Tembilahan (www.detikriau.org) – Pembangunan jembatan penghubung sangat diperlukan Indragiri Hilir. Infrastruktur itu dibutuhkan demi membuka isolasi daerah.
Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan menegaskan isolasi daerah merupakan salah satu isu sentral yang harus dientaskan daerah ini. Saat ini hanya tinggal beberapa jembatan skala besar yang masih menjadi pekerjaan rumah Bumi Sri Gemilang.
Jembatan penyeberangan Sungai Gaung di Desa Belantaraya, Penyeberangan Enok termasuk dua jembatan skala besar yang masih harus diselesaikan. Kedua jembatan ini merupakan usaha membuka isolasi daerah yang sangat diperlukan warga.
Jembatan Penyeberangan Sungai Gaung include dengan jalan multy years Bandara Tempuling-Mandah. Dimaksudkan demi membuka isolasi wilayah Inhil Bagian Utara. Sedangkan jembatan penyeberangan Enok ditujukan membuka isolasi wilayah Enok dengan daerah sekitarnya.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kita harus membuka isolasi daerah. Supaya pergerakan barang dan jasa serta mobilisasi warga tidak terhambat” jelas Bupati.
Apabila seluruh wilayah sudah terhubung, hasil panen warga menurut Indra Muchlis Adnan dapat dipasarkan dengan mudah. Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil bumi warga. Namun juga membuat warga bisa kapan saja mengakses pusat perputaran ekonomi.
“Kita sejak awal sudah komit mengentaskan Inhil dari isolasi. Kita tidak ingin lagi melihat warga kesulitan dalam mengangkut maupun memasarkan hasil buminya”kata Bupati.
Hanya saja, karena pembangunan jembatan penghubung skala besar plus jalan penunjangnya memerlukan anggaran yang sangat besar. Pembangunan itu terpaksa harus dilakukan secara bertahap dan tidak dapat sekaligus.
Harapannya, kelak kapan saja warga Inhil Bagian Utara ingin bertolak ke daerah lain tidak lagi tergantung dengan pasang surutnya air. Pun begitu dengan warga Inhil lainnya, dapat dengan mudah berhubungan satu sama lain tanpa ada sekat isolasi.(humas pemkab inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Secara Fungsi, APBD Inhil 2013 sudah bisa dipergunakan termasuk keperluan pembiayaan Tahapan Pilkada, baik pendanaan Panwaslu maupun KPUD. Sedangkan keperluan proyek pembangunan kini masih harus menunggu proses pelelangan.

“Pada perinsipnya, APBD Inhil 2013 sudah dapat digunakan, dengan catatan seluruh persyaratan seperti administrasi untuk pemanfaatannya  sudah tidak ada masalah. Artinya secara fungsi APBD Inhil sudah dapat dipergunakan. Demikian juga untuk keperluan tahapan Pilkada.” Ujar Sekdakab Inhil, H Alimudin RM, Kamis (14/2)

Keperluan proyek pembangunan menurut Sekda belum dapat digunakan karena masih menunggu beberapa proses, seperti pelaksanaan lelang dan tender. Oleh sebab itu, dia meminta kepada seluruh satuan kerja (Satker) secepatnya menyelesaikan berbagai persyaratan untuk keperluan itu.

“Jangan sampai terjadi keterlambatan lagi, karena ini tidak kalah penting dengan yang lain. Keterlambatan dalam meyiapkan persyaratan, tentunya akan menghambat proses pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.” Pesan Sekda. (dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Tingginya intensitas curah hujan di beberapa pekan awal tahun 2013 ini dikhawatirkan berpotensi meningkatnya populasi nyamuk Aides Aigepty. Menghindari terjadinya serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), warga diminta untuk waspada.

Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rasul Alim, kondisi hujan yang terus menerus dikhawatirkan dapat menyebabkan genangan air yang akan erpotensi meningkatnya populasi nyamuk Aedes.

“Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada penyakit ini, tentu dengan tetap memelihara kebersihan lingkungan,”kata Rasul, Kamis (14/2).

Dirinya juga menghimbau agar masyarakat melakukan gerakkan 3M (Menguras, Menutup, Menguburkan) dilingkungan mereka. Jika gerakan itu di lakukan dilingkungan sekitar dia yakin dapat meminimalisir perkembang biakan nyamuk Aedes.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Tanpa adanya dukungan  sistem pengelolaan Rekam Medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi Rumah Sakit akan berhasil. Guna terwujudnya hal itu, RSUD Puri Husada Tembilahan mengadakan mesin cetak Patient Medical Card (Kartu Berobat Pasien) berbahan plastik seperti bentuk kartu ATM.

“Selama ini kartu berobat pasien hanya berbahan kertas karton yang mudah hilang dan apabila terkena air akan mudah robek, sehingga berdampak terganggunya sistem rekam medis itu sendiri. Selain itu, map yang berisi data rekam medis pasien maupun kartu berobat pasien itu sendiri banyak yang ganda akibat dari kartu yang hilang,” Ujar Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr.H Irianto, SpPD kepada wartawan, Kamis, (14/2), di ruangan kerjanya.

Ditambahkannya, hal ini juga sangat membantu petugas dalam mendata para pasien yang sering kehilangan kartu berobatnya dan datanya pun tidak menjadi ganda, sehingga tidak perlu membuat data baru. Sementara data rekam yang lama sangat diperlukan bagi dokter untuk menentukan tindakan medis dan pengobatan selanjutnya.

Penyelenggaraan Rekam Medis adalah proses kegiatan yang dimulai  pada saat diterimanya pasien di Rumah Sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan berkas Rekam Medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan.

Terobosan baru ini akan membantu proses kelancaran di loket pendaftaran, karena data akan terekam dan tersimpan di file dan kecil kemungkinan kartu tersebut akan hilang maupun robek. “Insya Allah tahun ini melalui APBD juga akan ada pemasangan jaringan SIM RS (Sistem Informasi Management Rumah Sakit) yang dapat di akses dan online setiap saat,” imbuhnya.

Disamping meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, menurut H. Sinaga, seorang staf rumah sakit menyatakan bahwa sejak awal pengangkatan Dr Irianto sebagai Direktur RSUD PH, yang bersangkutan memang berkomitmen akan melakukan program Pemerintah, Go Green, khususnya di lingkungan rumah sakit.

Dirut kata Sinaga, selalu berusaha dan berkoordinasi mencari bibit bunga dan pohon pelindung ke Instansi–instansi terkait dan donatur lain termasuk sumbangsih dari karyawan/i rumah sakit.“Mari kita dukung rencana dan program-program Beliau dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit yang lebih prima.”, ujar H.Sinaga(dro/*2)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sejak digulirkannya program otonomi desa menuju desa mandiri. Desa di Indragiri Hilir dinilai sudah mulai pandai merancang pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Walau dalam merancang pembangunannya itu harus didampingi oleh konsultan pendamping yang ahli. Kemajuan tersebut merupakan loncatan besar dalam penerapan otonomi desa di Bumi Sri Gemilang.
Pelaksanaan otonomi desa di Inhil pun sudah diakui telah  memberikan banyak hal positif bagi warga. Banyak pula daerah lain di Indonesia yang mempelajari pola yang diterapkan daerah ini.
Sejak digulirkan pada 2005 silam, program itu dinyatakan Bupati Inhil, DR H Indra Muchlis Adnan terus disempurnakan dari waktu ke waktu .
Dampak nyata yang bisa dilihat adalah tterbangunnya infrastruktur fisik dan non fisik di pedesaan. Hebatnya lagi, pengalaman bertahun-tahun melaksanakan program tersebut,  desa pun  pandai merencanakan pembangunannya sendiri.
Selain itu desa pun sudah belajar menggali pendapatan asli sendiri. Walaupun belum seluruh desa memiliki pendapatan sendiri, namun desa di Inhil saat ini sudah jauh berkembang.
“Saat ini, desa di Inhil telah jauh berubah. Pola pemberdayaan yang bersifat bottom up tidak hanya membuat desa bangkit. Tetapi juga membuat program yang dibuat desa bersangkutan  tepat sasaran” jelas Bupati.
Beberapa Kades di Inhil menyatakan secara tegas pula perencanaan yang bottom up sangat diperlukan desa.
Sebagaimana yang diungkapkan Kades Rumbai Jaya, Sukamto. Menurut dia, keleluasaan bagi desa dalam merancang pembangunannya membuat apa yang dibangun sesuai dengan harapan masyarakat.
Selain itu, rasa memiliki warga desa terhadap hasil pembangunan itupun demikian tinggi. Pasalnya apa yang dibangun, memang yang dibutuhkan warga.
“Sebelum penerapan otonomi desa, sangat sulit bagi kami membangun desa. Bukan hanya karena jarang ada kue pembangunan yang sampai ke desa. Pembangunan itupun dirancang bukan oleh kami”kata Sukamto.
Senada dengan Sukamto, Kades Karya Tani, Anang Hermansyah mengungkapkan hal serupa. Desa yang dipimpinnya berada jauh di pedalaman. Sangat jarang proyek pemerintah masuk ke desa itu.
Semenjak diberlakukannya program otonomi desa. Kini Desa Karya Tani menurut Anang sudah banyak membangun infrastruktur yang diperlukan warga. Bukan hanya jalan utama di pedesaan, tetapi sarana lain yang diperlukan warga juga sudah dimiliki desa itu.(dro/humas Pemkab Inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir menyampaikan apresiasinya kepada beberapa instansi yang sudah menerapkan prinsip anti korupsi.

Namun demikian, DR H Indra Muchlis Adnan menginstruksikan secepatnya mengaplikasikan prinsip anti korupsi  kepada instansi yang belum menerapkannya.

Orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu memberikan peringatan keras (Ultimatum) kepada instansi yang belum bergerak menerapkan prinsip dimaksud. Oleh sebab itu dia juga telah meminta masukan terkait instansi mana saja yang belum serius tersebut.

Bulan silam, Dipenda Inhil sudah menerapkan prinsip tersebut dengan memanggil semua UPTD-nya, menandatangani pakta anti korupsi. Sebelumnya Dinas PU juga sudah mulai menerapkan prinsip tersebut.

Prinsip anti korupsi itu diminta Indra Muchlis Adnan bukan hanya slogan semata. Tetapi diterapkan secara riil di lapangan. Seluruh kecamatan pun diinstruksikan serius menerapkan prinsip dimaksud. Apatah lagi, seluruh Camat sudah meneken pakta dimaksud.

“Kita tidak cari sensasi dengan prinsip anti korupsi. Namun ini harus diterapkan secara serius” ujar Bupati Inhil.

Dia juga meminta semua instansi menggelar pelatihan atau up date pengetahuan yang berkaitan dengan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada lagi PNS yang harus berurusan dengan hukum hanya karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

Sejauh ini, Bupati Inhil itu terus memantau mobil dinas yang tidak menempel stiker anti korupsi. Dia terus meminta informasi kepada tim yang sudah dibentuk.

“Kita tarik langsung mobil dinas yang tidak mendulung penerapan prinsip itu”cetus Bupati.

Menurut dia, penarikan mobil dinas itu bukan ancaman semata. Setakat ini, seluruh mobil dinas di lingkungan Pemkab Inhil telah memasang stiker dimaksud. Tidak hanya itu, mayoritas instansi juga telah memasang tidak menerima suap pada pintu masuknya.(humas pemkab inhil)