Tembilahan, detikriau.org — Olah produk turunan kelapa dan mengembangkan kopra putih, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan instruksikan satuan kerja (Satker) terkait mendirikan industri berskala rumah tangga (Home Industry).

Menurut Bupati, keberadaan industri skala rumah tangga akan berperan vital mengatasi fluktuasi harga kelapa.

Sebab kata Bupati, permintaan terhadap komoditas kelapa diyakini juga akan meningkat seiring lahirnya sentra – sentra produksi baru. Kelebihan penawaran yang saat ini menimbulkan masalah baru bagi sektor perkebunan kelapa Inhil akan terakomodir oleh kebutuhan industri rumah tangga tersebut.

“Saat ini, Inhil sudah mulai ada kerajinan tangan oleh TP PKK. Air kelapa yang biasanya dibuang kini sudah diolah menjadi Nata de Coco oleh PKK, seperti di Kecamatan Kempas,” ungkap Bupati dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (25/6/2018) siang.

Selain kerajinan tangan dan Nata de Coco, Bupati mengatakan, arang karbon juga merupakan komoditas potensial yang juga laku di pasaran, sudah tentu memberikan nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kelapa bulat atau kelapa jambul.

“Industri pengolahan skala rumah tangga ini, jika dikembangkan secara konsisten dalam skala masif, bukan tidak mungkin kita tidak lagi mengekspor kelapa, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi,” tukas Bupati penuh keyakinan.

Dengan begitu, kata Bupati, harga kelapa yang dijual oleh masyarakat petani tentunya akan jauh diatas level harga kelapa saat ini. ” Tidak lagi Rp 3600, tapi bisa mencapai Rp 5000 sampai Rp 6000 per butir,” papar Bupati.

Kepada satuan kerja terkait, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta Bupati, untuk segera menindaklanjuti gagasan tersebut. “Segera realisasikan, alokasikan sejumlah dana pada tahun anggaran 2019 ini,” tandas Bupati./adv

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin meminta masyarakat untuk tidak memilih Golongan Putih (Golput) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Kamis (21/6/2018) kemaren.

“Pilkada 27 Juni nanti, mari kita beramai-ramai menuju ke TPS, jangan sampai tidak memilih. Gunakanlah hak pilih masing-masing,” katanya.

Ia juga sangat berharap pelaksanaan Pilkada nantinya bisa berlangsung dengan lancar dan damai.

“Sebisa mungkin harus terlaksana dengan damai. Apalagi, ini menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan demi kemajuan daerah Kabupaten Inhil,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil./adv/mirwan

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyebutkan, pasokan melimpah yang berasal dari Filipina menjadi faktor eksternal yang menghambat ekspor kelapa Inhil, Senin (25/6/2018) siang.

Pernyataan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan tersebut muncul menyusul fenomena anjloknya harga kelapa belakangan ini.

Bupati mengatakan, pangsa pasar ekspor kelapa Inhil, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand telah berhasil ‘direbut’ oleh negara tetangga Filipina. Kelapa Filipina di pasar dunia juga dikenal sebagai kelapa dengan kualitas standar.

“Hal ini lah yang membuat kita kalah dalam persaingan pasokan kelapa ke luar negeri. Padahal sejak 2013, ekspor kelapa Inhil ke negara – negara jiran, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand begitu tinggi. Sekarang permintaan itu malah turun drastis,” jelas Bupati dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Inhil membahas stabilitas harga kelapa, Tembilahan.

Lebih lanjut, Bupati mengisahkan, 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2013, kawasan perkebunan di Filipina diterpa bencana angin bahorok yang meluluhlantakkan ribuan hektare pohon kelapa disana,” pungkas Bupati mengawali ceritanya.

Pasca bencana itu, produksi kelapa Filipina merosot tajam. Ini membuat kelapa Inhil mendapatkan pangsanya di negara tetangga.

Bupati melanjutkan, tidak berapa lama setelah bencana yang menimpa kawasan perkebunan kelapa Filipina, masyarakat petani disana melakukan replanting atau penanaman kembali.

“Sekarang, replanting itu telah menghasilkan, kelapa – kelapa di Filipina telah memasuki usia produktif dan menghasilkan kelapa – kelapa dengan kualitas standar sehingga pangsa pasar yang sempat dikuasai Inhil kembali direbut,” ujar Bupati.

Minimnya permintaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya penawaran. Bupati yang mengaku pernah berdialog dengan direksi PT Pulau Sambu Guntung (PSG) mengatakan, bahwa saat ini pasokan perusahaan industri pengolahan kelapa itu sudah melampaui batas kebutuhan.

“Saat Saya tanyai pihak perusahan mengatakan membutuhkan pasokan 2 juta butir kelapa per harinya. 3 tahun lalu mereka hanya dapat pasokan sekitar 800 ribu per hari. Sekarang, PSG mendapat penawaran sebesar 5 juta butir per harinya. Tentu over kapasitas. Ini juga menjadi masalah,” jelas Bupati.

Kelebihan penawaran komoditas kelapa ini kerap kali menimbulkan problem baru. Bupati menuturkan, dengan begitu banyaknya penawaran, kapal – kapal pengangkut kelapa terpaksa mengantre untuk membongkar kelapa yang dibawa.

“Karena mengantre terlalu lama, banyak kejadian kelapa yang berada pada tumpukan bawah itu menjadj busuk dan bertunas. Akhirnya, kerugianlah yang kembali dirasakan masyarakat petani,” akhiri Bupati./adv

“PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Batallkan Rencana Ikuti Rapat”

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kaum petani kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

Rapat yang ditaja Pemerintah Kabupaten Inhil ini diagendakan akan menghadirkan 2 Perusahaan Besar industri pengolahan kelapa di Kabupaten Inhil, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa.

Namun sayangnya, saat rapat akan dimulai 2 perusahaan tersebut membatalkan rencana kedatangannya. Padahal, Bupati Inhil beserta jajaran telah mempersiapkan pertanyaan terkait anjloknya harga kelapa beberapa waktu belakangan.

Dalam keadaan kecewa, Bupati Inhil menuturkan, selain pertanyaan ihwal penyebab turunnya harga kelapa, Dia juga ingin meminta solusi untuk mendongkrak harga kelapa menuju level normal.

“Ini masalah serius (Masalah Kelapa, red) karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana sekitar 70 persen masyarakat petani Inhil bergantung pada komoditas kelapa,” tukas Bupati dihadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, para Kepala OPD dan Camat se – Kabupaten Inhil yang turut hadir kala itu.

Beberapa bulan belakangan, diketahui harga kelapa Inhil merosot tajam dari yang sebelumnya berkisar diantara Rp 1800 – Rp 2000 hingga menembus harga dengan kisaran Rp 800 – Rp 1000.

“Keluhan masyarakat petani sudah begitu banyak yang sampai kepada Saya. Saya merasakan betul keluh kesah para petani ini. Masyarakat Petani kita meminta adanya kebijakan menaikkan harga kelapa,” ungkap Bupati.

Kebijakan menaikkan harga kelapa, dikatakan Bupati, mustahil dilakukan. Harga kelapa ditentukan melalui mekanisme pasar yang tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran.

Kendati begitu, Bupati Inhil berasumsi, anjloknya harga kelapa merupakan imbas hasil keberhasilan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam hal perbaikan kebun kelapa rakyat.

“Kebun kelapa yang sudah baik, otomatis produksinya meningkat. Mengacu pada hukum permintaan dan penawaran, dengan membaiknya lahan perkebunan kelapa maka jumlah komoditas kelapa yang ditawarkan otomatis juga semakin banyak. Hal itulah yang membuat harga kelapa terjun bebas,” kata Bupati

Berbicara tentang lahan perkebunan kelapa dan jumlah penawaran komoditas kelapa yang meningkat, Bupati mengatakan, kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat.

Bukanlah suatu hal yang mengherankan jika sektor hulu perkebunan kelapa Inhil semakin tahun semakin membaik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sejak era Bupati, HM Wardan.

Penerapan sistem, normalisasi parit, pembangunan tanggul dan pembuatan pintu klep merupakan sebahagian kecil sentuhan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dilakukan.

“Berkat semua upaya itu, perkebunan kelapa kita yang dulu gersang, kini sudah mulai tumbuh subur. Daun – daun kelapanya lebat dengan buah kelapa yang melimpah hanya pada satu pokok pohon kelapa,” pungkas Bupati.

Meski begitu, adagium satir ‘tak ada gading yang tak retak’ berlaku pada sektor perkebunan kelapa Inhil. Perbaikan di hulu sektor perkebunan kelapa tidak dibarengi dengan perbaikan harga kelapa. Hulu sektor yang kini telah cukup baik ternyata berdampak buruk terhadap stabilitas harga kelapa.

“2 sampai 3 tahun lalu mungkin harga jual kelapa kita mahal. Berbeda dengan hari ini yang anjlok. Namun, perlu diketahui jumlah kelapa kita kian tahun kian banyak, profuktifitas kita semakin meningkat, jumlah komoditas kelapa meningkat, inilah babak baru problematika sektor perkebunan kelapa kita,” tukas Bupati.

Selanjutnya, kembali ke persoalan absennya 2 perusahaan besar, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Inhil, Bupati Inhil, HM Wardan berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan itu pada rapat selanjutnya dalam waktu dekat./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin Upacara Pencanangan Penguatan Muatan Lokal Budaya Melayu di Provinsi Riau, Senin (25/6/2018) pagi.

Pasca cuti lebaran, HM Wardan kembali menjalani aktifitasnya selaku Bupati Aktif Kabupaten Inhil. Kegiatan perdana yang dilaksanakannya ialah memimpin Upacara yang bertujuan untuk memperkuat muatan lokal budaya melayu dalam suatu kebersamaan pada semua aktifitas Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, wujud keberadaan budaya melayu telah memiliki dasar yang kuat sebagaimana termaktub dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam berbagai Undang – undang yang berkaitan dengan kebudayaan.

“Keberadaan Budaya Melayu juga diperkuat dengan merujuk pada Undang – undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,” jelas Bupati di lapangan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Lebih dalam lagi, dikatakan Bupati, bagi Provinsi Riau, eksistensi kebudayaan tempatan seperti budaya melayu, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001.

“Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Visi daerah ini adalah menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara pada tahun 2020,” papar Bupati.

Visi Riau tahun 2020, dijelaskan Bupati, berdasarkan pada suatu kenyataan yang pernah wujud. Visi tersebut memperlihatkan suatu sikap optimis, percaya diri setelah melihat ke belakang dan menatap ke muka.

“Sikap itu sudah merupakan modal bedar untuk meraih masa depan yang gemilang dengan latar belakang berbagai kegemilangan pula,” kata Bupati.

Pencanangan penguatan, dituturkan Bupati, dapat dimaknai sebagai suatu konsensus bersama untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibangun itu.

“Kita telah awali dengan berbagai pengumuman dengan bahasa melayu riau di bandara Sultan Syarif Kasyim II (Dua). Kelak disusul dengan tempat – tempat umum lainnya, seperti Terminal, Mal, Hotel – Hotel. Tidak ketinggaln pula ruang – ruang iklan terbuka yang harus diisi dengan ungkapan – ungkapan Melayu Riau,” tutur Bupati.

Pencangan penguatan Budaya Melayu Riau, diungkapkan Bupati akan berlanjut pula hingga ke seluruh jenjang pendidikan. Bagi sekolah, sudah dipersiapkan buku referensi pegangan guru budaya Melayu Riau sehingga bahan ajar tidak lagi susah diperoleh.

“Meskipun Guru, tetap harus mengembangkan kreatifitasnya dengan melihat kondisi masing – masing Kabupaten Kota. Jam mengajar guru budaya Melayu Riau, dapat diberlakukan sebagai jam kerja dan berdampak positif terhadap sertifikasi guru,” tegas Bupati.

Bupati menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan penguatan budaya lokal Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Inhil. Tetapi, apa yang sudah dimiliki diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya demi mencapai keinginan bersama untuk kebaikan daerah.

Tampak hadir dalam Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, pejabat eselon 2, 3 dan 4 serta para staf dan tenaga honorer lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./adv

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengakui kehadiran Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Inhil, Rudyanto telah mewarnai jalannya Pemerintahan dan Pembangunan.

Hal ini diungkapkan Sekda Inhil, H Said Syarifuddin menyusul penyampaian kata perpisahan oleh Pjs Bupati Inhil, Rudyanto pada malam resepsi yang diselenggarakan dalam rangka syukuran Milad ke – 53 tahun 2018 Kabupaten Inhil, Jum’at (22/6/2018) malam kemaren

Selama bertugas, Sekda menilai Pjs Bupati telah benar – benar menjalankan amanah sebagai Kepala Daerah sementara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, terutama dalam hal pengenalan wilayah.

“Walaupun hanya 4 bulan 9 hari, Pjs Bupati telah menelusuri hampir seluruh daerah di Kabupaten Inhil, telah mengunjungi hampir seluruh kawasan di Kabupaten Inhil, mulai dari dusun, Desa, Kelurahan dan Kota,” ungkap Sekda.

Di sisi Pemerintahan Daerah, Pjs Bupati juga telah berkoordinasi secara intensif dengan segenap anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Inhil, khususnya dalam rangka persiapan Pilkada Serentak pada 27 Juni mendatang.

Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan, dikatakan Sekda juga telah dilakukan. Terobosan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil juga tidak luput dari perhatian.

“Bagaimana tidak Saya katakan seperti itu, kapan pernah PNS menerima THR sebesar gaji satu bulan plus tunjangan kinerja?. Ini baru bisa tercapai atas persetujuan Beliau (Pjs Bupati, red),” tutur Sekda yang melontarkan pertanyaan retoris kepada ratusan hadirin.

Selain kinerja positif yang ditunjukkan selama menjabat, Sekda mengatakan, Pjs Bupati Inhil, Rudyanto juga merupakan sosok yang tegas dan disiplin. Ketegasan dan kedisplinan Pjs Bupati, imbuh Sekda, kerap menyasar para jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Tak jarang Kepala OPD yang diberikan syrat teguran dari Pjs Bupati karena tindakan indispliner atau dianggap tidak disiplin. Surat teguran, peringatan yang didapat, tentunya akan menjadi dasar perbaikan bagi kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil kedepan,” jelas Sekda.

Terakhir, Sekda mengucapkan terima kasih kepada Pjs Bupati atas dedikasi dan kontribusinya bagi kemajuan daerah Kabupaten Inhil dalam masa yang relatif singkat.

“Saya selaku Sekretaris Daerah, atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil dan Saya selaku individu memohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan yang diperbuat selama Bapak Pjs Bupati menjabat di daerah kami,” tandas Sekda./adv