Peringati Hari Pramuka Ke-65, Kwarcab Rokan Hulu Gelar Pelantikan Pengurus dan Apel Besar

ROKAN HULU — Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pramuka Ke-65 di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Sabtu (03/10/2026).

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Rokan Hulu TV dan dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiatini bersama unsur forkopimda lainnya, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Perbankan di Kabupaten Rokan Hulu, jajaran pengurus, pembina, serta ratusan anggota Pramuka se-Kabupaten Rokan Hulu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan agenda ramah tamah dan sarapan pagi bersama. Suasana keakraban terlihat saat Bupati Rokan Hulu menyambut rombongan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Riau serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para undangan sebelum memasuki arena upacara.

Agenda utama diawali dengan Pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Rokan Hulu Masa Bakti 2025–2030 yang dipimpin langsung oleh Ketua Kwarda Riau, Drs. H. Irwan, M.Si. Berdasarkan Surat Keputusan yang dibacakan oleh Staf Kwarda Riau Bidang Organisasi, Mastomi, S.H., unsur Mabicab yang dilantik meliputi Bupati Rokan Hulu, jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan perbankan setempat.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan ikrar oleh Bupati Rokan Hulu, penandatanganan berita acara pelantikan, hingga penyematan tanda jabatan.

Usai dilantik sebagai Ketua Mabicab, Bupati Rokan Hulu kemudian melantik Ketua dan Pengurus Pergantian Antar Waktu (PAW) Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu Masa Bakti 2024–2029. Pembacaan SK pelantikan disampaikan oleh Sekretaris Kwarcab, Budimin, S.Sos., dilanjutkan dengan pengucapan ikrar kepengurusan dan penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu Alreza Ahyu, S.E., M.Si yang disaksikan oleh Ketua Kwarda Riau.

Memasuki acara inti, dilaksanakan Apel Peringatan Hari Pramuka Ke-65 Tahun 2026. Pemimpin apel memasuki lapangan diiringi kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Satya Darma Pramuka. Dalam apel tersebut, pengucapan Dasa Darma Pramuka digaungkan oleh perwakilan peserta sebagai bentuk penegasan komitmen nilai-nilai kepramukaan.

Bupati Rokan Hulu Anton, ST MM selaku Ketua Mabicab bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, beliau menegaskan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang berdisiplin, berintegritas, dan bertakwa di tengah tantangan zaman.

“Peringatan Hari Pramuka Ke-65 ini merupakan momentum penting bagi kita untuk merefleksikan kembali peran Gerakan Pramuka dalam membina generasi muda. Di tengah tantangan era digital dan perubahan zaman yang begitu cepat, Gerakan Pramuka harus tetap konsisten hadir sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penanaman jiwa nasionalisme dan Dasa Darma” ungkapnya

Anton menyampaikan Pramuka tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan hidup (life skills) di alam terbuka, tetapi juga membentuk watak tangguh, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong dalam bermasyarakat.

Melalui kesempatan tersebut Anton berharap seluruh anggota Pramuka Rokan Hulu terus mengasah kemampuan, tanggap terhadap perkembangan teknologi, namun tetap memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan Dasa Darma Pramuka.

Kemudian Dirinya juga berpesan Pramuka harus selalu hadir memberi solusi dan bantuan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan kemanusiaan, penanggulangan bencana, maupun bakti lingkungan.

Kepada pengurus Kwarcab dan Mabicab yang baru dilantik, Anton mengajak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk memajukan gugus depan di seluruh pelosok Rokan Hulu.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia menyerahkan sejumlah penganugerahan dan penghargaan kepramukaan, di antaranya Hadiah Lomba Video Bulan Bhakti Pramuka Tahun 2026, Penyematan Lencana Pancawarsa (I–V) dan Lencana Karya Bhakti yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan dari total 35 penerima, Penyematan Lencana Garuda bagi 93 anggota Pramuka tingkatan Siaga, Penggalang, dan Penegak, serta Penyematan Tiska Peserta Jambore Nasional XII 2026 kepada 48 perwakilan kontingen.

Acara Peringatan HUT Pramuka ini juga diwarnai dengan Penampilan Tari Massal (Dance Semaphore) yang dibawakan oleh para peserta didik Pramuka Kwarcab Rokan Hulu dan ditutup dengan sesi foto bersama. (Adv)




Peringati Hari Pancasila dan Menyambut HUT Rohul Ke-27, Wabup Rohul Buka Turnamen Sepak Bola Antar SLTA

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Antar-SLTA se-Kabupaten Rokan Hulu di Mini Stadium Kepenuhan Hulu, Kamis (01/10/2026).

Turnamen yang diikuti 40 tim ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit muda terbaik sepak bola Rokan Hulu. Turnamen tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekaligus menyambut HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, Wabup Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun pembinaan sepak bola di kalangan pelajar.

Selain menjadi ruang kompetisi yang sehat, turnamen diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta muda yang nantinya dapat membawa nama baik Rokan Hulu di berbagai tingkatan.

“Turnamen ini kita laksanakan selain dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan menyambut HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu, juga untuk mencari bibit-bibit terbaik dalam olahraga sepak bola,” ujar Wabup.

Menurutnya, pelaksanaan turnamen dengan jumlah peserta mencapai 40 tim menunjukkan tingginya antusiasme sekolah dan pelajar terhadap olahraga sepak bola.

Wabup berharap kegiatan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan ini dapat menjadi agenda rutin dan berkelanjutan, sehingga pembinaan atlet sepak bola pelajar di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilakukan secara lebih terarah.

Turut mendampingi Wabup dalam kegiatan tersebut, Kadis Perkim Hj. Desma Diana, S.Sos., M.M., Kadisdikpora Alreza Ahyu, S.E., M.Si., Ak., Kaban Kesbangpol Gorneng, S.Sos., M.Si., Camat Kepenuhan Hulu Juneidy, S.IP., M.Si., Dirut BPR Anggi Firmansyah, S.T., M.M., serta panitia dan seluruh peserta turnamen. (Adv)




Bupati Rohul Sidak Pembangunan Gedung DPRD Tahap III, Tekankan Spek dan Kerapian Pekerjaan

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M. kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahap III, khususnya pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), Senin (21/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi teknis, target pekerjaan, serta standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Dalam sidak tersebut, Bupati Anton didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., Sekretaris Dinas Perkim Nelson, S.T., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sridayuli, S.T., PPTK, serta pelaksana kegiatan.

Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahap III tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp8.500.413.821, dengan penyedia jasa CV Rizki Mandiri. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor 600.1.15.2/DPKP-CK/KONT/11 tanggal 2 Juli 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender.

Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Rambah, dengan konsultan pengawas PT Asrimadya Tuah Karya.

PPK Sridayuli, S.T., menjelaskan bahwa hingga saat ini progres kesiapan pekerjaan telah mencapai sekitar 37,5 persen.

“Adapun item pekerjaan yang sedang dilaksanakan meliputi instalasi listrik, pemasangan AC pada setiap ruangan, instalasi sistem pemadam kebakaran, serta pembuatan water ground atau penampungan air bersih,” ujar Sridayuli.

Ia menambahkan, dalam peninjauan tersebut, Bupati Anton memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek pekerjaan. Tidak hanya mengejar progres fisik, kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian utama.

“Yang menjadi perhatian serius Bupati dalam peninjauan ini adalah spesifikasi pekerjaan, kerapian pekerjaan, serta bagaimana pekerjaan pembangunan ini dapat dilaksanakan secara maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, peninjauan langsung yang dilakukan kepala daerah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bupati Anton juga meminta agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi memperhatikan kualitas dan hasil akhir sehingga fasilitas Gedung DPRD nantinya dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi para penggunanya.

Pemantauan secara langsung tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah dapat dikerjakan secara tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. (Adv)




Jalan Meranti dan Jalan Karet Diperbaiki, Warga Ujungbatu Timur Apresiasi Program Swakelola Pemkab Rohul

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Keluhan warga Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu, terhadap kondisi jalan yang selama ini rusak dan berlubang mulai terjawab. Ruas Jalan Meranti dan Jalan Karet kini telah mendapat penanganan melalui program swakelola yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Kedua ruas jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat tersebut membentang sepanjang sekitar empat kilometer. Meski belum dilakukan pengaspalan, pengerasan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu membuat kondisi jalan kini lebih padat, rata, dan nyaman dilalui kendaraan.

Perbaikan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Kepala Desa Ujungbatu Timur, Adi Sanjaya, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di bawah kepemimpinan Bupati Anton, S.T., M.M., dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M.

“Sebagai kepala desa, saya sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program-program yang dijalankan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Perbaikan jalan ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah daerah yang hadir hingga ke desa-desa,” ujar Adi Sanjaya.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah desa siap bersinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan di Desa Ujungbatu Timur dapat terus berlanjut.

Hal senada disampaikan Kepala Dusun Sei Sepoteh, Abu Samahrawai, didampingi Ketua RT 23, Senen Ahmad Safin. Keduanya mengaku bersyukur atas penanganan ruas jalan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu keluhan masyarakat.

“Selama bertahun-tahun jalan ini rusak, berlubang, dan menyulitkan perjalanan. Kini sudah rata dan padat. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Anton beserta jajaran Dinas PUPR yang telah menindaklanjuti kebutuhan kami,” ungkap mereka saat berbincang dengan awak media, Jumat (18/9/2026).

Bagi warga, perbaikan tersebut bukan sekadar pengerasan jalan. Infrastruktur yang lebih baik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengantar anak ke sekolah, hingga mengangkut hasil kebun menuju pasar.

Warga juga berharap perbaikan tersebut dapat dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalan melalui pengaspalan sehingga akses transportasi di wilayah tersebut semakin baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Menanggapi apresiasi masyarakat, Bupati Rokan Hulu Anton menegaskan bahwa pemeliharaan jalan desa menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Program swakelola diarahkan untuk menjaga akses jalan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat, khususnya jalur penghubung dan jalur produksi di pedesaan.

“Kami menjadikan program swakelola ini sebagai salah satu prioritas setiap tahunnya. Tujuannya sederhana, yakni memastikan jalan poros dan jalur produksi di pedesaan tetap dapat digunakan. Jika akses jalan lancar, hasil bumi dapat lebih mudah dibawa ke pasar dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terbantu,” ujar Anton.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu, H. Zulfikri, S.T., menjelaskan bahwa pemeliharaan rutin melalui program tersebut telah menyasar sejumlah wilayah sejak bulan sebelumnya.

Menurutnya, penanganan jalan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga konektivitas antardesa, kecamatan, hingga menuju ibu kota kabupaten. Akses jalan yang terpelihara dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kelancaran distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

“Penanganan ini bersifat pemeliharaan berkelanjutan. Kami ingin memastikan tidak ada desa yang terputus aksesnya, terutama dalam mendukung kelancaran pengiriman hasil pertanian dan perkebunan masyarakat,” tegas Zulfikri.

Perbaikan Jalan Meranti dan Jalan Karet menjadi salah satu contoh penanganan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Bagi warga Desa Ujungbatu Timur, jalan yang kini lebih rata dan padat bukan hanya perubahan kondisi fisik, tetapi juga membuka harapan agar akses tersebut ke depan dapat terus ditingkatkan.

Masyarakat berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat terus berjalan sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan memberikan manfaat yang semakin luas. (Adv)




Bupati Anton Tinjau Progres Pembangunan MPP Rohul, Dorong Pelayanan Publik Semakin Dekat dengan Masyarakat

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rokan Hulu bukan sekadar menghadirkan sebuah bangunan baru. Di balik pembangunan tersebut, tersimpan harapan agar masyarakat kelak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan terintegrasi.

Harapan itu pula yang menjadi perhatian Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., saat turun langsung meninjau progres pembangunan MPP Kabupaten Rokan Hulu, Jumat (18/9/2026).

Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, Bupati Anton memastikan proses pembangunan terus berjalan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dipersiapkan secara bertahap.

Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan MPP nantinya diharapkan mampu mengubah wajah pelayanan publik. Masyarakat tidak lagi harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengurus berbagai keperluan, melainkan dapat memperoleh beragam layanan dalam satu kawasan yang terintegrasi.

Karena itu, pembangunan MPP tidak berhenti pada persoalan fisik semata. Gedung yang dibangun harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohul membangun pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati Anton pun terus mendorong agar setiap progres pembangunan diperhatikan dengan baik, mulai dari pekerjaan fisik hingga kesiapan fasilitas pendukung. Sebab, ketika MPP nantinya mulai beroperasi, yang akan diuji bukan hanya kemegahan bangunannya, tetapi seberapa besar kemudahan dan kenyamanan yang mampu diberikan kepada masyarakat.

MPP diharapkan menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintahan secara lebih sederhana dan efisien.

Inilah bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menghadirkan pelayanan yang tidak berjarak dengan masyarakat—pelayanan yang hadir bukan sekadar untuk melayani, tetapi juga membangun kepercayaan.

Sebab pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang berhasil didirikan, melainkan tentang manfaat yang dapat dirasakan.

Dari pembangunan menuju pelayanan.
Dari pelayanan menuju kepercayaan.
Dan dari kepercayaan, menuju Rokan Hulu yang terus bergerak dan maju. (Adv)




Diskominfops Inhil Terima Kunjungan KI Riau, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi hingga Desa dan Sekolah

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dhoan Dwi Anggara, menerima kunjungan kerja Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau di Tembilahan, Kamis, 17 September 2026. Kegiatan berlangsung di e-Bilik Diskominfops Inhil.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Komisioner KI Provinsi Riau Ahmad Royhan Qodri, bersama staf Hariyanto dan Saipul Abdi.

Dalam pertemuan tersebut, Dhoan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menegaskan pentingnya menyamakan persepsi dan pemahaman teknis terkait keterbukaan informasi publik hingga tingkat PPID Pelaksana. Hal ini penting mengingat dinamika pelayanan informasi di lapangan, termasuk dalam menangani permohonan data dari insan pers, LSM, maupun masyarakat.

“Kita perlu menyamakan pemahaman hingga ke level pelaksana di bawah, termasuk di pemerintahan desa dan sekolah. Sangat penting bagi badan publik untuk dapat membedakan secara tegas mana informasi yang bersifat terbuka untuk umum dan mana informasi yang dikecualikan sesuai standar regulasi,” tegas Dhoan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Inhil siap memfasilitasi sosialisasi dan edukasi berskala besar bersama KI Provinsi Riau. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan seluruh elemen badan publik di Kabupaten Inhil, meliputi OPD dan pemerintah kabupaten, BUMD, instansi vertikal termasuk KPU dan Bawaslu, organisasi penerima hibah APBD seperti Baznas, MUI dan KONI, serta pemerintah desa dan sekolah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KI Provinsi Riau, Ahmad Royhan Qodri, S.H., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Inhil, khususnya Dhoan Dwi Anggara selaku PPID Utama. Berdasarkan evaluasi KI Riau, Inhil menjadi salah satu daerah dengan tingkat sengketa informasi publik paling rendah di Provinsi Riau.

Dari sekitar 100 permohonan sengketa informasi yang masuk di tingkat Provinsi Riau sepanjang tahun berjalan, Inhil tercatat hanya memiliki dua kasus sengketa. Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari efektivitas komunikasi yang dibangun Diskominfops Inhil dalam berkoordinasi dengan PPID Pelaksana maupun para pemohon informasi.

“Kunci utama dari keterbukaan informasi adalah komunikasi. Apabila komunikasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan masyarakat pemohon informasi terjalin dengan baik, maka potensi terjadinya sengketa informasi publik dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Ahmad Royhan.

Selain itu, Ahmad Royhan juga memaparkan konteks sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berakar dari semangat Reformasi 1997–1999. Ia juga mengingatkan tren sengketa informasi di Provinsi Riau yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, yakni sekitar 50 kasus pada 2024, sekitar 60 kasus pada 2025, dan telah menembus lebih dari 80 kasus hingga September 2026. (adv)