfo pers Inhil/adv

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan harapkan lonjakan prestasi Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2022 yang disampaikan pada rapat gugus tugas dalam rangka persiapan penilaian di aula Bappeda  jum’at (18/3/22)

“Kalau tahun 2021 kita baru dapat meraih peringkat pratama, saya harapakan pada tahun 2022 ini bisa melonjak ke peringkat lebih tinggi”, ujar HM.Wardan

Selain itu Bupati juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memahami tujuan KLA ini agar dapat menyatukan persepsi dan langkah-langkah yang akan dilakukan

“Tujuan KLA itu untuk mewujudkan  pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak,”lanjut Bupati

Bupati juga memastikan agar anak di Indragiri hilir mendapatkan informasi yang benar-benar mereka butuhkan dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

“Misalnya, sebelum OPD/Pelaku usaha/ sekolah dan seluruh organisasi  menyampaikan informasi kepada publik, pastikan informasi tersebut layak bagi anak dan ada informasi yang dikhususkan untuk anak. Informasi layak bagi anak berarti informasi yang tidak membahayakan bagi anak, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kita harus memberikan pemahaman apa saja informasi yang baik, sehingga anak bisa menyaring dan memilah sendiri berbagai informasi yang diterimanya,” jelas HM. Wardan sekaligus menutup sambutannya

Dalam acara rapat ini tampak hadir Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Pejabatan Eselon 2 dan organisasi peduli anak dilingkungan Pemkab. Indragiri Hilir

Diskominfo pers kab. Inhil/ adv

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jalan Akasia Tembilahan, Kamis 17 Maret 2022.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Anggota DPRD, Sekda, Kepala Bappeda, Ketua TP PKK, unsur pemangku kepentingan, tokoh masyarakat serta diikuti secara virtual oleh Kepala Litbang Provinsi Riau, Kepala Bappeda Kabupaten Inhu dan Tanjung Jabung Barat, Camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Inhil.

Bupati Wardan dalam sambutannya mengatakan, forum ini merupakan amanah dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang transfaran, reponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Apalagi, pada tahun 2023 ini memasuki tahun terakhir RPJMD. Karenanya, seluruh kepala perangkat daerah harus mempedomani dokumen RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur Riau dan sudah ditetapkan pada tanggal 4 maret 2022 dan paling lambat 1 bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Perubahan RPJMD ini harus ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan renstra perangkat daerah.

“Untuk itu, agar kepala OPD segera menyusun perubahan renstra dimaksud sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya dokumen perubahan RPJMD dan perubahan renstra sebagai pedoman penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah setiap tahunnya. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan APBD, sehingga program dan kegiatan harus selaras antara dokumen perencanaan dan penganggaran,” ujar Bupati Wardan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2023 adalah penguatan sumber daya manusia dan optimalisasi pelayanan publik untuk mendukung daya saing ekonomi dalam menjaga marwah dan martabat Inhil.

Sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Inhil tahun 2023 ini merupakan tempat untuk menampung masukan dan saran dari masyarakat guna menyempurnakan rancangan awal RKPD ini, khususnya untuk penyempurnaan rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2023, sehingga arah pembangunan yang disepakati bersama dapat bermanfaat dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Inhil tahun 2023 hanya sebesar Rp.1,953 trilyun, sudah termasuk proyeksi Dana Alokasi Khusus, dana BLUD rumah sakit dan Puskesmas serta Biaya Operasional Sekolah (bos) yang penggunaannya tidak bisa digunakan oleh urusan lain, sehingga diperkirakan hanya mampu membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah.

“Mengingat kecilnya porsi alokasi dana untuk mengakomodir usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir, untuk itu perlunya mencari sumber-sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan membayar pajak berarti masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” tambah Bupati Wardan.

Selanjutnya, kepada pimpinan OPD diharapkan untuk dapat bekerja lebih keras lagi guna memperoleh sumber pembiayaan pembangunan lainnya, baik melalui APBN, DAK, tugas pembantuan, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan APBD provinsi yang dapat diupayakan melalui koordinasi intensif, sehingga sebagian kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui skema-skema tersebut. (ADV)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima piagam penghargaan karena telah berpartisipasi menyukseskan pekan panutan penyampaian SPT Tahunan 2021.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPP Pratama Rengat Tulus Hadiutomo saat kunjungannya bersama rombongan di ruang rapat lantai 4 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Rabu 16 Maret 2022.

Hadir dalam rombongan itu, Kepala KP2KP Tembilahan Gunawan Wibisono Nugroho, Bagian Pengawas dan Konsultasi V Yudi Hardianto dan Bagian Pengawas dan Konsultasi VI Eko Purwanto.

Adapun tujuan kunjungan ini dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, sehingga PAD khususnya Kabupaten Inhil terlaksana secara maksimal.

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPP Pratama Rengat Tulus Hadiutomo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bupati Inhil dalam rangka meningkatkan optimalisasi pajak di daerah.

“Untuk itu, mohon dukungan dari HM Wardan sebagai kepala daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi pajak, khususnya di bidang perkebunan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Wardan menyampaikan tentang Kabupaten Inhil yang memiliki potensi pajak yang sangat luar biasa apabila dimaksimalkan khususnya di bidang perkebunan. Apalagi mengingat Kabupateb Inhil terkenal dengan kebun kelapa hamparan kelapa dunia. (Adv)

ARB INdonesia, PEKANBARU – Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Drs H Afrizal MP menghadiri Rapat Koordinasi sekaligus menandatangani Komitmen Penguatan Tata Kelola Manajemen ASN, Rakor tersebut diselenggarakan di kantor Regional XII BKN Pekanbaru, rabu, (16/03/22).

Tujuan di laksanakannya rakor tersebut, dalam rangka penguatan tata kelola manajemen ASN khususnya di wilayah kerja kantor Regional XII BKN Pekanbaru, serta Demi terciptanya manajemen ASN yang handal dan profesional serta penerapan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan.

Rakor yang berlangsung selama satu hari ini di buka langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr Ir Bima Haria Wibisana, MSIS.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 9 instansi yang menjadi piloting penerapan sistem Merit, di antaranya pemprov Sumatera Barat, Pemko Solok, Pemkab Indragiri Hilir, Pemkab Rokan Hulu, Pemkab Rokan Hilir, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Bintan, Pemkab Kampar dan pemkab Pasaman.

BKN Regional XII Pekanbaru berkomitmen penuh untuk melakukan pembinaan manajemen ASN dengan maksimal sehingga dapat mendorong peningkatan profesionalitas instansi daerah dalam menerapkan tata kelola manajemen ASN.

Selanjutnya pada kesempatan acara rapat koordinasi ini juga dilakukan penanda tanganan Komitmen penguatan tata kelola Manajemen ASN oleh Kepala Daerah yang menjadi piloting, untuk pemerintah kabupaten Indragiri Hilir komitmen tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten Indragiri Hilir Drs H Afrizal MP, yang disaksikan oleh kepala BKN, Ketua KASN, dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN serta Kepala BKDSDM Indragiri Hilir. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Bupati Inhil HM WARDAN menginstruksikan Kepada Dinas Pendidikan agar segera memproses Gaji Guru Bantu Provinsi yang sampai pertengahan Maret 2022 belum tersalurkan.

Instruksi penggesaan pengeluaran gaji Guru Bantu Provinsi tersebut secara langsung disampaikan Bupati Inhil HM WARDAN saat rapat laporan fisik dan keuangan APBD bantuan keuangan Provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Non Fisik dan tugas pembantuan, yang dilaksanakan pada lantai 5 aula kantor Bupati Selasa 16 Maret 2022.

“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi Riau bahwa tidak ada kendala dalam proses transfer tinggal menunggu pengajuan dari dinas pendidikan kabupaten, menanggapi hal tersebut saya meminta kepada dinas pendidikan Inhil agar segera mempercepat proses penggajian untuk guru bantu,” Ungkap Bupati Inhil HM WARDAN.

Pada kesempatan tersebut Bupati Inhil HM WARDAN juga menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan kepada Para guru bantu, karna pencetus awal keberadaan Guru bantu se-provinsi Riau merupakan hasil dari Gagasan dirinya Sewaktu menjabat Sebagai kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

” Oleh karna itulah jika mendapat kabar bahwa Guru bantu mendapat masalah keterlambatan proses Penggajian, saya merasa turut merasa Bersalah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri hilir M.Irwan mengatakan, Penggajian Guru bantu provinsi sedang berproses dan sesegera mungkin akan diajukan kepada dinas pendidikan provinsi Riau.

“insyaALLAH pada Mulan Maret ini, sebanyak 367 orang Guru bantu provinsi Dikabupaten Indragiri hilir akan mendapatkan haknya selama tiga Bulan Gaji,” ucap Kadisdik Inhil.

Pada kesempatan tersebut Kepala dinas pendidikan Inhil menyampaikan bahwa, beberapa waktu yang lalu perwakilan Disdik provinsi Riau telah memperifikasi ulang data keseluruhan total jumlah guru bantu provinsi, yang pada awalnya berjumlah 422 orang, setelah dilakukan pendataan ulang SK tahun 2016 – 2021 terjaring sebanyak 19 orang yang merupakan sisipan, sehingga jumlah keseluruhan guru bantu provinsi saat ini yang masih menjadi kewenangan provinsi sebanyak 367 orang.

Diskominfo pers kab. Indragiri Hilir/ adv