ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Memasuki bulan suci Ramadhan, kebutuhan masyarakat akan bahan pangan khususnya beras, cenderung meningkat. Untuk memastikan stok tetap tersedia dan mencukupi, Bupati Indragiri Hilir H Herman bersama Wakil Bupati Yulianti mengunjungi salah satu penggilingan padi di Kecamatan Kempas, Minggu (2/3/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam perjalanan pulang menuju Tembiilahan setelah mengikuti pelantikan di Istana Negara dan kegiatan retreat. Di lokasi, Bupati melihat langsung proses penggilingan padi serta berdialog dengan pengelola mengenai produktivitas dan distribusi beras lokal.

“Kami ingin memastikan beras lokal tetap tersedia dan cukup bagi masyarakat, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri nanti. Melalui kunjungan ini, kami juga ingin memastikan bahwa proses penggilingan berjalan optimal sehingga produksi beras tidak terganggu,” ungkap Herman.

Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan para pekerja di lokasi penggilingan, menanyakan langsung kendala yang dihadapi dalam proses produksi.

“Kami tidak hanya ingin melihat dari luar, tetapi juga ingin memahami kendala yang ada di lapangan. Jika ada hambatan dalam distribusi atau teknis pengolahan, kita akan koordinasikan dengan pihak terkait agar produksi tetap berjalan lancar,” tegasnya.

Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terutama dalam pengembangan lumbung padi. Dengan perhatian lebih terhadap produksi dan distribusi beras, diharapkan daerah ini dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, baik untuk kebutuhan lokal maupun nasional.

Bupati dan Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kestabilan harga dan pasokan beras selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan dari berbagai pihak, Indragiri Hilir diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang sukses dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakatnya. (Adv)

ARB INdonesia,INDRAGIRI HILIR – Hari pertama bertugas, Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, meninjau operasi pasar pangan murah yang digelar di Kantor Pos Tembilahan, Senin (24/2). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Idulfitri, yang berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Inhil serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyambut baik pelaksanaan operasi pasar murah ini dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan di seluruh kecamatan di Inhil.

“Saya menyambut baik kegiatan ini dan berharap menjelang bulan Ramadan, setiap kecamatan di Inhil dapat melaksanakan pasar murah yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yuliantini.

Setelah meninjau operasi pasar murah, Wakil Bupati melanjutkan kunjungan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhil untuk melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kemudahan akses layanan kependudukan, terutama bagi warga desa.

“Ke depan, masyarakat di desa tidak perlu lagi datang ke Tembilahan. Pelayanan akan langsung dilakukan di desa masing-masing. Tantangannya ada pada jaringan internet, tapi dalam visi-misi kami, seluruh desa di Inhil harus mendapat akses internet. Harapan saya, mari kita bersama-sama memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui stabilisasi harga pangan serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Indragiri Hilir,Yuliantini menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual yang bertempat di Ruangan E-Bilik Diskominfopers, Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, dan diikuti oleh para Gubernur, Bupati, serta Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Dalam rapat tersebut, berbagai strategi dan langkah konkret dibahas untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Sekretaris Jenderal Kemendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, dalam paparannya meninjau inflasi dan indeks perkembangan harga pada minggu ke-3 Februari 2025 menjelang Ramadhan. Ia mengungkapkan bahwa tingkat inflasi month-to-month pada awal Ramadhan, 3 Mei 2025, sebesar 0,76% dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 0,95%. Penyumbang utama inflasi month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Wakil Bupati Indragiri Hilir menyampaikan bahwa Pemkab Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat serta kestabilan perekonomian daerah.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait, pelaku usaha, dan masyarakat, agar langkah-langkah strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Yuliantini juga menambahkan bahwa Indragiri Hilir memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan yang dapat menjadi penopang ketahanan pangan dan membantu menekan laju inflasi.

“Dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki secara maksimal, saya yakin kita dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik,” tambahnya.

Selain itu, rapat juga membahas berbagai faktor yang mempengaruhi inflasi, seperti distribusi barang, ketersediaan stok pangan, serta peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memonitor perkembangan harga di pasar. (Adv)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan rapat penting mengenai Call Center 112 yang dipimpin oleh Kadis Kominfopers, Dr. Trio Beni Putra, SE.,MM, Rabu (12/2/2025) diruang E Bilik Diskominfopers Inhil Jl. Akasia No. 1, Tembilahan.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan unsur Forkopimda serta pejabat terkait lainnya, bertujuan untuk memperkuat pelayanan darurat kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfopers Kabupaten Inhil, Dr. Trio Beni Putra, SE.MM, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan melalui Call Center 112.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan darurat melalui Call Center 112, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir”, ujar Trio Beni Putra.

Saluran panggilan darurat Call Center 112 merupakan sarana komunikasi vital yang menghubungkan masyarakat dengan petugas di instansi pelayanan kedaruratan.

“Layanan panggilan 112 ini bebas pulsa dan beroperasi 24 jam, siap melayani panggilan kedaruratan seperti kebakaran, bencana alam, keadaan darurat kesehatan, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan keamanan,” ungkapnya.

Terakhir Kadis Kominfopers berharap fengan adanya rapat ini, pelayanan Call Center 112 dapat semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Adv)

INHIL– Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Forum Anak (FA), yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik.

Kepala Dinas DP2KBP3A Inhil, Sirajuddin, menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, praktik ini juga berkontribusi pada peningkatan angka kematian bayi dan stunting.

“Pernikahan dini mempengaruhi tidak hanya kesehatan ibu dan anak, tetapi juga kualitas generasi mendatang. Kami sangat berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya ini,” ujar Sirajuddin.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data dan regulasi, perkawinan anak di bawah umur melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta berdampak buruk bagi pembangunan nasional.

“Pernikahan anak tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendorong agar masyarakat lebih proaktif dalam mencegahnya,” tegasnya.

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Sebagai bentuk komitmen nyata, DP2KBP3A Inhil telah meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sejak 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan perempuan serta menekan angka pernikahan dini.

Selain itu, Sirajuddin mengajak Forum Anak Daerah untuk menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi terkait bahaya pernikahan dini.

“Melalui Forum Anak, kami berharap bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius,” jelasnya.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa

Sirajuddin menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kerjasama berbagai pihak dalam mencegah pernikahan anak.

“Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.

Langkah DP2KBP3A Inhil ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama melindungi generasi muda dari risiko pernikahan dini demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. (ADV)

INHIL – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap keselamatan perempuan dan anak.

Kepala DP2KBP3A Inhil, H. Sirajuddin, melalui Kabid PPA dan PHA, Siti Munziarni, meminta masyarakat, khususnya RT dan RW, segera melaporkan jika ada tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan mereka.

“Perhatian masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berakhir dengan cedera fisik, gangguan psikologis, atau bahkan kematian anak,” ujar Munziarni.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan ke RT atau RW, yang kemudian akan melibatkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak untuk mencari solusi. Jika masalah belum selesai, langkah selanjutnya adalah melibatkan Babinkamtibmas, Babinsa, dan pihak kecamatan.

Munziarni menegaskan, jika masalah terus berlanjut, masyarakat dapat melaporkan kasus tersebut ke DP2KBP3A atau UPTD PPA untuk pendampingan lebih lanjut. Dia juga mengingatkan agar tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan atau masalah hukum.

“Jangan menuruti keinginan orang dewasa yang bisa berujung pada kekerasan terhadap anak. Mendidik anak harus sesuai dengan hak-hak mereka sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak,” tegasnya. (ADV)