Sekda Inhil : 2013, PNS Harus Mampu Lebih Disiplin

Sekdakab Inhil, H. Alimuddin RM
Sekdakab Inhil, H. Alimuddin RM

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekdakab) Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM, menghimbau seluruh aparatur di jajarannya, di Tahun 2013 ini agar lebih mampu untuk meningkatkan kedisiplinan.

Pernyataan ini disampaikanya saat memimpin apel pagi dihalaman kantor Bupati Inhil, dua hari silam. Menurut Sekda, disiplin dan loyal litas PNS dapat meningkatkan profesional serta akan menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini penting, karena PNS sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan prima dan maksimal.

“Jika disiplin sudah kita mulai, maka seluruh kegiatan maupun program yang akan kita laksanakan pada 2013, Insya Allah dapat kita laksanakan dengan baik,”katanya.

Tujuanya, ditambahkan Sekda agar segala bentuk pelayanan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dapat diberikan dengan lebih maksmimal dan sesuai harapan bersama. “Kita minta para asisten melakukan pengawasan. Kalau masih ada mereka yang melanggar kedisiplinan tanpa alasan jelas maka sanksinya akan diberikan tindakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,”tegas Sekdakab. (dro/*1)




meski disematkan Predikat Kabupaten Termiskin, Pertumbuhan Ekonomi Inhil Ungguli Provinsi dan Pusat

Bupati Inhil, DR. H. Indra Muchlis Adnan
Bupati Inhil, DR. H. Indra Muchlis Adnan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meskipun disandangkan dengan predikat Kabupaten termiskin di Riau tidaklah menjadikan sebuah penghalang bagi Kab Inhil untuk tetap melakukan pembangunan. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan kemaren di Tembilahan. Menurut Bupati, hari ini fakta menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi kab inhil tumbuh dengan pesat.

‘’Sebutan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap menjalankan berbagai program dan kita berhasil. Dengan pertumbuhan ekonomi diatas 8 persen, artinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhil jauh melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi bahkan pusat,”Ujar Bupati.

Kehadiran beberapa Bank swasta, seperti BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Panin serta beberapa Bank swasta lainnya yang sedang melakukan pengurusan perizinan juga memberikan indikasi tingginya perputaran uang di inhil.

Dengan semua itu, diyakini Bupati, jika dilakukan survey ulang, Inhil telah jauh mengubah predikat termiskin yang selama ini disematkan.

“Perbankan kini terus tumbuh. Tidak usah dihitung Bank pemerintah yang memang sudah lama berdiri. Maraknya pertumbuhan  bank swasta tentu saja sudah berdasarkan kajian serius perihal adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menjanjikan keuntungan” ungkap Bupati.

Tingginya pertumbuhan ekonomi itu, disebut bupati juga sebagai hasil usaha keras yang telah dilakukan Pemkab Inhil. Memberdayakan desa, memangkas birokrasi perizinan, membuka isolasi daerah serta program strategis lainnya tetap menjadi prioritas sembari tetap menjaga agar daerah ini senantiasa kondusif.

Infrastruktur pembuka isolasi yang sudah terbangun membuat aliran barang dan jasa di daerah ini tidak lagi terhambat. Kendati belum seluruh daerah bebas isolasi, saat ini mayoritas desa telah memiliki sarana fisik dan non fisik yang menunjang warga dalam memasarkan hasil buminya. Kondisi itu menurut Indra Muchlis Adnan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.(dro/*1)




BPMPD Terapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur.
Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Penerapan sistim aplikasi pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dinilai sebagai salah satu upaya keseriusan pemerintah Kabupaten Inhil untuk bebas dari kasus korupsi. Sistim tersebut dinilai efektif dan ampuh mencegah terjadinya penyelahgunaan anggaran dan dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan.

Setelah diadakanya pelatihan penggunaan sistim aplikasi kepada seluruh sekretaris desa se-Kabupaten Inhil beberapa waktu lalu, diharapkan perangkat Desa dapat menciptakan sistim keuangan yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Target kita 2013 ini semua Desa sudah bisa menerapkan sistim ini, sehingga pengelolan anggaran Desa kita bisa menciptakan pembangunan yang bersih, transparan dan dapat untuk dipertanggung jawabkan,” jelas kepala BPMPD Kabupaten Inhil Edy Syafwannur baru baru ini.

Edy Syafwannur juga mengatakan, meski telah memiliki sistim yang baik dalam melawan tindak pidana korupsi, pengawasan dari pihak terkait tetap akan diperlukan sebagai control jalanya program pemerintah daerah dalam melawan kasus korupsi khususnya di Kabupaten Inhil.

“Pengawasan tetap akan kita lakukan, dengan prosedur dan hukum yang berlaku setiap tindak pidana harus mendapatkan sanksi, khususnya untuk pidana korupsi yang merugikan dan mensengsarakan masyarakat,” jelasnya.

Sistim ini juga diharapkan mampu untuk menunjang sistim pemerintahan desa dan menjadikan Desa –Desa yang ada memiliki pemerintahan yang matang untuk bersaing dengan setiap Desa yang ada. Pihak Desa juga diminta untuk dapat berinovasi dan kreatif dalam menciptakan sistim pemerintahan yang baru guna menjadikan Desanya menjadi Desa yang mandiri dan memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan Desa itu sendiri.

Sebagai bagian dari daerah, Desa juga harus dapat unjuk gigi dalam melaksanakan pembangungan, menjadi desa yang kreatif dan inovatif. Desa juga harus dapat memandirikan dirinya sendiri. Memiliki pendapatan sendiri dan melakukan pembangunan untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa itu sendiri,” harapnya.(dro/**)




Maksimalkan Pelayanan, Bupati Pinta Pimpinan Satker Terapkan Prinsip Pendelegasian.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir menginstruksikan kepada semua pimpinan Satker untuk berusaha menerapkan prinsip pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam tugas sehari-hari.  Selain sebagai upaya mematangkan bawahan juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, untuk hal tertentu yang sifatnya prinsip tetap dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan. Diharapkan tidak terjadi keluhan manakala pejabat yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.

Pada satu sisi, Bupati juga meminta kepada semua pimpinan Satker agar teliti terhadap seluruh berkas yang masuk ke mejanya. Tidak langsung membubuhkan tanda tangan tanpa dipelajari terlebih dahulu. Tujuannya supaya keputusan yang diambil tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan.

“Janganlah sampai lalai, kalau hal yang sifatnya perlu pertimbangan, harus berkonsultasi terlebih dahulu. Kita ingin semua keputusan tidak bertentangan dengan hal apapun” Kata Bupati baru-baru ini di Tembilahan.

Bagi bawahan yang mendapat delegasi wewenang, selayaknya berusaha maksimal melaksanakan dan tidak berupaya mengambil keuntungan pribadi. Pasalnya tidak jarang, ada oknum bawahan yang sengaja mengambil kesempatan demi mencapai tujuan pribadi. Terhadap hal semacam itulah unsur pimpinan harus tanggap.

Semua tahapan birokrasi yang sudah ditetapkan oleh aturan mesti dilaksanakan. Hanya saja, kata Indra Muchlis Adnan sangat dilarang upaya memperlambat pelayanan karena tidak adanya pendelegasian wewenang.

“Kalau misalnya Bupati, saat berhalangan, kan masih ada Wakil Bupati yang menjalankan tugas. Begitu juga dengan instansi lain. Jangan misalnya karena tidak ada Kepala Dinas lalu pelayanan tidak jalan sama sekali” ungkap Bupati.

Begitu juga  perizinan, apabila memang masih ada yang bisa didelegasikan pengurusannya pada Unit Pelayanan Terpadu disarankan untuk dilimpahkan pada instansi dimaksud. Indra Muchlis Adnan menyebut sudah semestinya warga berhak mendapatkan pelayanan maksimal sesuai dengan tuntutan perkembangan terkini.(dro/**)




Tahun Ini Disdik Fokus Benahi Bangunan Sekolah

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mendukung program wajib belajar, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tahun 2013 fokus membenahi masalah fisik sekolah.

 

Walaupun dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Inhil, H Fauzar, pihaknya rutin melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, namun kali ini semuanya lebih dimaksimalkan.

 

“Kita fokus membenahi masalah fisik sekolah. Namun kita tetap menjalankan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat,”ungkap mantan Kepala Bappeda Inhil ini, beberapa waktu lalu.

 

Dia menjelaskan tingkat kerusakan pada bidang dan unit sekolah cukup bervariasi. Mulai dari sarana fisik bangunan hingga mobiler. Dimana biasanya tingkat kerusakanya secara persentase berkisar hingga 15 persen.

 

Beberpa faktor alasan bangunan sekolah di Inhil yang gampang rusak, lebih dipengaruhi oleh kondisi alam serta sebagian besar bangunan sekolah terbuat dari bahan semi permanent.

 

”Bisa dilihat,  alam salah satu penyebab bangunan sekolah kita cepat lapuk,” jelasnya.

 

Untuk dilakukan perbaikan sekolah secara menyeluruh diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Dengan keterbatasan APBD Inhil, pemkab juga tetap berupaya menarik dana luar salah satu contohnya adalah dana blogrent pusat. Ini terbukti pada tahun 2012 kemarin sekitar  400 unit rehab ruang belajar mampu diperoleh Inhil.

 

“Mulai dari APBN Murni hingga APBN-P tahun 2012, kita sudah mendapat bantuan sebanyak 400 unit rehab ruang kelas belajar. Fakta ini menunjukan bahwa pemerintah sangat komit dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap pelosok daerah.”Pungkas Fauzar.(*1)




BUPATI: Hanya Sekitar 20 Persen Desa yang Belum Miliki Bidan

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Dari 236 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini hanya sekitar  dua puluh persennya yang belum memiliki tenaga bidan desa. Peningkatan tenaga bidan dengan pesat ini tercipta sejak adanya Akademi Kebidanan Husada Gemilang yang didirikan oleh Pemkab Inhil.

“Kini, paling  hanya sekitar dua puluh persen desa kita yang belum memiliki tenaga bidan. Ke depan kita terus memacu supaya seluruh desa dapat memiliki tenaga medis tersebut” tukas Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan SH akhir pekan kemaren di tembilahan.

Kondisi itu berbanding terbalik pada sembilan tahun silam, dimana hanya ada beberapa desa yang memiliki tenaga bidan. Akibatnya, pertolongan terhadap kalangan ibu yang melahirkan juga sulit. Tidak jarang, warga terpaksa harus membawa keluarganya yang butuh pertolongan ke kota atau ke daerah lain.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pendirian Akbid Husada Gemilang. Indra Muchlis Adnan menegaskan pihaknya terus maju dan tidak ingin mundur. Tujuannya supaya kesulitan mendapatkan pelayanan medis di pedesaan dapat teratasi.

Sebelumnya, apabila ada warga yang ingin melanjutkan pendidikan bidan, terpaksa harus bertolak ke luar daerah. Kini, warga cukup mendaftar dan mengikuti seleksi. Apabila dinyatakan lulus dapat langsung menempuh pendidikannya pada Akbid Husada Gemilang.

Guna meningkatkan kualitas lulusan, tenaga pendidik juga terus ditingkatkan kualitasnya. Semua mahasiswi yang menuntut ilmu dipastikan pula memperoleh pengajaran dan praktek yang sesuai dengan tuntutan dunia medis. Karena itu, lulusan Akbid Husada Gemilang dinyatakan siap pakai dan siap pula mengabdi.

Setiap mahasiswi yang menimba ilmu pada semester-semester awal diwajibkan masuk asrama. Metode pengajaran yang menggabungkan dengan pola keimanan saat berada di asrama diharapkan memberi tambahan pengetahuan dan bekal kepada setiap lulusan supaya teguh dalam pengabdiannya kelak.

Dalam pembelajaran segenap mahasiswi juga diajarkan melaksanakan pola hidup sederhana. Biasanya ketika berangkat kuliah dari asrama seluruhnya diwajibkan berjalan kaki menuju kampus utama di Jalan Pendidikan Tembilahan. Tindakan itu masih terus berlangsung sampai saat ini.

“Kita berharap pelayanan kesehatan kepada warga terus membaik dari waktu ke waktu” harap Indra Muchlis Adnan.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas lulusan. Akbid Husada Gemilang terus pula menambah aneka ragam peralatan yang dibutuhkan oleh mahasiswinya. Sedangkan gedung refresentatif sebagai tempat perkuliahan saat ini telah  dimiliki oleh lembaga pendidikan itu.(dro/*Ms)