Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengikuti panen raya padi yang diprogramkan dalam Operasi Khusus Padi, Jagung, Kedelai (Opsus Pajale) di Parit Sidomulyo, Dusun Selamat Abadi, Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Minggu (30/7/2017).

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan, Kabupaten Inhil telah melakukan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui operasi khusus ini sejak tahun 2015 silam.

“Keberhasilan program tersebut patut kita syukuri bersama, mengingat dengan kerjasama yang baik antara semua stakeholder, produksi padi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Upaya tersebut sejalan dengan program Pemerintah Pusat,” ungkap Wardan.

Peningkatan produksi Tanaman Pangan, dikatakan Bupati Wardan, perlu terus diupayakan secara berkesinambungan setiap tahunnya, khususnya dilihat dari segi kuantitas dengan tidak pula melupakan sisi kualitas, mengingat dari tahun ke tahun kebutuhan pangan juga terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC Ernaputra menyebutkan, sebagai daerah dengan siklus pasang-surut, maka potensi produksi Padi, Jagung dan Kedelai harus dimanfaatkan dengan baik melalui implementasi operasi khusus ini.

“Pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan dengan peningkatan luas areal tanam dan bantuan benih serta sarana produksi lainnya bagi petani,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Holtikultura Inhil, Kuswari menjelaskan, dalam upaya mendukung program Opsus Pajalai, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mengalokasikan bantuan berupa mesin pertanian, yaitu 10 unit traktor roda 2, 8 unit pompa air, 2 unit Conbine Harvester, 7 unit power thresher, dan 2 unit corn sheller.

“Dari jumlah bantuan tersebut, Kecamatan Keritang mendapat bantuan 500 hektar padi inbrida,Traktor Roda 2 4 unit, pomp air 4 unit dan combine harvester 1 unit,” ungkap Kuswari.

Sebagaimana diketahui, Kuswari menuturkan, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas lahan pertanian mencapai 25.169 hektar, 5.275 hektar diantaranya berada di Kecamatan Keritang.

“Dari luas lahan tersebut yang baru bisa kita manfaatkan untuk tanaman padi pada Musim Tanam Periode Oktober – Maret 2016/2017 ditargetkan 20.979 hektar, dari target tersebut terealisasi seluas 19.208 hektar atau sekitar 91,55 persen. Sedangkan, pada musim periode April- September (2017) ditargetkan 6.647 dan baru terealisasi 3.702 hektar,” terangnya.

Dari luas tanam tersebut, disebutkan Kuswari, Kecamatan Keritang telah mampu merealisasikan keseluruhan luas lahan menjadi lahan tanam, yakni seluas 5.275 hektar.

Dalam kegiatan panen raya padi ini, Bupati Inhil didampingi istri Hj Zulaikhah Wardan serta rombongan, Tim Operasi Khusus Padi, Jagung dan Kedele (Opsus Pajalai) Pusat, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC Ernaputra, DR Rustam dari BPTP Riau, Kadis Pertanian, Peternakan dan Holtikultura Inhil, Kuswari, Unsur Forkopimda, dan pejabat eselon Pemkab Inhil lainnya./Diskominfo-inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan membuka secara resmi Festival Sampan Lemper dan Pacu Sampan Dayung Pelepah Kelapa bertajuk ‘Keunikan Lumpur Di Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ di Kuala Getek, Kecamatan Batang Tuaka, Sabtu (29/7/2017) pagi.

Pada pembukaan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pengembangan wisata berbasis budaya di Kabupaten Inhil ini, Bupati Wardan menceritakan sepenggal kisah rakyat tentang asal-muasal sampan leper yang kini telah menjadi even berskala Kabupaten ini.

Bupati menuturkan, sebelum dikukuhkan menjadi sebuah even, sampan leper dulunya merupakan moda transportasi yang kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Kuala Getek untuk menyeberang saat sungai tengah dalam kondisi surut.

“Dapat dikatakan, masyarakat kala itu tidak ingin kalah dengan alam, pada kondisi sungai yang surut. Jadi, memanfaatkan sampan leper ini untuk menyeberang sungai, meski sungai sedang surut tidak menjadi hambatan,” ujar Bupati.

Bupati Wardan menyebut, Festival Sampan Leper yang telah puluhan tahun diselenggarakan ini, lebih cocok untuk dijadikan sebagai even wisata berskala Provinsi. Untuk itu, lanjutnya, pihak Pemerintah Provinsi sebaiknya melakukan evaluasi atas destinasi wisata Festival Sampan Leper berbentuk perlombaan ini.

“Misalnya saja, evaluasi dalam hal kelayakan lokasi penyelenggaran, kesiapan panitia penyelenggara dan ketersediaan sarana serta prasarana lomba sehingga hasil evaluasi nantinya akan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan Festival Sampan Leper menjadi even wisata berbasis budaya berskala Provinsi,” pungkas Bupati Wardan.

Sebelum evaluasi dilakukan, Bupati menginstruksikan kepada instansi terkait, yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Inhil agar terlebih dahulu melakukan rehabilitasi berat terhadap jalur lomba sampan leper dan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan.

Guna menunjang hal tersebut, diungkapkan Bupati Wardan, pihak Pemerintah Provinsi Riau, tahun ini telah merencanakan alokasi dana APBD tingkat I (Satu) senilai Rp. 400 juta untuk pembangunan tribun penonton di lokasi Festival Sampan Leper yang rutin diselenggarakan secara periodik setiap satu tahun sekali itu.

“Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menetapkan Festival Sampan Leper sebagai sebuah even wisata berskala Provinsi seperti yang kita harapkan selama ini. Selain itu, semua hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari tujuan kita dalam meningkatkan kepariwisataan khas Kabupaten Inhil,” terang Bupati Wardan yang disambut tepuk tangan ratusan masyarakat pengunjung.

“Harus ada perencanaan yang benar, matang dan komprehensif untuk merealisasikan rencana tersebut. Perlu penataan ulang di lokasi penyelenggaraan even, kalau memang dibutuhkan pakai seorang konsultan untuk perencanaan pembangunan lokasi ini sehingga kita punya sebuah arena paket wisata sampan leper yang representatif,” imbuh Bupati Wardan.

Ihwal even yang baru saja diselenggarakan tahun ini, yakni Pacu Sampan Dayung Pelepah Kelapa, Bupati Wardan sedikit memberi koreksi atas penamaan even wisata tersebut. Menurut Bupati, even tersebut akan lebih tepat jika diberi nama ‘Pacu Sampan Kayuh Pelepah Kelapa’ karena penggunaan pelepah kelapa sebagai alat untuk mengayuh, bukan untuk mendayung.

“Tentunya, ini satu lagi keunikan dari even wisata khas berbasis budaya di Inhil. Hal – hal yang berkaitan dengan kelapa sebagai andalan perekonomian Inhil sekalipun dapat dijadikan sebuah destinasi wisata tahunan oleh kita. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Wardan meyakini, selain dapat menjadi sarana hiburan, even wisata Festival Sampan Leper yang kini diselenggarakan secara serentak dengan Pacu Sampan Dayung Pelepah Kelapa ini juga dapat memberdayakan masyarakat dalam aktifitas perekonomian yang bersifat sementara.

Terakhir, Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil untuk menyaksikan Festival Sampan Leper dan Pacu Sampan Dayung Pelepah Kelapa yang diselenggarakan selama 2 (Dua) hari, dari tanggal 29 sampai 30 Juli 2017 ini.

“Mari kita ramaikan even wisata ini. Ajak keluarga menyaksikan ini dengan catatan harus tetap tertib agar even dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar hingga akhir,” tandas Bupati Wardan.

Setelah penyampaian, rangkaian acara lainnya pada kegiatan pembukaan Festival Sampan Leper dan Pacu Sampan Dayung Pelepah Kelapa ini ialah pertunjukkan aksi teatrikal ‘Teater Lumpur’ oleh Sanggar Teater ‘Tuah Jemala’ yang sejenak menuai decak – kagum Bupati Wardan dan ratusan masyarakat pengunjung lainnya.

Usai pertunjukkan, Bupati Wardan yang didampingi oleh Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung, SIK, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Dandim 0314/Inhil yang diwakili Kasdim, Ketua DPRD Inhil yang diwakili Wakil Ketua DPRD Inhil, Syahruddin, melepas secara langsung para peserta perdana lomba Pacu Sampan Leper.

Guna menambah semarak penyelenggaraan Festival Sampan Leper ini, usai pelepasan peserta lomba putaran I (Pertama), Bupati Wardan, Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung SIK, dan Dandim 0314/Inhil yang diwakili Kasdim pun turut berpartisipasi dalam perlombaan yang mengundang gelak – tawa para pengunjung./Diskominfo-inhil/rls/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri kegiatan puncak Jambore PKK ke-4 tahun 2017. Kegiatan yang disejalankan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-45 ini berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Jum’at (28/7/2017).

Saat itu, tampak juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil, pengurus TP PKK se-Kabupaten Inhil, ketua organisasi-organisasi wanita Inhil, peserta jambore dan para undangan lainnya.

Dari kegiatan tersebut, Bupati sangat mengapresiasi karena kegiatannya terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. Menurutnya, tidak semua Kabupaten mampu melaksanakan kegiatan dengan semarak seperti di Kabupaten Inhil.

“Ketika dievaluasi dari tahun ke tahun pelaksanaan jambore kader PKK ini semakin meningkat. Tampilan bazar luar biasa,” ujar Wardan.

Dengan adanya kegiatan ini, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini berharap agar para peserta dapat melahirkan chemistry untuk menjadi kompak dan solid.

“Silaturahim yang terbentuk melalui jambore ini jangan terputus. Kepada OPD juga sebaiknya menjalin kerjasama dengan PKK karena banyak kegiatan yang ada di masing-masing OPD bisa didistribusikan kepada PKK,” tutupnya./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN, detikriau.org – Menanggapi banyaknya informasi menyimpang di media sosial, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan penjelasan yang faktual sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Senin (3/7/2017) saat apel pagi dan halal bihalal pasca lebaran Idul Fitri 1438 H.

“Sekarang ini banyak sekali postingan tak benar atau hoax. Harusnya diluruskan oleh para ASN, jangan dibiarkan semakin mengembang,” ungkap Bupati

Berdasarkan pengamatan Bupati, selama ini hanya sebagian kecil ASN saja yang mau menanggapi persoalan tersebut. Bahkan ada diantara mereka memberikan komentar  yang terkesan memprovokasi masyarakat.

Banyak pekerjaan dan program yang sudah berjalan dengan baik. Hal itu mestinya dapat dipahami, sehingga menjadi opini positif terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, walaupun masih ada beberapa kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi secara maksimal, namun kita yakin secara bertahap akan mampu kita wujudkan.

Selain itu Bupati, meminta jajaranya untuk menggesa progres yang saat ini dinilai masih rendah. Apalagi telah memasuki awal Juli, yang hanya beberapa bulan saja akan memasuki pembahasan APBD Perubahan.

“Ini juga masalah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai akhir tahun nanti pencapaian tidak sesuai dengan target,” pesanya.

Demikian juga terhadap pelaksanaan Asessment. Dia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ASN yang memiliki kompetensi untuk mengikutinya. Artinya, Bupati menegaskan tak pernah membatasi selagi memang memenuhi syarat dan ketentuan./rls/Diskominfo-inhil/ADV

Pekanbaru, detikriau.org -Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan menghadiri Rapat Telaah Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) 2017 yang dirangkai dengan dengan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pegawai Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) kabupaten/kota se-Provinsi Riau kepada BKKBN di Grand Central Hotel Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, HM Wardan mengharapkan PKB dan PLKB yang ada berkoordinasi dan bersinergi untuk memberikan informasi kepada daerah, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir.

“Walaupun PKB/PLKB telah menjadi ASN Pusat, diharapkan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Agar bupati mengetahui kondisi spesifik di daerahnya,” ujar Wardan.

Wardan juga memaklumi pengalihan PKB/PLKB dari ASN kabupaten/kota merupakan amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

“Sebagai aparatur pemerintah tentunya kita harus bisa memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku salah satunya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengalihan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat termasuk pengalihan PKB/PLKB, yang tentunya membawa manfaat bagi keberlangsungan dan kemajuan khususnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” sebut Wardan

Berkaitan pelaksanaan Program KKBPK pada tahun 2017 telah memasuki triwulan III, untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN dan daerah perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan dan strategi program KKBPK ke dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah.

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota tentu diharapkan dapat menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat nasional dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD dan RKPD di daerah masing-masing,” ucapnya.

Selain itu juga pemerintah daerah kabupaten  harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan prioritas untuk diimplementasikan di lini lapangan. Berbagai kegiatan implementatif/operasional yang bersumber dari APBN maupun APBD harus diintegrasikan.

“Guna pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia lebih baik,” sebutnya.

Tujuan umum kegiatan ini sebagai metode dalam pengelolaan dan pendayagunaan PKB/PLKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan salah satu tujuan khususnya sebagai wahana untuk memperkuat sinergitas lintas sektor di Kabupaten dalam mendukung program KKBPK sebagai usaha mewujudkan masyarakat berkualitas khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir ,” sebutnya.

Kegiatan yang dilaksanakan satu hari ini diikuti oleh pimpinan lembaga pemerintah pusat dan Pemprov Riau, para bupati/walikota, Kajari, Ketua DPRD, kepala dinas KB dan Sekretaris Dinas KB kabupaten/kota se Propinsi Riau, pejabat struktural dan fungsional perwakilan BKKBN Riau, serta perwakilan PPKB/PLKB SE Riau./rls/Diskominfo/ADV