ARBindonesia.com, JAKARTA – Di balik hiruk pikuk ibu kota, sebuah pertemuan penting berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (5/5/2026). Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, datang membawa suara ribuan petani kelapa dari tanah yang dijuluki “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”.

Dengan penuh semangat, H Herman memaparkan potensi besar perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, sekaligus memperjuangkan stabilitas ekonomi petani melalui usulan penetapan harga minimum kelapa secara nasional.

Dalam pemaparannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peranan vital terhadap perputaran ekonomi masyarakat Inhil. Ia mengungkapkan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 19 kecamatan merupakan wilayah penghasil kelapa.

“Dari 20 kecamatan di Inhil, hanya satu kecamatan saja yang tidak memiliki perkebunan kelapa. Ini menunjukkan bahwa kelapa merupakan urat nadi kehidupan bagi sebagian besar masyarakat kami. Dengan luas perkebunan mencapai 400.740 hektare, Inhil memikul tanggung jawab besar sebagai salah satu penyangga ekspor kelapa nasional,” ujar H. Herman di hadapan Menko Pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Herman juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Pusat, di antaranya:

– Mendorong penetapan regulasi harga minimum (floor price) kelapa guna melindungi sekitar 125 ribu kepala keluarga petani kelapa rakyat dari fluktuasi dan permainan harga pasar.

– Mengusulkan pembangunan satu pasar modern dan tiga pasar kecamatan guna memperkuat infrastruktur ekonomi masyarakat.

– Mengajukan pengembangan 12 Kampung Nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor maritim daerah.

– Memohon dukungan pembangunan sistem irigasi pertanian serta pembangunan turap di titik-titik rawan abrasi untuk melindungi lahan perkebunan kelapa rakyat.

– Melaporkan rencana peremajaan (replanting) kelapa seluas 36.488 hektare pada periode 2026–2027 guna menjaga produktivitas kelapa yang saat ini mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa.

“Data bahwa 19 dari 20 kecamatan merupakan penghasil kelapa menunjukkan betapa strategisnya posisi Inhil. Usulan terkait regulasi harga dan penguatan infrastruktur pasar ini akan menjadi prioritas pembahasan di tingkat kabinet,” tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, turut menekankan pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap stabilitas harga kelapa.

“Penetapan harga minimum dan pembangunan pasar modern menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan petani. Dengan potensi kelapa yang tersebar di 19 kecamatan, kepastian harga akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kami ingin memutus rantai pasok yang panjang agar nilai tambah kelapa benar-benar kembali kepada petani dan mampu menggerakkan ekonomi UKM daerah,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan proposal pembangunan daerah serta sampel produk turunan kelapa unggulan Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan Pemerintah Pusat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata niaga kelapa yang lebih berkeadilan bagi petani.

Turut hadir dalam rombongan Pemerintah Kabupaten Inhil, Sekretaris Bapperida Rio Aditya Pratama, Kepala Dinas Perikanan Eko Rahdippa, Kepala Dinas PUPR Yusnaldi, serta Sekretaris Dinas Pertanian Benny Murdhani.(Adv)

Tembilahan – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Riau Nomor 1513/300.2.3/BPBPDK/2026 tentang kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan sejak dini.

Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menegaskan bahwa persoalan karhutla merupakan isu nasional yang harus disikapi secara serius dan bersama-sama. Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca panas dalam beberapa hari saja dapat memicu munculnya titik panas (hotspot), yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran jika tidak segera ditangani.

“Kesadaran kita semua sangat dibutuhkan. Jangan sampai kelalaian justru menimbulkan kerugian besar, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa untuk aktif melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) diminta turut berperan dalam melakukan pengawasan serta memberikan dukungan apabila terjadi kebakaran di wilayah sekitar.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain peningkatan koordinasi dan mobilisasi sumber daya, perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap, optimalisasi peran pemerintah kecamatan dan desa, penguatan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta pelaporan berkala perkembangan pengendalian karhutla.

Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.140/II/HK-2026 tanggal 13 Februari 2026, yang berlaku hingga 30 November 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Inhil, R. Arliansah, menyampaikan bahwa pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel serta sarana dan prasarana pendukung.

“Kami terus memperkuat patroli, meningkatkan deteksi dini terhadap hotspot, serta menjalin koordinasi dengan TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran agar dapat segera ditangani.

Musim kemarau berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kekeringan, keterbatasan air bersih, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Melalui upaya bersama dan kesadaran kolektif, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap wilayah Inhil dapat melalui musim kemarau 2026 dengan aman, sehat, dan tetap lestari.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, membacakan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Dalam pidato tersebut, Mendagri menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sebagai kunci terwujudnya Asta Cita Indonesia.

Hari Otonomi Daerah, yang lahir sebagai tonggak pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, menurut Bupati Herman, harus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan daerah.

“Selain menyelaraskan program pembangunan dengan visi pemerintah pusat, daerah diminta tetap fokus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Bupati Herman dalam upacara yang berlangsung Senin (27/4) pagi di Halaman Kantor Bupati Inhil.

Mendagri juga menekankan pentingnya pengelolaan potensi lokal sebagai jalan menuju kemandirian fiskal. Inovasi menjadi kata kunci dalam mengoptimalkan sumber daya daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan energi, swasembada pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Inovasi diperlukan dalam pengelolaan potensi lokal agar daerah mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri,” lanjut Bupati Herman.

Namun, Mendagri mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip efisiensi. Tujuannya jelas: menghindari pemborosan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopersantik) resmi membuka Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026, Kamis (23/04/2026), di e-Bilik Diskominfopersantik. Agenda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas data pembangunan daerah.

Acara dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta rombongan, serta narahubung statistik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Indragiri Hilir. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfopersantik, Dhoa Dwi Anggara, menekankan bahwa data statistik sektoral adalah fondasi utama pengambilan kebijakan.

“Setiap data harus berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.

Agenda utama kegiatan ini adalah identifikasi rencana kegiatan statistik sektoral di masing-masing OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil guna mencegah tumpang tindih data, memastikan kesesuaian metodologi, serta menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Dhoan juga mengingatkan seluruh narahubung agar menyiapkan daftar kegiatan statistik sektoral dan perangkat pendukung, sehingga proses identifikasi teknis berjalan efektif. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi: Diskominfopersantik sebagai wali data, BPS sebagai pembina, dan OPD sebagai produsen data.

“Dengan sinergi ini, kita bisa menghasilkan statistik sektoral yang benar-benar mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Dhoa Dwi Anggara secara resmi membuka kegiatan yang akan menjadi pijakan penting bagi penguatan kualitas data pembangunan di Indragiri Hilir. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Asap yang masih menyisakan bau hangus di Pasar Bom, Pulau Kijang, menjadi saksi bisu kedatangan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, Minggu (12/4/2026).

Di tengah puing-puing bangunan yang rata dengan tanah, Bupati hadir bukan sekadar membawa bantuan, tetapi juga harapan bagi warga yang kehilangan rumah dan harta benda.

Musibah kebakaran yang melanda pada 8 April lalu telah meluluhlantakkan 101 bangunan, dengan 84 di antaranya hangus terbakar dan 17 rusak berat. Sebanyak 61 Kepala Keluarga, 190 jiwa, kini harus memulai hidup dari nol.

Bupati Herman bersama Ketua TP-PKK Inhil, Hj. Katerina Susanti, menyerahkan bantuan besar hasil sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Bantuan itu mencakup pangan, hunian darurat, sandang, hingga kesehatan, serta uang tunai melalui Baznas Inhil senilai Rp168 juta.

Di hadapan warga yang masih diliputi kesedihan, suara Bupati Herman bergetar penuh empati.

“Melihat kondisi di lapangan, hati saya sangat teriris. Pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal, namun beban ini terlalu berat jika dipikul sendiri,” tutur H Herman.

“Saya mengetuk hati dunia usaha, perusahaan-perusahaan di Inhil, serta masyarakat yang memiliki rezeki lebih, mari kita bersatu membantu saudara kita di sini. Sekecil apa pun bantuan Anda, itu adalah harapan bagi mereka untuk bangkit,” tambahnya.

Selain bantuan logistik, Bupati menegaskan bahwa yang paling penting adalah memberikan rasa kebersamaan agar para korban tidak merasa sendirian.

Ia juga mengapresiasi kerja keras BPBD, Dinas Sosial, dan relawan yang sejak hari pertama terus berjibaku di lapangan.

“Kita tidak hanya memberikan makanan, kita ingin memberikan harapan,” pungkasnya. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta seluruh kepala OPD, camat, dan unsur terkait ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar laporan angka, melainkan tolok ukur nyata sejauh mana program pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal. Infrastruktur harus dipacu agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian
Bupati menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan disebut sebagai prioritas utama, karena menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Herman mengingatkan OPD agar disiplin terhadap tenggat waktu penyerapan anggaran.

“DAK memiliki batas waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus proaktif memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Poin-Poin Evaluasi
Beberapa catatan penting yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
– Percepatan Anggaran: Optimalisasi akses dan penyerapan dana pusat dan provinsi.
– Peningkatan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
– Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan anggaran di akhir tahun.
– Dampak Pembangunan: Memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama
Rapat ditutup dengan penyampaian langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD. Seluruh jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Adv)