​PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul menggelar rapat koordinasi dan konsultasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).

​Pertemuan yang berlangsung di Gedung BPKP Perwakilan Riau, Pekanbaru, ini berfokus pada dua agenda strategis daerah: kejelasan status penyertaan modal aset tanah dan bangunan Pasar Modern kepada BUMD Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ), serta mekanisme teknis Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI).

​Hadir langsung memimpin delegasi daerah, Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini. Turut mendampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Rohul seperti Tamrin Nasution, Budi Darman, dan Purwadi, serta jajaran pejabat eselon Pemkab Rohul, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, Kepala Dinas Perkim Desmadiana, Sekwan El Bizri, Direktur Perumda RHJ Imran Tambusai, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, Kabag Adwil M. Franovandi, Kabag Ekonomi & SDA Quspedra Aflah, Kabag Hukum Erinaldi, beserta jajaran manajemen Perumda RHJ.

​Dalam sesi konsultasi, Bupati Anton, S.T., M.M., memaparkan secara terbuka dua poin utama yang menjadi perhatian Pemkab Rohul demi percepatan pembangunan daerah.

​Pertama, terkait skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern yang saat ini masih berstatus aset Pemda namun pengelolaannya dijalankan oleh Perumda RHJ. Bupati menjelaskan bahwa calon investor membutuhkan kepastian hukum mengenai dengan pihak mana MoU dapat ditandatangani, guna menggesa pembangunan wahana permainan di lokasi tersebut.

​Kedua, mengenai pinjaman daerah melalui PT SMI, Bupati berharap memperoleh kepastian petunjuk teknis agar seluruh tahapan kerja sama berjalan transparan, akuntabel, serta terjalin kesepahaman yang solid antara Eksekutif dan Legislatif.

​”Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada keraguan atau kecurigaan, sehingga program pembangunan daerah ini dapat terus bergerak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Anton.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mendukung percepatan program pemerintah daerah selama sesuai dengan kaidah hukum. Terkait Perumda RHJ, DPRD menyarankan agar diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) baru ketimbang revisi Perda lama.

​”Jika melalui skema Perda baru, saya menjamin prosesnya dapat dirampungkan dalam waktu satu bulan. Langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan revisi yang membutuhkan mekanisme konsultasi ulang maupun studi banding,” ujar Hj. Sumiartini.

​Sementara terkait pinjaman PT SMI, Ketua DPRD menyatakan bahwa pada prinsipnya DPRD menyetujui penyertaan modal tersebut. Namun, pihak legislatif memerlukan rincian detail mengenai tenor, besaran pengembalian, hingga spesifikasi alokasi penggunaan anggaran yang belum tertuang secara terperinci dalam APBD.

​Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., menyambut baik inisiatif proaktif Pemkab dan DPRD Rohul dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

​Terkait optimalisasi Pasar Modern, Dr. Evenri menjelaskan bahwa penyusunan Perda dapat dilakukan secara simultan. Namun secara teknis, proses lelang tidak dilakukan oleh Perumda RHJ, melainkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

​”Proses lelang atau kontes lelang dikelola oleh Dinas Perkim dengan membentuk Tim Penilai resmi. Vendor dengan penawaran tertinggi dan paling menguntungkan daerah yang nantinya dipilih. Setelah itu, baru dilakukan skema kerja sama lanjutan. Jangan lupa untuk memeriksa secara teliti pasal-pasal perjanjian, khususnya yang menyangkut hak-hak Pemda,” papar Kepala BPKP.

​Mengenai pinjaman PT SMI, BPKP Riau menyarankan agar Pemkab menyusun dan mencantumkan rincian alokasi secara transparan. Langkah ini penting agar DPRD memiliki gambaran utuh mengenai arah penggunaan dana, masa tenor pengembalian, serta beban finansial daerah secara jelas.

​Melalui konsultasi intensif ini, Pemkab dan DPRD Rohul optimistis dapat menyelaraskan persepsi dan mempercepat penyelesaian regulasi, sehingga potensi aset daerah maupun sumber pembiayaan yang ada dapat terserap secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.

ARBindonesia.com, PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung BPKP Perwakilan Riau, Pekanbaru, tersebut membahas dua agenda strategis daerah, yakni kejelasan status penyertaan modal aset tanah dan bangunan Pasar Modern kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ) serta mekanisme teknis pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Delegasi Pemkab Rohul dipimpin langsung Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini. Turut hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Rohul, di antaranya Tamrin Nasution, Budi Darman, dan Purwadi.

Dari jajaran Pemkab Rohul hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Desmadiana, Sekretaris DPRD El Bizri, Direktur Perumda RHJ Imran Tambusai, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, Kepala Bagian Administrasi Wilayah M. Franovandi, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Quspedra Aflah, Kepala Bagian Hukum Erinaldi, serta jajaran manajemen Perumda RHJ.

Dalam konsultasi tersebut, Bupati Anton memaparkan dua persoalan utama yang perlu mendapatkan kepastian agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat.

Pertama, terkait skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern yang saat ini masih berstatus sebagai aset Pemkab Rohul, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh Perumda RHJ.

Bupati menjelaskan, calon investor membutuhkan kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang menandatangani nota kesepahaman (MoU), terutama untuk mendukung rencana pembangunan wahana permainan di lokasi tersebut.

Kedua, Pemkab Rohul meminta penjelasan mengenai mekanisme teknis pinjaman daerah melalui PT SMI. Kepastian tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan kerja sama dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memiliki kesepahaman yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada keraguan atau kecurigaan, sehingga program pembangunan daerah ini dapat terus bergerak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendukung percepatan program pemerintah daerah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Khusus terkait Perumda RHJ, DPRD Rohul menyarankan agar Pemkab menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) baru daripada melakukan revisi terhadap Perda lama.

“Jika melalui skema Perda baru, saya menjamin prosesnya dapat dirampungkan dalam waktu satu bulan. Langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan revisi yang membutuhkan mekanisme konsultasi ulang maupun studi banding,” ujar Hj. Sumiartini.

Terkait rencana pinjaman melalui PT SMI, Ketua DPRD menyampaikan bahwa secara prinsip DPRD menyetujui langkah tersebut. Namun, legislatif masih membutuhkan rincian mengenai tenor pinjaman, besaran pengembalian, serta spesifikasi penggunaan anggaran yang belum tercantum secara terperinci dalam APBD.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., menyambut baik langkah Pemkab dan DPRD Rohul yang secara proaktif melakukan konsultasi. Menurutnya, koordinasi tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang akuntabel.

Terkait optimalisasi pemanfaatan Pasar Modern, Dr. Evenri menjelaskan bahwa penyusunan Perda dapat dilakukan secara simultan. Namun, secara teknis, proses lelang tidak dilakukan oleh Perumda RHJ, melainkan oleh Dinas Perkim.

“Proses lelang atau kontes lelang dikelola oleh Dinas Perkim dengan membentuk tim penilai resmi. Vendor dengan penawaran tertinggi dan paling menguntungkan daerah yang nantinya dipilih. Setelah itu, baru dilakukan skema kerja sama lanjutan. Jangan lupa untuk memeriksa secara teliti pasal-pasal perjanjian, khususnya yang menyangkut hak-hak Pemda,” jelasnya.

Sementara terkait rencana pinjaman melalui PT SMI, BPKP Riau menyarankan Pemkab Rohul menyusun dan mencantumkan rincian alokasi dana secara transparan. Hal tersebut diperlukan agar DPRD memiliki gambaran yang jelas mengenai arah penggunaan dana, jangka waktu pengembalian, serta beban finansial yang harus ditanggung daerah.

Melalui konsultasi tersebut, Pemkab dan DPRD Rohul optimistis dapat menyelaraskan persepsi sekaligus mempercepat penyelesaian regulasi. Dengan demikian, optimalisasi aset daerah dan pemanfaatan sumber pembiayaan dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu menggelar apel pagi bersama seluruh pegawai dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/7/2026).

Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si., para staf ahli bupati, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga honorer/HPL di lingkungan Pemkab Rokan Hulu.

Dalam amanatnya, Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa pelaksanaan apel pagi bersama tersebut kembali digelar atas instruksi Bupati Rokan Hulu sebagai bagian dari upaya pembenahan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pegawai.

“Senin adalah awal pekan dan semangat baru kita. Jangan membawa beban minggu lalu. Mulailah pekerjaan dengan niat dan tanggung jawab bahwa tugas yang kita kerjakan adalah bagian dari ibadah,” ujar Syafaruddin.

Wakil Bupati menekankan tiga hal penting kepada seluruh jajaran ASN Pemkab Rokan Hulu. Pertama, pegawai diharapkan hadir dan pulang tepat waktu serta menggunakan atribut dinas secara lengkap. Menurutnya, kedisiplinan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya kerja yang besar.

Kedua, mengingat masyarakat membutuhkan kehadiran dan pelayanan terbaik dari pemerintah, seluruh ASN diminta bekerja dengan sepenuh hati, bersikap ramah dengan mengedepankan senyum dan sapa, serta tidak menunda-nunda pekerjaan.

“Jangan menunda pekerjaan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, ramah, dan maksimal,” tegasnya.

Ketiga, seluruh instansi di lingkungan Pemkab Rokan Hulu diimbau untuk meningkatkan koordinasi, melakukan pemetaan pekerjaan secara mingguan, serta mengevaluasi capaian tugas setiap pekan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap pekerjaan dapat terukur dan berjalan sesuai target.

Selain menekankan kedisiplinan, Syafaruddin Poti juga menyampaikan sejumlah poin penting dari Surat Edaran Gubernur Riau terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satunya mengenai pemasangan umbul-umbul dan banner. Seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan sekolah diimbau memasang umbul-umbul serta spanduk mulai 7 Agustus hingga 31 Agustus 2026.

Selanjutnya, seluruh ASN, PPPK, tenaga honorer, karyawan swasta, hingga siswa sekolah diinstruksikan mengenakan pakaian Melayu lengkap, yakni tanjak bagi pria dan jilbab atau penutup kepala bagi wanita, mulai 3 hingga 7 Agustus 2026.

Syafaruddin juga mengimbau pengurus masjid, terutama Masjid Paripurna dan Islamic Center, hingga tingkat kecamatan dan desa, untuk menggelar doa bersama demi keselamatan bangsa, negara, dan daerah pada Jumat, 7 Agustus 2026. Bagi umat Kristiani dan pemeluk agama lainnya, kegiatan doa bersama tersebut disesuaikan dengan keyakinan masing-masing.

Dalam bidang publikasi, Wakil Bupati menginstruksikan setiap OPD untuk turut menyemarakkan dan mempublikasikan berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hingga ke tingkat provinsi.

Mengakhiri amanatnya, Syafaruddin Poti menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta apel yang hadir dan mengajak seluruh jajaran Pemkab Rokan Hulu untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah.

Apel pagi tersebut kemudian ditutup dengan penyampaian pantun yang berisi ajakan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. (Adv)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” dengan tema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati” di ruang konferensi Kantor Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026).

Program yang digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak tersebut kembali diaktifkan sebagai wadah untuk memperkuat transparansi informasi publik sekaligus membangun dialog interaktif antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si., dan Kepala Diskominfo Rokan Hulu, Suharman Nasution, S.Pi., M.M. Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, S.E., Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., serta Kabid IKP Diskominfo Rokan Hulu, Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si.

Talk show tersebut juga diikuti perwakilan organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, Pj. Sekda Yusmar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan berbagai isu strategis pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemanfaatan sumber daya alam, khususnya perkebunan dan pertanian, yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rokan Hulu menetapkan sejumlah misi strategis. Di antaranya peningkatan kualitas koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administratif dan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Yusmar juga memaparkan lima pilar program prioritas utama dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kelima pilar tersebut meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan program jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan secara komprehensif.

Di bidang pelayanan publik, Pemkab Rokan Hulu juga terus mendorong penerapan inovasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sejumlah inovasi yang diterapkan antara lain e-RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan), e-Fopi (Pendokumentasian Foto dan Pidato Pimpinan), Sipintar (Administrasi Produk Hukum), Sipormat (Sistem Informasi Kecamatan), serta e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Evaluasi MTQ Jadi Sorotan

Selain membahas arah kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah, talk show tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi insan pers untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang dibahas adalah evaluasi capaian Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau. Mengingat Rokan Hulu akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau pada 2027, Yusmar menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Pemkab Rohul, kata Yusmar, berkomitmen memperbaiki sistem pembinaan dengan menghindari rekrutmen sepihak serta menggalakkan pelatihan secara rutin dan terstruktur dengan melibatkan official dan trainer profesional.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar persiapan sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau tahun 2027 dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Pemkab Jelaskan Pembiayaan Kepulangan Jamaah Haji

Dalam kesempatan tersebut, Yusmar yang mewakili Bupati Rokan Hulu juga memberikan penjelasan terkait skema pembiayaan operasional pengantaran dan penjemputan jamaah haji asal Rokan Hulu tahun 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial mengenai pembiayaan transportasi jamaah haji.

Yusmar menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak mengganggu dana maupun setoran awal jamaah.

Pemkab Rokan Hulu, lanjutnya, telah merincikan kebutuhan anggaran secara akuntabel, mulai dari biaya pengangkutan, kargo, konsumsi hingga penginapan selama transit.

Wartawan Dorong Regulasi Kemitraan Media

Dalam sesi diskusi, perwakilan insan pers memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Namun, wartawan juga mengusulkan adanya formulasi regulasi teknis yang lebih jelas terkait dukungan operasional dan publikasi kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti MTQ dan pengawasan haji.

Menanggapi masukan tersebut, Pj. Sekda Yusmar menyambut baik usulan insan pers. Ia menyatakan akan mengoordinasikan masukan tersebut bersama Diskominfo dan Bagian Kesra agar kemitraan antara pemerintah daerah dan media dapat berjalan secara adil, transparan, profesional, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Melalui Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa”, Pemkab Rokan Hulu berharap arus informasi resmi pemerintah dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

Selain menjadi sarana penyampaian kebijakan, forum tersebut diharapkan mampu meluruskan disinformasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan Kabupaten Rokan Hulu. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, meninjau langsung progres revitalisasi SD Negeri 005 Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kamis (23/7/2026). Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam memastikan pembangunan sektor pendidikan berjalan sesuai target, tepat waktu, serta mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Inhil, sejumlah kepala dinas, Camat Pulau Burung, jajaran guru SD Negeri 005, serta perwakilan dari PT Sambu Group dan PT RSUP. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Di lokasi, Bupati meninjau kondisi bangunan sekolah yang tengah direvitalisasi, sekaligus berdialog dengan pihak sekolah, pelaksana kegiatan, dan pemangku kepentingan. Ia menyerap berbagai masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih perlu mendapat perhatian, agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.

Revitalisasi SD Negeri 005 Pulau Burung sendiri merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2026. Program ini dibiayai melalui APBN dengan nilai bantuan sebesar Rp787.352.153.

Bupati Herman menjelaskan, di Kecamatan Pulau Burung terdapat tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang memperoleh bantuan revitalisasi. Ia menegaskan bahwa pencairan dana telah mencapai 70 persen, dengan target penyelesaian pekerjaan selama tiga bulan, mulai Juli hingga Oktober 2026.

“Ada tiga SD dan satu SMP yang menerima bantuan revitalisasi, salah satunya SD Negeri 005 Pulau Burung. Dana sudah masuk sekitar 70 persen. Waktu pelaksanaannya relatif singkat, hanya sekitar tiga bulan, sehingga pekerjaan harus dikelola secara profesional agar selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik,” ujar Bupati Herman.

Menurutnya, revitalisasi sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Gedung sekolah yang representatif diyakini akan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, aman, dan kondusif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Dengan adanya revitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Inhil optimistis SD Negeri 005 Pulau Burung segera memiliki fasilitas belajar yang lebih layak. Hal tersebut diharapkan mampu menunjang peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat upaya mencetak generasi unggul di masa depan. (Adv)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Peta pembangunan dan penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hulu mendadak membara—namun dalam artian positif! Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu resmi tancap gas memperketat ruang gerak praktik penyelewengan dengan merangkul penuh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Dalam pertemuan krusial dan spektakuler di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu malam (22/7/2026), sinergi ‘kelas berat’ ini ditegaskan secara terbuka. Tidak main-main, kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Negeri Seribu Suluk siap dibersihkan total tanpa kompromi!

Sinyal Tegas Bupati Anton: Kawal Uang Rakyat Sampai Tuntas!

Acara yang dibuka dengan makan malam hangat tersebut dengan cepat berubah menjadi ajang konsolidasi komitmen tinggi. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, menegaskan bahwa kehadiran Korps Adhyaksa bukan sekadar formalitas biasa, melainkan langkah strategis demi menjaga setiap rupiah anggaran pembangunan agar benar-benar sampai ke tangan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap memperkuat sinergi dengan institusi Adhyaksa! Kita ingin memastikan seluruh tata kelola berjalan bersih, transparan, dan percepatan pembangunan daerah benar-benar terealisasi tanpa hambatan,” tegas Anton dengan penuh optimisme.

Ia menggarisbawahi, kolaborasi bersama aparat penegak hukum adalah ‘papan pemantau’ utama agar proyek strategis daerah berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari praktik amis korupsi.

Jawaban Menohok Kejati Riau: Siap Kawal dan Awasi Ketat!

Sinyal pembuktian tak kalah sengit dilontarkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H memimpin langsung rombongan elitenya, Kajati menegaskan bahwa Kejati Riau tidak akan tinggal diam dan siap memasang mata serta telinga untuk mendampingi Pemkab Rohul.

“Silaturahmi ini kunci! Kami berkomitmen penuh mendukung Pemkab Rohul lewat pendampingan, pengawasan, hingga penegakan hukum yang profesional. Semua pembangunan harus berjalan tertib dan tetap di dalam koridor hukum,” ujar Kajati Riau, memberikan dukungan penuh sekaligus peringatan tegas bagi efisiensi birokrasi.

Deretan Elite Hadir Lengkap, Komitmen Bulat!

Sinyal kuat terhadap transparansi dan penegakan hukum ini disaksikan langsung oleh pimpinan lintas sektoral yang hadir dalam satu barisan:

Pimpinan DPRD Rohul: Ketua DPRD Hj. Sumiartini dan Wakil Ketua DPRD Muhammad Aidi, SH.
Jajaran Eksekutif dan Kepolisian: Sekda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si., Kapolres Rokan Hulu, serta seluruh Kepala OPD Pemkab Rohul.

Punggawa Kejaksaan: Kajari Rohul Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., Ketua IAD Wilayah Riau Ny. Oktaria Wirajana, hingga jajaran Asisten Kejati Riau (Aswas, Asdatun, dan Asintel).

Simbolik ‘Cenderamata’ Komitmen Tanpa Celah

Di penghujung malam, Bupati Anton menyerahkan cenderamata khusus kepada Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana. Penyerahan ini bukan sekadar cenderamata biasa, melainkan simbol ‘ijab kabul’ integritas antara Pemkab Rohul dan Kejati Riau untuk bersama-sama mengawal Negeri Seribu Suluk menjadi daerah yang bersih, berwibawa, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Adv)