Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menggelar press conference dengan sejumlah insan pers di kediaman dinasnya, Jalan Kesehatan Nomor 1, Tembilahan, Kamis (28/6/2018) siang.

Di ruang pertemuan Kediaman Dinas itu, Bupati Inhil memberikan ruang sebebas – bebasnya bagi seluruh Insan Pers yang hadir untuk memberikan pertanyaan seputar kinerja Pemerintah Kabupaten Inhil maupun Pilkada Serentak yang baru saja usai diselenggarakan.

“Saya mohon maaf kalau sekiranya belakangan ini jarang sekali bertemu dan mengobrol dengan rekan – rekan wartawan. Pertemuan ini tentunya diadakan untuk menjaga tali silahturrahmi dan kemitraan antara Pemkab Inhil dengan rekan – rekan pers,” ungkapnya diawal pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada segenap insan pers yang telah bersedia bekerja mempublikasikan setiap kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Tanpa bantuan rekan – rekan pers, berat rasanya kami Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menggapai pembangunan yang menyentuh seluruh elemen masyarakat. Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih,” Imbuh Bupati.

Tidak menunggu lama, Bupati pun membuka sesi tanya – jawab bagi para wartawan yang hadir kala itu. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan oleh wartawan. Pertanyaan tersebut berkutat pada persoalan kelapa, infrastruktur, pariwisata dan penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Satu demi satu, pertanyaan dari para wartawan pun dijawab oleh Bupati Inhil, HM Wardan. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam sejak pukul 11.00 WIB tersebut, diakhiri dengan dokumentasi foto dan makan bersama.

Turut Hadir dalam press conference, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik, HM Thaher dan Kepala Bidang P4KSDKI, Trio Beni Putra serta sejumlah pejabat eselon 2 Pemerintah Kabupaten Inhil./ADV

Tembilahan, detikriau.org – Partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir diprediksi mencapai angka 70 persen.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil HM Wardan saat teleconference dengan Wakil Gubernur Riau di Sekretariat Desk Pilkada, Aula pertemuan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, rabu (27/6/2018)

“Antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Ada beberapa TPS yang ditinjau, angka partisipasi berkisar antara 70 sampai 80 persen. Jika dirata – ratakan, maka diperkirakan partisipasi pemilih Inhil mencapai 70 persen secara keseluruhan,” papar Bupati

Untuk proses tahapan pemungutan suara, Bupati mengatakan, tidak ditemukan adanya kendala berarti. Kondisi hingga hari pemungutan suara aman dan terkendali.

“Alhamdulillah baik, lancar dan terkendali. Sampai saat ini belum ada laporan atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi,” Akhiri Bupati./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mendampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang Dan Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Sonny Aprianto yang berkunjung untuk meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS, Rabu (27/6/2018) pagi.

Beberapa TPS yang dilakukan peninjauan adalah TPS 049 Jalan Batang Tuaka, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan TPS 015 Jalan Lingkar 2, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan.

Dari hasil tinjauan bersama Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima, Bupati mengaku tidak ditemukan hal – hal yang melanggar peraturan, proses pemungutan suara berlangsung lancar.

“Kita tidak menemukan hal – hal yang melanggar hukum, kendala dan masalah lainnya dalam proses pemungutan suara. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam situasi yang kondusif,” ujar Bupati seusai mengantar kepulangan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima.

Bupati berharap, proses pemungutan suara yang berlangsung lancar dalam situasi yang kondusif sebagaimana hasil tinjauan bersama Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima dapat terus dipertahankan.

“Mudah – mudahan kita bisa merasakan situasi yang kondusif ini sampai akhir. Silakan gunakan hak pilih anda. Setelah pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB, tahapan Pilkada akan dilanjutkan dengan penghitungan suara,” kata Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput dalam perhelatan Pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ini.

Untuk diketahui, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima tiba pada pukul 9.30 WIB dan mendarat di helipad Kantor Bupati Inhil. Kedatangan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima tidak berlangsung lama, hanya berkisar satu jam.

Setelah melakukan peninjauan ke 2 TPS di kawasan Tembilahan tersebut, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima pun segera beranjak pulang pada pukul 10.30 WIB.

Selain Bupati Inhil, HN Wardan, tampak pula Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan beberapa pejabat eselon 2 dan 3 yang turut menyambut dan nendampingi Kapolda Riau bersama Danrem 031/Wirabima serta rombongan./adv

“Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius”

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, Said Syarifuddin sebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil suka “ngeles”. Dinas yang dikomandoi Tengku Juhardi ini dinilainya tidak fokus kawal program prioritas Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati HM Wardan.

Kritikan keras ini dilontarkan Sekda disela rapat koordinasi bahas stabilitas harga kelapa di kantor Bupati Inhil, senin (25/6/2018) kemaren

“Tolong dinas terkait hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati, kenapa masih lambat juga,” Semprot Sekda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata Sekda, selama ini selalu saja ‘ngeles’. Seperti salahsatunya ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selama ini selalu saja mengelak dengan alasan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Bappeda ngelak terus, alasan RTRW. Kalau ngelak terus, ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai,” kata Said.

Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda kata Sekda semestinya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

“Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak,” tegas Said kembali.

Tidak Hanya Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam rapat itu juga tak luput dari ‘semprotan’ Sekdakab. Sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksi mereka juga dinilai lambat prosesnya.

“Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati,” perintah Sekda.

Sebagaimana diketahui, petani kelapa Inhil yang merupakan 70 persen lebih dari total seluruh masyarakat Inhil, saat ini memang sedang menghadapi masa sulitnya. Harga kelapa saat ini terjun bebas mencapai kisaran Rp600,- sampai Rp800,-. Padahal sebelumnya berada di harga rata-rata Rp2.200,-.

Upaya menjaga stabilitas harga kelapa ini sendiri, sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan HM Wardan akhir 2013 lalu. Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Wardan awal tahun 2018 lalu. Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.

Tapi seiring dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), awal Februari lalu Bupati Wardan pun cuti mengikuti masa kampanyenya untuk mencalon kembali. Dari sinilah, ketika masuk di hari pertama setelah cuti kemarin Bupati Wardan langsung mengadakan rapat untuk melanjutkan kembali kerja yang sempat tertinggal kemarin. Seperti dikatakannya, hal ini sebagai komitmennya untuk mengangkat para petani kelapa Inhil./red

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berjalan kondusif, lancar dan aman.

Bukan tanpa alasan, harapan Bupati Inhil tersebut disampaikan setelah melihat Polri bersama TNI yang berupaya maksimal dengan mengerahkan banyak petugas pengamanan sampai ke pelosok – pelosok daerah di Kabupaten Inhil.

“Saya selaku Bupati menyambut baik rapat koordinasi pengamanan yang diadakan. Tentunya rapat ini dilaksanakan untuk menyikapi situasi terkini penyelenggaraan Pilkada Serentak,” ujar Bupati Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan Pilkada Serentak tahun 2018, Selasa (26/6/2018) pagi di Mapolres Inhil, Tembilahan.

Selanjutnya, menanggapi isu pemilih yang tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap, Bupati berkomentar hal itu dapat diatasi dengan para Pemilih memilih menggunakan KTP Elektronik.

“Jam 12.00 atau satu jam sebelum TPS tutup, para pemilih yang tidak masuk DPT dapat memberikan suaranya menggunakan KTP. Datang saja ke TPS,” ungkap Bupati.

Bupati juga berpesan kepada KPUD Inhil selaku penyelenggara Pilkada agar dapat mengantisipasi kerawanan ledakan pemilih akibat persoalan Pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT ini.

“Saya yakin dan percaya, para petugas KPUD dapat menjalankan kewajibannya dengan profesional. Kalau ada pihak maupun oknum yang melanggar atau tidak sesuai aturan, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bupati.

Terakhir, Bupati juga mengaku, telah menerbitkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 27 Juni.

Turut hadir mengikuti Rapat, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, Dandim 0314/Inhil diwakili oleh Pasi Ops Kapten Inf Tarmizi, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Susilo, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Komisioner KPU Kab. Inhil M. Dong, Ketua Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir Andang Yudiantoro dan Wakapolres Inhil Kompol Afrizal Asri./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memerintahkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk menjadwalkan ulang pertemuan dengan Perusahaan Besar pengolah Kelapa guna membahas solusi anjloknya harga kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

Penjadwalan ulang dilakukan menyusul ketidakhadiran 2 Perusahaan Besar pengolah kelapa, PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa yang diundang dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Aula Kantor Bupati Inhil, Tembilahan.

Instruksi tegas dari Bupati Inhil, HM Wardan, spesifik ditujukan pada Bagian Perekonomian dan SDA serta Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil.

“Pak Wanhar, Pak Yun (Kabag Perekenomian dan Adm Pemerintahan, red) segera jadwalkan ulang pertemuan. Saya tak mau begini. Semuanya harus hadir, sehingga permasalahannnya dapat diketahui dengan pasti,” kata Bupati.

Bahkan, Bupati juga meminta bawahannya iti untuk tidak hanya mengundang perusahaan – perusahaan pengolah kelapa skala besar saja, melainkan juga turut menghadirkan para pengumpul atau toke kelapa.

“Ini agar masalah yang dihadapi para petani kita saat ini dapat kita ketahui dengan jelas. Sehingga kita bisa membuat kebijakan terbaik bagi solusinya,” perintah Bupati.

Sebagai informasi, sejak medio Februari harga kelapa memang terus merosot. Jatuhnya harga pun tidak main-main. Jika awal Februari lalu masih berada di level Rp 2.200,-, saat ini bahkan mencapai kisaran Rp800,- sampai Rp600,-. Hal ini tentu membuat masyarakat Inhil menjerit. Apalagi kelapa merupakan sumber kehidupan lebih dari 70 persen masyarakat Inhil.

Bukan hanya penjadwalan ulang pertemuan, pada rapat yang didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin kala itu, Bupati Inhil, HM Wardan juga memerintahkan agar pada perencanaan kerja strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Inhil 2019 yang akan mulai dibahas bulan depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil (Bappeda) dapat menyantumkan program – program penunjang peningkatan komoditas kelapa sebagai prioritas.

“Tolong Bappeda jangan main-main ini. Bupati sejak dahulu sudah perintahkan fokus masalah ini, ngapa tak juga fokus. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kedepan tak serius, ini menyangkut masyarakat kita. Jadi Bappeda tolong dihitung betul!,” tegas Said Syarifuddin yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhil./adv