Tembilahan, detikriau.org – Mensukseskan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati,  HM Wardan mengaku tidak perlu memiliki orang yang terlalu pintar, tetapi cukup yang memiliki otak bersih, paham tupoksi dan berdedikasi.

Pernyataan ini dilontarkan Bupati saat memebrikan sambutan dalam suatu kegiatan baru-baru ini di Tembilahan. “ Tak perlulah orang yang terlalu pintar, cukup yang punya otak bersih, paham tupoksi dan memiliki dedikasi dengan pekerjaannya,” Ujar Bupati

Ungkapan ini menurut Bupati luapan kekesalannya dengan kinerja jajarannya. Bupati menyesalkan, ada program yang seharusnya menjadi prioritas tetapi malah tidak diakomodir.

‘’Contohnya seperti ada sebuah sekolah rusak parah, sangat butuh perbaikan, tapi yang anehnya, yang diperbaiki malah sekolah yang masih layak,’’ lontarkan Bupati

‘’Tolong yang prioritas itu yang diutamakan,’’ lanjutnya.

Apalagi, terkait gagalnya pembangunan yang hanya disebabkan masalah-masalah sepele, seharusnya hal itu tidak sampai terjadi.

‘’Pembangunan gagal hanya gara-gara kesalahan menulis perencanaan dan salah kode rekening, inikan lucu. Sangat tidak profesional. jangan terjadi lagi di tahun ini,’’ Pungkas Bupati./ Am/Adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan mengapresiasi upaya ‘Jemput Bola’ pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Inhil.

Dengan langkah ini menurut Bupati, target untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat termasuk menuntaskan masalah perekaman KTP Elektonik di Inhil diyakini akan segera tercapai.

“Langkah Disdukcapil ini sangat saya apresiasi. Ini suatu langkah yang sejak dulu saya tunggu-tunggu,” Apresiasi Bupati

dikatakan Bupati, memanglah seyogyanya Disdukcapil harus mampu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan seluruh masyarakat Inhil. Persentase maksimal, harus dapat dicapai. Terlebih, Kabupaten Inhil sebentar lagi akan menyambut datangnya kontestasi politik, Pilkada serentak di bulan Juni mendatang.

“Kalau sudah terakomodir kebutuhan, seperti E – KTP. Maka, akan sedikit mengurangi potensi adanya sengketa politik yang terjadi di Pilkada serentak karena masalah sinkronisasi data pemilih,” sampaikan Bupati

Selain itu, Bupati mengatakan, perekaman E – KTP dan pembuatan Akta Kelahiran sangat berguna bagi masyarakat untuk melakukan segala keperluan kependudukan, seperti masuk sekolah, akses pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

“Maka itu, kepada masyarakat diharapkan juga harus menyadari pentingnya administrasi kependudukan. Untuk mengurus itu, bukanlah suatu hal yang sulit. Namun, manfaatnya akan dirasakan kelak,” imbau Bupati./ Am/ Adv

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lakukan langkah jemput bola perekaman e KTP, pembuatan Akta Kelahiran serta Akta Kematian. Program turun langsung mendatangi masyarakt ini merupakan wujud realisasi program Dirjen Disdukpencapil, Kementerian Dalam Negeri, yakni ‘Gerakan Sadar Adminduk’.

“Gerakan Sadar Adminduk dilaksanakan di berbagai tingkatakan daerah, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan sampai Provinsi. Yang kami lakukan, merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat, ‘Gerakan Desa Sadar Adminduk’,” Sampaikan Kepada Disdukcapil Inhil Ahmad Ramani.

Di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, Ahmad Ramani mengaku, antusiasme masyarakat untuk melakukan perekaman E – KTP dan pembuatan administrasi kependudukan lainnya begitu tinggi.

Masyarakat diceritakannya datang berbondong – bondong kei lokasi perekaman. Dari pagi sampai malam mereka terus berdatangan, ada yang merekam E – KTP, ada juga yang mengurus Akta Kelahiran.

Ahmad Ramani, mengatakan, langkah ‘Jemput Bola’ yang menjadi bagian dari program ‘Gerakan Sadar Adminduk’ akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Disdukpencapil Kabupaten Inhil.

“Target maksimal pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan harus mampu dicapai. Kita akan melanjutkan ke desa – desa lainnya karena manfaat dari adminduk sangat besar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat,” tandas Ahmad Ramani./diskominfops_inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengharapkan sebelum beliau menjalani cuti, maka semua urusan dan administrasi yang memerlukan tanda-tangannya harus sudah rampung.

Terhitung mulai tanggal 12 Februari mendatang, Wardan sudah menjalani cuti, dikarenakan sesuai ketentuan petahana yang kembali mengikuti Pilkada harus mengajukan cuti.

“Saya mengharapkan, sebelum saya cuti semuanya sudah selesai segala urusan yang biasanya dijalankan bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya,” tegasnya, saat Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (8/1/18) lalu.

Untuk itu, ia pun sudah menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti segala dokumen yang memerlukan tanda tangannya.

‘’Jika ada yang perlu tandatangan, segera naikkan ke meja saya, jangan nanti dijadikan alasan pekerjaan terlambat karena tandatangan saya. Kalau surat belum sampai ke meja saya, bagaimana saya mau tanda tangan,’’ katanya.

Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh jajarannya bekerja dengan baik, agar tidak ada temuan yang bisa menghambat pekerjaan, mengingat Inhil telah menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

‘’Yang paling saya harapkan itu zero temuan, jadi bekerja dengan baik, selesaikan segala sesuatu yang belum terselesaikan secepatnya,’’ tukas M Wardan.

Dia juga telah menekankan kepada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan pelayan yang terbaik pada warga.

“Saya pesankan kepada seluruh OPD tetap semangat untuk bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya. Bagi kami adalah kepentingan warga yang nomor satu, pelayanan yang terbaik adalah nomor satu, itulah yang menjadi skala prioritas kami,” ujarnya./diskominfops_inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengimbau masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan guna mengoptimalkan jalannya Pilkada serentak tahun 2018 yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

Hal ini disampaikan Bupati pada saat menghadiri prosesi haul Abdul Qadir Jailani bersama Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman di Desa Pengalihan, Keritang, Selasa (9/1/2018) malam.

Bupati mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersama – sama mendukung pencanangan gerakan sadar pemilu yang diawali dengan upaya melengkapi administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP – Elektronik (KTP – E).

“Alhamdulillah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bergerak aktif menjemput ‘bola’ demi terpenuhinya kebutuhan administrasi kependudukan, seperti KTP – E dan itu gratis. Tinggal kita, selaku masyarakat yang harus berperan aktif mengurus pembuatan KTP – E” pungkas Bupati.

Dalam konteks penyelenggaraan PIlkada serentak, kelengkapan administrasi kependudukan, seperti halnya KTP – E, dikatakan Bupati, adalah sebuah upaya untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi masyarakat karena ketiadaan identitas diri.

“Jangan sampai kita tidak memiliki identitas diri dan golput dalam Pilkada serentak nantinya. Kita mempunyai hak untuk menetukan siapa pemimpin kita dan siapa wakil rakyat kita untuk 2019. Suara Bapak dan Ibu sangat berarti untuk hal yang menentukan tersebut,” kata Bupati.

Selanjutnya, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi penyelenggaraan  Pilkada agar tetap kondusif.

“Mari bersama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban negeri kita, kampung kita agar peneyelenggaraan Pilkada nanti dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar,” tukasnya.

*Situasi Kondusif Untuk Stabilitas Politik*

Senada dengan Bupati Inhil, HM Wardan, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman juga turut mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kondusifitas situasi dalam setiap tahapan Pilkada Serentak. Menurutnya, situasi pada saat Pilkada berlangsung akan berimbas pada stabilitas politik daerah.

“Semakin kondusif situasi penyelenggaraan Pilkada, maka akan semakin stabil kondisi perpolitikan daerah. Situasi kondusif serta Stabilitas politik yang terjaga adalah sebuah cerminan Pilkada yang demokratis dan beradab,” jelas Gubri.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nanti, Gubernur mengingatkan kepada segenap elemen masyarakat, agar jangan mudah terprovokasi oleh pihak – pihak yang tak bertanggung jawab. Lebih lagi, oleh provokasi bermuatan SARA.

“Kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Kita hidup dalam keberagaman suku, budaya, keyakinan dan sebagainya. Namun hal itu, bukanlah menjadi alasan untuk kita terpecah – belah, namun jadikan hal tersebut sebagai sebuah kebanggaan atas kekayaan bangsa dan negara,” tandas Gubri seraya kembali menegaskan kepada masyarakat agar tdak mudah terprovokasi untuk kepentingan sesaat Pilkada serentak pihak yang tidak bertanggung jawab./diskominfops_inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Penyelenggaraan daerah yang baik dapat dicapai melalui bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya. Penandatanganan nota kesepakatan tentang bantuan hukum dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kejaksaan Negeri Inhil diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan bertugas bagi PNS, serta pejabat pengambil keputusan di instansi masing-masing.

Hal ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan kepada wartawan usai kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Nota Kesepakatan dengan sejumlah instistusi negara di Gedung Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan, Senin (8/1/2018) kemaren.

Disamping itu, penandatanganan nota kesepakatan tentang bantuan hukum dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kejaksaan Negeri Inhil, dikatakan Bupati, sangat diperlukan guna memperkuat penyelenggaraan daerah melalui kerangka otonomi daerah.

Bupati mengatakan, bantuan dan pertimbangan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri selaku lembaga yudikatif di tingkat daerah merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Sebab, ini akan membangun kepercayaan diri dari para pejabat pengambil keputusan di Pemerintahan Kabupaten Inhil berkenaan dengan penggunaan anggaran yang akan berimbas positif pada serapan APBD yang optimal di setiap tahun anggaran,” jelas Bupati.

Kepada jajarannya, Bupati mengimbau, agar tidak sungkan melakukan konsultasi hukim dengan pihak Kejaksaan Negeri Inhil ketika terdapat keraguan dalam mengambil keputusan.

“Silakan konsultasi dengan Kejaksaan. Seperti yang dikatakan Kepala Kejaksaan, pihaknya senantiasa membuka lebar pintu konsultasi. Kita tidak ingin terjerumus ke permasalahan hukum karena tidak paham aturan,” ujar Bupati seraya memberikan apresiasi atas sikap transparan pihak Kejaksaan Negeri Inhil./diskominfops_inhil/rls/adv