Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Rudyanto melepas kontingen Inhil untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Ke – XIV Provinsi Riau Tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Inhil, Selasa (10/4/2018) pagi.

Pelepasan 80 Atlet pelajar itu dengan ditandai oleh penyerahan bendera KONI dari Pjs Bupati kepada Ketua Kontingen POPDA XIV tahun 2018.

Menurut Pjs Bupati Inhil, disamping target kemenangan, para Atlit  juga diminta untuk tetap menjaga nama baik daerah.

“Untuk tahun ini, target kita semua cabor bisa meraih juara. Kita akan berjuang se – maksimal mungkin dengan tetap menjaga nama baik Inhil,” pinta Pjs Bupati.

Pjs Bupati juga mengatakan bahwa ajang PODPDA merupakan sebuah sarana bagi pelajar, khususnya pelajar Inhil menunjukkan kiprahnya serta mengembangkan diri mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam konteks keolahragaan.

“Dengan begitu, saya berharap agar seluruh pelajar dari kontingen Inhil dapat lebih serius dalam mengikuti ajang POPDA ini,” pesan Pj Bupati.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Junaidi mengutarakan, 80 atlet pelajar yang tergabung dalam kontingen Inhil akan mengikuti 7 dari 8 cabang olahraga yang diperlombakan.

“Target kita selain menorehkan prestasi, para atlet bisa mendapatkan pengalaman. Kami (Disporabudpar, red) akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap bibit muda atlet Inhil yang kini berada di usia emas,” Ujar Junaidi./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin Ikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/2018).

Selain Sekda, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berada dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, FGD ini menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se – Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

“Pada waktu itu, Sekda se – Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala,” tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

“Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah,” jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah./adv/am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan sebagai hak seluruh masyarakat yang harus dipenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Inhil, Darussalam saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Kabupaten Inhil 2018 di salah satu Aula Hotel di Tembilahan, Senin (9/4/2018).

Menurutnya, kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat  dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah diakses dan terjangkau.

Penyediaan pelayanan kesehatan ini, tidak terlepas dari upaya pemerintah secara terus-menerus meningkatkan pembangunan kesehatan termasuk di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

“Rapat kerja ini bukan forum pertemuan penyelengara kesehatan semata, namun diharapkan akan terjadi pertukaran informasi dan penyusunan kebijakan  bidang kesehatan dalam rangka mengantipasi masalah masalah kesehatan yang terjadi diInhil. Hal ini bertujuan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam percepatan eliminasi Tubercolosis, penurunan Stunting, peningkatan mutu serta cakupan imunisasi menuju Inhil bebas pasung ini memerlukan dukungan lintas sektor.

Dalam masalah eliminasi Tubercolosis (TBC), peran serta lintas sektor sangatpenting dalam mendeteksi atau penemuan kasus TBC mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan menurunkan penularan kasus TBC.

Sedangkan kasus stunting di Inhil masih tinggi sedangkan penaganan masalah Stunting baik masalah pencegahan maupun interpensi memerlukan peran lintas sector, terutama masalah kasus gizi terutama kasus pangan dan penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, Kepala Diskes Inhil, Zainal Arifin menyebutkan bahwa pencapaian Diskes Inhil tahun 2017 terkait beberapa program yang menjadi isu strategi Nasional cukup bervariasi seperti capaian Program TBC yakni 655 kasus TBC atau 65 persen dari 1070 target di Inhil.

Program Gizi capaian penemuan kasus stunting atau anak sangat pendek pada usia 0-59 bulan sebanyak 855 kasus dari 6000 sampel balita yang diperiksa.

Program Imunisasi capaian imunisasi dasar lengkap di Inhil pada tahun 2017 adalah 66,2 persen dari target 95 persen, sedangkan deaa UCI pada rahun 2017 adalah 77 desa (32,6 persen) dari target 80 persen, namun capaian ini sudah berangsur meningkat dari tahun sebelumnya.

Program Jiwa, berdasarkan data ODGJ tahun 2014 sebanyak 312 jiwa, tahun 2015 sebanyak 460 jiwa, tahun 2016 sebanyak 674 jiwa, tahun 2017 sebanyak 791 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 847 jiwa, pada tahun 2018 ada 19 jiwa yang dirujuk dan 21 jiwa yang dijemput. Data pasung tahun 2014 sebanyak 168 jiwa, tahun 2015 sebanyak 119 jiwa, tahun 2016 sebanyak 11 jiwa, tahun 2017 sebanyak 33 jiwa, dan tahun 2018 hanya tinggak 3 jiwa.

“Untuk mencari solusi permasalahn tersebut, maka pada Rakerkes kali ini juga melibatkan secara aktif peran dari lintas sektor dalam upaya bersama mengatasi permasalahan kesehatan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu,” tuturnya./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Rudyanto Imbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai hal yang dapat berpotensi timbulkan bahaya kebakaran.

“Inhil termasuk daerah rawan musibah kebakaran, untuk itu mari bersama-sama kita saling mengingatkan, terutama saat menjelang dan selama bulan ramdhan  dimana biasanya aktivitas masyarakat meningkat dibandingkan hari-hari biasanya,” Ajak Ridyanto saat penyerahan bantuan bagi korban kebakaran dihalaman kantor Lurah Kec Tembilahan Hulu belum lama ini.

Saat kegiatan itu, Rudyanto tampak memberi motivasi kepada seluruh korban kebakaran, ia mengatakan bantuan yang diberikan adalah wujud dari kepedulian pemerintah daerah kepada korban yang terkena musibah kebakaran.

Rudyanto juga mengajak para korban untuk menjadikan musibah itu sebagai pelajaran agar kedepannya lebih berhati-hati sehingga hal serupa tidak kembali terulang.

“Apapun yang terjadi itu sudah menjadi suratan, semua tidak akan bisa kita kembalikan seperti sedia kala, yang perlu kita lakukan adalah mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi, apalagi musibah tersebut terjadi karena kelalaian kita sendiri,” Ingatkannya sembari katakana bahwa dibalik setiap musibah pasti ada hikmahnya./Adv/Am

Jakarta, detikriau.org — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Focus Group Disscussion (FGD) atau Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu, Kamis (5/4) siang.

Sebagaimana diketahui bahwa Apkasi memiliki Visi “Terwujudnya penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otda) yang luas, nyata, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI.” 

Tugas pokok Apkasi ialah memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan otda melalui peran advokasi, mediasi dan fadilitasi dengan lembaga pemerintah serta non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu fungsinya yaitu menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemda, serta mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapi persaingan di tingkat global.

Sebagai mitra pemerintah untuk mendorong promosi potensi daerah tersebut, maka digelar forum ini bertujuan untuk membentuk Aliansi Pemerintah Daerah Penghasil Sagu.

Tujuan khususnya bertumpu pada pengembangan sagu dengan cara mengembangkan tumpang sari sagu, itik, sapi, dan ikan, atau palawija/ hortikultura. Selain itu, membangun kapasitas kelembagaan kelompok tani berbasis sagu, memperluas industri gula cair sagu sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM), serta memperluas pelepasan varietas sagu lokal.

Bertempat di Sekretariat Apkasi, Gedung Sahid Sudirman Center lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta Pusat, forum tersebut dihadiri Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid, seluruh kepala daerah penghasil sagu, Prof Dr Ir HMH Bintoro MAgr selaku pembicara, dan para undangan. Bertindak sebagai moderator adalah Bupati Kepulauan Meranti.

Pada kesempatan itu, kehadiran Pjs Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Said Syarifuddin, didampingi Kepala Dinas Perkebunan Inhil Drs H Ediwan Sasby, Kepala Sub Bagian Pem Otda Hj Marini, serta Staf Bagian Pem Otda Nursila.

Dalam presentasinya, Prof Bintoro menjelaskan bahwa sagu berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Sagu punya potensi luar biasa yang harus dikembangkan ke seluruh Indonesia. Peluang pengembangan sagu itu di antaranya dengan melestarikan ekosistem gambut, trdapat di daerah pinggiran/ perbatasan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penghasilan tambahan melalui sistem tumpang sari berbasis sagu,” paparnya.

Menurutnya teknik tumpang sari memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat memberikan lapangan pekerjaan, pengelolaan kebun sagu yang intensif, sistem ijon pada kebun sagu masyarakat menurun, masyarakat perambah bakau menurun, serta turunnya tingkat pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Masalah pola tanam sagu selama ini adalah rendahnya pemeliharaan oleh petani, jadi dalam hal ini petani kita perlu mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang lebih baik,” terangnya.

Sementara itu Said Syarifuddin mendukung tujuan forum ini. Ia menilai bahwa untuk mengembangkan sagu dubutuhkan kerjasama seluruh daerah, mengingat para petani sagu masih belum mendapat perhatian. “Kami mendukung ini, karena perlu kekuatan bersama. Jika seluruh daerah sudah bersatu padu, maka potensi pengembangan sagu dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sagu di Inhil terdiri dari 2 jenis, yaitu berduri dan tidak berduri.

“Ke depannya kita berharap forum ini dapat memperjuangkan daerah-daerah penghasil sagu sehingga petani sagu dapat lebih sejahtera dan bisa menyatukan kekuatan agar sagu di Inhil dan di Indonesia akan menjadi perhatian semua pihak,” harapnya.

Namun sebaiknya, lanjut Said pengembangan sagu ini hendaknya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kebijakan nasional. Karena selama ini minat masyarakat mengkonsumsi sagu masih rendah.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan deklarasi dan penyusunan struktur kepengurusan Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (Fokus Kapasindo)./adv