INHIL – Dalam rangka menekan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bentuk tim pendamping keluarga yang disebar ke setiap desa dan kelurahan.

Pendamping keluarga ini menjadi perpanjangan tangan DP2KBP3A dalam melaksanakan pencegahan stunting dan pernikahan usia dini.

Kepala DP2KBP3A Inhil Sirajuddin menyampaikan, sesuai dengan target nasional pada tahun 2024 angka stunting ditargetkan hanya 1,4 persen.

“Terkait dengan stunting baru-baru ini kami mengadakan lokakarya di 20 kecamatan sebagai salah satu upaya menekan angka stunting,” Sebut Sirajuddin.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa OPD lainnya seperti Dinkes, DisdukCapil dan lainnya karena penanganan stunting memang diperlukan sinergitas dengan seluruh OPD untuk dapat menekan stunting.

Sirajuddin juga menyampaikan, pernikahan anak usia dini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka stunting yang harus ditangani secara bersama-sama.

“Ada tiga unsur yang kita beri tugas untuk menekan angka stunting di tingkat desa dan kelurahan yakni kader KB, PKK desa kelurahan dan bidan desa yang bertugas memberikan edukasi di tengah masyarakat dan upaya pencegahan stunting,” tutupnya. (Adv)

INHIL– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Kepala DP2KBP3A Inhil, Sirajuddin, menyampaikan bahwa meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai program, keterlibatan masyarakat, khususnya melalui keluarga, merupakan kunci keberhasilan.

“Masyarakat melalui keluarga harus memahami penyebab dan cara mencegah stunting, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi secara aktif,” ujar Sirajuddin.

Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam mengatasi permasalahan ini, mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah.

“Dukungan dapat berupa pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyediaan makanan bergizi melalui program-program yang ada,” tambahnya.

Selain itu, Sirajuddin mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang sudah berjalan, termasuk peran Posyandu, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dalam memberikan edukasi terkait pola asuh, kesehatan, dan gizi.Dengan keterlibatan aktif semua pihak, DP2KBP3A Inhil optimistis target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.

“Langkah ini tidak hanya untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga memastikan generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,”tambahnya.

DP2KBP3A juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah terkait pengentasan stunting, seperti pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan balita, dan edukasi pola asuh anak yang tepat.

Dengan semangat kebersamaan, Kabupaten Inhil diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengatasi masalah stunting di tingkat nasional.

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Penjabat(Pj)Bupati Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya, melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pasar Lama dan Pasar Baru di Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kamis (28/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan yang diharapkan membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat.

Acara peninjauan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, Umar, sejumlah unsur Forkopimcam, serta Lurah Kelurahan Sungai Piring. Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati menyaksikan para pekerja yang tengah aktif menyelesaikan pembangunan jembatan yang memiliki panjang total 140 meter ini. Jembatan tersebut terletak di ruas jalan Sungai Piring-Teluk Pinang-Kuala Gaung dan menghubungkan empat kecamatan, yaitu Gaung, Gas, Mandah, dan Batang Tuaka.

H. Erisman Yahya menegaskan bahwa progres pekerjaan sudah mencapai 85% dan dilakukan oleh kontraktor PT. Nagamas Mitra Usaha dengan pengawasan dari konsultan yang berpengalaman. Ia berharap jembatan ini dapat selesai tepat waktu, yaitu pada akhir tahun 2024.

“Memastikan jembatan ini selesai tepat waktu adalah prioritas kami. Kami ingin masyarakat dapat segera memanfaatkan infrastruktur ini untuk meningkatkan mobilitas antara empat kecamatan,” jelas Pj. Bupati H. Erisman Yahya.

Dalam pernyataannya, H. Erisman juga mendesak pihak kontraktor untuk serius menuntaskan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian jembatan ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya dalam akses transportasi, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Dengan optimisme yang tinggi, Pj. Bupati berharap bahwa kehadiran jembatan ini akan menjadi solusi bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. (Adv)

INHIL– Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir(Inhil), Drs. H. Sirajuddin, menegaskan pentingnya peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat.

Menurut Sirajuddin, edukasi tentang kontrasepsi harus menjadi bagian dari pengetahuan dasar, terutama bagi pasangan usia subur, untuk membantu menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, dan mencegah penyebaran infeksi menular seksual.

“Pendidikan seksual yang komprehensif telah banyak diterapkan di negara-negara maju, tetapi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Inhil, akses terhadap pendidikan ini masih tergolong terbatas,” ujar Sirajuddin.

Ia menambahkan bahwa pengetahuan dasar seperti cara menunda kehamilan dan pentingnya kontrasepsi perlu terus disosialisasikan agar masyarakat lebih sadar tentang manfaat perencanaan keluarga.

Langkah-Langkah Perencanaan Keluarga
Dalam upaya meningkatkan kesadaran, Dinas P2KBP3A Inhil memberikan himbauan kepada pasangan usia subur untuk merencanakan keluarga dengan langkah-langkah berikut:

1. Menghindari “4 Terlalu” (4T): Terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anak.
2. Menggunakan kontrasepsi bagi pasangan yang menunda atau tidak ingin memiliki anak lagi.
3. Menghubungi petugas kesehatan untuk konsultasi terkait kontrasepsi.
4. Menggunakan metode kontrasepsi sederhana seperti kondom atau pil KB jika tidak memungkinkan mengunjungi fasilitas KB, serta memilih KB pasca-persalinan bagi ibu yang baru melahirkan.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pasangan usia subur merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas,” ungkap Sirajuddin.

Dinas P2KBP3A Inhil juga berkomitmen untuk terus mensosialisasikan manfaat kontrasepsi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Edukasi ini penting untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan mengurangi angka kehamilan yang tidak direncanakan.

“Dengan edukasi yang baik, masyarakat dapat memahami pentingnya kontrasepsi dalam menjaga kesehatan reproduksi dan meningkatkan kualitas hidup,” pungkasnya. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir, memimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berlangsung di halaman Mapolres Inhil, Senin (25/11/2024) pagi.

Turut mendampingi Pj Bupati dalam kesempatan ini adalah Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro, dan Kapolres Inhil, AKBP Budi Setiawan. Apel ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua KPU Inhil, Ketua Bawaslu, kepala OPD terkait, serta melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati menekankan pentingnya pengamanan di TPS sebagai tempat vital dalam pelaksanaan pilkada. “TPS adalah titik krusial dalam proses pemilihan, karena di sinilah masyarakat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan keamanan dan ketertiban di setiap TPS agar pemungutan suara berlangsung dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Sebagai upaya mendukung pengamanan pilkada 2024, Polres Inhil bersama stakeholder terkait telah mengerahkan total 4.047 personel, yang terdiri dari:

452 personel Polri, termasuk 352 personel Polres Inhil dan polsek jajaran, 50 personel BKO Polda Riau, dan 30 personel BKO Brimob Polda Riau.

173 personel Kodim 0314/Inhil.

256 personel Satpol PP.

3.116 personel Linmas.

Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana sebelum diterjunkan ke lapangan. “Kita berharap seluruh perencanaan yang telah disusun dapat berjalan optimal untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada 2024 yang damai dan kondusif,” tambah Pj Bupati. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (Diskominfopers Inhil), Dr. Trio Beni Putra, SE, MM, dengan tegas membantah tudingan yang menyebut adanya dugaan ketidak transparanan dalam pengelolaan kerjasama media oleh Diskominfopers Inhil.

Tudingan tersebut dilontarkan oleh Ketua PPWI DPD Inhil, Rosmely, yang bahkan menyasar kepada Penjabat (Pj) Bupati Inhil.

Dalam pernyataannya pada Kamis (21/11/2024), Dr. Trio Benni menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mencerminkan ketidakpahaman mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Tuduhan yang dilayangkan kepada kami, bahkan melibatkan Pj Bupati Inhil adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa setiap permintaan informasi publik yang diajukan telah diproses sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku,” tegas Kadis Kominfopers.

“Penjabat Bupati tidak memiliki keterlibatan langsung dalam mekanisme operasional ini, karena hal tersebut menjadi domain kami di Diskominfo bersama PPID Utama,” tambah Dr. Trio.

Dr. Trio menambahkan bahwa PPID Utama Kabupaten Inhil telah menjalankan fungsinya dengan optimal, termasuk merespons dan menjawab setiap permintaan informasi yang diajukan, termasuk dari Rosmely.

“Jika pihak yang bersangkutan merasa tidak puas, jalur keberatan telah tersedia melalui Komisi Informasi. Menebar tuduhan tanpa dasar, apalagi menyasar pimpinan daerah bukanlah langkah yang sesuai aturan,” paparnya.

Selain itu, Dr. Trio juga menggaris bawahi bahwa tuduhan mengenai ketidak transparanan ini bertolak belakang dengan fakta bahwa Pemkab Inhil baru saja menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Award dari Komisi Informasi Provinsi Riau.

“Penghargaan ini adalah bukti bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Inhil telah berjalan sesuai standar dan mendapat pengakuan resmi,” jelasnya.

Ia juga mengkritik keras langkah PPWI Inhil yang langsung membuat pemberitaan tanpa terlebih dahulu mencari data yang valid.

“Sebagai Ketua PPWI, seharusnya memahami bahwa Jurnalis memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta, bukan opini atau asumsi. Tuduhan seperti ini hanya menciptakan keresahan di masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap media,” ungkapnya.

Dr. Trio mengingatkan bahwa komunikasi yang sehat adalah kunci penyelesaian masalah.

“Kami selalu terbuka untuk dialog dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang benar. Akan tetapi membangun narasi yang keliru untuk menyerang pihak lain bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan,” ungkap Dr Trio.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi sesuai aturan hukum,” tutupnya.(Adv)