Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melepas keberangkatan 445 Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 3 embarkasi Batam di Masjid Agung Al – Huda, Tembilahan, Jum’at (20/7/2018) pagi.

Sejak subuh, ratusan Jemaah Calon Haji beserta keluarga telah memadati Masjid menyaksikan seluruh prosesi pelepasan oleh Bupati Inhil, HM Wardan.

Dalam amarannya, Bupati mengimbau, agar para JCH dapat senantiasa menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Dia juga berharap, agar perjalanan haji yang tengah dilakukan tidak mengalami hambatan apapun.

“Prioritaskan kesehatan, fokus dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah Al – Mukarramah,” imbau Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mendoakan agar menjadi haji yang mabrur sepulangnya dari tanah suci.

Sebagaimana diketahui, secara keseluruhan terdapat 649 Jemaah Calon Haji asal Inhil yang terbagi atas 3 kloter dan akan berangkat melalui embarkasi Batam.

Diantara ratusan Jemaah Calon Haji tersebut, Jemaah Termuda yang diberangkatkan berusia 21 tahun yamg berasal dari Kecamatan Kempas. Sedangkan, jemaah Tertua berusia 81 tahun berasal dari Kecamatan Tembilahan.

Salah seorang Jemaah Calon Haji yang diwawancarai sebelum keberangkatan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Inhil, HM Wardan yang telah bersedia melepas keberangkatan mereka. Dia mengharapkan doa restu agar dapat menunaikan rukun Islam Ke – 5 itu dengan sebaik – baiknya.

“Selain itu, Saya berharap juga Doanya untuk seluruh Jemaah Calon Haji asal Inhil agar diberi kesehatan, keselamatan dan kekuatan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci,” tandasnya./adv/rls

Editor: Am

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan hadiri Diskusi Panel Pencegahan Radikalisme dan Terorisme tajaan Kejaksaan Negeri Tembilahan sempena peringatan hari Bhakti Adhyaksa Ke – 58 di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Kamis (19/7/2018) pagi.

Dalam kegiatan ini, Kejaksaan hadirkan narasumber Mantan Ketua Jema’ah Islamiyah Asia Tenggara, Nasir Abbas.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan, Diskusi Panel yang digelar ini merupakan langkah yang baik sebagai upaya antisipasi dini atas masuknya radikalisme dan terorisme.

“Tindakan radikal dan teror di negara kita belakangan ini memang sudah menimbulkan keresahan yang luar biasa. Saya mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif pihak Kejaksaan untuk mengadakan kegiatan Diskusi panel berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme,” Ujar Bupati.

Menurut Bupati, Diskusi panel yang diselenggarakan akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kewaspadaan dan kehati – hatian masyarakat Inhil sehingga kegiatan serupa mesti dilaksanakan secara rutin bagi setiap elemen masyarakat.

“Kegiatan seperti ini bagus sekali, semestinya bisa rutin digelar, baik oleh instansi vertikal maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil kedepannya,” saran Bupati.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Susilo menjelaskan bahwa radikalisme dan terorisme tidak hanya dapat disalurkan melalui kontak fisik atau pertemuan langsung semata, melainkan juga dapat ‘ditularkan’ melalui media sosial.

“Diskusi panel ini diadakan memang dilatarbelakangi oleh tindakan radikalisme dan terorisme yang terjadi, terutama yang terjadi beberapa waktu lalu di Provinsi Riau,” ungkap Susilo.

Sementara itu, Nasir Abbas dalam paparannya bercerita singkat tentang awal mula Dirinya terperangkap ke dalam jaringan terorisme saat masih berumur 16 tahun.

Selain pemaparan, Diskusi panel juga membuka sesi tanya – jawab antara peserta dengan narasumber yang membuat kegiatan diskusi lebih interaktif. Kegiatan Diskusi Panel ini juga dimoderasi oleh Titin Triana.

Diskusi panel melibatkan ratusan peserta yang mencakup hampir seluruh elemen masyarakat Inhil, seperti siswa, mahasiswa, PNS, sejumlah organisasi dan lainnya./adv

Pelangiran, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, H Said Syarifuddin, hadiri pelantikan kepengurusan Kerukunan Nelayan Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran. Rabu (18/7/2018).

Dalam sambutannya, Sekda menerangkan bahwa potensi perikanan di Kecamatan Pelangiran selama ini memang cukup melimpah. Bahkan dari Kecamatan ini juga sebagai salah satu daerah pemasok kebutuhan ikan untuk Kecamatan lainnya seperti Ibukota Kab Inhil, Tembilahan.

“Informasi yang saya terima, Pelangiran terdata paling banyak jumlah nelayannya dibandingkan Kecamatan lain di Inhil, demikian juga potensi perikanannya. Daerah ini menjadi pemasok kebutuhan ikan untuk Tembilahan dan Kecamatan Kateman. Bahkan sampai ke Kabupaten Pelalawan,” Ujar Sekda.

Tingginya potensi perikanan ini menurut Sekda harusnya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Simpang, Abu Nawas berharap dengan telah terbentuknya kepengurusan Kerukunan Nelayan di Desanya ini tidak lain harapannya agar dapat mengangkat potensi di Desanya termasuk nilai jual ikan bisa stabil

“Kami tentunya juga berharap adanya perhatian pemeritah, misalnya mendapatkan bantuan alat tangkap ikan,” Ujar Abu Nawas.

Selama ini ditambahkan Abu Nawas, kebanyakan nelayan di Desanya hanya mengandalkan alat tangkap yang diproduksi sendiri oleh nelayan secara swadaya.

Ikut hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Inhil, Drs H. Mukhtar T, MH, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan, JUnaidi S.Sos, M.Si, Camat Pelangiran, Abdul Pani, beserta sejumlah Kepala Desa.

Istimewanya, acara ini juga dihandiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Inhil terpilih H Syamsuddin Uti./ adv/ rul

Jakarta, detikriau.org — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kadiskominfops) Kabupaten Inhil, HM Thaher mengikuti rapat finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, 16 dan 17 Juli 2018.

Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Diskominfops dengan BSSN berkaitan dengan pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil

“Tujuannya yang pasti adalah terwujudnya sistem elektronik yang aman dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,” ujar HM Thaher, Selasa (17/7/2018) kemaren

Thaher mengaku, pihak BSSN akan mengakomodir seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Inhil dalam hal pemanfaatan sertifikat elektronik agar tercipta pelayanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang aman, tepat dan efisien.

“Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik,” jelas Thaher.

Thaher berharap, agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memanfaatkan kerja sama ini demi tercapainya pelayanan yang aman, cepat dan efisien bagi masyarakat.

Penandatangan PKS juga turut dihadiri olrh asisten II (Dua) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil serta Kepala Bidang Persandian dam Statistik Diskominfops Kabupaten Inhil.

Penandatanganan PKS juga dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kita Tamgerang Selatan, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Balikpapan./adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah penduduk Kecamatan Enok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pembangunan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Rabu (18/7/2018).

Kedatangan puluhan masyarakat tersebut disambut oleh beberapa Komisi di DPRD Kabupaten Inhil.

Sore itu, mereka menyampaikan keluh-kesahnya terhadap kondisi infrastruktur yang sampai saat ini tak kunjung tuntas, seperti pembangunan badan jalan lintas Enok-Tembilahan dan pembangunan Jembatan di Kelurahan Enok.

“Selama 32 tahun tidak pernah tuntas secara maksimal jalan tersebut,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kecamatan Enok, Raja Satria.

Kemudian, persoalan pembangunan jembatan Kelurahan Enok sebagai jembatan penghubung antar Desa dan Kelurahan lainnya hingga penghubung antar Kecamatan juga menjadi perhatian bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, sejak awal dibangun hingga saat ini belum juga ada tindak lanjut untuk dilanjutkan.

“Sudah terlalu lama kami menunggu, meski tersangkut proses hukum, tetapi kami mohon koordinasikan kapan bisa dilanjutkan,” pintanya.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menanggapi bahwa persoalan itu cukup sulit untuk disegerakan melakukan pembangunan. Namun katanya, pihaknya tetap berupaya memperjuangkan.

“Kita tetap usahakan perjuangkan, melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait, baik pemerintah dan DPRD Provinsi Riau,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanisitas meminta untuk tetap bersabar. Sebab katanya, tahapan dalam pembangunan harus melalui perencanaan.

Intinya, keinginan dalam pembangunan badan jalan di Kecamatan Enok tersebut tetap dicanangkan namun melalui koordinasi kepada Pemerintah dan Provinsi Riau, semoga katanya bisa dilakukan tahun 2019./mirwan

“646 JCH dibagi dalam tiga kloter, 445 Kloter 3 diberangkatkan pada 20 Juli dan sisanya, Kloter 8 dan 9 diberangkatkan pada tanggal 25 juli 2018”

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengingatkan agar pemberangkatan Jema’ah Calon Haji (JCH) harus dilaksanakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Permintaan ini disampaikan Bupati saat mengikuti Rapat Persiapan Akhir Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jema’ah Calon Haji (JCH) Kabupaten Inhil 1439 Hijriyah yamg dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil, Drs Azhari Syukur di Aula Kantor Bupati Inhil, Selasa (17/7/2018)

“Diharapkan instansi terkait bekerja lebih maksimal, termasuk Polres dalam  mempersiapkan pengamanan dan kelancaran pemberangkatan JCH tahun ini,” Pesan Bupati

Berkaitan dengan persoalan pengamanan, Kapolres Inhil melalui Kabag Ops Polres Inhil, Kompol Maison mengaku siap mengerahkan personelnya secara maksimal. Untuk lebih mempermudah pengamanan, Kompol Maison menyarankan agar para petugas diberikan Kartu Tanda Pengenal sebagai identitas resmi untuk mengantisipasi masuknya para pihak yang tidak berkepentingan ke dalam Kapal JCH.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil Azhari Syukur menerangkan bahwa, untuk tahun ini, Kabupaten Inhil akan memberangkat sebanyak 649 Jema’ah Calon Haji yang terdiri dari 646 Jema’ah dan 3 orang TPHD. JCH ini akan diberangkatkan dalam 3 Kelompok Terbang (Kloter) embarkasi Batam.

“Kloter 3 embarkasi Batam sebanyak 445 JCH akan diberangkatkan pada 20 Juli. Sisanya, akan diberangkatkan pada kloter 8 dan 9 embarkasi Batam pada 25 Juli,” ungkap Azhari Syukur.

Turut hadir dalam rapat, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Khairunnas, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil yang diwakili Kasi Pidsus, Farouk Fahrozi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Darussalam, Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Inhil dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil serta jajaran Polres Inhil./adv