Tembilahan, detikriau.org – Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dibidang kemaritiman. Karenanya, cukup banyak masyarakat yang menggantungkan sumber penghasilan dengan menjadi nelayan.

Kesejahteraan Nelayan sebagai bagian dari masyarakat menurut Pjs Bupati Inhil Rudyanto, tentu harus diperhatikan dan diperjuangkan.

“Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Inhil, terdapat 29 ribu nelayan yang ada di Inhil, maka ini perlu di perhatikan,” kata Pjs Bupati Inhil H Rudyanto usai pelantikan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, belum lama ini.

Berdirinya HNSI sebagai wadah nelayan diharapkan Pjs Bupati akan menjadi penyambung lidah bagi nelayan terutama untuk memberikan informasi tentang berbagai program yang di buat pemerintah sehubungan dengan nelayan. HNSI  merupakan satu-satunya organisasi nelayan yang diakui oleh Kementrian Perikanan.

“Kita harapkan HNSI mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat nelayan yang ada di Inhil, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui wadah organisasi tersebut diharapkan ada banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang bisa diakomodir untuk mensejahterakan nelayan, “paparnya.

Pendapat Pjs Bupati, jika dilihat dari karakteristik topografi Inhil dengan bentang perairan yang luas sudah selayaknya pemerintah melalui Kementrian terkait memberikan perhatian lebih. Bantuan peralatan seperti perahu dan alat tangkap menjadi target yang harus dicapai kedepan.

Selain itu, ada pengembangan jenis perikanan tambak, dimana diketahui d Inhil sudah ada tambak tiram yang penjualannya diekspor keluar negeri dengan harga yang menjanjikan.

“Hal-hal seperti ini tentu sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.” Akhiri Pjs Bupati./Diskominfops_inhil/Am/Adv

“Wakili Sekda, Asisten II Tampil Sebagai Pemateri Pada Rakernas BAZNAS 2018 di Bali”

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen untuk menggelorakan dukungan terhadap pengelolaan zakat dalam semua aspek, baik pengumpulan, keuangan serta pendistribusian dan pendayagunaannya.

Komitmen tersebut sebenarnya telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap salah satu badan pengelola zakat, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Inhil.

Ini dibuktikan dengan penunjukan Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Sekretaris Daerah, H Said Syarifuddin sebagai pemateri dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang bertemakan ‘Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengelolaan Zakat Di Daerah’.

Untuk diketahui, sosialisasi yang digelar merupakan sebuah rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018 yang mengusung tema ‘Penguatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Untuk Kesejahteraan Nasional’ di Denpasar, Bali, Rabu (21/3/2018).

Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Sayrifuddin dalam kegiatan sosialisasi tersebut diwakili oleh Asisten II (Dua) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Inhil, Afrizal.

Afrizal yang menyampaikan materi dihadapan ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan Baznas, Bazda Provinsi dan Kabupaten / Kota se – Indonesia mengaku bangga dengan kepercayaan yang diberikan Baznas kepada Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menjadi pemateri.

“Pada kegiatan sosialisasi kala itu, para peserta yang hadir tampak antusias dengan materi yang disampaikan. Mereka memperhatikan dengan sangat serius konsep teknis yang diusung Pemkab Inhil dalam mendukung kinerja Bazda,” ungkap Afrizal kepada awak media.

Afrizal menyebutkan, tujuan pelaksanaan sosialisasi permendagri dalam kegiatan rakernas Baznas ini, secara umum adalah untuk memperjelas legal standing bantuan operasional terhadap Baznas oleh masing – masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

“Dalam Permendagri Nomor 134 tahun 2017 itu ada tertuang klausul yang secara implisit mengatur tentang bantuan operasional Bazda di masing – masing daerah,” pungkas Afrizal.

Selain Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin mewakili Pemerintah Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga dipercayakan sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi.

Sebagai tambahan, kegiatan Rakernas Baznas Tahun 2018 ini dibuka langsung oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan turut dihadiri oleh Ketua Baznas, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA,./diskominfops_inhil/adv/Ikhwan

Tembilahan, detikriau.org — Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi melakukan dialog interaktif dengan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Minggu (18/3/2018) kemarensiang.

Forum diskusi ini ditaja oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil, Tengku Juhardi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Hj Djamilah.

Menurut Pj Bupati Kabupaten Inhil, forum yang diikuti oleh sedikitnya 15 orang PPKL dari masing – masing wilayah Kecamatan di Kabupaten Inhil bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalah yang dihadapi para PPKL.

“Dengan telah diketahuinya, permasalahan yang mereka hadapi. Kami selaku Pemerintah Daerah akan dapat membuat sebuah perencanaan, entah berupa kebijakan atau sistem sehingga persoalan tersebut memperoleh solusi kedepan,” kata Pj Bupati di aula Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Pj Bupati mengatakan, sudah semestinya, keberadaan PPKL dan semua hal yang berkenaan dengan tugas PPKL dilakukan evaluasi secara periodik dari tahun ke tahun sehingga fungsi pembinaan dapat nerjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

“PPKL adalah intermediator, kalau bisa PPKL harus jadi motor penggerak koperasi. Maka itu, perlu perhatian terhadap PPKL sebagai motor penggerak agar kinerjanya tidak turun,” tukas Pj Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengaku tidak mengetahui adanya PPKL yang bertugas di setiap Kecamatan di Kabupaten Inhil sebelum Dirinya hadir dalam forum diskusi ini.

“Bayangkan, 6 tahun sudah PPKL bertugas. Saya baru mengetahui kehadiran mereka dalam upaya membantu tugas Pemerintah Daerah. Ini patut kita apresiasi,” kata Sekda.

Pada kegiatan dialog interaktif, terdapat sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dari para PPKL. Beberapa diantaranya seperti, minimnya anggaran operasional PPKL, honorarium PPKL yang tak kunjung naik selama 4 tahun terakhir, keaktifan koperasi di masing – masing Kecamatan hingga kompetensi para PPKL.

Dalam forum yang berlangsung sistematis ini, setiap PPKL yang hadir diberikan pertanyaan seputar Koperasi yang ditangani dan kondisi PPKL itu sendiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Para PPKL juga mengungkapkan uneg – uneg yang telah dilalui dalam 6 tahun belakangan./adv

Tembilahan, detikriau.org — Keberadaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dinilai penting di tengah kondisi perkoperasian, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang cenderung stagnan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan peran PPKL terhadap badan usaha koperasi.

Keberadaan koperasi sebagai sebuah badan usaha diyakini mampu mendorong perekonomian masyarakat. Begitu pula dengan PPKL sebagai pendamping koperasi yang dapat dijadikan sarana pembinaan agar koperasi tersebut dapat bertahan di tengah gencarnya persaingan.

Oleh karenanya, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto seusai mengikuti dialog bersama PPKL di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Inhil mengatakan, kehadiran PPKL yang berperan penting terhadap tumbuh – kembangnya koperasi mesti terus dijaga.

Menurut Pj Bupati, salah satu upaya untuk menjaga eksistensi peran PPKL dapat ditempuh melalui jalinan komunikasi. Sehingga, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dapat mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi PPKL.

“Hari ini, dengan dilaksanakannya dialog bersama PPKL, kami selaku Pemerintah Daerah telah dapat mengindentifikasi kendala, hambatan yang dihadapi PPKL. Sebelumnya, bahkan keberadaan PPKL di setiap Kecamatan hanya sedikit dari kami yang tahu,” ujar Bupati, usai dialog bersama PPKL, Tembilahan, Minggu (18/3/2018).

Kedepan, dikatakan Pj Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tinggal mencarikan solusi atas kendala – kendala yang dihadapi oleh para PPKL.

“Bagaimana perumusan kebijakan saja lagi terkait pemecahan masalah yang dinilai cukup menghambat kinerja operasional PPKL di Kecamatan. Hasil dialog akan dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan,” tandas Pj Bupati./adv