TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dalam rangka menghadapi Badan Pelayanan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJSBK) 2014 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, saat ini mulai berbenah.

Salah satu bentuk persiapannya menghadapi program tersebut, seperti memperbanyak bangunan ruang perawatan inap kelas III. Sebab, tujuan BPJSBK itu antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari semua status golongan masyarakat hingga ketingkat bawah.

Menurut Direktur RSUD PH Tembilahan Irianto, pelayanan tersebut adalah pelayanan tentang asuransi kesehatan (Askes). Dimana semua masyarakat mampu maupun tidak mampu wajib mengikuti program itu. Untuk masyarakat berkategori mampu preminya akan dibayar oleh orang yang bersangkutan.

“Sedangkan kalangan tidak mampu, preminya ditanggung penuh oleh pemerintah sekitar Rp 20.000 perbulanya,” ungkap Irianto, Kamis (28/2).

Jika program ini sudah berjalan, lanjut Irianto, segala beban biaya perobatan pasien ditanggung penuh oleh pemerintah dengan ukuran pelayanan  kelas III. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membayar uang muka ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan seperti operasi dan sebagainya.

Tidak hanya ruang kelas III, ruangan lain yang bakal di fungsikan antara lain ruangan instalasi, kulkas lemari mayat, bank darah, icu, lantai 2 gedung ponek ruang anak. Semua dalam rangka memenuhi standar RSUD tipe C dan ditargetkan bisa menjadi RSUD tipe B 2014 mendatang.

“Kendati bangunan tidak terlalu mewah tapi diusahakan di desain sebagus mungkin, sehingga menimbulkan kepuasan bagi masyarakat,”katanya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kedepan tidak lagi menjadi keluhan masyarakat, karena sebagai RSUD memang berkewajiban bertugas melayani dan menganyomi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam bidang kesehatan .

“Program ini merupakan program pemerintah yang penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga yang seperti kita,”kata dia lagi.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Diporabudpar) Inhil kembali mengangkat nilai-nilai budaya dan seni yang sudah mulai terlupakan. Hal ini dilakukan untuk menangkis masuknya budaya asing.

Dikatakan Kadispora Inhil, Mukhtar T, Diera Tahun 80an, di Inhil sendiri banyak seni dan kebudayaan yang sangat terkenal. Namun dengan masuknya budaya asing, sebahagian seni asli daerah ini seakan dilupakan oleh para generasi muda. Padahal diketahui melalui seni dan budaya bisa mempromosikan daerah.

Mengindari terjadinya kepunahan terhadap seni dan budaya tersebut, Dispora sedang melakukan pendataan berbagai jenis tarian, lagu-lagu daerah serta teater dan drama-drama yang mencerminkan identitas daerah.

“Kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperkenalakan seni maupun budaya yang akhir-akhir ini sudah mulai terlupakan. Sasaran kita tidak saja anak sekolah tapi juga kalangan guru,” ungkapnya Rabu (27/2).

Sebab dikatakannya, melalui pendidikan ke sekolah-sekolah seni dan budaya yang dimaksud akan semakin terkenal dan kembali memasyarakat, seperti pada era-era sebelumnya. Untuk itu pihaknya selain mencari sumber-sumber sejarah, pelaku seni di daerah Inhil, Disporabudpar berencana mendatangkan pelaku sejarah seni dari luar Inhil antar lain Provinsi Riau.

“Kalangan guru juga menjadi sasaran kita. Secara bertahap guru-guru seni akan didatangkan ke sekolah. Diharapkan mereka bisa melakukan proses transfer ilmu lebih dalam kepada kalangan anak didiknya,” katanya.

Dia yakin, dengan dukungan kalangan guru seni dan budaya daerah yang sudah mulai terlupakan kedepan kembali tumbuh dan terangkat. Ketika masalah ini sudah dikenal dan dicintai oleh generasi muda, secara langsung Inhil juga akan semakin terkenal. (dro/*1)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Pekanbaru, sosialisasikan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri (LN) Rabu (27/2).

Kepala BP3TKI Pekanbaru  Maliana mengatakan, melalui sosialisasi informasi tentang pengetahuan penempatan tenaga kerja Indonesia di LN, dapat mengurangi berbagai masalah yang kerab menimpa para TKI itu sendiri.

“Segala informasi tentang penempatan tenaga kerja akan kita berikan. Dengan harapan kedepan tidak adalagi masalah demikian. Meski kita akui untuk menghilangkan masalah itu bukanlah hal mudah. Tapi paling tidak bisa meminimalisir,”ungkap Maliana, Rabu (27/2).

Kegiatan sosialisasi yang diikuti 65 peserta terdiri dari berbagai daerah. Dimana jika para peserta nantinya mempunyai pengetahuan tentang tata cara atau mekanisme penempatan TKI, maka secara otomatis bentuk keslahan dapat berkurang. Karena proses penyelesaian permasalahan TKI tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhil, H Hafitsyah, pada kesempatan itu berharap rombongan BP3TKI dapat menjelaskan serinci-rincinya kepada pesereta sosialisasi. disamping itu, Hafit juga berharap sebelum para naker berangka ke LN, terlebih dahulu dapat menguasai bahasa Inggris.

“Kunci utama kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Karena bahasa ini adalah bahasa pemersatu bangsa. Bagaimana bisa menguasai aturan main, kalau saat berkomunikasi saja kita tidak bisa,” katanya.

Saran lain, Hafit, meminta kepada peserta untuk aktif melontarkan pertanyaan, karena dengan banyak bertanya akan dapat memahami kondisi dan aturan main yang ditetapkan. Dengan demikian para calon TKI memiliki pengetahun lebih , sehingga jika suatu ketika timbul masalah akan bisa mengatasinya.

“Mereka tidak bingung lagi, kalau memang menghadapi masalah. Selama ini banyak masalah yang timbul saat berada di Luar Negeri, tapi TKI kita tidak tahu bagai mana prosedur menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait,”jelasnya.(dro/*1)

“Sebuah program pembangunan, siapapun yang menjadi pemimpin dinyatakannya harus tetap berlanjut. Tidak boleh bongkar pasang, karena hal itu bakal tidak efektif”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Membangun  tak semudah seperti membalik telapak tangan. Banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Membangun pun harus pula berkelanjutan. Tidak boleh tambal sulam dan tanpa perencanaan yang matang. Tujuannya supaya pembangunan yang dilaksanakan berhasil dan sesuai dengan harapan.

Tatkala ada kritik yang menyebut pembangunan  lamban. Hal itu disebut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan sebagai sesuatu yang harus dihadapi. Dibutuhkan juga kesabaran dalam membangun daerah tersebut

“Kalau bisa kita sulap pembangunan, tentu kita sulap agar  cepat. Namun kita harus realistis, membangun tidak bisa disulap. Banyak hal yang harus dilalui dan dihadapi”jelas Indra Muchlis Adnan.  Indra Muchlis Adnan menyebut membangun infrastruktur banyak yang terkait. Pelaksana pembangunan, musim dan kondisi geografis turut berperan.

Kadangkala, pembangunan yang sudah direncanakan dengan matang dapat terhambat karena cuaca  maupun pelaksana yang tidak konsisten. Akibatnya bisa tidak maksimal. Semua itulah menurut Bupati yang harus dihadapi dan dilalui.

Sebuah program pembangunan, siapapun yang menjadi pemimpin dinyatakannya harus tetap berlanjut. Tidak boleh bongkar pasang, karena hal itu bakal tidak efektif. Terbatasnya anggaran, termasuk salah satu kendala yang harus dihadapi. Seluruh ruas jalan penghubung ditegaskan Indra Muchlis Adnan telah direncanakan peningkatan. Hanya saja karena berbagai kendala, peningkatannya tidak bisa serta merta jadi.

Bupati menunjuk contoh peningkatan kualitas jalan penghubung kawasan  Indragiri Hilir Bagian Selatan. Setiap waktu sudah dianggarkan perbaikan. Namun karena anggaran yang ada belum memadai, tidak dapat bisa dilakukan sekaligus.

“Membangun  tidak bisa abra kadabra. Langsung jadi dan siap. Intinya, kita semua terus berusaha sembari juga bersyukur”kata Bupati sambil berkata Jalan penghubung Insel yang saat ini sudah mulai ditingkatkan menurut Bupati harus pula disyukuri warga.

Pembangunan Jembatan Penyeberangan Sungai Gergaji yang sudah berfungsi dinyatakan demi mempermudah warga dalam berhubungan. Kelak, jika daerah itu sudah resmi mekar dari Inhil, seluruh infrastruktur yang dibutuhkan warga tidak ada lagi yang terkendala. Tinggal dilakukan peningkatannya agar dapat maksimal.(dro/*1/adv pemkab inhil)

Tembilahan (www.detikriau.org) –  Pelabuhan Samudera Kuala Enok, Tanah Merah menyatu dengan kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Kuala Enok. Pelabuhan tersebut nantinya menjadi out let dan inlet  seluruh hasil perkebunan sawit dan turunannya serta komoditas lain Riau Bagian Selatan. Meliputi Inhil, Inhu, Kuansing dan Pelalawan serta daerah sekitar. Saat ini, pada kawasan tersebut sudah dibangun dermaga sepanjang delapan puluh meter.

Pelabuhan ini dipandang strategis karena berada tepat di depan Selat Berhala dan memiliki kedalaman yang baik. Dimana kapal berbobot mati 35 ribu ton dapat bersandar tanpa perlu takut kandas.
Kedalaman dasar pada saat air surut di pelabuhan itu mencapai 12 meter lebih. Oleh sebab itu, sangat layak untuk merapatnya kapal skala besar. Di samping itu, alur pelayarannya pun tidak dangkal dan tidak memiliki gelombang yang tinggi. “Pelabuhan itu berada di Muara Sungai Kuala Enok, sehingga memiliki akses ke Selat Malaka melalui alur pelayaran Selat Berhala”sebut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan.

Dalam rencana  jangka menengah menurut orang nomor satu di Bumi Sri Gemilang itu, akan dilakukan pembangunan terminal penumpukan barang dan kontainer. Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur lainnya.

Pelabuhan itu sebagaimana yang sudah direncanakan, menjadi out let Riau Bagian Selatan dan kawasan yang sekitarnya. Sarana fisik sangat dibutuhkan guna bisa memfungsikan pelabuhan tersebut.

Listrik, infrastruktur jalan penunjang, pembebasan lahan, pembangunan jembatan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, melalui dana dari APBN, APBD Riau dan Inhil diharapkan bisa mengoptimalkan keberadaan pelabuhan strategis itu.

“Pelabuhan Samudera Kuala Enok mempunyai potensi menjadi out let dan inlet bagi daerah yang menjadi hinterlandnya”sebut Bupati.

Adapun jalan penghubung menuju ke kawasan pelabuhan dimaksud saat ini sebagiannya masih berupa base dan sebagian lagi sudah diaspal, tetapi telah mengalami kerusakan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut batu bara.

Beberapa jembatan penghubung yang mengalami kerusakan telah pula disampaikan dan diusulkan perbaikannya kepada Pemerintah Pusat serta Pemprov Riau.(humas pemkab inhil)

Tembilahan(www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, Kamis (21/2) memaparkan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Singkronisasai Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Inhil, Tantangan dan Harapan. Pada Rapat Fasilitasi Pemda Tentang Pengembangan Kawasan Industria.Rapat yang berlangsung di Hotel Cemara, Menteng, Jakarta itu digelar oleh Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Kemendagri. Hadir dalam kegiatan itu seluruh daerah yang memiliki kawasan industri.
Di hadapan perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah se-Indonesia itu, Dr H Indra Muchlis Adnan mengulas tentang kawasan industri Kuala Enok yang dipersiapkan sebagai cluster hilir industri kelapa sawit di Riau Bagian Selatan.
Kesiapan Pemkab Inhil dalam mendukung kawasan tersebut ditegaskan oleh Bupati Inhil itu diantaranya telah dilakukannya pekerjaan Amdal, membentuk aturan yang mendukung pelaksanaan serta hal lainnya.
Selain itu kawasan tersebut pun sudah dilakukan fisibility study oleh Pemprov Riau. Tidak ketinggalan pada 2013 sudah direncanakan pembebasan lahan untuk kawasan tersebut.
Kawasan industri dimaksud terdiri atas kapling industri, komersial, fasilitas umum dan kawasan pengolahan limbah. Semua kawasan dimaksud memiliki alokasi lahan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.
“‘Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS)  Kuala Enok sudah dimasukkan kedalam draft revisi rencana tata ruang wilayah Inhil dan Riau” kata Bupati.
Selain itu, kawasan inipun sudah pula dilakukan identifikasi lahan seluas 3000 hektar dari rencana seluas 5.439 hektar pada Kecamatan Tanah Merah dan Sungai Batang.
Kawasan itu nantinya akan menjadi akses pengelolaan cluster sawit yang berasal dari Kuansing, Inhu, Pelalawawan dan Inhil.
“Lokasi pengembangan IHKS itu berada di Kecamatan Tanah Merah”sebut Bupati.
Dalam pengembangannya juga menghadapi tantangan baik dalam hal penerapan aturan maupun terkait pembebasan lahan milik masyarakat yang sudah bernilai sangat tinggi.
Infrastruktur penunjang seperti akses jalan menuju ke kawasan itupun sangat diperlukan. Mulai dari Pelalawan, Inhu dan Kuansing.
Kelak kawasan tersebut diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Riau. (dro/humas pemkab inhil)