“jika pada minggu ketiga bulan Juni 2018, alokasi dana desa tidak juga dimohonkan dan dicairkan oleh pihak desa, maka anggaran alokasi dana desa tersebut akan dikembalikan ke kas negara.”

Tembilahan, detikriau.org – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2018 di Aula Hotel Puri Cendana, Tembilahan, Kamis (24/5/2018) pagi.

Terlihat hadir pula, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumpah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat dan Kepala Desa se – Kabupaten Inhil.

Rakor DMIJ diagendakan berlangsung selama 1 hari dalam bentuk diskusi panel dengan diikuti oleh Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) serta Fasilitator se – Kabupaten Inhil.

Pjs Bupati Inhil, Rudyanto yang dimintai keterangan usai membuka Rakor mengatakan, kegiatan evaluasi dalam rakor merupakan langkah yang baik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di setiap kawasan perdesaan.

Selain itu, kegiatan Rakor, dikatakan Pjs Bupati Inhil, dapat pula menjadi sarana bagi para peserta rakor mengetahui peraturan, ketentuan teknis dan regulasi terkait lainnya dalam konteks pelaksanaan program DMIJ.

“Pada hari ini, masih ada peraturan yang ragu – ragu bisa menanyakan langsung dalam Rakor. Begitu pula dengan kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program dapat dicarikan solusinya dalam forum rapat ini,” tukasnya.

Pjs Bupati mengingatkan kepada pelaksana program DMIJ untuk secepatnya mengajukan berkas permohonan alokasi dana desa. Pesan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat banyak Desa yang belum mengajukan pencairan hingga memasuki triwulan ke – II (Kedua) tahun anggaran 2018 ini.

“Dari total Desa yang ada di Inhil, baru 108 Desa yang mengajukan pencairan dimana saat ini kita sudah memasuki triwulan ke-2. Apabila terlambat apa yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan masyarakat,” pungkas Pjs Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil, Yulizal  menjelaskan, keterlambatan pencairan alokasi dana Desa oleh beberapa Desa disebabkan karena adanya perubahan peraturan Padat Karya.

Kendati demikian, Yulizal menyebutkan, jika pada minggu ketiga bulan Juni 2018, alokasi dana desa tidak juga dimohonkan dan dicairkan oleh pihak desa, maka anggaran alokasi dana desa tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

“Pengembalian itu akan mengakibatkan tertundanya DAK dan DAU Kabupaten Inhil. Hal ini jangan sampai terjadi. Harus segera dimasukkan berkas permohonan pencairan dananya,” tandas Yulizal./adv

Tembilahan, detikriau.org – Pjs BUpati Inhil Rudyanto meminta peran serta masyrakat untuk memerangi teror. Jika melihat ada sesuatu hal yang mencurigakan, dimintaka untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

“Tetap waspada, seandainya ada hal ataupun gerak – gerik yang mencurigakan dari seseorang atau sekelompok orang maka segeralah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian,” pesan Pjs Bupati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah di Kantor Bupati Inhil pekan kemaren

Saat ini, menrut Rudyanto, Kabupaten Inhil masih dalam kondisi aman. Kendati demikian, biasanya aksi teror terjadi secara tiba – tiba sehingga mengharuskan seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada.

“Masyarakat diminta tenang, tidak menimbulkan isu yang bisa memicu ketakutan,” tukas Pjs Bupati.

Pjs Bupati mengaku juga telah menginstruksikan seluruh komponen aparatur negara untuk senantiasa mengawasi lingkungannya. Bahkan, instruksi tersebut telah disampaikan hingga pada tingkat RT dan RW.

Selanjutnya, atas serangkaian serangan teror yang memakan banyak korban jiwa belakangan ini, Pjs Bupati yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan belasungkawa dan mendoakan para korban yang tidak berdosa dapat diterima di sisi Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, manifestasi pernyataan sikap bersama Pemerintah Kabupaten Inhil dan Forkopimda yang menolak aksi teror juga dituangkan secara tertulis dan ditandatangani secara serentak dalam rapat kali itu yakni;

1. Pemerintah Kabupaten Inhil, Forkopimda, OPD terkait serta masyarakat Inhil turut berduka cita dan berbelasungkawa atas korban yang meninggal dunia dan korban yang luka – luka.
2. Mengutuk tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan yang terjadi di Mako Brimob, bom bunuh diri di Gereja – Gereja Surabaya dan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur.
3. Mengimbau kepada masyarakat Inhil untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya aksi terorisme di wilayah Inhil dan dapat menahan diri dari provokasi atas peristiwa yang telah terjadi.
4. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas kejadian ini dan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku sesuai peraturan yang berlaku.
5. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada sikap pemerintah untuk memberantas terorisme dengan menggunakan seluruh instrumen, baik hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan menggunakan seluruh kekuatannya, baik TNI, Polri maupun birokrasi serta dukungan masyarakat secara luas.
6. Meminta DPR RI agar segera mengesahkan Undang – Undang Anti Terorisme.
7. Mengimbau kepada media massa, baik elektronik, cetak dan sosial media lainnya untuk menyajikan berita mengenai kejadian ini secara proporsional dan tidak provokatif serta tidak menyebarkan berita hoax.

8. Meminta kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan seluruh masyarakat Inhil agar tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan menyebarkan foto maupun video korban bom kepada pihak lain dan tetap menjaga suasana aman, damai dan kondusif di Kabupaten Inhil./adv

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat Sementara (Pjs) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto mengunjungi Masjid  di dua Kecamatan berbeda, yakni Sungai Batang dan Reteh dalam rangka melaksanakan safari Ramadhan, Selasa (22/5/2018).

Ke-dua Masjid tersebut ialah, Masjid Besar An – Nur di Kecamatan Sungai Batang dan Masjid Al – Istiqomah di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Inhil, Rudyanto menyatakan, kunjungannya dalam rangka melaksanakan safari Ramadhan merupakan yang perdana dilakukan.

“Selain itu, tujuan dari kunjungan ini adalah juga untuk menjalin silahturrahmi dengan masyarakat, baik masyarakat Kecamatan Sungai Batang maupun Kecamatan Reteh,” ungkap Pjs Bupati.

Pada kunjungannya itu, Rudyanto mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama menjaga Kamtibmas, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Disela kunjungan, Pjs Bupati Inhil, Rudyanto menyerahkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Inhil untuk pembangunan Masjid Besar An – nur, Kecamatan Sungai batang dan Nasjjd Al – Istiqomah, Pulau Kijang, Kecamatan Reteh masing – masing sebesar Rp.190 juta dan Rp. 142.500 ribu

Sebelum beranjak pulang, Pjs Bupati Inhil, Rudyanto melakukan peninjauan ke Pasar Selasa, Pulau kijang, Kecamatan Reteh seraya menyapa dan berbincang ringan dengan para pedagang disana.

Terpantau hadir kala itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Inhil, HM Thaher, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Inhil dan Kabag Kesra Setda Kabupaten Inhil, H Arifin./Adv

Tembilahan, detikriau.org – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto membagikan takjil kepada masyarakat, Tembilahan, Senin (21/5/2018) sore.

Pembagian takjil yang digagas bersama Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony SIK, MH ini dilakukan disekitar kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tembilahan sembari menunggu waktu berbuka puasa.

“Bagus kegiatan ini dilaksanakan rutin, apalagi dalam hal berbagi. Ini juga patut dicontoh oleh Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat yang mempunyai rezeki lebih,” Ujar Rudyanto.

Dimulai pada pukul 17.00 WIB, takjil yang dibagikan dalam sekejap ludes karena langsung dikerumuni oleh masyarakat yang melintas di kawasan tersebut untuk mendapatkan pemberian takjil dari Pjs Bupati Inhil.

“Alhamdulillah, saya turun langsung kelapangan karena saya suka akan hal ini. Apalagi melihat raut wajah masyarakat yang senang mendapatkat takjil gratis,” ungkap Pjs Bupati.

Kegiatan ini juga dilakukan sebagai ajang silahturahmi dan tatap muka Pjs Bupati Inhil bersama masyarakat. Pjs Bupati berharap agar kegiatan seperti pembagian takjil dapat tepat sasaran.

“Artinya, tidak hanya sekedar berdiri dijalanan membagikan takjil, Akan tetapi langsung survei kelokasi-lokasi siapa saja yang berhak mendapatkan takjil gratis ini,” ujar Pjs Bupati menyarankan.

Dalam kesempatan itu, sesuai dengan surat edaran, Pjs Bupati Inhil juga mengimbau agar tempat hiburan malam seperti tempat karaoke dan permainan ketangkasan untuk ditutup selama Ramadhan.

“Untuk tempat warung makan sendiri agar bisa menyesuaikan waktu bukanya kemudian harus bisa menghargai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa,” tandas Pjs Bupati./adv/Ikhwan

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Said Syarifuddin memimpin Upacara Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke – 110 tahun 2018, Senin (21/5/2018) pagi.

Kegiatan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Harkitnas ke – 110 ini juga disejalankan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional dan diikuti oleh seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Inhil sebagai tamu undangan.

Upacara Bendera berlangsung hikmat dengan peserta Upacara yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara Kabupaten Inhil dan personel TNI/Polri.

Peringatan Harkitnas ke – 110 tahun 2018 ini mengangkat tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital”.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera, Sekda Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin yang membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara mengajak segenap masyarakat untuk lebih memaknai Hari Kebangkitan Nasional.

“Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2018, ini harus dimaknai dengan upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri,” tukas Sekda.

Sekda juga memandang perlu dilakukannya pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diletakkan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Era digital, dikatakan Sekda menuntut segenap komponen bangsa untuk tidak buang-buang waktu demi mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Momentum sekarang ini, imbuhnya, menuntut bangsa agar tidak buang-buang energi untuk bertikai dan lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan manusia.

“Menurut perhitungan para ahli, sekitar dua tahun lagi kita akan memasuki sebuah era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu bonus demografi. Bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non-produktif,” ungkap Sekda.

Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik yang dikemukakan Sekda, rentang masa ini akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10-13 tahun lagi. Pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 persen.

“Pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 persen. Proyeksi keuntungan bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi jika kita tak dapat memaksimalkannya. Usia produktif hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktivitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, Sekda mengatakan, agar keuntungan bonus demografi tidak sia – sia, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu mendorong dunia pendidikan, bekerja sama dengan industri dan bisnis, untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pendidikan vokasi.

“Jurusan-jurusan baru, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun juga di tingkat menengah, yang berkaitan dengan keahlian dan ilmu terapan, harus selalu diciptakan untuk memasok industri akan tenaga terampil yang siap kerja,” kata Sekda.

Lebih lanjut, “generasi bonus demografi” yang kebetulan juga beririsan dengan “generasi millenial”, dijelaskan Sekda, pada saat yang sama, juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama.

“Teknologi digital akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukkannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” papar Sekda.

Sekda menyampaikan, Indonesia mencatat bahwa tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukkan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya. Internet, media sosial, situs web, layanan multimedia aplikasi ponsel, dijadikan ladang baru buat berkarya, dan pasar yang menjanjikan bagi kreativitas. Banyak kreator konten dan pengembang aplikasi Indonesia yang mendunia, mendapatkan apresiasi baik material maupun non-material.

“Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah-belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya. Tidak ada satu pihak yang tanggung jawabnya lebih besar daripada yang lain untuk hal ini,” jelas Sekda.

Dulu bangsa Indonesia, kata Sekda, dengan keterbatasan akses pengetahuan dan informasi, dengan keterbatasan teknologi untuk berkomunikasi, berhimpun dan menyatukan pikiran untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa. Seharusnya sekarang, bangsa Indonesia juga bisa bersama – sama, menjaga dunia yang serba digital agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti, yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus bangsa./adv