Tembilahan (www.detikriau.org)- Kondisi geografis Indragiri Hilir sangat berat. Selain terpisah oleh perairan, jarak antar desa juga berjauhan.
Itu sebabnya pembangunan
infrastruktur pedesaan harus terus dilaksanakan. Supaya hasil bumi warga dapat dikeluarkan dengan mudah. Pembangunan jalan lintas desa dan kecamatan hingga sekarang sangat diperlukan warga daerah ini.
“Kondisi geografis kita sangat berat. Warga harus menggunakan sampan dan pompong untuk mengeluarkan hasil bumi. Karena itu, infrastruktur di pedesaan sangat mutlak dibangun”ujar H Indra Muchlis Adnan SH, Bupati Inhil.
Tidak jarang, hasil bumi warga mesti menunggu berhari-hari baru dapat dipasarkan. Warga terpaksa menanti air pasang, baru bisa mengangkut hasil panennya. Karena sudah lama dipanen, biasanya hasil panen itu menjadi berkurang nilai ekonominya.
Beda halnya dengan daerah lain, kendati infrastruktur masi kurang, tetapi sarana jalan darat menuju ke desa bersangkutan masih ada. Di Inhil, mayoritas desa masih mengandalkan sarana perhubungan air saat mengangkut hasil bumi.
Program desa mandiri yang diluncurkan Pemkab Inhil, dimaksudkan mengatasi kekurangan infrastruktur di pedesaan. Sembari Pemkab Bumi Sri Gemilang juga membangun jalan lintas.
Saat ini yang masih menjadi tugas berat Pemkab Inhil adalah membuka akses jalur darat yang menghubungkan wilayah  Inhil Bagian Utara dengan daerah lainnya. Pembangunan jalan lintas Bandara Tempuling-Mandah yang masih berjalan merupakan salah satu upaya membuka isolasi daerah itu.
“Keterbatasan anggaran daerah mengharuskan kita kreatif mencari cara bagaimana mengatasi isolasi daerah. Jika tidak, ya harus sampai kapan warga kita
tetap kesulitan”cetus Bupati.
Pada penghujung masa jabatannya sebagai Bupati, Indra Muchlis Adnan menyatakan dia selalu komit mengentaskan desa dari isolasi. Dia berharap program tersebut dapat diteruskan oleh penggantinya kelak. Pasalnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini menurutnya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur penghubung yang layak.(dro/ adv Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kelola sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Pendampingan yang dilakukan BPKP Riau tersebut khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa. Agar RSUD bisa lebih meningkatkan pelayanan kesehatan publik sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat banyak. Melalui kewenangan BLUD, RSUD PH bisa melakukan kerja sama dengan pihak perbankan.

Direktur RSUD PH Tembilahan, Irianto mengatakan, bilamana sebelumnya pengelolaan keuangan rumah sakit terbatas dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Indragiri Hilir (Inhil), namun setelah resmi menyandang status itu, semua kewenangan pengadaan barang dan jasa dikelola oleh RSUD sendiri.

Salah satu contoh kecil sebelumnya, lajut Irianto, adalah masalah perencanaan seperti obat dan peralatan medis yang dibutuhkan oleh RSUD. Saat ini, dengan BLUD, prosesnya bisa langsung diambil alih rumah sakit. Tidak lagi harus menunggu proses yang lama, mulai dari tahapan penganggaran dan lain sebagainya.

“Intinya BLUD memang untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu pengertianya adalah pengelolaan keuangan. Dalam waktu dekat ini, segala administrasi pasien terhadap jasa yang sudah diberikan RS bisa dibayarkan melalui pihak Bank yang berkerja sama dengan kita,”ungkap Irianto.

Selain itu, bentuk peningkatan pelayanan melalui sistem BLUD, RSUD juga akan menambah Apotek, dan menghidupkan istalasi farmasi. Karena sebelumnya, RUSD PH tidak dibolehkan menjual obat-obatan kepada umum. Saat ini setelah BLUD, itu dapat dilakukan oleh managemen RSUD sendiri.

“Untuk mengawal sistem ini pihak BPKP, rutin mengunjungi kita. Dengan demikian segala kegiatan teknis yang berkaitan dengan status BLUD bisa berjalan dengan baik. Kuncinya, jika pelayanan meningkat, secara otomatis pula pendapatan kita akan meningkat,”jelasnya.

Dengan jumlah tenaga dokter spesialis yang ada saat ini, dia yakin tahap demi tahap pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat akan semakin membaik. RSUD saat ini juga memilik failitas oksigen sentral, water treatment dan sistem perlistrikan yang memenuhi standar RSUD.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Indragiri Hilir, Fajar Husin mewanti-wanti, khususnya kepada petugas lapangan untuk tidak melakukan pungutan biaya tambahan atas pelayanan yang diberikan. Jika dilanggar, ia mengaku tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan berlaku.

“Tidak ada biaya tambahan diluar ketentuan untuk pelayanan yang diberikan, apapun alasannya,” Ujar Kadispenda, Fajar Husin kepada Wartawan di Tembilahan, Selasa (5/1).

Fajar juga menyampaikan bahwa Dinas yang berada di bawah pimpinannya,  kini terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terutama dalam mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya.

“Inovasi terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kedepan kita berharap dengan semua upaya ini tidak ada lagi keluhan masyarakat,” Harap Fajar. (dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir menginstruksikan semua PNS di lingkungan Pemkab Inhil tidak memberatkan warga.
Ini berhubungan dengan pelayanan publik. Apabila memang tidak ada Perda atau aturan lainnya, PNS diperintahkan tidak memungut biaya apapun. Hal itu bertujuan meringankan beban warga.
Menurut H Indra Muchlis Adnan SH kehidupan warga yang sudah berat tidak boleh lagi dibebani. Semua urusan yang dilakukan oleh warga dimintanya tidak ditahan dan diperlambat.
Pola birokrasi lama yang ingin dilayani, dinyatakannya harus diubah. Karena tuntutan saat ini adalah optimalisasi pelayanan publik. Warga yang kian pintar membutuhkan pelayanan yang baik.
“Kalau ada warga minta pelayanan, berikan segera. Paling tidak ada jawaban, agar warga bisa mengetahui apa saja yang harus mereka siapkan jika melakukan pengurusan sesuatu”jelas Bupati.
Pemkab Inhil pun sudah turut meringankan beban RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan terdepan. Unit pelayanan ini semenjak Indra Muchlis Adnan menjabat sebagai Bupati diberikan honor yang include dengan dana desa mandiri.
Meski honor itu belum besar seperti yang diharapkan. Namun apa yang sudah diberikan saat ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bumi Sri Gemilang dalam memberikan perhatian. Keterbatasan anggaran menyebabkan perhatian itu belum seperti yang diharapkan.
“Kita minta jangan ada pungutan apapun kepada warga. Terkecuali jika memang itu sudah diatur dalam aturan yang jelas, hal itu jelas harus ditaati”ungkap Bupati.(dro/adv pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir mempersilahkan warga menyampaikan informasi, aspirasi  maupun harapannya. Erat kaitannya dengan hal itu, H Indra Muchlis Adnan SH secara terbuka pula memberitahukan no teleponnya kepada warga Inhil. Menurutnya, semua informasi dan masukan. Asal jangan fitnah terhadap pihak lain, dia akan dengan senang hati menerimanya.
Namun sedihnya, banyak pula sms yang sifatnya bernada fitnah terhadap pihak lain yang justru masuk ke nomor telepon Bupati Inhil ini. Ditegaskannya, hal yang paling penting dari penyampaian nomer telepon kepada warga itu demi mempercepat masuknya informasi dan terjalinnya kebersamaan.

“Misalnya ada bencana, kita dapat lebih cepat mengetahui begitu ada sms atau telepon dari warga. Tetapi jangan mentang-mentang saya terbuka, lantas yang di sms itu sifatnya fitnah terhadap pihak lain”cetus Bupati Inhil. Kebiasaan menyampaikan nomor teleponnya kepada warga Inhil itu terus dilakukan oleh Indra Muchlis Adnan pada setiap desa dan kecamatan yang dikunjunginya.

Secara terbuka, Bupati menunjuk salah satu kepala desa yang kerap menyampaikan perkembangan di desanya. Hal itu dinyatakannya mempunyai dampak yang positif. Selain dirinya mengetahui kondisi di desa bersangkutan. Kelak tidak menutup kemungkinan desa itu pula yang didahulukan mendapat salah satu program karena pemimpinnya intens menjalin komunikasi.

“Kalau misalnya ada program, lantas kemudian karena sering berkomunikasi, kita jadi ingat desa bersangkutan. Bukan tidak mungkin desa itu yang didahulukan. Jadi intinya ukhuwah itu perlu terus dijaga”jelas Bupati.

Namun demikian, Indra Muchlis Adnan menyatakan permohonan maafnya apabila telepon atau sms yang dikirim warga belum sempat diangkat dan dibaca. Pasalnya, bisa saja saat telepon berbunyi atau sms dikirim, orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu sedang sibuk atau melaksanakan tugas dinas semisal memimpin rapat.

Rata-rata sms yang masuk menurut Bupati berisi beragam masukan. Tidak jarang juga kritikan. Terhadap hal seperti itu dia menyatakan juga terbuka sepanjang kritik yang disampaikan sifatnya membangun. Karena kritik seperti itu bukan hanya menunjukan titik lemah, tetapi juga menyampaikan solusi. (dro/*1/adv pemkab inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) –Bupati Indragiri Hilir menginstruksikan kepada instansi terkait gencar melakukan sosialisasi penyakit kaki gajah.
Sejak dicanangkan akhir 2012 silam, program Inhil  bebas filariasis, H Indra Muchlis Adnan SH mengharapkan tidak ada lagi muncul kasus di tengah masyarakat. Terkait dengan hal itulah, dia meminta kepada warga yang belum mengkonsumsi obat anti filariasis secepatnya mengkonsumsi obat dimaksud.
Orang nomor satu di Inhil itu meyakini masih banyak warga yang belum mendapatkan obat anti filariasis. Karena itulah, dia menginstruksikan supaya obat itu selekasnya didistribusikan kepada masyarakat, tanpa dipungut biaya apapun.
Menurut Indra Muchlis Adnan, sudah cukup orang-orang tua dulu yang tertular penyakit filariasis. Generasi sekarang harus terbebas dari penyakit yang dianggap kutukan itu.
“Segera distribusikan obat-obatan itu dan sosialisasi bahaya filariasis harus tetap dilakukan”ujar Bupati.
Untuk melakukan tindakan pencegahan. Diperlukan waktu lima tahun berturut-turut mengonsumsi obat anti kaki gajah itu, dimana dalam satu tahunnya hanya satu kali. Bupati menyebut hal itu tidaklah berat dan sangat mudah dilakukan.
Walau demikian mudah, tetapi masih banyak warga yang menganggap sepele tindakan preventif itu. Warga yang termasuk kelompok ini, diminta secara serius memahami dampak apabila kelak terjangkit penyakit tersebut.
“Perlu diingat, kalau sudah terinfeksi, tidak bisa lagi diobati. Filariasis itu bisa menyerah semua golongan umur, tidak peduli tua, tetapi anak-anak dan orang muda juga bisa terinfeksi”jelas Bupati.
Lebih sedihnya lagi, manakala sudah terjangkit penyakit itu. Mau tidak mau harus dilakukan amputasi pada bagian yang terserang. Pasalnya, tidak bisa lagi diobati. Bukan hanya menyerang bagian yang terbuka saja, alat kelamin pun bisa pula terserang penyakit ini.( Advetorial Pemkab Inhil)