​PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul menggelar rapat koordinasi dan konsultasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).

​Pertemuan yang berlangsung di Gedung BPKP Perwakilan Riau, Pekanbaru, ini berfokus pada dua agenda strategis daerah: kejelasan status penyertaan modal aset tanah dan bangunan Pasar Modern kepada BUMD Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ), serta mekanisme teknis Pinjaman Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI).

​Hadir langsung memimpin delegasi daerah, Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini. Turut mendampingi sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Rohul seperti Tamrin Nasution, Budi Darman, dan Purwadi, serta jajaran pejabat eselon Pemkab Rohul, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, Kepala Dinas Perkim Desmadiana, Sekwan El Bizri, Direktur Perumda RHJ Imran Tambusai, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, Kabag Adwil M. Franovandi, Kabag Ekonomi & SDA Quspedra Aflah, Kabag Hukum Erinaldi, beserta jajaran manajemen Perumda RHJ.

​Dalam sesi konsultasi, Bupati Anton, S.T., M.M., memaparkan secara terbuka dua poin utama yang menjadi perhatian Pemkab Rohul demi percepatan pembangunan daerah.

​Pertama, terkait skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern yang saat ini masih berstatus aset Pemda namun pengelolaannya dijalankan oleh Perumda RHJ. Bupati menjelaskan bahwa calon investor membutuhkan kepastian hukum mengenai dengan pihak mana MoU dapat ditandatangani, guna menggesa pembangunan wahana permainan di lokasi tersebut.

​Kedua, mengenai pinjaman daerah melalui PT SMI, Bupati berharap memperoleh kepastian petunjuk teknis agar seluruh tahapan kerja sama berjalan transparan, akuntabel, serta terjalin kesepahaman yang solid antara Eksekutif dan Legislatif.

​”Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada keraguan atau kecurigaan, sehingga program pembangunan daerah ini dapat terus bergerak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati Anton.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mendukung percepatan program pemerintah daerah selama sesuai dengan kaidah hukum. Terkait Perumda RHJ, DPRD menyarankan agar diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) baru ketimbang revisi Perda lama.

​”Jika melalui skema Perda baru, saya menjamin prosesnya dapat dirampungkan dalam waktu satu bulan. Langkah ini jauh lebih efektif dibandingkan revisi yang membutuhkan mekanisme konsultasi ulang maupun studi banding,” ujar Hj. Sumiartini.

​Sementara terkait pinjaman PT SMI, Ketua DPRD menyatakan bahwa pada prinsipnya DPRD menyetujui penyertaan modal tersebut. Namun, pihak legislatif memerlukan rincian detail mengenai tenor, besaran pengembalian, hingga spesifikasi alokasi penggunaan anggaran yang belum tertuang secara terperinci dalam APBD.

​Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., menyambut baik inisiatif proaktif Pemkab dan DPRD Rohul dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

​Terkait optimalisasi Pasar Modern, Dr. Evenri menjelaskan bahwa penyusunan Perda dapat dilakukan secara simultan. Namun secara teknis, proses lelang tidak dilakukan oleh Perumda RHJ, melainkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

​”Proses lelang atau kontes lelang dikelola oleh Dinas Perkim dengan membentuk Tim Penilai resmi. Vendor dengan penawaran tertinggi dan paling menguntungkan daerah yang nantinya dipilih. Setelah itu, baru dilakukan skema kerja sama lanjutan. Jangan lupa untuk memeriksa secara teliti pasal-pasal perjanjian, khususnya yang menyangkut hak-hak Pemda,” papar Kepala BPKP.

​Mengenai pinjaman PT SMI, BPKP Riau menyarankan agar Pemkab menyusun dan mencantumkan rincian alokasi secara transparan. Langkah ini penting agar DPRD memiliki gambaran utuh mengenai arah penggunaan dana, masa tenor pengembalian, serta beban finansial daerah secara jelas.

​Melalui konsultasi intensif ini, Pemkab dan DPRD Rohul optimistis dapat menyelaraskan persepsi dan mempercepat penyelesaian regulasi, sehingga potensi aset daerah maupun sumber pembiayaan yang ada dapat terserap secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, meninjau langsung progres revitalisasi SD Negeri 005 Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kamis (23/7/2026). Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam memastikan pembangunan sektor pendidikan berjalan sesuai target, tepat waktu, serta mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Inhil, sejumlah kepala dinas, Camat Pulau Burung, jajaran guru SD Negeri 005, serta perwakilan dari PT Sambu Group dan PT RSUP. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Di lokasi, Bupati meninjau kondisi bangunan sekolah yang tengah direvitalisasi, sekaligus berdialog dengan pihak sekolah, pelaksana kegiatan, dan pemangku kepentingan. Ia menyerap berbagai masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih perlu mendapat perhatian, agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.

Revitalisasi SD Negeri 005 Pulau Burung sendiri merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2026. Program ini dibiayai melalui APBN dengan nilai bantuan sebesar Rp787.352.153.

Bupati Herman menjelaskan, di Kecamatan Pulau Burung terdapat tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang memperoleh bantuan revitalisasi. Ia menegaskan bahwa pencairan dana telah mencapai 70 persen, dengan target penyelesaian pekerjaan selama tiga bulan, mulai Juli hingga Oktober 2026.

“Ada tiga SD dan satu SMP yang menerima bantuan revitalisasi, salah satunya SD Negeri 005 Pulau Burung. Dana sudah masuk sekitar 70 persen. Waktu pelaksanaannya relatif singkat, hanya sekitar tiga bulan, sehingga pekerjaan harus dikelola secara profesional agar selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik,” ujar Bupati Herman.

Menurutnya, revitalisasi sarana pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Gedung sekolah yang representatif diyakini akan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, aman, dan kondusif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Dengan adanya revitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Inhil optimistis SD Negeri 005 Pulau Burung segera memiliki fasilitas belajar yang lebih layak. Hal tersebut diharapkan mampu menunjang peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat upaya mencetak generasi unggul di masa depan. (Adv)

ARBindonesia.com, ROKAN HULU – Peta pembangunan dan penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hulu mendadak membara—namun dalam artian positif! Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu resmi tancap gas memperketat ruang gerak praktik penyelewengan dengan merangkul penuh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Dalam pertemuan krusial dan spektakuler di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu malam (22/7/2026), sinergi ‘kelas berat’ ini ditegaskan secara terbuka. Tidak main-main, kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Negeri Seribu Suluk siap dibersihkan total tanpa kompromi!

Sinyal Tegas Bupati Anton: Kawal Uang Rakyat Sampai Tuntas!

Acara yang dibuka dengan makan malam hangat tersebut dengan cepat berubah menjadi ajang konsolidasi komitmen tinggi. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, menegaskan bahwa kehadiran Korps Adhyaksa bukan sekadar formalitas biasa, melainkan langkah strategis demi menjaga setiap rupiah anggaran pembangunan agar benar-benar sampai ke tangan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap memperkuat sinergi dengan institusi Adhyaksa! Kita ingin memastikan seluruh tata kelola berjalan bersih, transparan, dan percepatan pembangunan daerah benar-benar terealisasi tanpa hambatan,” tegas Anton dengan penuh optimisme.

Ia menggarisbawahi, kolaborasi bersama aparat penegak hukum adalah ‘papan pemantau’ utama agar proyek strategis daerah berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan bebas dari praktik amis korupsi.

Jawaban Menohok Kejati Riau: Siap Kawal dan Awasi Ketat!

Sinyal pembuktian tak kalah sengit dilontarkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H memimpin langsung rombongan elitenya, Kajati menegaskan bahwa Kejati Riau tidak akan tinggal diam dan siap memasang mata serta telinga untuk mendampingi Pemkab Rohul.

“Silaturahmi ini kunci! Kami berkomitmen penuh mendukung Pemkab Rohul lewat pendampingan, pengawasan, hingga penegakan hukum yang profesional. Semua pembangunan harus berjalan tertib dan tetap di dalam koridor hukum,” ujar Kajati Riau, memberikan dukungan penuh sekaligus peringatan tegas bagi efisiensi birokrasi.

Deretan Elite Hadir Lengkap, Komitmen Bulat!

Sinyal kuat terhadap transparansi dan penegakan hukum ini disaksikan langsung oleh pimpinan lintas sektoral yang hadir dalam satu barisan:

Pimpinan DPRD Rohul: Ketua DPRD Hj. Sumiartini dan Wakil Ketua DPRD Muhammad Aidi, SH.
Jajaran Eksekutif dan Kepolisian: Sekda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si., Kapolres Rokan Hulu, serta seluruh Kepala OPD Pemkab Rohul.

Punggawa Kejaksaan: Kajari Rohul Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., Ketua IAD Wilayah Riau Ny. Oktaria Wirajana, hingga jajaran Asisten Kejati Riau (Aswas, Asdatun, dan Asintel).

Simbolik ‘Cenderamata’ Komitmen Tanpa Celah

Di penghujung malam, Bupati Anton menyerahkan cenderamata khusus kepada Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana. Penyerahan ini bukan sekadar cenderamata biasa, melainkan simbol ‘ijab kabul’ integritas antara Pemkab Rohul dan Kejati Riau untuk bersama-sama mengawal Negeri Seribu Suluk menjadi daerah yang bersih, berwibawa, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Adv)

ARBindonesia.com, Rokan Hulu – Prosesi penabalan Pucuk Puak Bangsawan Rumah Pangkal Balai Luhak Rambah berlangsung khidmat di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan adat sekaligus memperkuat komitmen menjaga kelestarian tradisi Melayu di Luhak Rambah.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur adat dan pemerintahan, di antaranya Yang Mulia Tengku Delfian Bey bergelar Tengku Sulung selaku perwakilan zuriat Raja Tambusai, Sutan Mahmud Luhak Rambah, para datuk adat Suku Nan Tujuh, pucuk suku, Sutan Nan Opat dan Mangaraja Nan Tolu dari Napituhuta, para induk buah perut, unsur Forkopimcam Rambah, jajaran TNI-Polri, alim ulama, hulubalang, ninik mamak, serta tokoh masyarakat.

Dalam prosesi tersebut, Tengku Herry Islami, S.T., M.T., yang merupakan cucu tertua Tengku Ilyas, resmi ditabalkan sebagai Pucuk Puak Rumah Pangkal Balai. Penabalan dilakukan langsung oleh perwakilan zuriat Raja Tambusai, Tengku Delfian Bey bergelar Tengku Sulung, dan disaksikan para tokoh adat serta unsur pemerintahan Kecamatan Rambah. Pemerintah kecamatan diwakili oleh Yusmar yang menyampaikan sambutan mewakili Camat Rambah.

Dalam sambutannya, Tengku Herry Islami mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas amanah yang diberikan. Menurutnya, penabalan tersebut bukanlah bentuk pengagungan terhadap seseorang, melainkan pengukuhan tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga adat istiadat.

“Orang tua-tua Melayu mengajarkan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk memikul amanah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelum prosesi penabalan, telah dilaksanakan rangkaian adat selama sepekan, mulai dari ziarah ke makam para pendahulu, penyembelihan seekor kerbau sebagai bagian dari tradisi, hingga pembayaran adat bagi zuriat yang bergabung ke dalam puak.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat serta menjaga kesinambungan kepemimpinan, bukan untuk mempertontonkan kemewahan.

Pada kesempatan itu, Tengku Herry Islami juga menanggapi persoalan sengketa kepengurusan adat yang sempat mencuat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mempertahankan hak anak kemenakan dalam menentukan pucuk puak berdasarkan garis zuriat dan ketentuan adat yang berlaku.

Ia mengungkapkan telah menyampaikan keberatan secara resmi kepada sejumlah lembaga adat, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hulu dan Raja Luhak Tambusai, terhadap keputusan yang dinilai belum melalui proses mufakat. Meski demikian, ia menegaskan tetap membuka ruang musyawarah demi tercapainya penyelesaian adat yang adil, bijaksana, dan bermartabat.

Lebih lanjut, Tengku Herry Islami mengingatkan bahwa Puak Rumah Pangkal Balai merupakan milik bersama seluruh anak kemenakan yang menaungi beberapa induk buah perut. Karena itu, setiap kebijakan dan pengelolaan adat harus dilaksanakan melalui musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ia juga memohon doa, dukungan, dan bimbingan dari alim ulama, para pemangku adat, ninik mamak, serta seluruh anak kemenakan agar mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Prosesi penabalan ditutup dengan harapan agar nilai-nilai adat tetap dijunjung tinggi, marwah masyarakat Melayu terus terpelihara, serta persaudaraan di tengah masyarakat semakin erat. Suasana khidmat yang menyelimuti jalannya prosesi mencerminkan komitmen masyarakat Luhak Rambah dalam menjaga warisan budaya dan menyelesaikan setiap persoalan adat melalui mekanisme musyawarah dan kerapatan adat.(Adv)

ARBindonesia.com, JAKARTA – Di saat daerah lain terkesan “tiarap” menghadapi dinamika keuangan yang menjepit, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) justru membuat gebrakan luar biasa yang menghentak publik.

Ogah pasrah dengan keadaan, Bupati Rohul, Anton, ST, MM, mengambil langkah super berani dan strategis demi memacu pembangunan infrastruktur yang bakal mengubah total wajah pelayanan publik di negerinya!

Komitmen membara ini resmi terkunci dalam sebuah prosesi sakral penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Cash/Collection Account Management Agreement (CAMA) secara notarial bersama raksasa pembiayaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero). Pertemuan tingkat tinggi ini digelar di Ruang Rapat PT SMI, Sahid Sudirman Center Lt. 48, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Langkah Bupati Anton ini terbilang luar biasa dan memicu decak kagum. Bagaimana tidak? Mendapatkan kepercayaan dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan ini ibarat lolos dari lubang jarum. Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, membongkar fakta mengejutkan: tahun ini ada lebih dari 60 pemerintah daerah yang “mengemis” pinjaman. Namun, PT SMI bertindak sangat selektif dan hanya meloloskan 29 pemda.

Hebatnya, Rokan Hulu sukses menyingkirkan puluhan daerah lain dan keluar sebagai salah satu yang terpilih!

“Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kelompok pelopor yang berani mengambil inisiatif, tidak hanya diam dalam kegelapan, demi perkembangan dan kemajuan daerah,” puji Faaris Pranawa yang blak-blakan mengagumi nyali dan progresivitas Bupati Anton.

Kerjasama kakap yang merujuk pada dua Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan bertanggal 9 Juli 2026 ini bukan main-main. Dana segar fantastis senilai Rp 154.988.488.149 (Rp154,9 Miliar lebih) dipastikan bakal menggelontor deras untuk menyuntik pembangunan di “Negeri Seribu Suluk”.
Anggaran raksasa tersebut didistribusikan secara agresif ke dua sektor vital:

Upgrade RSUD (Rp 146.108.488.149): Untuk mendongkrak kualitas fasilitas kesehatan sekunder habis-habisan beserta pengawasannya.

Mal Pelayanan Publik / MPP (Rp 8.880.000.000): Demi membangun pusat pelayanan administratif terpadu yang modern dan antiribet.

Bupati Rohul, Anton, ST, MM, dengan penuh emosi positif menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan elite PT SMI. Baginya, penandatanganan ini bukan sekadar urusan coret-coret kertas formalitas belaka.

“Penandatanganan perjanjian ini bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah!” tegas Bupati Anton membakar semangat.

Ia meyakini bahwa menyembuhkan sektor kesehatan dan mempermudah urusan rakyat lewat MPP adalah harga mati untuk mendongkrak derajat hidup warga Rohul.

“Kami berkomitmen mengelola pembiayaan ini secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dimanfaatkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat!” tambahnya dengan nada sangat optimistis.

Sederet pejabat teras tampak hadir mengawal momentum bersejarah ini, mulai dari Kepala Cabang PT BRK Syariah Pasir Pengaraian, Hasbulahadi, hingga para kepala dinas strategis seperti Kadis Kominfo Suharman Nst, Kadis Kesehatan dr. Bambang Triono, Plt Kadis DPMPTSP H. Munandar, Plt Kadis PUPR H. Zulfikri, Kabag Hukum H. Erinaldi, Kabid IKP Diskominfo Dr. Rudy Fadrial, Direktur RSUD dr. Zuldi Afki, serta Kabid Infrastruktur Perkim Taufik Kurniawan.

Gebrakan epik ini ditutup dengan hangat lewat pertukaran plakat antara Bupati Anton dan manajemen PT SMI, menjadi simbol lahirnya kemitraan kokoh yang siap membawa Kabupaten Rokan Hulu melesat lebih maju, kompetitif, dan makmur! (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, bergerak cepat meninjau langsung proyek pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang di Jalan Yos Sudarso, Tembilahan, Selasa (14/7/2026).

Langkah agresif ini diambil demi memastikan relokasi pedagang berjalan tanpa hambatan, sekaligus memuluskan jalan bagi percepatan pembangunan Pasar Rakyat, salah satu proyek paling strategis dan dinanti di Inhil.

Tidak tanggung-tanggung, selain mengawal kesiapan TPS, Bupati Herman juga membongkar sengkarut infrastruktur dengan mengecek langsung kondisi drainase yang kerap dikeluhkan warga. Ia ingin penataan total kawasan ini berjalan paralel dengan pembangunan pasar baru.

Dalam aksi turun lapangan ini, Herman didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Inhil.

Menyusuri panasnya Jalan Yos Sudarso dengan berjalan kaki, Bupati Herman langsung berbaur dan berdialog dengan para pedagang. Ia menyerap aspirasi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitas yang lebih layak selama masa transisi.

“Hari ini kami pastikan pembangunan TPS, baik untuk sektor kering maupun basah mulai dari sayur, bumbu, hingga ikan berjalan sesuai rencana. Anggaran pembangunan Pasar Rakyat sudah siap tahun ini, jadi TPS-nya harus beres dulu. Alhamdulillah, TPS pasar kering berjalan lancar, dan Insya Allah minggu depan giliran TPS pasar basah yang kita kebut,” tegas H Herman dengan optimis.

Herman menekankan bahwa seluruh pedagang yang saat ini memadati sepanjang Jalan Yos Sudarso, termasuk yang bertahan di atas turap, wajib direlokasi sementara. Sterilisasi kawasan ini mutlak dilakukan agar proyek tidak tersendat.

Mobilitas material bangunan dan alat berat membutuhkan ruang gerak yang luas, mengingat akses utama menuju lokasi proyek hanya bertumpu pada Jalan Yos Sudarso.

“Kita tidak ingin ada penundaan. Proyek ini menggunakan pondasi tiang pancang (mini pile). Jadi, demi keselamatan pedagang, kenyamanan warga, dan kelancaran pekerja di lapangan, kawasan ini harus benar-benar steril dari aktivitas jualan,” jelasnya lugas.

Namun, Herman menjamin para pedagang tidak perlu cemas. Begitu proyek megah Pasar Rakyat ini rampung, mereka akan dikembalikan ke kawasan Jalan Yos Sudarso dengan fasilitas yang jauh lebih modern, bersih, dan representatif.

Sikat Sumbatan Drainase

Di sela-sela peninjauan, fokus Herman juga tertuju pada buruknya sistem drainase di kawasan tersebut. Ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pembongkaran dan memperbesar saluran air guna mengikis habis potensi banjir dan genangan.

“Drainase ini harus ditata total. Saluran air yang selama ini tertutup coran mati di depan ruko akan kita bongkar! Kita buka kembali aksesnya supaya pasukan kuning dan petugas kebersihan bisa bekerja maksimal melakukan pemeliharaan rutin,” cetus Herman.

Aksi nyata ini menjadi bukti kuat bahwa Pemkab Inhil tidak main-main dalam mengejar target pembangunan Pasar Rakyat. Tujuannya jelas: menciptakan pusat ekonomi baru yang lebih tertib, aman, dan berkelas bagi masyarakat Tembilahan. (Adv)